Connect with us

Metro

OKNUM SUBDIT JATANRAS POLDA METRO JAYA MEMPERTONTONKAN ABUSE OF POWER DENGAN MENGKRIMINALISASI IKE FARIDA DAN KUASA HUKUMNYA

Published

on

Jakarta, — Kriminalisasi yang dilakukan oleh pengembang properti nakal terhadap konsumennya, Ike Farida, kini semakin kental terlihat. Sebagai pencari keadilan, Ike Farida terus memperjuangkan hak-haknya agat tidak dirampas oleh tangan-tangan kotor.

Perkara diawali pada Mei 2012 ketika Ike Farida membeli lunas sebuah unit apartemen di Casa Grande Residence Kota Kasablanka dari anak perusahaan Pakuwon Grup, PT Elite Prima Hutama (PT EPH). Setelah dibayar lunas, PT EPH bukannya memberikan hak Ike Farida, malah justru menahan unit apartemennya dengan alasan karena Ike Farida bersuamikan WNA.

Sebagai advokat, akademisi, dan aktivis HAM, doktor ilmu hukum lulusan FHUI tersebut kemudian menempuh upaya hukum, dan selama 12 tahun ike memenangkan 8 (delapan) putusan yang berkekuatan hukum tetap.

 

Kemudian, setelah menang pada Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 53/Pdt/2021, Ike Farida malah dilaporkan oleh Ai Siti Fatimah (Legal PT EPH) dengan tuduhan memberikan keterangan palsu dalam persidangan dan pemalsuan akta otentik sebagaimana Pasal 242 KUHP dan/atau Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP. Nyatanya, Ike Farida tidak pernah sekalipun menginjakkan kaki dalam persidangan melawan PT EPH.

 

Laporan polisi tersebut disinyalir dibuat-buat oleh PT EPH sebagai upaya untuk menghindari Putusan PK yang memutus PT EPH untuk memberikan unit dan menyerahkan sertifikat hak milik atas satuan rusun (SHMSRS) milik Ike Farida.

Kriminalisasi terhadap Ike Farida telah merugikan dirinya, baik secara moril maupun materil, karena telah menjadikannya bukan saja sebagai tersangka, namun juga Ike sempat dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), mendapatkan perlakuan kekerasan terhadap Perempuan, direnggut hak-hak asasinya, hingga dicabut hak-hak keimigrasiannya selama satu setengah tahun ini. Hal tersebut tentunya telah mencemai nama baik dan melukai integritas Ike Farida, baik sebagai praktisi hukum, akademisi, maupun aktivis hak asasi manusia.

 

Atas ketidakadilan tersebut, berbagai instansi dan lembaga pemerintah, seperti Dirjen HAM dan Komnas Perempuan, telah memberikan dukungan dan rekomendasi kepada Kepolisian untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).  Tapi Kapolda tidak bergeming.

Pada 25 Juli 2024, mengacu pada hasil Gelar Perkara Khusus (GPK) yang diselenggarakan oleh Kabareskrim, Kapolri, & Karo Wassidik, diputuskan bahwa laporan dari PT EPH hanyalah fitnah dan laporan palsu yang tidak memiliki dasar hukum. Peserta GPK menyimpulkan bahwa pelanggaran Pasal 242 ayat (1) KUHP sebagaimana yang dituduhkan tidak memenuhi unsur, karena Ike Farida tidak pernah menghadiri persidangan secara langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, pasal lain yang dituduhkan yakni Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP tentang pemalsuan surat, tidak dapat terpenuhi karena memang tidak ada dokumen yang dipalsu.

 

Adapun hal lain yang dituduhkan sebagai tindak pidana adalah pengajuan bukti baru atau novum pada tahapan Peninjauan Kembali 2021 silam. Namun, lagi-lagi tuduhan tersebut patah karena terkuak oleh peserta gelar bahwa pengajuan tersebut hanyalah upaya Ike Farida untuk mempertahankan hak keperdataannya yang dilindungi oleh Pasal 18 dan Pasal 29 ayat (1) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, tindakan Ike Farida tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

 

Alih-alih Penyidik melaksanakan perintah Kapolri tersebut, malah pada 26 Juli 2024 malam hari, tanpa ada pemberitahuan & surat resmi apapun, belasan oknum Subdit Jatanras Polda Metro Jaya mengepung kantor kuasa hukum Ike Farida dengan tujuan untuk melakukan penangkapan terhadap ike. Bahkan, disinyalir mereka meminta paksa akses terhadap cctv kepada security. Padahal, akses tersebut adalah di luar kewenangan mereka. Pihak Ike Farida menyatakan bahwa Tindakan tersebut mutlak illegal dan merupakan bentuk violating human rights terhadap seseorang tak bersalah di mata hukum.

