Connect with us

TNI / Polri

Pemerhati Masalah Transportasi Beri Efek Jera Pelanggar Lalulintas Kendaraan di Tahan Bila Tidak Ada SIM dan STNK

Published

on

Jakarta – Tilang elektronik (ETLE) dianggap kurang efektif menekan pelanggaran lalu lintas, karena itu muncul usulan agar motor pelanggar ditahan.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya (PMJ) menunjukan data pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang cukup besar, dalam lima tahun terakhir

Setiap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam acara pemeriksaan cepat, dan dapat dikenai denda (sanksi tilang) berdasarkan penetapan pengadilan. Kehadiran pelanggar bisa diwakilkan, dan pelanggar yang tidak hadir dapat menitipkan denda tilang ke Bank yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pemerhati masalah transportasi dan hukum, Budiyanto, mengatakan, penegakan hukum yang paling cepat dan manjur membuat efek jera pelanggar lalu lintas ialah dengan penyitaan kendaraan.

Budiyanto menjelaskan, penyitaan secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 260, yang menyebut bahwa petugas berwenang mengikuti, melarang atau menunda pengoperasian dan menyita kendaraan.

Adapun syarat kendaraan disita atau ditahan berdasarkan Pasal 32 Ayat 6 PP No 80 Tahun 2012, yakni:

a. Kendaraan bermotor tidak dilengkapi STNK sah.

b. Pengemudi tidak memiliki SIM

c. Pelanggaran persyaratan teknis & laik jalan.

d. Kendaraan hasil dan dilakukan untuk melakukan tindak pidana

e. Kendaraan terlibat kecelakaan mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia.

” Pengalaman saya pada saat petugas melakukan penyitaan ranmor yang melakukan pelanggaran lalu lintas umumnya protes dengan alasan perjalanan terganggu, bisa terlambat bekerja, dan tidak ada kendaraan lain untuk aktivitas,” ujarnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan Korlantas Polri agar mengoptimalkan ETLE statis dan mobile serta mengurangi tilang manual untuk menghindari terjadinya pungutan liar (pungli).

Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 tanggal 18 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi.

Terkait hal tersebut Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menindaklanjuti dengan menarik seluruh buku tilang dari jajaran polisi lalu lintas sebagai salah satu langkah menuju peniadaan tilang manual.

Ditlantas Polda Metro Jaya akan mulai sepenuhnya menggunakan sistem penindakan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Continue Reading

TNI / Polri

Pelayanan Humanis May Day, Polisi Bagikan Makanan kepada Peserta Aksi

Published

on

By

Jakarta — Suasana humanis terlihat di tengah kegiatan pelayanan penyampaian pendapat di muka umum dalam momentum May Day 2026, Jumat (1/5/2026), di depan Kantor Disnaker Provinsi DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat. Sejumlah personel Polda Metro Jaya tampak berinteraksi hangat dengan peserta aksi serta masyarakat di sekitar lokasi.

Tidak hanya hadir untuk menjaga situasi tetap aman dan tertib, petugas juga membagikan makanan berupa somay kepada peserta aksi. Momen sederhana tersebut menjadi bentuk kepedulian dan pendekatan humanis Polri dalam melayani masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Metro Jaya dalam memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat.

“Polda Metro Jaya hadir bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga memberikan rasa nyaman kepada saudara-saudara kita yang sedang menyampaikan aspirasi. Pendekatan humanis seperti ini menjadi bagian dari pelayanan Polri kepada masyarakat,” ujar Kombes Budi Hermanto.

Menurut Kombes Budi, pembagian makanan berupa somay kepada peserta aksi menjadi simbol sederhana bahwa komunikasi dan kedekatan antara petugas dengan masyarakat perlu terus dibangun, terutama dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

“Hal-hal kecil seperti menyapa, berdialog, dan berbagi makanan dapat mencairkan suasana. Kami ingin seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, damai, dan penuh rasa saling menghormati,” tambahnya.

Di lokasi, petugas juga tampak berdialog ringan, menyapa peserta aksi, hingga berfoto bersama masyarakat. Suasana tersebut menggambarkan bahwa pelayanan penyampaian pendapat dapat berjalan sejuk, tertib, dan tetap mengedepankan nilai kemanusiaan.

Selanjutnya Kombes Budi menegaskan, Polda Metro Jaya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, sepanjang dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan.

