Jakarta, – Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) resmi melantik Dewan Pengurus periode 2025–2030 dalam rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) ke-III ASPEKSINDO 2025 yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (14/04/2026).

ASPEKSINDO merupakan organisasi kemitraan yang didirikan pada 10 Agustus 2017 sebagai wadah strategis untuk mempercepat pembangunan wilayah kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di seluruh Indonesia.

Organisasi ini berperan menghubungkan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, sektor swasta, serta mitra internasional guna mewujudkan blue economy, memperkuat kemandirian daerah, dan mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Ketua Umum ASPEKSINDO, Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., Bupati Mempawah, dalam sambutannya menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum penting untuk konsolidasi nasional wilayah kepulauan dan pesisir.

“Hari ini bukan sekadar pelantikan, tetapi momentum konsolidasi nasional agar wilayah kepulauan dan pesisir tidak lagi dipandang sebagai daerah pinggiran, melainkan sebagai pusat masa depan Indonesia,” ujarnya.

Menurut Erlina, Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia memiliki lebih dari 60 persen wilayah berupa lautan dengan garis pantai yang membentang hampir sepanjang khatulistiwa. Potensi sumber daya kelautan yang besar tersebut, menurutnya, belum sepenuhnya tercermin dalam kontribusi terhadap perekonomian nasional.

“Persoalan kita bukan kekurangan sumber daya, tetapi kekurangan nilai tambah. Di sinilah ASPEKSINDO mengambil peran strategis sebagai penggerak perubahan, jembatan antara kebijakan nasional dan realitas daerah, serta arsitek pembangunan maritim berbasis wilayah,” katanya.

Dalam periode kepengurusan baru ini, ASPEKSINDO menetapkan dua agenda besar sebagai tulang punggung transformasi wilayah pesisir dan kepulauan.

Agenda pertama adalah akselerasi hilirisasi kelautan di daerah. Erlina menekankan bahwa daerah tidak boleh lagi hanya berhenti pada aktivitas produksi primer.

“Ikan tidak cukup hanya ditangkap dan rumput laut tidak cukup hanya dipanen.
Kita harus naik kelas dengan membangun industri pengolahan di daerah, mulai dari pengalengan, pengolahan berbasis bioteknologi, hingga pengembangan produk bernilai tinggi seperti bioplastik dan bahan farmasi,” tegasnya.

Menurutnya, nilai tambah hasil kelautan harus tetap berada di daerah agar kesejahteraan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir dan nelayan.

Agenda kedua adalah implementasi ekonomi biru yang berkelanjutan. ASPEKSINDO, lanjut Erlina, mendukung penuh kebijakan penangkapan ikan terukur, penguatan kawasan konservasi, serta perlindungan ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang.

Selain itu, ASPEKSINDO juga melihat peluang besar dalam pengembangan blue carbon dan perdagangan karbon sebagai sumber ekonomi baru yang berpotensi memberikan manfaat langsung bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Ia juga menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi, seperti perubahan iklim, degradasi ekosistem pesisir, keterbatasan infrastruktur, serta ketimpangan konektivitas antarpulau.

“Namun kami percaya, dengan kepemimpinan nasional yang kuat dan arah kebijakan yang jelas, tantangan tersebut dapat diubah menjadi peluang,” katanya.

ASPEKSINDO menegaskan komitmennya untuk menjadi motor penggerak ekonomi biru di daerah, advokat kepentingan masyarakat pesisir dan nelayan, fasilitator investasi dan inovasi kelautan, serta penghubung efektif antara kebijakan pusat dan implementasi di lapangan.

Menutup sambutannya, Erlina mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik untuk fokus pada kerja nyata.

“Ini bukan akhir dari proses, tetapi awal dari tanggung jawab besar. Tidak ada lagi ruang untuk sekadar berbicara. Yang kita butuhkan adalah kerja nyata, terobosan nyata, dan keberanian untuk berubah,” tegasnya.

Ia menambahkan, laut harus dipandang sebagai kekuatan pemersatu bangsa dan sumber kesejahteraan nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Jika darat adalah halaman depan negeri kita, maka laut adalah masa depan yang harus kita menangkan. Satu laut, sejuta manfaat,” pungkasnya.

Jakarta — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menegaskan bahwa air merupakan hak dasar masyarakat yang tidak tergantikan dan wajib dijamin oleh negara melalui pengelolaan yang berkeadilan.

Hal tersebut disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Modernisasi Sistem Air Bersih Jakarta: Tantangan, Strategi, dan Masa Depan Layanan Publik” yang digelar oleh Gerakan Aktivis Jakarta di Gedung Joang 45, Selasa (14/4/2026).

“Selama sekitar 25 tahun, pengelolaan air di Jakarta berada dalam skema swastanisasi yang berorientasi pada keuntungan,” ujar Basri.

Ia menambahkan, kini pengelolaan air telah kembali ke PAM JAYA sebagai BUMD. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kehadiran negara dalam menjamin akses air bersih yang adil bagi seluruh warga.

Tantangan Infrastruktur dan Pembiayaan
Meski demikian, Basri mengakui masih terdapat tantangan besar, di antaranya kekurangan sambungan air perpipaan yang masih sekitar 20 persen serta kebutuhan modernisasi infrastruktur yang mendesak.

“Keterbatasan keuangan daerah menjadi kendala serius. Karena itu, diperlukan skema pembiayaan alternatif seperti creative financing dengan melibatkan pihak swasta,” jelasnya.