 

Padahal, jika telah dilakukan Gelar Perkara Khusus (GPK), maka proses penyidikan seharusnya tdk dilanjutkan. Namun, bukannya mengacu pada hasil GPK, penyidik malah melanjutkan proses penyidikan secara sewenang-wenang dan melimpahkan berkas ke kejaksaan. Kuasa hukum Ike Farida menganggap bahwa Tindakan ini merupakan pelanggaran fatal.

 

Lebih jauh, mereka sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oknum-oknum tersebut. Terlebih, bentuk kriminalisasi atas perkara yang  menimpa Ike Farida selama bertahun-tahun, kini kuasa hukumnya pun di kriminalisasi.

Continue Reading

Metro

CLT Nusantara Pavilion UGM Raih Penghargaan Greenship Awards 2025 Kategori Best Greenship Innovation

Published

on

By

Jakarta, — GREENSHIP Awards 2025, ajang penghargaan bagi para pemangku kepentingan yang konsisten menerapkan prinsip green building di Indonesia, digelar pada Jumat (5/12/2025) di Grand Ballroom Sopo Del, Kuningan, Jakarta.

Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah nasional. Inovasi CLT Nusantara Pavilion berhasil meraih Greenship Awards 2025 untuk kategori Best Greenship Innovation, sebuah pengakuan atas riset kolaboratif yang memadukan kekuatan akademisi, industri, dan teknologi berkelanjutan Indonesia.

Pavilion ini merupakan hasil kerja sama lintas disiplin antara fakultas arsitektur, kehutanan, dan teknik sipil UGM, bersama mitra industri yang selama ini berkomitmen mendorong pemanfaatan material ramah lingkungan. Melalui kombinasi keilmuan tersebut, tim berhasil menghadirkan inovasi yang bukan hanya estetis, tetapi juga menjawab tantangan energi, efisiensi, serta keberlanjutan material.

Dalam pengembangannya, tim UGM berupaya mengembalikan kesadaran bahwa Indonesia memiliki sumber daya kayu yang sangat melimpah dan dapat dimanfaatkan secara modern dan berkelanjutan. Melalui teknologi Cross Laminated Timber (CLT), kayu-kayu yang sebelumnya kurang termanfaatkan berhasil diolah menjadi material konstruksi berkekuatan tinggi.

Kami ingin menunjukkan bahwa kayu Indonesia, yang selama ini dianggap biasa, sebenarnya dapat memiliki nilai luar biasa ketika dipadukan dengan teknologi CLT. Dari riset ini kami memodifikasi CLT menjadi bentuk pavilion yang inovatif, dan hasilnya diakui melalui penghargaan Greenship Awards,” ujar perwakilan tim peneliti UGM.

CLT Nusantara Pavilion juga mengedepankan konsep kemandirian energi. Seluruh kebutuhan listrik pavilion dipenuhi melalui panel surya yang dipasang secara terpadu. Energi yang dihasilkan kemudian disimpan dalam baterai produk lokal, yang seluruh komponennya diproduksi oleh industri dalam negeri.

Integrasi teknologi ini tidak hanya memperkuat aspek keberlanjutan, tetapi juga menjadi wujud nyata kolaborasi antara kampus, peneliti, dan pelaku industri nasional.

Keberhasilan riset ini terbukti membawa dampak positif langsung bagi industri pengolahan CLT di Indonesia. Mitra-mitra industri yang terlibat kini mengalami peningkatan signifikan dalam permintaan produksi, terutama untuk kebutuhan rumah kayu modern.

“Mereka mengatakan sumber inovasinya ada di UGM. Ini menunjukkan bahwa riset akademik bisa bertransformasi menjadi solusi nyata bagi masyarakat dan industri,” tambahnya

Melalui pavilion ini, UGM ingin menyampaikan pesan penting bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa—mulai dari kayu, sinar matahari sebagai sumber energi, hingga kemampuan teknologi lokal yang terus berkembang.

Dengan riset dan teknologi yang tepat, kita bisa memanfaatkan kekayaan tersebut secara bijaksana dan berkelanjutan. Itulah semangat yang kami bawa melalui CLT Nusantara Pavilion,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

Bintang Agus Nugroho Dorong Gerakan Rumah Tangga Hijau dalam Ajang Greenship Awards 2025

Published

on

By

Jakarta, —GREENSHIP Awards 2025, ajang penghargaan bagi para pemangku kepentingan yang konsisten menerapkan prinsip green building di Indonesia, digelar pada Jumat (5/12/2025) di Grand Ballroom Sopo Del, Kuningan, Jakarta.

