Connect with us

Metro

OKNUM SUBDIT JATANRAS POLDA METRO JAYA MEMPERTONTONKAN ABUSE OF POWER DENGAN MENGKRIMINALISASI IKE FARIDA DAN KUASA HUKUMNYA

Published

2 tahun ago

on

Jakarta, — Kriminalisasi yang dilakukan oleh pengembang properti nakal terhadap konsumennya, Ike Farida, kini semakin kental terlihat. Sebagai pencari keadilan, Ike Farida terus memperjuangkan hak-haknya agat tidak dirampas oleh tangan-tangan kotor.

Perkara diawali pada Mei 2012 ketika Ike Farida membeli lunas sebuah unit apartemen di Casa Grande Residence Kota Kasablanka dari anak perusahaan Pakuwon Grup, PT Elite Prima Hutama (PT EPH). Setelah dibayar lunas, PT EPH bukannya memberikan hak Ike Farida, malah justru menahan unit apartemennya dengan alasan karena Ike Farida bersuamikan WNA.

Sebagai advokat, akademisi, dan aktivis HAM, doktor ilmu hukum lulusan FHUI tersebut kemudian menempuh upaya hukum, dan selama 12 tahun ike memenangkan 8 (delapan) putusan yang berkekuatan hukum tetap.

 

Kemudian, setelah menang pada Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 53/Pdt/2021, Ike Farida malah dilaporkan oleh Ai Siti Fatimah (Legal PT EPH) dengan tuduhan memberikan keterangan palsu dalam persidangan dan pemalsuan akta otentik sebagaimana Pasal 242 KUHP dan/atau Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP. Nyatanya, Ike Farida tidak pernah sekalipun menginjakkan kaki dalam persidangan melawan PT EPH.

 

Laporan polisi tersebut disinyalir dibuat-buat oleh PT EPH sebagai upaya untuk menghindari Putusan PK yang memutus PT EPH untuk memberikan unit dan menyerahkan sertifikat hak milik atas satuan rusun (SHMSRS) milik Ike Farida.

Kriminalisasi terhadap Ike Farida telah merugikan dirinya, baik secara moril maupun materil, karena telah menjadikannya bukan saja sebagai tersangka, namun juga Ike sempat dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), mendapatkan perlakuan kekerasan terhadap Perempuan, direnggut hak-hak asasinya, hingga dicabut hak-hak keimigrasiannya selama satu setengah tahun ini. Hal tersebut tentunya telah mencemai nama baik dan melukai integritas Ike Farida, baik sebagai praktisi hukum, akademisi, maupun aktivis hak asasi manusia.

 

Atas ketidakadilan tersebut, berbagai instansi dan lembaga pemerintah, seperti Dirjen HAM dan Komnas Perempuan, telah memberikan dukungan dan rekomendasi kepada Kepolisian untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).  Tapi Kapolda tidak bergeming.

Pada 25 Juli 2024, mengacu pada hasil Gelar Perkara Khusus (GPK) yang diselenggarakan oleh Kabareskrim, Kapolri, & Karo Wassidik, diputuskan bahwa laporan dari PT EPH hanyalah fitnah dan laporan palsu yang tidak memiliki dasar hukum. Peserta GPK menyimpulkan bahwa pelanggaran Pasal 242 ayat (1) KUHP sebagaimana yang dituduhkan tidak memenuhi unsur, karena Ike Farida tidak pernah menghadiri persidangan secara langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, pasal lain yang dituduhkan yakni Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP tentang pemalsuan surat, tidak dapat terpenuhi karena memang tidak ada dokumen yang dipalsu.

