Connect with us

Metro

GUYUB Bersama AMIN Gela Dialog & Buka Puasa Bersama Semangat Ramadhan Untuk Kejujuran & Keadilan

Published

2 years ago

on

Pasca Pemilu 14 Februari 2024 kita diperhadapkan dengan goncang-gancing, kegaduhan, keresahan dengan peristiwa diatas yang konon sudah dirancang kemenangan pada calon tertentu bukan pada saat guick count, tapi sebelum pemilu, saat pemilu & sesudah pemilu.

 

Tidak mau percaya tapi pada kenyataannya indikasi kearah tersebut sangat vulgar dan kasatmata.

 

Itu sebabnya disuasana bulan Ramadhan yang penuh hikmah ini kita kembali saling mengingatkan untuk mari kita menyucikan hati & dengan pikiran waras menata perjalanan bangsa dengan sikap yang jujur & adil.

 

Kejujuran & keadilan yang lahir dari kesucian hati pasti akan memilih untuk melangkah dalam kebenaran.

 

Pemilu harusnya memproduksi kebenaran yang terangkum dari tindakan yang jujur dan adil dari penyelengara pemilu & aparat pemerintah.

 

Godaan memang banyak, tapi mari kita introspeksi diri, sucikan hati, benahi tindakan sehingga kebenaran muncul dalam bangsa kita dan berkat Tuhan, damai sejahtera serta kebahagiaan dapat kita nikmati sampai ke anak cucu.

 

Dialog dan buka puasa bersama kali ini yang mengangkat tema : “Semangat Ramadhan untuk Kejujuran dan Keadilan”, kiranya menginspirasi dan mendorong kita untuk bertindak hati-hati, mawas diri dan senantiasa berlaku Jujur dan Adil sebagai wujud cinta kasih kita pada Tuhan sesama dan bangsa.

 

Momentum ini dapat terselenggara berkat kerjasama BRANI 1, GUYUB AMIN & elemen-elemen masyarakat yang peduli lainnya dibawah koordinasi Tim Kerja yang dipimpin oleh Dr. Catherine Roeleeyanto dibawah arahan Bpk. A. Shephard Supit, Dewan Penasehat Timnas AMIN . Tauziah disampaikan oleh Prof. Din Syamsudin yg mendorong untuk kita tidak menyerah tetapi TERUS berjuang dgn motivasi yg baik, maka Kebenaran pasti muncul bagaikan Surya yg tidak bisa ditahan oleh siapapun .

 

Acara tersebut dihadiri oleh Para Pimpinan simpul Relawan, Tokoh-tokoh Masyarakat dan Lintas Agama Lintas Agama, yang diakhiri dengan Buka Puasa Bersama dengan Sukacita.

 

Dan kegiatan ini masih akan bersambung dengan Doa Bersama sebelum 20 Maret 2024, dengan harapan KPU dapat menyucikan hatinya, tanpa dikooptasi oleh iming2 apapun juga, sehingga bertindak jujur, independen untuk mengumumkan hasil Pemilu dengan Benar, kata Dr. Catherine sebagai Ketua Tim Kerja .

Jakarta, 13 Maret 2024.

 

Dr. Catherine menjelaskan bahwa dialog Ramadhan menuju kejujuran dan keadilan. Seperti kita ketahui bahwa untuk kejujuran dan keadilan kualitasnya itu pasti tinggi banget. Tidak ada yang mustahil kita harus menuju kesana. Kita harus belajar lebih banyak. Maka selama kita hidup ini harus belajar. Kita melakukan acara hari ini sebenarnya lebih kepada spontanitas.

 

Tidak sampai seminggu, tetapi memang kita melihat di masyarakat apalagi dengan adanya relawan AMIN. Kita mau supaya mungkin salah satu ketua atau yang ada distruktur mereka bisa hadir dan mendengarkan langsung dari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Salah satunya dari Prof. Dr. Din Syamsudin. Kita tahu tanggal 20 Maret ada keputusan dari KPU RI. Kita harus mengerti bahwa kita mau turun aksi ke jalan jangan unkonstitusional malah kita nanti yang dibalik.

 

Gunakanlah strategi-strategi supaya kita mau menyuarakan apa yang kita suarakan. Lawan-lawan kita sebenarnya tetap saja satu bangsa satu negara. Kita harus hargai dan hormati. Kita masalahkan bukan Paslonnya tapi penyelenggaraannya. Acara hari ini lebih kepada dialog.

