Connect with us

nasional

Pantau Langsung ke Lapangan, BPH Migas Evaluasi Penerapan Sub Penyalur

Published

on

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan evaluasi penerapan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi masyarakat konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Kali ini, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief dan Saleh Abdurrahman menyambangi sub penyalur BBM yang berada di kampung nelayan di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Jumat (2/2/2024).

Saleh mengungkapkan, saat ini sedang dilakukan proses revisi Peraturan BPH Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran JBT dan JBKP pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur. Untuk itu BPH Migas melakukan peninjauan untuk mendapatkan gambaran langsung di lapangan.

“Dan ternyata memang di lapangan banyak tantangan yang menjadi evaluasi kita. Misalnya terkait dengan faktor keamanan peralatan tangki BBM, data keanggotan sub penyalur, pencatatan BBM yang masuk dan disalurkan ke anggota, dan perhitungan kebutuhan BBM per anggota konsumen pengguna” kata Saleh.

Sebagian masyarakat konsumen pengguna, seperti nelayan dengan kapal sampai dengan 30 Gross Tonnage (GT) atau petani yang menggunakan alat mesin pertanian juga belum mengetahui bahwa mereka dapat langsung membeli JBT dan/atau JBKP di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) terdekat, dengan membawa Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas setempat.

“Adanya temuan-temuan ini menjadi masukan bagi BPH Migas dalam menyempurnakan aturan mengenai sub penyalur,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Saleh memaparkan, sub penyalur merupakan alternatif apabila terdapat kelompok konsumen pengguna yang tidak dapat membeli langsung di SPBU/SPBUN/SPBN dikarenakan jarak yang jauh.

“Tujuan kita yang sesungguhnya adalah dapat meningkatkan sub penyalur ini menjadi penyalur yang lebih aman dengan mutu & harga BBM yang terjamin, sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Kalau sub penyalur ini kan volumenya juga dibatasi, padahal konsumennya butuh lebih banyak. Apabila sub penyalur ini memenuhi persyaratan menjadi penyalur seperti SPBU Nelayan misalnya, maka kuotanya bisa sesuai dengan permintaan,” tutur Saleh.

Sementara itu, Eman Salman Arief mengharapkan agar penyaluran BBM subsidi tepat volume dan tepat sasaran. Temuan di lapangan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan aturan ke depannya.

Eman juga menyampaikan mengenai Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian JBT dan JBKP. Aturan tersebut menjelaskan secara rinci tata cara penerbitan surat rekomendasi bagi konsumen pengguna BBM subsidi dan kompensasi. “Diharapkan dapat segera dipelajari dan diterapkan di masing-masing daerah sehingga penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan bermanfaat bagi yang berhak menggunakannya,” ujarnya.

Sedangkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Achmad Taufik, mengharapkan agar nelayan di Kabupaten Tanah Laut dapat memperoleh BBM subsidi untuk keperluan melaut sesuai kebutuhan. Taufik juga akan mempelajari aturan mengenai Surat Rekomendasi dan menjadikannya pedoman dalam menerbitkan Surat Rekomendasi.

Dalam rangkaian kunjungan kerja ini, Komite BPH Migas juga mengunjungi SPBU Pertamina 6470808 di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut dan SPBKB 1032009 di Kabupaten Banjar. Pada kesempatan tersebut, disosialisaikan mengenai Surat Rekomendasi bagi konsumen pengguna. Diharapkan penyalur BBM subsidi mendukung masyarakat yang membeli BBM subsidi dengan membawa Surat Rekomendasi.

Hadir dalam kunjungan ini, Sales Area Manager Kalimantan Selatan PT Pertamina Patra Niaga Bondan Tri Wibowo dan Head of Branch AKR Banjarmasin Paulus Joesli.

Continue Reading

nasional

Irwan Linaksita Dirut Kreasi Mewangikan Indonesia Ikut Serta Buka Stan di Indonesia Cosmetic Ingredients

Published

on

By

Jakarta — Direktur Utama Kreasi Mewangikan Indonesia, Irwan Linaksita, turut ambil bagian dalam ajang Indonesia Cosmetic Ingredients (ICI) dengan membuka stan pameran sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kosmetik nasional.

Keikutsertaan Kreasi Mewangikan Indonesia dalam pameran ini menjadi langkah strategis untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan berbasis bahan kosmetik berkualitas, sekaligus memperluas jejaring bisnis di sektor industri kecantikan.

Dalam kesempatan tersebut, Irwan Linaksita menyampaikan bahwa ajang Indonesia Cosmetic Ingredients merupakan momentum penting bagi pelaku industri untuk berinovasi dan berkolaborasi.

Menurutnya, perkembangan industri kosmetik di Indonesia terus menunjukkan tren positif, seiring meningkatnya permintaan pasar terhadap produk yang aman, berkualitas, dan berbasis bahan lokal.