 

Adapun hal lain yang dituduhkan sebagai tindak pidana adalah pengajuan bukti baru atau novum pada tahapan Peninjauan Kembali 2021 silam. Namun, lagi-lagi tuduhan tersebut patah karena terkuak oleh peserta gelar bahwa pengajuan tersebut hanyalah upaya Ike Farida untuk mempertahankan hak keperdataannya yang dilindungi oleh Pasal 18 dan Pasal 29 ayat (1) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, tindakan Ike Farida tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

 

Alih-alih Penyidik melaksanakan perintah Kapolri tersebut, malah pada 26 Juli 2024 malam hari, tanpa ada pemberitahuan & surat resmi apapun, belasan oknum Subdit Jatanras Polda Metro Jaya mengepung kantor kuasa hukum Ike Farida dengan tujuan untuk melakukan penangkapan terhadap ike. Bahkan, disinyalir mereka meminta paksa akses terhadap cctv kepada security. Padahal, akses tersebut adalah di luar kewenangan mereka. Pihak Ike Farida menyatakan bahwa Tindakan tersebut mutlak illegal dan merupakan bentuk violating human rights terhadap seseorang tak bersalah di mata hukum.

 

Padahal, jika telah dilakukan Gelar Perkara Khusus (GPK), maka proses penyidikan seharusnya tdk dilanjutkan. Namun, bukannya mengacu pada hasil GPK, penyidik malah melanjutkan proses penyidikan secara sewenang-wenang dan melimpahkan berkas ke kejaksaan. Kuasa hukum Ike Farida menganggap bahwa Tindakan ini merupakan pelanggaran fatal.

 

Lebih jauh, mereka sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oknum-oknum tersebut. Terlebih, bentuk kriminalisasi atas perkara yang  menimpa Ike Farida selama bertahun-tahun, kini kuasa hukumnya pun di kriminalisasi.

Related Topics:
Continue Reading

Metro

WARGA TRAH RM BAGUS SINGLON ATAU KI SADEWA KABUPATEN KULON PROGO MENGUCAPKAN TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN USULAN PAHLAWAN NASIONAL

Published

5 jam ago

on

Maret 13, 2026

By

Kulon Progo, 13/2/2026_suryapos, R.Ngt Anastasia Padminingsih BA Penasehat Trah RM Rekso Bongso dari Wates keturunan dari silsilah RM Bagus Singlon atau Ki Sadewa putra kandung Pangeran Diponegoro menyampaikan pada awak media , menghaturkan terima kasih kepada Bapak Bupati kulon Progo dan Ketua DPRD kabupaten kulon Progo atas perhatiannya dalam menanggapi audensi KRT Sarwanto Hadi Ketua Paguyuban dari Paguyuban Trah HB III Dewa Daru Kabupaten kulon Progo bersama perwakilan ormas, paguyuban maupun komunitas terkait usulan Pahlawan Nasional dari kabupaten kulon Progo yaitu RM Bagus Singlon atau Ki Sadewa atas perjuangan serta kepahlawanannya melawan penjajah kolonial Belanda di wilayah kabupaten kulon Progo Yogyakarta.

R.Ngt Anastasia Padminingsih BA mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Agus Supriyanto Ketua KB-FKPPI PC.1204 Kabupaten kulon Progo ( Forum Komunikasi putra dan putri purnawirawan TNI-POLRI ) yang juga merupakan anggota DPRD kabupaten kulon Progo dari fraksi Golkar dan menghaturkan terimakasih pula kepada Bapak Riyanto SH Sekertaris DPC IP-KI /Ikatan Pendukung kemerdekaan Indonesia kabupaten kulon Progo yang telah menyampaikan usulan nama jalan Ki Sadewa di wilayah kecamatan sentolo yang mana lokasinya tersebut terdapat makam mustoko atau kepala dari RM Bagus Singlon atau Ki Sadewa yang tubuhnya telah dipisahkan oleh penjajah kolonial Belanda kepada bapak Aris Syarifuddin Ketua DPRD kabupaten kulon Progo dari fraksi PDIP.

R.Ngt Anastasia Padminingsih BA menjelaskan makam yang ada di dusun sideman,desa giripeni, kecamatan wates, kabupaten kulon Progo merupakan gembung atau tubuhnya dari RM Bagus Singlon atau Ki Sadewa yang mana makam tersebut sudah di renovasi baru dari  iuran swadaya paguyuban warga Trah Ki Sadewa kemudian tahun 2020 diresmikan oleh bapak Bupati kulon Progo waktu itu
Drs Sutedjo.