 

Hak Angket ada di legislatif, walaupun saya di partai Nasdem. Kewenangan bukan pada saya tetapi kita diajak dialog juga. Hak Angket itu konstitusional, apa yang perlu ditakutkan. Mungkin masih banyak orang yang mendapat narasi dan opini publik yang blur karena banyaknya media sosial.

 

Menurut saya legislatif ini merasa bahwa memang ini perlu harusnya dijalankan. Kalau saya setuju hal itu, setelah tanggal 20 Maret bisa dipastikan karena kita tidak mau juga ada berita berseliweran. Kita ingin kebenaran yang benar bukan opini publik itu yang benar.

 

Prof. Dr. Din Syamsudin sebenarnya bilang sebelum kita aksi ke jalan kita harus tahu tujuannya apa. Jangan nanti ditanya wartawan malah jawab tidak tahu. Jika aksi caranya tidak etik maka itu melanggar.

 

Jangan tahunya hanya turun ke jalan tapi kita harus tahu maksud dan tujuannya sehingga apa yang kita suarakan Insya Allah Tuhan dengar. Pdt Supit bilang mungkin tingkat langit akan terbuka menjadi mujizat.

 

Benny Parapat menjelaskan bahwa sebenarnya hari ini rangkaian daripada GUYUB bersama AMIN yang waktu itu sudah diinisiasi oleh BRANI 1 dan TIMNAS AMIN. Saat ini seperti yang disampaikan Ibu Dr. Chaterine bahwa temanya adalah untuk menuju keadilan dan kejujuran dalam rangka bulan Ramadhan.

 

Jadi alangkah baiknya kita ingin menyampaikan pesan-pesan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ada sesuatu yang tidak pas didalam proses demokrasi berbangsa dan bernegara. Ini bukan masalah menang atau kalah, bukan masalah paslon 01,02 atau 03 tapi masalah proses demokrasi. Itu yang kita cermati tidak pas dan banyak indikasi manipulasi dan rekayasa.

 

Mudah-mudahan melalui dialog-dialog tadi ada pembicara dari Prof. Dr. Din Syamsudin, Habib Ali Alatas, Shepard Supit, dan Bang Ramadhan Pohan bisa memberikan semacam pencerahan kepada seluruh pejuang perubahan dan juga rakyat Indonesia agar tetap menyoroti sekecil apapun kecurangan itu harus tetap kita suarakan.

Related Topics:
Continue Reading

Metro

Muhammad Tohar Ketua DPC Exco Partai Buruh Kabupaten Batanghari komitmen kuat kader daerah untuk mengawal keputusan Kongres Serta Perjuangkan Kepentingan Buruh dan Petani di Tingkat Lokal Maupun Nasional

Published

14 hours ago

on

January 22, 2026

By

Jakarta — Ketua DPC Exco Partai Buruh Kabupaten Batanghari, Muhammad Tohar, menghadiri penutupan Kongres Partai Buruh V yang mengusung tema “We Are Working Class Welfare State (Kami Kelas Pekerja Wujudkan Negara Sejahtera)”, bertempat di Hotel Golden Boutique, Jakarta, Kamis (22/01/2026).

Kongres Partai Buruh V secara resmi kembali menetapkan Ir. H. Said Iqbal, M.E. sebagai Presiden Partai Buruh dan H. Ferri Nuzarli, S.E., S.H. sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh untuk masa jabatan periode 2026–2031. Penetapan tersebut berlangsung dalam sidang kongres di Ballroom Hotel Golden Boutique, Kemayoran, Jakarta Pusat, dan disambut antusias oleh peserta kongres dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam arahannya, Said Iqbal menegaskan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan militansi kader, serta menjadikan Partai Buruh sebagai kekuatan politik rakyat pekerja yang diperhitungkan di tingkat nasional.

Sementara itu, Ferri Nuzarli menekankan pentingnya penguatan administrasi partai, disiplin struktur, serta kerja kolektif seluruh jajaran dalam menghadapi agenda politik nasional, khususnya persiapan menuju Pemilu 2029.

Kongres ini menjadi momentum strategis bagi Partai Buruh untuk melakukan evaluasi perjalanan organisasi, menetapkan garis perjuangan politik, serta menyusun langkah-langkah pemenangan ke depan.

