Jakarta – Pandeglang Raih Penghargaan APDESI, Tegaskan Desa sebagai Fondasi Pembangunan Nasional Pandeglang Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang menegaskan komitmennya menjadikan desa sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Penegasan tersebut disampaikan dalam sebuah agenda nasional yang dihadiri jajaran kementerian dan para pemangku kepentingan desa, sekaligus menjadi momentum penganugerahan penghargaan kepada Kabupaten Pandeglang atas kontribusinya dalam penguatan tata kelola pemerintahan desa dan percepatan pembangunan desa.

Penghargaan yang diberikan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) itu menjadi sorotan utama dalam agenda tersebut.

Kabupaten Pandeglang dinilai berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam mendorong inovasi, transparansi, serta memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Koordinator Pangan, Bapak Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Bapak Menteri Dalam Negeri yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Jenderal Bapak Tomsi, serta seluruh jajaran Kementerian Desa,” ujar Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani.

Menurut Bupati Dewi, penghargaan tersebut bukan sekadar simbol seremonial, melainkan pengakuan atas kerja keras dan dedikasi para kepala desa beserta perangkatnya dalam membangun desa secara kolaboratif dan berkelanjutan.

“Jika desa kuat, insya Allah Indonesia akan kuat. Jika desa mandiri, kesejahteraan masyarakat desa dapat benar-benar terwujud,” tegasnya.

Ia juga menyoroti bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, mulai dari penguatan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, hingga percepatan transformasi digital desa. Karena itu, kolaborasi erat antara pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat menjadi kunci utama.

Pemkab Pandeglang berharap penghargaan ini menjadi pemicu semangat bagi seluruh desa untuk terus bergerak maju,

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Para kepala desa diharapkan tetap menjadi pemimpin yang inovatif, berintegritas, dan terbuka terhadap kolaborasi demi terwujudnya desa yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

Jakarta– Kepala Desa Sumbergonto, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Taufik Hidayat, menghadiri Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional DPP APDESI Periode 2026–2031 yang digelar di Auditorium Kementerian Desa dan PDT RI, Senin (16/03/26).

Kegiatan ini mengusung tema “Konsolidasi APDESI dalam Sinergi Asta Cita dan Panca Nusantara” sebagai bagian dari penguatan kinerja organisasi serta tindak lanjut hasil pelantikan dan Rakernas DPP APDESI Tahun 2026.

DPP APDESI merupakan wadah organisasi tingkat pusat yang menaungi kepala desa dan perangkat desa aktif maupun purna bakti di seluruh Indonesia. Organisasi ini berperan sebagai mitra strategis pemerintah pusat dalam memperjuangkan kesejahteraan desa serta mempercepat pembangunan desa di berbagai wilayah tanah air.

Dalam kesempatan tersebut, Taufik Hidayat hadir bersama perwakilan kepala desa dari Banyuwangi dengan membawa harapan besar terhadap kepengurusan baru DPP APDESI.

“Kami datang jauh-jauh dari Banyuwangi dengan harapan besar agar kepengurusan yang baru bisa melanjutkan perjuangan dan merangkul seluruh kepala desa di Indonesia,” ujarnya.

Tantangan Desa di Tengah Penurunan Dana Desa

Taufik menyoroti dampak signifikan dari penurunan dana desa terhadap operasional dan kesejahteraan perangkat desa. Menurutnya, kondisi tersebut sangat mempengaruhi stabilitas pemerintahan desa.

“Turunnya dana desa luar biasa pengaruhnya bagi kami. Bahkan siltap (penghasilan tetap) yang sebelumnya di atas lima juta rupiah, kini turun drastis hingga sekitar satu juta rupiah. Ini tentu sangat berat bagi kami di lapangan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, meskipun Banyuwangi dikenal sebagai kabupaten unggulan dengan berbagai inovasi, dampak pengurangan anggaran tetap dirasakan langsung oleh desa-desa.

Inovasi Desa Banyuwangi Tetap Berjalan
Di tengah keterbatasan anggaran, berbagai program tetap berjalan. Selain program nasional seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, Banyuwangi memiliki inovasi daerah seperti program Rantakasih—yang memberikan bantuan makanan kepada masyarakat kurang mampu—serta Kanguriko yang mendukung UMKM melalui penyediaan rombong usaha bagi warga prasejahtera.

