Jakarta, – Komunitas Pemilu Bersih Gelar Diskusi dengan Topik: “Ketua KPU RI Setelah “Berhasil”, Lalu Dipecat” menghangatkan suasana nasional kita pasca pemilu dan pilpres serta jelang Pilkada serentak 2024.

Hari ini Ketua KPU RI diberhentikan oleh DKPP karena kasus asusila. Ini merupakan putusan yang sudah lama ditunggu publik. Juga terasa janggal, sebab pelanggaran etik jenis ini sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun tak di sangsi pemberhentian.

Sejauh mana Pemberhentian Ketua KPU RI ini berpengaruh kepada legitimasi Pemilu 2024? Apakah ini bisa memperbaiki citra dan kinerja KPU dalam Pilkada Serentak 2024 ini? Mengapa sekarang dipecat, tapi dulu tidak? Adakah hubungan pemecatan ini dengan khotbah Idul Adha di Semarang lalu yang secara langsung menyinggung Presiden Joko Widodo? Lalu bagaimana selanjutnya, apakah akan ada banding atau langkah hukum lain? diskusi media ini dilaksanakan Di Zwageri Cafe, Utan Kayu Jakarta Timur.Kamis (4/7/2024)

Hadir selaku Narasumber yaitu Ray Rangkuti (Pemerhati Politik), Arif Nur Alam (Aktivis Demokrasi), Wahidah Suaib (Pegiat Pemilu), dan Rendy Umboh (Peneliti Tepi Indonesia dengan moderator Jeirry Sumampow (Komunitas Pemilu Bersih).

Kepada sejumlah media, salah satu pembicara Arif Nur Alam selaku aktifis Demokrasi mengatakan terkait pemecatan HA dari jabatan Ketua KPU.

Menurutnya, setelah dipecat HA tidak berarti sudah selesai. Sebab itu saya berharap aktifis pro demokrasi harus terus mengawal kasus HA ini sehingga terang benderang.

Kalau ada indikasi kuat, ungkap Arif maka itu bisa menjadi pintu masuk untuk pro aktif, disisi yang lain kami akan mendiskusikan dan mempertimbangkan untuk memberikan bukti awal disamping kaitan dengan pemborosan keuangan negara yang dilakukan HA dimana mereka ada rumah jabatan tetapi mereka tetap tinggal di apartemen.

Di kasus yang lain yang sudah tersampaikan oleh majelis DKPP yaitu gratifikasi dan penggunaan fasilitas negara.

“Dalam diskusi dan kajian ini nanti kita sudah seharusnya melibatkan elemen2 lain pro demokrasi.Oleh karenanya saya harapkan kelompok2 masyarakat juga harus melaporkan dan pada saat yang bersamaan BPK harus dapat menjadi pemain2 yang men-folwup hasil audit mereka kemarin, satu bulan lalu sudah menyampaikan bahwa ada temuan keuangan yang bermasalah. Ini adalah bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan audit investigatif / audit khusus,” kata Arif.

Mereka punya tahapan untuk melakukan audit khusus ini dan pada waktu yang bersamaan KPK juga harus pro aktif untuk menunjukkan mereka serius dalam proses penangkapan penyelenggara pemilu yang tidak berintegritas sebelum masa jabatan mereka berakhir.

“Kasus HA itu merupakan puncak gunung es saja karena dibalik itu semua sebenarnya banyak masalah, karena tersebutkan oleh pihak majelis DKPP bahwa ujungnya itu adalah asusila tapi dibalik itu ada kontribusi abuse of power yang dilakukan oleh HA, dan pola itu tidak berdiri sendiri,” jelas Arif.

Ada dugaan kemungkinan saja itu digunakan oleh seluruh pimpinan kesekjenan atau komisioner dan sekjen. Ini yang bayar kesekjenan. Tapi kalau sekjen tahu tentang prinsip tata kelola keuangan dia tidak akan melakukan. Dia reimber kan sekjen yang bayar.

