Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta Badan Usaha Penugasan untuk turut memantau pelaksanaan penerapan Surat Rekomendasi di lembaga penyalurnya, sehingga penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi dan Kompensasi negara semakin tepat sasaran. Sebagaimana diketahui, Surat Rekomendasi diperuntukkan bagi konsumen pengguna yang sudah ditentukan, seperti usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, atau pelayanan umum.
Saat melakukan kunjungan lapangan, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief menyampaikan, pihaknya mendapatkan adanya implementasi pembelian BBM subsidi menggunakan Surat Rekomendasi yang belum sesuai. Untuk itu, ia meminta agar Badan Usaha Penugasan juga ikut meningkatkan pelayanan dan pengawasan agar Surat Rekomendasi digunakan secara tepat sasaran.
“Kami sempat berdiskusi dan menanyakan implementasi terkait penyaluran BBM menggunakan Surat Rekomendasi sekaligus juga untuk mendapatkan feed back. BPH Migas memberikan masukan kepada Badan Usaha untuk dapat mengimplementasikan dan melakukan pengawasan kegiatan dengan baik. Agar BBM subsidi dan kompensasi ini dapat tersalurkan dengan tepat volume dan tepat sasaran,” kata Eman ketika melakukan pemantauan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Purwokerto dan Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (8/6/2024).
Di tempat yang sama, Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman memberikan perhatian pada sarana dan fasilitas yang ada di SPBU agar memenuhi standar, seperti tangki penyimpanan BBM, jangka waktu penyimpanan video di CCTV minimal selama 30 hari, dan posisi CCTV yang menyorot nomor polisi kendaraan yang mengisi BBM.
“Tadi kita sudah mengecek hasil CCTV dan kami sarankan untuk melakukan reposisi atau penataan kembali posisi CCTV agar terlihat jelas nomor polisi setiap kendaraan pada saat transaksi,” ucap Saleh.
Turut hadir dalam kegiatan Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Mahfud Nadyo, Sales Branch Manager Cilacap dan Banyumas PT Pertamina Patra Niaga Andi Arifin
*Sinergi BPH Migas dan DPR RI*
Pada hari yang sama, BPH Migas menyelenggarakan kegiatan Sinergitas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Cilacap, Jawa Tengah. Hadir dalam acara ini Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto.
Dalam kesempatan ini, Saleh menyampaikan, salah satu tugas dan fungsi BPH Migas adalah mengatur agar penyediaan BBM selalu tersedia di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk di wilayah Cilacap.
“Selain itu, BPH Migas juga bertugas menjamin agar distribusi BBM subsidi dan BBM kompensasi cukup memenuhi kebutuhan masyarakat. BPH Migas juga melakukan pengawasan terhadap kelancaran distribusi maupun subsidi ini tepat sasaran,” papar Saleh.
Lebih lanjut, Saleh juga memaparkan mengenai Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).
Di kesempatan yang sama, Eman memberikan apresiasi dan mengharapkan dukungan kepada masyarakat untuk dapat melakukan pengawasan bersama mengenai pengunaan BBM subsidi, agar dapat disalurkan ke konsumen pengguna yang berhak.
“Saya ingin berterima kasih atas dukungannya, tentu juga dukungan masyarakat agar BBM yang bersubsidi atau berkompensasi ini dapat dirasakan oleh konsumen pengguna yang berhak,” tuturnya.
Sementara, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan apresiasi terhadap upaya BPH Migas dalam melakukan peningkatan pemanfaatan gas bumi dan pendistribusian BBM bersubsidi tepat sasaran.
Sales Area Manager Tegal PT Pertamina Patra Niaga Mahfud Nadyo mengungkapkan, sinergi ini dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat dan memahami mengenai kebijakan hilir migas.
Masyarakat Cilacap juga menyambut baik pemaparan mengenai Surat Rekomendasi. Seperti yang disampaikan Ketua Kelompok Tani Sri Rejeki Cilacap Sukarno Fakhruddin. Ia mengungkapkan dengan menggunakan Surat Rekomendasi untuk traktor sebagai alat penunjang dapat meningkatkan hasil produksi panennya.
“Adanya Surat Rekomendasi ini sangat bermanfaat karena mempermudah kami mendapatkan BBM subsidi sebagai bahan bakar alat mengolah sawah. Saya juga sudah bikin QR Code, jadi dalam pengambilan minyak solar pun sangat dipermudah,” pungkasnya.