“Kami mengajak seluruh peserta aksi untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Sampaikan aspirasi dengan tertib. Polri akan terus hadir sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan, dengan tetap melayani serta menjaga keamanan bersama,” pungkasnya

Continue Reading

TNI / Polri

Polri Jamin Hak Konstitusional Buruh Saat May Day, Pengamanan Humanis Dikede­pankan

Published

on

By

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam menjamin hak konstitusional para buruh untuk menyampaikan pendapat pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Jumat (1/5), di Jakarta.

Polri memastikan seluruh rangkaian penyampaian aspirasi buruh mendapat pengawalan agar berjalan aman, tertib, dan bermartabat. Dalam pengamanan momentum May Day, jajaran kepolisian juga menekankan pendekatan humanis serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi dan wajib dihormati.

“Polri menjamin hak konstitusional buruh untuk menyampaikan pendapat secara aman, tertib, dan bermartabat. Kami memahami bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi,” kata Johnny di Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Ia menegaskan, kehadiran personel kepolisian di lapangan bukan untuk membatasi ruang demokrasi, melainkan memastikan kegiatan berlangsung kondusif serta para peserta aksi merasa aman dan terayomi.

“Kami ingin saudara-saudara buruh yang menyampaikan aspirasi merasakan kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Karena itu, seluruh personel kami arahkan mengedepankan sikap persuasif, profesional, dan humanis,” ujarnya.

Menurut dia, Polri juga terus berkoordinasi dengan unsur terkait guna mengatur arus lalu lintas, pengamanan titik kumpul massa, serta menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan selama aksi May Day berlangsung.

Polri turut mengimbau seluruh peserta aksi memperingati Hari Buruh Internasional dengan damai, tertib, serta menjaga fasilitas umum agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung lancar dan bermartabat.

Continue Reading

TNI / Polri

May Day 2026, Polda Metro Siapkan Pelayanan Humanis untuk Buruh

Published

on

By

Jakarta — Polda Metro Jaya menggelar apel kesiapan pasukan dalam rangka pengamanan dan pelayanan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026. Apel digelar di Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026) sore.

Sebanyak 24.980 personel gabungan disiapkan untuk melayani dan mengamankan seluruh rangkaian kegiatan buruh di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kegiatan May Day tahun ini dipusatkan di kawasan Monas, serta sejumlah titik penyampaian aspirasi lainnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, personel gabungan tersebut berasal dari unsur Polri, TNI, Pemprov DKI Jakarta, Pamdal, hingga Sabuk Kamtibmas.

“Polda Metro Jaya bersama TNI, Pemda, Pamdal, dan unsur terkait menyiapkan 24.980 personel. Ini untuk memastikan kegiatan May Day 2026 berjalan aman, tertib, lancar, humanis, dan kondusif. Hak saudara-saudara buruh dalam menyampaikan pendapat dilindungi undan-undang,” ujarnya pada Kamis (30/4/2026).

Kombes Pol Budi menjelaskan, ada dua agenda besar yang menjadi fokus pelayanan dan pengamanan aparat. Pertama, May Day Fiesta 2026 di kawasan Monas. Kedua, kegiatan penyampaian aspirasi di muka umum di kawasan DPR/MPR RI dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta.

Adapun 24.980 personel gabungan itu terdiri atas 15.575 personel Polri, 6.003 personel TNI, 1.002 personel Pemprov DKI Jakarta, 400 personel Pamdal, serta 2.000 personel Sabuk Kamtibmas.

ia menegaskan, kehadiran aparat di lapangan tidak semata-mata berorientasi pada pengamanan. Menurutnya, petugas juga hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan peserta aksi agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan damai.

“Petugas hadir bukan hanya untuk pengamanan, tetapi juga memberikan pelayanan. Kami mengedepankan pendekatan humanis agar aspirasi rekan-rekan buruh dapat tersampaikan dengan baik,” katanya.

Terkait arus lalu lintas, Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Masyarakat diimbau menghindari kawasan Monas, DPR/MPR RI, dan Disnaker Provinsi DKI Jakarta apabila tidak memiliki kepentingan mendesak.

“Rekayasa lalu lintas bersifat fungsional dan situasional. Perkembangannya akan terus kami sampaikan melalui media sosial, media online, dan seluruh platform informasi resmi,” jelasnya.

ia juga mengimbau peserta aksi dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia meminta semua pihak tidak mudah terprovokasi selama kegiatan berlangsung.

“Kami mengimbau semua pihak tidak mudah terprovokasi. Personel yang bertugas juga saudara-saudara kita. Mari bersama-sama menjaga agar aspirasi tersampaikan secara damai dan tertib,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending