Jakarta – Selasa 28 Oktober 2025, Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG), Melaksanakan Bakti Sosial Santunan Anak Yatim dengan memberi makan siang dan paket sembako.

Ucapan trimakasih dari ketua Rw 05 Kelurahan Rawa Bunga Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur Kepada; Ketua Umum PP AMPG Bapak Said Aldi Al Idrus Dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Bahlil Lahadalia, Syukur Alhamdulillah atas perhatian kepada warga kami khususnya anak anak Yatim. Semoga kebaikan bapak-bapak dan Partai Golkar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wata’ala, Ucap Irvan.

Acara tersebut di Komandoi oleh Nuansa Rambe Dan Agus Harta Selaku Pengurus dan Satgas PP AMPG. Dalam sambutannya Agus Menyalami kepada masyarakat, mewakili Pimpinan PP AMPG mengucapkan trimakasih kembali atas kerjasamanya, semoga kedepan kita dapat bersinergi kembali bersama Partai Golongan Karya. Tutup Agus.

Momentum Sumpah Pemuda 2025 menjadi refleksi penting bagi bangsa. Tokoh nasional R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, menilai bahwa persatuan sejati bukan hanya diwariskan melalui teks, tetapi melalui kerja bersama antara generasi muda dan aparat penegak hukum. Dalam pandangannya, sinergi antara pemuda dan kepolisian merupakan perwujudan paling konkret dari Sumpah Pemuda, kolaborasi antara ilmu dan disiplin demi menjaga keutuhan dan akal sehat republik.

Haidar Alwi menegaskan bahwa bangsa tidak bisa hanya hidup dari kenangan sejarah. Sumpah Pemuda adalah etika kebangsaan yang harus diterjemahkan menjadi tindakan sosial, edukatif, dan moral. Pemuda membawa energi intelektual, kepolisian membawa energi tanggung jawab hukum. *“Sumpah Pemuda bukan hanya tentang bersatu, tapi tentang bagaimana kita bertanggung jawab menjaga persatuan itu,”* ujar Haidar Alwi.

*Dari Sumpah ke Kerja Nyata.*

Tantangan bangsa saat ini tidak lagi datang dari penjajahan fisik, tetapi dari polarisasi informasi dan ketidakseimbangan literasi. Data BRIN tahun 2025 mencatat lebih dari tujuh puluh persen potensi konflik sosial berawal dari misinformasi, sementara laporan Kominfo menunjukkan empat puluh dua persen penyebar hoaks berasal dari kelompok usia delapan belas hingga tiga puluh tahun. Kondisi ini menunjukkan pentingnya keterlibatan pemuda dalam menjaga rasionalitas sosial bersama kepolisian.

Haidar Alwi menilai langkah Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah berada di jalur modern dengan memperkuat paradigma Presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Haidar Alwi menilai, konsep Presisi tidak hanya menyangkut sistem kerja internal, tetapi juga cara Polri membangun kepercayaan publik. *“Presisi bukan sekadar kebijakan, tapi metode membangun empati hukum,”* kata Haidar Alwi.

Haidar Alwi mencontohkan, digitalisasi layanan kepolisian, transparansi kanal pengaduan, dan respons cepat di lapangan menunjukkan bahwa Polri kini bertransformasi menjadi lembaga edukatif. Pemuda pun perlu mengambil bagian dengan menghadirkan pengetahuan dan kreativitasnya dalam mendukung agenda sosial dan literasi hukum. *“Ketika pemuda belajar dari disiplin polisi, dan polisi belajar dari idealisme pemuda, di situlah republik ini menemukan keseimbangannya, antara hukum yang berpikir dan akal yang berperilaku,”* tegas Haidar Alwi.

*Pemuda dan Polisi Sebagai Sekolah Bangsa.*

Haidar Alwi memandang pemuda dan kepolisian sebagai dua sekolah bangsa yang berbeda namun saling melengkapi. Polisi mengajarkan disiplin, tanggung jawab, dan rasa aman; pemuda mengajarkan keberanian berpikir, kreativitas, dan empati sosial. *“Polisi menjaga hukum agar tidak kehilangan hati, pemuda menjaga moral agar tidak kehilangan arah. Keduanya jika bersatu, akan menumbuhkan bangsa yang berakal sehat,”* ujar Haidar Alwi.