Stan Kreasi Mewangikan Indonesia menampilkan beragam produk serta solusi bahan baku kosmetik yang inovatif, menarik perhatian para pengunjung dan pelaku industri yang hadir dalam pameran tersebut.

Partisipasi ini juga menjadi wujud komitmen perusahaan dalam mendukung pertumbuhan industri kosmetik nasional agar semakin kompetitif di pasar global.

Continue Reading

nasional

Abdillah Arif Nasution Resmi Dilantik sebagai Dekan FEB USU, Dapat Ucapan Selamat dari Prof. Tubagus Bahrudin SE, MM

Published

on

By

Jakarta — Abdillah Arif Nasution resmi dilantik sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sumatera Utara dalam sebuah prosesi yang berlangsung khidmat. Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat kepemimpinan dan pengembangan akademik di lingkungan FEB USU.

Ucapan selamat dan sukses turut disampaikan oleh Prof. Tubagus Bahrudin SE, MM, Presiden Eksekutif Pengurus Besar Persatuan Sekolah Tinggi Swasta dan Negeri. Ia berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta membawa kemajuan bagi institusi pendidikan yang dipimpin.Selasa (5/5/2026)

“Selamat dan sukses atas pelantikan Saudara Abdillah Arif Nasution sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Semoga dapat mengemban amanah ini dengan integritas, dedikasi, dan komitmen tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan,” ujar
Prof. Tubagus Bahrudin SE, MM dalam keterangannya.

Pelantikan ini diharapkan menjadi awal dari berbagai inovasi dan terobosan strategis, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, riset, serta kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Sebagai salah satu fakultas unggulan, FEB USU memiliki peran strategis dalam mencetak lulusan yang kompeten dan adaptif terhadap dinamika global. Kepemimpinan baru diharapkan mampu membawa semangat pembaruan serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan dilantiknya Abdillah Arif Nasution, civitas akademika menaruh harapan besar akan lahirnya berbagai program unggulan yang mampu meningkatkan daya saing institusi serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat luas.

Continue Reading

nasional

Gus Imam: Deklarasi Ampetra Jadi Momentum Satukan Visi Penambang Tradisional

Published

on

By

Jakarta, 3 Mei 2006 — Ketua DPW Ampetra Jawa Tengah, Gus Imam Susanto, menilai Deklarasi Nasional Ampetra Indonesia di Jakarta sebagai momentum penting dalam menyatukan visi para penambang tradisional dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam wawancara usai kegiatan, Gus Imam menyampaikan bahwa deklarasi tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari proses panjang konsolidasi organisasi yang telah dipersiapkan secara matang.

“Agenda ini bukan kegiatan yang berdiri sendiri. Sehari sebelumnya kita sudah lakukan pertemuan awal untuk konsolidasi. Yang hadir juga cukup luas, dari pengurus pusat hingga wilayah di berbagai provinsi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kehadiran perwakilan daerah, termasuk dari Jawa Tengah, merupakan bentuk komitmen dalam membangun organisasi yang solid dan terstruktur. Dari total 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, sebagian besar telah terbentuk kepengurusan, meski dalam deklarasi diwakili oleh sejumlah delegasi.

Lebih lanjut, Gus Imam menegaskan bahwa arah perjuangan Ampetra ke depan akan difokuskan pada penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembentukan badan hukum berbasis koperasi.

“Kita ingin membangun kelembagaan yang jelas. Fokus kita bukan ke PT atau perseorangan, tapi ke koperasi sebagai wadah ekonomi kerakyatan. Ini penting agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, keberadaan Ampetra di Jawa Tengah diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang menggantungkan hidup pada sektor pertambangan tradisional. Ia juga menyoroti besarnya potensi sumber daya di wilayah tersebut.

“Dari hasil pemetaan kami, sekitar 25 kabupaten di Jawa Tengah memiliki potensi tambang, terutama pasir dan batuan. Ini sangat dibutuhkan, misalnya untuk proyek strategis seperti pembangunan Tol Jogja–Bawen,” jelasnya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa para penambang tradisional masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait perizinan. Kondisi ini kerap menimbulkan ketidakpastian bahkan potensi konflik antara masyarakat dan pemerintah.

“Kendala utama ada di perizinan. Banyak penambang yang belum mendapatkan pendampingan yang memadai. Di sinilah peran Ampetra menjadi penting, untuk menjembatani agar aktivitas tambang bisa berjalan legal, aman, dan tidak melanggar aturan,” ungkapnya.

Ia berharap, melalui pendampingan dan penguatan kelembagaan, para penambang tradisional dapat bekerja dengan lebih tenang serta memiliki kepastian hukum.

Deklarasi Nasional Ampetra Indonesia diharapkan menjadi titik awal gerakan besar dalam menata sektor pertambangan tradisional agar lebih terorganisir, profesional, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah maupun nasional.

Continue Reading

Trending