Usai penutupan kongres, Muhammad Tohar menyampaikan harapannya agar kepemimpinan Partai Buruh yang baru kembali terpilih dapat membawa semangat perjuangan yang semakin kuat, termasuk di daerah-daerah.

“Harapan kami, khususnya dari Provinsi Jambi, baik yang sudah terpilih maupun yang belum, semangat perjuangan Partai Buruh harus tetap sama dan semakin menguat,” ujar Tohar.

Sebagai Ketua DPC Exco Partai Buruh Kabupaten Batanghari sekaligus Ketua Serikat Pertanian Indonesia (SPI) setempat, Tohar menegaskan bahwa isu utama yang akan terus diperjuangkan di daerah adalah reforma agraria, kesejahteraan petani, dan penyelesaian konflik tanah.

“Di Jambi, khususnya Batanghari, masih banyak konflik agraria. Ada ribuan hektare lahan yang menjadi persoalan. Perjuangan kami jelas, bagaimana petani bisa menguasai lahan, mengolahnya, dan memperoleh kesejahteraan,” tegasnya.

Selain isu agraria, Tohar juga menyoroti kondisi ketenagakerjaan di daerahnya. Ia menyebutkan bahwa kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kabupaten Batanghari relatif minim, namun Partai Buruh tetap konsisten memperjuangkan kenaikan upah minimum sesuai tuntutan nasional, yakni sebesar 7,5 persen.

Kehadiran Muhammad Tohar dalam Kongres Partai Buruh V menegaskan komitmen kuat kader daerah untuk mengawal keputusan kongres serta memperjuangkan kepentingan buruh dan petani di tingkat lokal maupun nasional.

Continue Reading

Metro

M. Arman Alwi Wakil Direktur Badan Saksi Nasional Partai Golkar + Sekretaris Direktur Eksekutif DPP Partai Golkar : Menilai Pilkada Tidak Langsung Potensi Minimalisasi Praktik Klientelisme Politik

Published

15 hours ago

on

January 22, 2026

By

Jakarta — Wakil Direktur Badan Saksi Nasional Partai Golkar sekaligus Sekretaris Direktur Eksekutif DPP Partai Golkar, M. Arman Alwi, menjadi narasumber dalam Diskusi Publik bertajuk “Untung Rugi Pilkada Tidak Langsung” yang diselenggarakan oleh PerspektivX bersama Retorika Show, bertempat di Waroeng Sadjo, Jakarta, Kamis (22/01/26).

Dalam diskusi tersebut, Arman Alwi menekankan bahwa pilkada baik langsung maupun tidak langsung pada hakikatnya adalah mekanisme sosial dan konstitusional untuk mencari pemimpin daerah yang berkualitas, yang mampu menjalankan kedaulatan rakyat serta menghadirkan keadilan dan kesejahteraan.

“Pemilihan kepala daerah, baik sebelum maupun sesudahnya, adalah mekanisme sosial untuk mencari pemimpin yang lebih berkualitas dan langsung berfungsi ketika dia menjabat, menjalankan kedaulatan dan keutamaan rakyat,” ujar Arman.

Ia menyoroti semakin terkikisnya nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan kerja sama, yang seharusnya menjadi fondasi dalam kehidupan demokrasi dan pemerintahan daerah. Menurutnya, kepala daerah memiliki mandat utama untuk berlaku adil terhadap institusi pemerintahan dan memastikan kesejahteraan seluruh warga di daerah yang dipimpinnya.

“Keadilan itu berarti semua rakyat diperlakukan secara adil oleh institusi pemerintahan daerah, dan kesejahteraan artinya seluruh warga di daerah harus sejahtera. Itulah tugas utama kepala daerah sesuai undang-undang,” jelasnya.

Arman juga mengakui adanya keluhan terkait tingginya biaya politik dalam pilkada langsung, yang disampaikan oleh sejumlah kepala daerah terpilih. Hal inilah yang mendorong perlunya kajian lebih mendalam terhadap opsi pilkada tidak langsung.

“Kita kaji lebih dalam, melibatkan peneliti, praktisi, dan akademisi untuk mendiskusikan apakah mekanisme ini bisa lebih efektif dalam menjaga stabilitas dan akuntabilitas,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menilai pilkada tidak langsung berpotensi meminimalisasi praktik klientelisme politik, seperti keberadaan broker kampanye dan jaringan informal yang tidak sah secara kelembagaan.