Wakil Ketua Dewan Pengawas Green Building Council Indonesia (GBCI), Bintang Agus Nugroho, menyampaikan komitmen kuat GBCI untuk memperluas dampak gerakan bangunan hijau tidak hanya pada sektor komersial, tetapi juga hingga ke level rumah tangga.

Pernyataan ini disampaikan dalam rangkaian acara Greenship Awards 2025, ajang tertinggi yang memberikan penghargaan bagi pelaku dan proyek yang berhasil menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Bintang Agus Nugroho menegaskan bahwa masa depan keberlanjutan tidak hanya bergantung pada gedung perkantoran atau proyek besar, namun juga pada partisipasi aktif masyarakat di rumah masing-masing.

“Kami berminat untuk mendorong penerapan prinsip hijau bukan hanya di bangunan komersial, tetapi di rumah tangga. Bagaimana rumah-rumah bisa bergerak dengan cara yang sederhana, ramah biaya, namun berdampak besar.” ujarnya.

Ia menyoroti pentingnya pemberdayaan keluarga—khususnya para ibu—sebagai agen perubahan dalam pengelolaan energi dan perilaku hemat listrik.

“Ibu-ibu itu punya peran luar biasa dalam mengatur ritme rumah: mengatur anaknya, mengatur pembantunya, dan membentuk kebiasaan hemat energi. Jika gerakan ini hidup di rumah tangga, dampaknya akan sangat besar bagi efisiensi energi nasional,” tambahnya.

Melalui Greenship Awards 2025, GBCI ingin menunjukkan bahwa gaya hidup hijau bukanlah sesuatu yang mahal atau eksklusif. Sebaliknya, gaya hidup ini bisa dimulai dari kebiasaan kecil dan langkah praktis yang dilakukan setiap hari di rumah.

Bintang Agus Nugroho berharap bahwa ke depan, gerakan ini dapat melahirkan ekosistem baru dimana keluarga Indonesia dapat menerapkan prinsip bangunan hijau dalam skala mikro, mulai dari pengelolaan energi, penggunaan material ramah lingkungan, hingga pengurangan limbah rumah tangga.

“GBCI percaya bahwa keberlanjutan dimulai dari rumah. Jika rumah tangga Indonesia bergerak bersama, maka perubahan nasional akan tercipta,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

ALTEA BLVD Raih Predikat Platinum – 80 Points pada Greenship Awards 2025 Best Greenship Performance Neighborhood Plan

Published

on

By

Jakarta,-GREENSHIP Awards 2025, ajang penghargaan bagi para pemangku kepentingan yang konsisten menerapkan prinsip green building di Indonesia, digelar pada Jumat (5/12/2025) di Grand Ballroom Sopo Del, Kuningan, Jakarta.

ALTEA BLVD mencatat pencapaian bergengsi dengan meraih Platinum – 80 Points dalam Greenship Awards 2025, kategori Best Greenship Performance – Neighborhood – Plan. Penghargaan ini diberikan oleh Green Building Council Indonesia (GBCI) sebagai bentuk apresiasi atas komitmen ALTEA BLVD dalam menghadirkan kawasan yang mengutamakan keberlanjutan, efisiensi energi, dan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik.

Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi antara pengembang serta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses perencanaan dan pengembangan kawasan.

“Terima kasih kepada para konsultan dan seluruh stakeholder yang telah mendukung, termasuk Astra dan Sinar Mas. Dengan diraihnya penghargaan ini, kami berharap dapat menghadirkan lebih banyak project yang berkesinambungan, semakin hijau, dan mampu memberikan energi terbaik bagi Indonesia,” ujar perwakilan ALTEA BLVD.

Sebagai kawasan yang dirancang dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, ALTEA BLVD mengusung konsep tata ruang yang ramah lingkungan, optimalisasi ruang terbuka hijau, pengelolaan air yang lebih efisien, serta perencanaan mobilitas kawasan yang mendukung kualitas hidup penghuni.

Penghargaan Platinum – 80 Points ini menjadi bukti bahwa ALTEA BLVD telah memenuhi standar tertinggi dalam perencanaan kawasan berwawasan hijau dan berkomitmen untuk terus memperkuat langkah menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

ALTEA BLVD berharap pencapaian ini dapat menjadi pemicu bagi proyek-proyek lain untuk turut mengadopsi praktik pembangunan hijau demi mewujudkan lingkungan yang sehat, efisien, dan berdaya guna bagi masyarakat luas.

Continue Reading

Trending