“Banyuwangi itu inovasinya luar biasa. Tapi ketika dana desa berkurang, tentu dampaknya sangat terasa. Kami dituntut untuk menjadi desa mandiri, sementara secara kesiapan SDM dan kondisi lapangan belum sepenuhnya siap,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa kondisi setiap desa berbeda, sehingga kebijakan nasional perlu mempertimbangkan karakteristik wilayah dan jumlah penduduk.

Harapan kepada Kepengurusan Baru
Taufik berharap kepengurusan baru DPP APDESI mampu menjadi jembatan komunikasi antara desa dan pemerintah pusat, terutama terkait regulasi dan penguatan anggaran desa.

“Tolong perhatikan kami di desa. Kami adalah wakil negara di pemerintahan terkecil. Harapan kami ke depan ada perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada desa,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan komitmen pemerintah terkait penguatan dana desa serta kemandirian pangan, yang dinantikan implementasinya oleh pemerintah desa di seluruh Indonesia.

Kehadiran para kepala desa dalam Rakernas ini diharapkan mampu memperkuat konsolidasi nasional serta memperjuangkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil desa di lapangan.

JAKARTA, 16 Februari 2026 – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) hari ini menyelenggarakan Pelantikan Pengurus dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Periode 2026–2031 yang berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan di Jakarta. Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi nasional pemerintah desa dalam memperkuat peran strategis desa sebagai fondasi pembangunan Indonesia.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pembina APDESI Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd., Wakil Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, anggota DPRD Moh. Hatta, para pejabat tinggi pratama di lingkungan kementerian dan lembaga, staf khusus dan tenaga ahli, para bupati termasuk Bupati Pandeglang, serta ratusan kepala desa dari berbagai provinsi di Indonesia.

Acara diawali dengan pembukaan dan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya pelantikan dan Rakernas.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP APDESI H. Junaedi Mulyono, S.H. menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi momentum memperkuat komitmen bersama membangun desa sebagai pilar utama negara.

Ia menyampaikan bahwa desa harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan undang-undang, desa memiliki ruang besar untuk tumbuh mandiri melalui inovasi dan tata kelola yang profesional dan akuntabel.

Dalam pidatonya, ia juga mencontohkan pengalaman Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, yang berhasil bangkit melalui pengelolaan potensi lokal dan penguatan BUMDes sehingga mampu menjadi desa mandiri dan percontohan nasional.

Desa harus berani mandiri dan tidak bergantung semata pada bantuan. Potensi desa sangat besar, yang dibutuhkan adalah keberanian, inovasi, dan pengelolaan yang akuntabel, ujarnya.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd. dalam arahannya menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan pemerintah desa untuk mempercepat pengentasan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan dalam sambutannya menegaskan bahwa desa memegang peranan sentral dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Ia menyampaikan bahwa kekuatan pangan Indonesia bertumpu pada produktivitas desa.

Ketahanan pangan dimulai dari desa. Jika desa kuat dalam produksi dan distribusi, maka bangsa ini akan kuat. Karena itu, kepala desa harus memperkuat koperasi dan BUMDes sebagai motor ekonomi rakyat, tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah pusat siap mendukung penguatan sektor pertanian, distribusi hasil panen, serta pengembangan ekosistem ekonomi desa agar masyarakat desa semakin sejahtera.

Memasuki agenda inti, acara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Pelantikan oleh Sekretaris Jenderal DPP APDESI Wahyudin Mapparenta, S.IP., M.Si., yang membacakan susunan kepengurusan DPP APDESI Periode 2026–2031 beserta mandat organisasi untuk lima tahun ke depan.

Setelah pembacaan SK, prosesi pelantikan dilakukan secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan selaku Ketua Dewan Pembina APDESI. Prosesi berlangsung khidmat dan disaksikan seluruh tamu undangan serta peserta Rakernas.

Usai pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada para kepala desa berprestasi dari berbagai daerah. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, inovasi, dan keberhasilan dalam tata kelola pemerintahan desa, penguatan ekonomi lokal, serta pemberdayaan masyarakat.

Rakernas yang digelar setelah pelantikan membahas berbagai agenda strategis lima tahun ke depan, antara lain penguatan kapasitas aparatur desa, perlindungan hukum kepala desa, transformasi digital desa, penguatan koperasi dan BUMDes, serta dukungan terhadap ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi lokal.

Pelantikan dan Rakernas DPP APDESI 2026–2031 hari ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat peran desa sebagai subjek pembangunan nasional. Dengan dukungan penuh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh kepala desa, APDESI berkomitmen membawa desa menuju kemandirian, kesejahteraan, dan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia.