Connect with us

Metro

Korupsi Timah Naik Jadi 300T, Tersangka Utama Kapan Ditangkap?

Published

2 tahun ago

on

Jakarta – Mega korupsi PT. Timah Tbk yang merugikan negara hingga Rp271 triliun memasuki babak baru, kerugian negara naik menjadi Rp300 triliun dengan tambahan satu tersangka baru.  Mantan Dirjen Minerba 2015-2022, Bambang Gatot Ariyono (BGA) ditetapkan sebagai tersangka, karena diduga menggelembungkan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) PT Timah Tbk dari 30.217 metrik ton menjadi 68.300 metrik ton, sehingga membuka peluang para tersangka melakukan transaksi ilegal biji timah secara masif.

“Saya khawatir penegakkan hukum di Indonesia masih tebang pilih, jadi tersangka baru BGA inipun belum bisa membuka tabir siapa pemain utama tambang ilegal timah ini, karena seperti masih seperti ditutup-tutupi,” ungkap Hanif Ketua Umum DPP Nasional Corruption Watch (NCW) dalam keterangannya, Senin (3/6/2024).

Viralnya konflik hukum yang melibatkan sesama aparat penegak hukum (APH) belakangan ini, menurut DPP NCW harus segera dihentikan, karena jika “digoreng” terus, maka pengungkapan kasus utama korupsi timah Rp300 triliun akan menjadi ‘gelap gulita’ kembali jalannya.

“Jangan ‘gorengan’ konflik antar lembaga APH menjadi pengalihan isu dalam mengungkapkan ‘pemain utama’ dugaan korupsi timah yang naik jadi Rp300 triliun ini,” ucap Hanif.

Sumber informasi rahasia NCW mengungkapkan, bahwa dugaan suap yang melibatkan oknum pejabat Kejagung dalam penanganan kasus-kasus besar korupsi di ‘gedung bundar’ terus merebak di kalangan awak media dan aktivis anti-rasuah.

DPP NCW menduga, isu suap yang semakin menyeruak tersebut harus segera diungkap, sehingga para mafia hukum tidak bisa ‘bermain’ lagi dalam ‘keruhnya kolam’ pengungkapan kasus mega korupsi di PT Timah Tbk.

“Kalau memang terbukti ada oknum Kejagung yang menerima aliran dana suap, apapun lah kasus yang ingin ‘diselesaikan’ para ‘markus’ atau ‘mafia hukum’, Presiden segera ganti oknum pejabatnya, selesai kan?” Lanjut Hanif menanggapi isu suap di lingkungan Kejagung.

Ketum DPP NCW menganalogikan rumor suap yang beredar di media sosial “apa yang terjadi saat ini pasti ada pemicunya, tidak mungkin ada asap jika tidak ada api,” ujar.

DPP NCW memiliki keyakinan, bahwa merebaknya kegaduhan antar institusi penegak hukum (Polri-Kejagung) karena adanya dugaan suap yang melibatkan mafia hukum dan oknum Kejagung pada kasus dugaan korupsi di PT Timah Tbk dan dugaan suap yang diterima oleh oknum PPA Kejagung pada lelang saham PT GBU pada tahun 2023 silam, sehingga diduga pihak kepolisian sebagai institusi penegakkan hukum melakukan penyelidikan lebih dalam guna mengungkap dugaan suap tersebut.

“Jika ada pelanggaran disiplin atau etika yang dilakukan oleh oknum Densus 88 atau dugaan teror yang menghebohkan di depan Kejagung itu, pasti sudah ada tindakan tegas dari Kapolri,” ujar Hanif.

Simpang siur pemberitaan dan tidak kunjung menemui titik terangnya terkait siapa pelaku utama atau otak kejahatan (mind master) korupsi timah yang merugikan negara hingga Rp300 triliun, membuat publik menjadi menduga-duga kasus timah  ‘tidak terang benderang’ pengungkapan pelaku utamanya.

DPP NCW masih mempertanyakan adanya penerima manfaat (beneficiary ownership) berinisial MK atau MT, salah satu pemilik perusahaan yang terlibat dugaan korupsi timah, hingga hari ini belum diperiksa sama sekali oleh Kejagung.

“Dugaan adanya suap lebih dari Rp200 miliar agar beberapa orang saksi kasus dugaan korupsi Rp300 triliun PT Timah Tbk tidak dinaikkan statusnya sebagai tersangka (RBS dan SD), bahkan BO perusahaan berinisial MK atau MT belum dipanggil sebagai saksi,” ungkap Hanif.

“Jika memang para jaksa di Kejagung tidak merasa menerima ‘suap’ dalam menangani kasus-kasus korupsi yang  merugikan negara hingga ratusan triliun tersebut, tidak perlu juga merasa gerah kan?” Lanjut Hanif memaparkan.

DPP NCW menyayangkan kurang terlihatnya sinergi antar lembaga penegak hukum dan lembaga pengawas keuangan lainnya, BPK-RI dan PPATK dari kacamata publik.

Netizen Indonesia menunggu gebrakan para punggawa hukum agar tidak setengah-setengah dalam mengungkap kasus-kasus mega korupsi.  Bahkan sindiran para aktivis anti-korupsi yang menyampaikan hasil akhir mudah ‘diprediksi’ jangan sampai menjadi kenyataan.

“Kami menunggu ‘pemain utama’ timah ilegal di Bangka Belitung ini segera ditetapkan sebagai tersangka, jangan sampai terlihat sekali tebang pilihnya,” ujar Hanif menegaskan.

DPP NCW terus menghimbau Jaksa Agung, Kapolri, KPK-RI dan PPATK agar saling bersinergi mengungkap dugaan penerimaan suap yang melibatkan oknum petinggi Kejagung pada penanganan kasus korupsi PT Timah Tbk dan dugaan suap lelang aset rampasan kasus korupsi Asuransi Jiwasraya.

“Itu pun jika benar dugaannya. Jika cukup 2 alat bukti, segera tangkap oknum pejabat beserta orang-orang yang terlibat dalam dugaan skandal suap tersebut.

Jika tidak ada ya, bekerja saja seperti biasanya, dan kami di NCW berharap bahwa rumor terkait Rebutan Kursi Jaksa Agung dan ‘bursa rotasi’ Jaksa Agung Muda yg memanas menjelang pelantikan Presiden yang akan datang tidak menghambat Proses Hukum yang sedang berjalan di Kejagung,” pungkas Hanif.

Related Topics:
Continue Reading

Metro

Himpunan Keluarga Maluku Utara (HikMU) Jabodetabek Gelar Bazar UMKM dan Santunan Anak Yatim Tema “Solidaritas dan Silaturahmi Menuju Maluku Utara Berdaya”

Published

36 menit ago

on

Februari 15, 2026

By

Maluku Utara (Hikmu) Jabodetabek menggelar Bazar UMKM dan Santunan Anak Yatim dengan tema “Solidaritas dan Silaturahmi Menuju Maluku Utara Berdaya” di Gedung Velodrom Jakarta, Minggu (15/02/26).

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Maluku Utara serta Anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Sangadji dan sejumlah tokoh nasional lainnya.

Ketua Panitia Pelaksana, Sofianti Anwar, STME, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pengabdian kepengurusan Hikmu periode 2023–2026 yang kini memasuki tahun terakhir masa bakti.

“Ini adalah tahun terakhir kami bekerja sebagai pengurus Hikmu. Kami ingin berbuat sesuatu yang berdampak bagi masyarakat Maluku Utara yang ada di Jabodetabek. Kegiatan ini tidak hanya sosial kemasyarakatan, tetapi juga menjadi promosi pariwisata dan penguatan ekonomi melalui bazar UMKM,” ujar Sofianti.
Tiga Agenda UtamaSofianti memaparkan, terdapat tiga agenda utama dalam kegiatan tersebut:

Pasar Murah SembakoHikmu bekerja sama dengan Perum Bulog menghadirkan sembako murah bagi masyarakat. Harga yang sudah terjangkau kembali disubsidi oleh panitia sehingga semakin meringankan beban warga.