Harusnya tidak perlu reimber karena itu aktifitas pribadi. Jadi Kita melihat apakah ini rangkaian berjamaah atau HA sendirian?

“Kita berharap BPK untuk menata lebih awal lagi tentang bagaimana tata kelola keuangan yang anti korupsi dan tidak ada pemborosan dalam proses demokrasi elektoral kita. Demokrasi elektoral kita cukup mahal, harusnya momentum ini untuk melakukan penataan efisiensi dan efektifitas.

Tapi Paling tidak, ada efek jera yang diberikan kepada oknum2 yang memang sering menyalahgunakan kekuasaan dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi,” pungkas Arif Nur Alam.

Jakarta – Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) menggelar acara Diskusi Hukum dan HAM Ke 38 dengan tema ” Menuntut Hak Atas Pemulihan Bagi Korban TPPO” di Sadjoe Cafe and Resto Jakarta. Rabu (3/7/2024)

Di hadiri oleh narasumber Irjen Asep Edi Suheri (Ketua Satgas TPPO Polri), Wiwin Warsiating (Kabar Bumi), Wawan Fahrudin (LPSK), Pahrur Roji (DNT Lawyer), Julius Ibrani (PBHI), Wahyu Susilo (Migrant Care), Gina Sabrina (Pemapar).

Pahrur Roji Dalimunthe DNT Lawyers dalam wawancara kepada para awak media mengatakan, Jadi Paradigma penegakan Hukum kita hukuman pelaku, sedangkan konsep dari TPPO dasarnya dari konvensi PBB paradikma hukum TPPO itu  adalah untuk pemulihan Hak Korban.

Sama dengan kasus korupsi itu pemulihan kerugian negara, waktu presiden membuat penegasan untuk TPPO  di kepolisian itu memang meningkat, setiap wilayah diminta untuk menangani kasus harus ada jumlahnya, tapi pemulihannya masih sangat rentan, walaupun patut diapresiasi, di 2010 itu restitusi itu baru 7 miliyar sementara di 2023 melonjak sampai 200 miliyar,” ujarnya.

Harus diapresiasi kerja pemerintah sekarang itu memang mulai  bergerak keparadikma pemulihan hak korban, baik mekanisme restitusi maupun pendampingan psikologis, tapi yang pasti belum dilaksana itu adalah misalnya kompensasi itu yang belum di laksanakan padahal konvensi nya mewajibkan juga untuk negara peserta itu juga melaksanakan konpensasi kepada korban,” jelasnya.

Karna bisnis ini menggiurkan, satu dia berada ditempat yang gelap, susah dilacak korban korbannya tidak punya akses terhadap komunikasi, terus dia bukan orang berpendidikan, tidak kenal siapa siapa, kalau ada oknum itu gampang sekali bermain yang nilainya fantastis.

Buat penegakan hukumnya belum menjangkau, tadi kepolisian akan mengungkap pelaku besar. Jadi bisnis ini ada jaringannya,

terputus  pemainan besarnya disembunyikan dan seterusnya,” ungkapnya.

Terkait Pencegahan masih sangat rendah, kita harus melihat negara Philipina, di Philipina setiap desa itu ada desk untuk melamar pekerjaan dan disitu mereka diberikan pelatihan, jadi ga ada agensi datang ke desa desa  ataupun lewat facebook atau iklan lowongan, calonnya disamperin kekampungnya dan disuruh tandatangan utang itu ga ada di Philipina,” bebernya.

Di akhir beliau mengatakan, ini acara bagus sekali, Jarang sekali acara yang mengedepankan korban khususnya TPPO. Selama ini tadi yang di sebut oleh Ketua PBHI lebih mengedepankan jumlah pelaku yang ditangkap, makanya perlu saya ingin kedepan bahwa Polisi tahun 2024 menangkap 2000 pelaku misalnya contoh, Kemudian hak pelaku yang di pulihkan berapa ratus sembilan itu baru Top.