“Selama pilkada langsung ada klientelisme yang bergerak menjadi semacam institusi tidak legal. Kita coba memindahkan proses itu ke institusi yang sah, yang diakui secara konstitusional,” tegas Arman.

Menurutnya, baik pilkada langsung maupun tidak langsung tetap demokratis dan konstitusional, karena keduanya diatur dalam kerangka Undang-Undang Dasar dan nilai-nilai Pancasila. Yang terpenting adalah bagaimana partai politik menjaga marwah suara rakyat dalam setiap sistem yang digunakan.

Diskusi publik ini diharapkan dapat memperkaya perspektif masyarakat sekaligus menjadi bahan refleksi bersama dalam merumuskan sistem demokrasi lokal yang lebih efektif, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Continue Reading

Metro

Ketua Exco Partai Buruh Nusa Tenggara Timur : Perlindungan Masyarakat dari Praktik Tambang Ilegal dan Eksploitasi Oleh Investor Yang Merugikan Rakyat

Published

15 hours ago

on

January 22, 2026

By

Jakarta — Ketua Exco Partai Buruh Nusa Tenggara Timur (NTT), Sarlina M. Asbanu, menghadiri penutupan Kongres Partai Buruh V yang digelar di Ballroom Hotel Golden Boutique, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/01/2026).

Kongres Partai Buruh V mengusung tema “We Are Working Class Welfare State (Kami Klas Pekerja Wujudkan Negara Sejahtera)”, yang menegaskan komitmen Partai Buruh sebagai kekuatan politik kaum pekerja dan rakyat kecil di Indonesia.

Dalam kongres tersebut, secara resmi kembali ditetapkan Ir. H. Said Iqbal, M.E. sebagai Presiden Partai Buruh dan H. Ferri Nuzarli, S.E., S.H. sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh untuk masa jabatan 2026–2031. Penetapan ini berlangsung dalam sidang kongres dan disambut antusias oleh seluruh peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Presiden Partai Buruh terpilih, Said Iqbal, menegaskan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan militansi kader, serta menjadikan Partai Buruh sebagai kekuatan politik rakyat pekerja yang diperhitungkan di tingkat nasional.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Buruh Ferri Nuzarli menekankan pentingnya penguatan administrasi partai, disiplin struktur, serta kerja kolektif seluruh jajaran dalam menghadapi agenda politik nasional, khususnya menuju Pemilu 2029.

Kongres Partai Buruh V menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi perjalanan organisasi, menetapkan garis perjuangan, serta menyusun langkah-langkah pemenangan politik ke depan. Terpilihnya kembali Said Iqbal dan Ferri Nuzarli diharapkan mampu menjaga soliditas partai dan memperkuat peran Partai Buruh sebagai wadah perjuangan kaum buruh dan rakyat kecil.

Dalam sesi wawancara usai penutupan kongres, Ketua Exco Partai Buruh NTT Sarlina M. Asbanu menyampaikan harapannya kepada Presiden Partai Buruh terpilih, khususnya terkait penguatan Partai Buruh di wilayah NTT.

Ia berharap Presiden Partai Buruh dapat membantu mensosialisasikan Partai Buruh di NTT melalui 11 inisiator yang telah ada, serta mendorong seluruh elemen tersebut untuk bergabung dan memperkuat kerja organisasi di daerah.

Selain itu, Sarlina juga menyampaikan sejumlah program prioritas yang ingin diperjuangkan Partai Buruh di NTT, antara lain pembangunan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan olahraga, serta penguatan ekonomi kerakyatan.

Sarlina menyoroti tingginya angka stunting dan kekurangan gizi di NTT sebagai persoalan serius yang harus menjadi perhatian nasional. Ia juga menekankan pentingnya peran negara dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat kecil, khususnya di wilayah pesisir dan daerah tertinggal.

Lebih lanjut, ia mengangkat persoalan pengelolaan sumber daya alam di NTT, mulai dari garam di Rote Ndao dan Kupang, rumput laut, pariwisata di Alor dan wilayah lainnya, hingga persoalan tambang mangan. Sarlina menegaskan perlunya perlindungan terhadap masyarakat dari praktik tambang ilegal dan eksploitasi oleh investor yang merugikan rakyat.

Ia berharap melalui kepemimpinan Partai Buruh di tingkat nasional, dapat dibangun komunikasi yang lebih kuat dengan kementerian terkait agar kekayaan alam NTT benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat setempat.

Continue Reading

Trending