Bazar UMKMBazar menghadirkan pelaku UMKM Maluku Utara di Jabodetabek, pelaku UMKM binaan Dinas UMKM Jakarta Timur, serta satu perwakilan UMKM dari Kabupaten Halmahera Utara. Produk yang ditampilkan meliputi kuliner khas Maluku Utara hingga kerajinan tangan (handicraft) daerah.
Santunan Anak YatimSebagai bentuk kepedulian sosial, Hikmu juga menyalurkan santunan kepada anak-anak yatim.

Pererat Persaudaraan di Perantauan
Menurut Sofianti, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi warga Maluku Utara di perantauan.

“Harapan utama kami adalah mempererat silaturahmi, kolaborasi, dan persaudaraan. Di perantauan, kita perlu saling menguatkan untuk hal-hal baik, terutama dalam memajukan kemaslahatan masyarakat dan membantu yang membutuhkan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, semangat solidaritas menjadi fondasi utama dalam membangun Maluku Utara yang berdaya, tidak hanya di kampung halaman tetapi juga di tanah rantau.

Melalui kegiatan ini, Hikmu ingin meninggalkan jejak positif di akhir masa kepengurusan 2023–2026 dengan menghadirkan program yang menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan budaya secara sekaligus.

Continue Reading

Metro

Sofianti Anwar, STME Ketua Panitia Pelaksana : Kegiatan Ini Bagian Dari Pengabdian Kepengurusan HikMU Periode 2023–2026

Published

1 jam ago

on

Februari 15, 2026

By

Jakarta, 15 Februari 2026 — Himpunan Keluarga Maluku Utara (Hikmu) Jabodetabek menggelar Bazar UMKM dan Santunan Anak Yatim dengan tema “Solidaritas dan Silaturahmi Menuju Maluku Utara Berdaya” di Gedung Velodrom Jakarta, Minggu (15/02/26).

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Maluku Utara serta Anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Sangadji dan sejumlah tokoh nasional lainnya.

Ketua Panitia Pelaksana, Sofianti Anwar, STME, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pengabdian kepengurusan Hikmu periode 2023–2026 yang kini memasuki tahun terakhir masa bakti.

“Ini adalah tahun terakhir kami bekerja sebagai pengurus Hikmu. Kami ingin berbuat sesuatu yang berdampak bagi masyarakat Maluku Utara yang ada di Jabodetabek. Kegiatan ini tidak hanya sosial kemasyarakatan, tetapi juga menjadi promosi pariwisata dan penguatan ekonomi melalui bazar UMKM,” ujar Sofianti.
Tiga Agenda UtamaSofianti memaparkan, terdapat tiga agenda utama dalam kegiatan tersebut:

Pasar Murah SembakoHikmu bekerja sama dengan Perum Bulog menghadirkan sembako murah bagi masyarakat. Harga yang sudah terjangkau kembali disubsidi oleh panitia sehingga semakin meringankan beban warga.

Bazar UMKMBazar menghadirkan pelaku UMKM Maluku Utara di Jabodetabek, pelaku UMKM binaan Dinas UMKM Jakarta Timur, serta satu perwakilan UMKM dari Kabupaten Halmahera Utara. Produk yang ditampilkan meliputi kuliner khas Maluku Utara hingga kerajinan tangan (handicraft) daerah.
Santunan Anak YatimSebagai bentuk kepedulian sosial, Hikmu juga menyalurkan santunan kepada anak-anak yatim.

Pererat Persaudaraan di Perantauan
Menurut Sofianti, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi warga Maluku Utara di perantauan.