Cakupan Layanan 82 Persen, PAM JAYA Lakukan Modernisasi
Sementara itu, Direktur Operasional PAM JAYA, Syahrul Hasan, mengungkapkan bahwa cakupan layanan air bersih di Jakarta saat ini baru mencapai sekitar 82 persen, dengan kapasitas produksi sebesar 23.000 liter per detik.

Menurutnya, ketergantungan terhadap pasokan air baku dari Waduk Jatiluhur serta luasnya jaringan pipa menjadi tantangan utama dalam pengembangan layanan.

“PAM JAYA terus melakukan modernisasi, termasuk penggantian pipa lama dengan material HDPE yang lebih aman dan tahan lama,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa kebutuhan investasi pengembangan sistem air di Jakarta mencapai Rp34 triliun, yang sebagian besar didorong melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Saat ini, PAM JAYA telah melayani sekitar 1,2 juta pelanggan, meskipun masih menghadapi tantangan perilaku masyarakat yang bergantung pada penggunaan air tanah.

“Untuk itu, program zona bebas air tanah terus kami kembangkan,” tegas Syahrul.
Kualitas Air dan Inovasi Layanan Publik
Dari sisi kualitas, Syahrul memastikan bahwa air PAM JAYA telah memenuhi standar kesehatan sesuai regulasi, bahkan telah memperoleh sertifikasi halal pada 2025 berdasarkan kajian keagamaan.
Seiring itu, inovasi layanan juga terus dilakukan.

Jika sebelumnya dikenal fasilitas water fountain seperti di kawasan Bundaran HI, kini beralih ke sistem water purifier yang lebih higienis karena berbasis penggunaan tumbler pribadi.

Ke depan, PAM JAYA juga tengah menyiapkan konsep water hub di kawasan Sudirman–Thamrin, yang memungkinkan masyarakat mengakses air minum secara praktis di ruang publik, termasuk dari titik transportasi seperti MRT.

Pendekatan Grassroots dan Kolaborasi Multipihak

Diskusi ini menegaskan bahwa isu air merupakan persoalan grassroots yang sangat fundamental bagi masyarakat. Karena itu, forum ini tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai cermin dan alat kontrol bagi kinerja PAM JAYA.

Kolaborasi dengan berbagai pihak seperti civil society, aktivis, akademisi, dan media dinilai menjadi kunci untuk memastikan layanan air minum yang layak dapat dirasakan secara merata.

Peran Masyarakat dalam Pengawasan
Sementara itu, Raden Umar dari FKDM Provinsi DKI Jakarta menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan layanan air bersih.

Ia mendorong pemutakhiran data pelanggan, sosialisasi tarif progresif, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendeteksi permasalahan distribusi air sejak dini.

Harapan dan Tantangan ke Depan
Upaya pembangunan jaringan perpipaan juga diakui memiliki dampak sementara, seperti pembongkaran jalan yang berpotensi menimbulkan kemacetan.
Namun, hal tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan air warga Jakarta di masa kini dan mendatang.

Dengan penguatan kolaborasi, inovasi layanan, serta dukungan masyarakat, diharapkan cita-cita menghadirkan akses air minum yang layak, aman, dan berkeadilan bagi seluruh warga Jakarta dapat segera terwujud.

Jakarta, 13 April 2026 — Brigade 98 menggelar acara Halal Bihalal bertajuk “Kawal Demokrasi, Jaga Indonesia” pada Selasa (13/4/2026) di Cafe Cikini 5, Jakarta Pusat.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi pasca-Idulfitri, tetapi juga momentum konsolidasi untuk menyuarakan kepedulian terhadap kondisi demokrasi dan kehidupan berbangsa yang dinilai tengah menghadapi berbagai tantangan.

Dalam sambutannya, Ketua Brigade 98, Benny Murdani, menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan sekadar tradisi saling berjabat tangan dan bermaafan, melainkan sebuah ruang kesadaran bersama atas perubahan situasi kebangsaan yang tidak bisa diabaikan.

“Kita tidak sekadar berkumpul untuk saling berjabat tangan dan bermaafan. Kita berkumpul membawa kesadaran bahwa ada sesuatu yang sedang berubah, ada tanda-tanda yang tidak bisa lagi kita abaikan di negeri ini,” ujar Benny.

Menurutnya, ketika kritik mulai dianggap sebagai ancaman, perbedaan pendapat dibungkam, dan ruang demokrasi perlahan menyempit, maka forum seperti ini menjadi lebih dari sekadar tradisi.

“Ini adalah sikap, ini adalah pernyataan, ini adalah keberanian,” tegasnya.

Benny juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh senior dan tokoh pergerakan yang hadir di tengah kesibukan masing-masing untuk ikut merawat semangat perjuangan dan demokrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Brigade 98 menyoroti sejumlah persoalan nasional, mulai dari kekhawatiran atas menguatnya peran militer dalam jabatan sipil, kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, hingga berbagai tindakan represif terhadap aktivis dan kelompok kritis.

Ia menegaskan pentingnya menjaga prinsip supremasi sipil dalam kehidupan bernegara.

“Pertanyaannya, apakah kita ingin negara ini dipimpin dengan prinsip militeristik, atau tetap dikendalikan di bawah kekuatan sipil dalam semangat demokrasi,” katanya.

Selain itu, Benny juga menyinggung adanya kegelisahan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan anggaran negara yang dinilai belum sepenuhnya digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

Acara ini turut menghadirkan para senior dan tokoh pergerakan untuk menyampaikan pandangan kritis serta masukan terkait kondisi bangsa saat ini.

Halal Bihalal Brigade 98 diharapkan menjadi ruang silaturahmi sekaligus forum kebangsaan untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga demokrasi, supremasi hukum, dan kepentingan rakyat.