Sinergi itu sudah mulai terlihat di beberapa daerah. Haidar Alwi mencontohkan kegiatan pelatihan literasi hukum dan sosialisasi anti-hoaks yang digelar oleh mahasiswa bersama Bhabinkamtibmas di sejumlah kampus dan desa. Menurutnya, inilah wujud konkret sinergi pemuda, Polri di lapangan yang mampu mengubah ruang sosial menjadi sekolah kebangsaan.

Haidar Alwi menilai bahwa demokrasi hanya bisa tumbuh jika hukum berjalan dengan empati dan kritik dijalankan dengan etika. Pemuda harus berani mengoreksi, tapi dengan data dan niat memperbaiki. Sementara kepolisian harus siap mendengar tanpa kehilangan wibawa. *“Negara ini akan maju jika hukum mampu melindungi keberanian, dan keberanian tetap menghormati hukum,”* kata Haidar Alwi.

*Menjaga Ruh Sumpah Pemuda.*

Bagi Haidar Alwi, Sumpah Pemuda adalah janji spiritual untuk menjaga bangsa dengan ilmu dan moral. Semangat itu akan terus hidup selama pemuda tidak kehilangan idealismenya dan aparat tidak kehilangan nurani. Haidar Alwi menilai, sinergi keduanya adalah fondasi moral bagi Indonesia yang aman, adil, dan berpikir maju.

Haidar Alwi juga menegaskan bahwa kerja kepolisian bukan semata penegakan hukum, tetapi juga pendidikan sosial bagi masyarakat. Pemuda tidak boleh berhenti pada wacana, tetapi harus turun langsung dalam kerja-kerja kebangsaan. Ketika dua kekuatan ini berpadu, hukum tidak lagi menjadi momok, melainkan cahaya yang menuntun arah kehidupan bersama. *“Negara kuat bukan karena banyak aturan, tetapi karena rakyatnya sadar makna keadilan,”* kata Haidar Alwi.

Pemuda adalah nurani bangsa, polisi adalah penjaganya. Bila keduanya mampu berjalan seiring, Sumpah Pemuda tidak akan menjadi seremonial tahunan, tetapi akan hidup dalam budaya disiplin dan tanggung jawab bersama. *“Ketika ilmu dan ketertiban berjalan beriringan, Indonesia tidak hanya aman, tapi juga berakal,”* pungkas Haidar Alwi.

Jakarta,Fativa.id. 28 Oktober 2028. Sebuah babak baru dalam perjalanan demokrasi modern Indonesia resmi dimulai dengan ditandatanganinya Akta Notaris Pendirian Partai Gerakan Perubahan, di Rumah Perwakilan Rakyat – Administratur Politik Nasional, Jakarta yang dihadiri dan/atau dikuasakan dari jumlah total 99 orang perwakilan pendiri partai (36,44 Generasi Baby Boomers, 39,48 Generasi X, 21,24 Generasi Y/Mileniat, dan 3X Generasi Z) yang mewakili 38 provinsi di Indonesia dengan 304 keterwakilan perempuan. Penandatanganan ini menandai lahirnya sebuah kekuatan politik baru bagi sejatinya kedaulatan rakyat yang bertekad membawa semangat perubahan menuju Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan berdaulat. Partai Gerakan Perubahan hadir sebagai rumah perjuangan politik rakyat untuk memperjuangkan keadilan sosial, memperkuat demokrasi, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Partai Gerakan Perubahan, Agung Mozin didampingi oleh Sekretaris Jenderal, Hizriyanda Putra, dan Bendahara Umum Subowo Maedjo, juga beberapa inisiator para pendiri partai: Derwanto, Kairo Silalahi, Sutikno dari Banten, Yulianto Dahlan dari Kalimantan Selatan, Eddy Sudiar, dari Jawa Barat, Yusuf dari Jawa-Timur, Iyus Kusnadi dariDKI Jakarta, M. Akbar dari Gorontalo, dan sebagainya yang hadir langsung di Jakarta, menyampaikan bahwa pendirian partai ini bukan sekadar langkah politik, melainkan gerakan moral dan sosial yang mengedepankan nilai perubahan, persatuan, dan kemajuan bangsa dan rakyat Indonesia, yang semua itu berdiri diatas pilar-pilar dan prinsip-prinsip demokrasi partai, manuskirp politik partai, dan manifesto politik partai sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah berhasil dirumuskan. “Partai Gerakan Perubahan lahir dari kesadaran bahwa kedaulatan sejati berada ditangan rakyat dan di partai inila semua itu diterapkan dan dituangkan dalam AD/ART kami.