“Harapan utama kami adalah mempererat silaturahmi, kolaborasi, dan persaudaraan. Di perantauan, kita perlu saling menguatkan untuk hal-hal baik, terutama dalam memajukan kemaslahatan masyarakat dan membantu yang membutuhkan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, semangat solidaritas menjadi fondasi utama dalam membangun Maluku Utara yang berdaya, tidak hanya di kampung halaman tetapi juga di tanah rantau.

Melalui kegiatan ini, Hikmu ingin meninggalkan jejak positif di akhir masa kepengurusan 2023–2026 dengan menghadirkan program yang menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan budaya secara sekaligus.

Continue Reading

Metro

E. Alex Tadju Ketua Umum Petir : Petir Wadah Pemersatu Masyarakat Bima Diperantauan Miliki Tanggung Jawab Tidak Hanya Terhadap Sesama Perantau Terhadap Kampung Halaman

Published

20 jam ago

on

Februari 14, 2026

By

Jakarta — Badan Musyawarah Masyarakat Bima (BMMB) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) IX Tahun 2026 di Gedung Juang 45, Jakarta, Sabtu (14/2/2026). Forum ini menjadi momentum konsolidasi warga Bima di wilayah Jabodetabek sekaligus memilih kepengurusan baru periode 2026–2029.

Kegiatan tersebut dihadiri pengurus serta perwakilan masyarakat Bima dari berbagai daerah di Jabodetabek. Selain membahas program kerja organisasi ke depan, Munas juga menjadi ajang silaturahmi untuk memperkuat solidaritas dan peran perantau Bima dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Ketua Umum Petir, E. Alex Tadju, menegaskan bahwa Petir merupakan wadah pemersatu masyarakat Bima di perantauan yang memiliki tanggung jawab tidak hanya terhadap sesama perantau, tetapi juga terhadap kampung halaman.

“Musyawarah ini bagian dari kegiatan untuk memikirkan kemaslahatan masyarakat Bima di rantau. Namun saya berpikir bukan hanya untuk di rantau, tetapi juga untuk kampung. Yang sudah sukses jangan sampai melupakan daerah asal,” ujarnya kepada media di sela kegiatan.

Ia menilai forum organisasi seperti Munas tidak boleh sekadar menjadi agenda formal pemilihan ketua umum, melainkan harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kepedulian terhadap persoalan sosial, termasuk bahaya narkoba di kalangan generasi muda, menurutnya juga perlu menjadi perhatian bersama.Alex juga mencontohkan pentingnya pemberdayaan ekonomi sesama warga Bima melalui langkah sederhana, seperti mendukung usaha masyarakat daerah asal sebagai bentuk solidaritas dan gotong royong.

Menurutnya, keberadaan tokoh-tokoh Bima yang telah berhasil di berbagai bidang dapat berperan strategis dalam mendorong kemajuan daerah, termasuk dalam memberikan akses pendidikan, bantuan pekerjaan, hingga beasiswa bagi generasi muda.

Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan bahwa BMMB memiliki berbagai program di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat yang telah berjalan di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya kawasan Indonesia Timur seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Bali, hingga Jakarta.

“Program kita banyak, mulai dari bakti sosial hingga pemberdayaan masyarakat. Secara keseluruhan mungkin ada lebih dari 50 agenda kegiatan,” katanya.

Ia juga menyampaikan rencana pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) BMMB yang dijadwalkan berlangsung pada 17 April 2026 di Jakarta.

Alex berharap ketua umum yang terpilih dalam Munas IX dapat menjadi pemimpin yang amanah serta mampu membawa organisasi semakin maju, solid, dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Siapapun yang terpilih nanti diharapkan bisa membawa BMMB ke depan lebih maju, sukses, dan semakin jaya,” pungkasnya.

Melalui Munas IX ini, BMMB diharapkan semakin memperkuat perannya sebagai wadah persatuan masyarakat Bima di perantauan sekaligus menjadi jembatan kontribusi nyata dalam pembangunan sosial, baik bagi warga di rantau maupun di daerah asal, dalam semangat persaudaraan dan kebhinekaan.

Continue Reading

Trending