R.Ngt Anastasia Padminingsih BA di dampingi R . Wagiantoro pada hari kamis tanggal 13 Maret 2026 pada acara rapat persiapan swalayan Trah RM Bagus Singlon atau Ki Sadewa yang bertempat di dusun gunung pentul,desa Karangsari, kecamatan pengasih kabupaten kulon Progo menyampaikan kegiatan syawalan tersebut akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 April 2026 yang bertempat dirumah bapak KRT Sarwanto Hadi kemudian tak lupa ungkapan rasa persaudaraan yang terbangun dari jalin silaturahmi 2026

R . Wagiantoro mengucapkan terimakasih kepada RM Kukuh Hertriasning wayah dalem Sri sultan HB VIII dari Dalem Benawan kota Yogyakarta atas perhatian serta dukungannya terhadap usulan Pahlawan Nasional dari kulon Progo yaitu RM Bagus Singlon atau Ki Sadewa.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

Continue Reading

Metro

Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Gelar Konsolidasi Nasional Buka Puasa Bersama Dan Santunan

Published

22 jam ago

on

Maret 12, 2026

By

Jakarta,– Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) menggelar kegiatan Konsolidasi Nasional dan Buka Puasa Bersama di Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi para kader dan pengurus SEMMI dari berbagai daerah untuk memperkuat soliditas organisasi sekaligus mempererat silaturahmi dalam suasana bulan suci Ramadan.

Acara yang mengangkat tema “Bersatu di Bulan Suci Ramadan, Wujudkan Asta Cita” tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, unsur pemerintah, serta perwakilan organisasi kepemudaan dan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia.

Salah satu tamu undangan yang hadir adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Kehadiran Kapolri dalam kegiatan tersebut menjadi simbol dukungan terhadap peran generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam menjaga stabilitas nasional serta memperkuat nilai persatuan di tengah dinamika kebangsaan.

Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), Bintang Wahyu Saputra, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan konsolidasi nasional ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga merupakan forum strategis untuk menyatukan visi dan memperkuat arah gerak organisasi.

Menurutnya, SEMMI sebagai organisasi mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk terus berkontribusi dalam pembangunan nasional melalui berbagai gagasan, kritik konstruktif, serta program pemberdayaan masyarakat.

“Konsolidasi nasional ini menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas kader SEMMI di seluruh Indonesia sekaligus meneguhkan komitmen organisasi dalam mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan,” ujar Bintang.

Continue Reading

Metro

PGK DKI, MINTA GUBERNUR COPOT ASEP KUSWANTO KADIS LINGKUNGAN HIDUP.

Published

3 hari ago

on

Maret 10, 2026

By

Jakarta – Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Asep Kuswanto harus bertanggung jawab sebab Peristiwa Longsornya Gunung sampah di Bantar Gebang sebanyak 5 Korban Jiwa. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, 8 Maret 2026 sekitar pukul 14.00 WIB. Insiden terjadi secara tiba-tiba, sampah runtuh dan menimbun warung hingga beberapa truk sampah.

Akmal, Ketua Bidang Lingkungan Hidup Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Provinsi DKI Jakarta menyampaikan berdasarkan data,
Jumlah sampah di DKI Jakarta mencapai sekitar 7.400 hingga 8.600 ton per hari. Sebagian besar sampah tersebut, atau sekitar 74%, diangkut ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Padahal pemerintah DKI Jakarta Sudah menggelontorkan anggaran 2.50 Triliyun untuk pengelolaan sampah. Namun Mandul dan Keruhnya Ide Gagasan Kepala Dinas untuk mengatasi persoalan sampah di DKI Jakarta.
Penyumbang sampat terbanyak di DKI Jakarta, Mulai dari Rumah Hiburan, Apartement, Hotel dan Restaurant.
Kami Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Provinsi DKI Jakarta, Meminta Para Penegak Hukum Baik Kepolisian Ataupun KPK untuk memeriksa dan mengaudit atas kejadian longsornya sampah yang menimbulkan korban jiwa. Tutup akmal

Continue Reading

Trending