Kami percaya bahwa perubahan sejati dimulai dari keb eranian untuk bertindak. Partai Gerakan Perubahan adalah rumah bagi seluruh rakyat Indonesia yang ingin terlibat aktif untuk bersatu, bertekad dalam satu tujuan, dan melangkah menuju perubahan yang lebih baik di masa depan bangsa dengan semangat kebersamaan, mengorbankan api semangat juang, membawa cita-cita bangsa wujudkan negeri bermartabat,” ujar Agung Mozin.
Penandatanganan akta notaris ini menjadi dasar hukum berdirinya Partai Gerakan Perubahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setelah tahap ini, Partai Gerakan Perubahan akan terus melanjutkan menuju proses administrasi ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai bagian dari pendaftaran resmi badan hukum partai politik di Indonesia, hingga dapat berpartisipasi dalam kontestasi politik mendatang.

Tiada tagi sekat yang memisahkan, tiada lagi perbedaan yang menceraikan, dalam ikatan cinta tanah air, dimana Partai Gerakan Perubahan terus membuka diri bagi seluruh elemen masyarakat, para profesional, kaum muda, dan semua pihak yang memiliki visi dan semangat yang sama, membangun Indonesia melalui gerakan perubahan politik yang bersih, inklusif, dan progresif, dimana bertumpu pada kedualatan tertinggi partai yaitu rakyat Indonesia.
Dengan semangat konstitusi “Saatnya Bergerak untuk Perubahan”, Partai Gerakan Perubahan menegaskan komitmennya untuk menjadi kekuatan politik yang konstruktif, tranparan, dan berintegritas dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di berbagai tingkatan pemerintahan. Partai Gerakan Perubahan adalah partai politik modern yang berlandaskan pada nila! keadilan, integritas, persatuan, dan kesejahteraan rakyat, berkomitmen menjadi motor penggerak transformasi sosial-politik yang membawa harapan baru bagi bangsa Indonesia.

“Terus terang saya ini sangat bersemangat melihat teman-teman yang punya idelisme ingin menghadirkan sebuah partai politik dengan tekad kuat, dimana kita akan menwujudkan kedaulatan rakyat di dalam partai ini. Partai ini menjadi jawaban atas kekecewaan rakyat selama ini, artinya rakyat akan berdaulat di dalam partai ini.
Dalam pilihan ini, tentu punya beberapa konsekuensi-konsekuensi dari cara kerja tim kita sebagai pengurus nanti ke depan,bagaimana kita meyakinkan publik atau meyakinkan pengurus bahwa kita sedang membangun partai dimana rakyat berdaulat, bukan lagi modal yang berdaulat di dalam partai ini. Semoga diskusi-diskusi mendatang akan mencerahkan kita, menambah semangat kita.”, ujar Agung Mozin.
“Logo ini adalah janji kami dalam kebaikan, gerakan rakyat yang bersatu, berlandaskan Pancasila, dengan keberanian membawa perubahan yang menempatkan rakyat pada tahta kedaulatan yang sesungguhnya, berkhidmat untuk negeri, dan berjalan dengan iman,” tambah Hizriyanda Putra. Dalam hari berserjarah ini beberapa pendiri partai menyampaikan “SATU GERAKAN HARI INI, SEJUTA PERUBAHAN DI HARI ESOK”, dimana saya melihat bahwa satu gerakan hari ini mungkin tampak kecil, namun dari satu langkah itulah lahir sejuta perubahan di hari esok. Setiap tindakan, sekecil apa pun, memiliki kekuatan untuk mengubah arah masa depan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari satu tekad, satu semangat, dan satu gerakan bersama hari ini.”, ujar Hizriyanda Putra