Sama dengan misalnya sekarang yang dilakukan oleh KPK dan Kejaksaan misalnya Kami dengan bangga mengembalikan uang ke negara 50 Triliun misal contoh, harusnya begitu mengedepankan pemulihan korban, korbannya kan sekarang manusia, kalau korupsi korbannya negara,” pungkasnya.

Jakarta – Para KETUM ORMAS, YAYASAN, PERKUMPULAN, Organisasi Relawan pendukung pak Prabowo-Gibran, dan Relawan Jokowi berkumpul untuk mendeklarasikan Maklumat Bersama, Membentuk Struktural Adhoc Presidium dan format Konsursium pada Hari Sabtu 29 Juni 2024 bertempat di Gedung Juang 45 -Menteng.

Acara ini yang direncanakan akan di hadiri Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI akan menjadi pembicara(keynote), namun di pagi harinya ada kabar bahwa ada acara keluarga yang sangat mendesak untuk dihadiri. Beliau menyampaikan “Salam Hangat buat para Ketua-ketua Umum yang hadir dan selamat untuk Suksesnya acara”.

Dihadiri lebih dari 300an Peserta yang registrasi Acara sejak Jam 13:30  keterangan oleh Jamal/JOKER(Admin) selaku Penanggung Jawab Registrasi

Diawali Dengan Doa oleh KH. Danu Jamaludin Saifudin(Tokoh Agama)

Bertindak sebagai Master Ceremony(MC) acara Seska Kaligis(SEKJEN Satria Adipati Nusantara)

Di acara ini didaulat Tim 8 Presidium dan Secara Aklamasi Tim 8 Presidium menunjuk :

Dewan Pengarah

KETUA

Indra Nasution, SH.

ANGGOTA

KH. Danu Jamaludin Saifudin(Tokoh Agama)

Indah Ryanti(KETUM SERIKAT UMKM INDONESIA)

Morris Langelo(KETUM Satria Adipati Nusantara)

Djaenudin Saleh(KETUM PPG Center) Abdul Rahman(KETUM Laskar Macan Asia)

Sarjuli(KETUM GERPAS)

Dewan Pengurus

Ketua Adhoc  : Arthur Ibrahim(KETUM KENZO)

Sekertaris Adhoc : Joserijal Nasution, SH.(KETUM Gema Macan Asia)

Bendahara Adhoc : Evie(KETUM KIPRA).

Arthur Ibrahim sebagai Ketua Adhoc terpilih bersama-sama dengan seluruh hadirin membacakan Deklarasi Maklumat Bersama, yang isinya sebagai berikut;

DEKLARASI MAKLUMAT BERSAMA

Pada hari Sabtu 29 Juni 2024 kami Organisasi Masyarakat,  Perkumpulan, dan Organ Relawan yang terkumpul di PERSATUAN RELAWAN INDONESIA RAYA(PERINDRA) menyatakan sikap untuk :

1. Bersatu untuk bersama-sama tergabung dan saling bekerjasama mencapai tujuan untuk kemajuan dan kesejahteraan.

2. Saling menghornati dan menghargai antara kita yang tergabung, sehingga tercapai kerukunan.

3. Saling membantu serta bahu-membahu antara kita untuk menimbulkan jiwa persaudaraan.

4. Akan duduk bersama dan bermufakat untuk mencari solusi dan jalan keluar.

5. Menegakkan keadilan, harkat, dan martabat bersama.

Demikian kami yang hadir menyatakan dan mendeklarasikan PERSATUAN RELAWAN INDONESIA RAYA(PERINDRA)

Jakarta, 29 Juni 2024

Gedung Joeang 45

PERSATUAN RELAWAN INDONESIA RAYA(PERINDRA)

Kedepan Persatuan ini akan menjadi wadah bersama untuk menentukan arah baik dalam PILKADA dan Program-program Pemerintahan Prabowo-Gibran dan seterusnya.

Salam Semangat Relawan,

PERSATUAN RELAWAN INDONESIA RAYA(PERINDRA)