Connect with us

Metro

HAIDAR ALWI INSTITUTE GELAR FGD MEMBEDAH PRESTASI POLRI SEBAGAI AMANAH REFORMASI

Published

1 tahun ago

on

Haidar Alwi INSTITUTE mengadakan Fokus Grup Disscussion di Kawasan Jakarta pusat pada hari Senin, tanggal 21 April 2025. FGD ini dilaksanakan dengan teman “Membedah Prestasi Polri Sebagai Amanah Reformasi”. Pembicara yang hadir dari staf ahli Komisi III DPR RI.
Dalam penyampaiannya, Haidar Alwi menjelaskan tentang prestasi kepolisian RI dari pemberantasan tindak pidana korupsi, setidaknya terdapat 1.280 kasus korupsi yang diungkap Polri sepanjang tahun 2024. Sebanyak 431 perkara atau 33,7 persen di antaranya telah diselesaikan hingga menjerat 830 Tersangka korupsi. Dari total Rp4,8 triliun potensi kerugian negara, sejumlah Rp877 miliar berhasil dilakukan asset recovery. Komitmen Polri dalam pemberantasan korupsi diperkuat dengan pembentukan Kortas Tipikor. Ide ini digagas pada zaman Kapolri Sutarman, diimpikan Kapolri Tito dan diwujudkan Kapolri Listyo Sigit.

Terkait kasus narkoba, lebih dari 36 ribu kasus telah diselesaikan Polri selama tahun 2024. Dan perkara sebanyak itu, jumlah narkoba yang disita mencapai senilai Rp8,6 triliun. Dengan demikian, sekira 40,4 juta jiwa berhasil diselamatkan dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Ada 4 kasus narkoba menonjol yang ditangani Polri. Kasus Clandestine Laboratory di Jawa Barat, kasus Clandestine Laboratory di Bali, penangkapan beberapa DPO internasional di Thailand dan kasus narkoba jaringan internasional Timur Tengah (Afghanistan-Aceh-Jakarta).

Terkait perjudian, terdapat 4.926 perkara yang ditindak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.526 perkara atau 71,58 persen telah diselesaikan. Penyelesaian perkara judi bertambah 1.007 perkara atau 39,97 persen dibanding tahun 2023 sejumlah 2.519 perkara. Perkara judi online mencapai angka 1.611 perkara yang melibatkan 1.918 Tersangka. Baik bandar, admin, operator, telemarketing, endorse, pengepul hingga pemain. Aset-aset seperti tanah, bangunan, perhiasan, kendaraan mewah, logam mulia sampai uang puluhan miliar harus disita serta ratusan ribu situs judi online diajukan pemblokitan ke kementerian terkait.

Selain itu, pada 21 September 2024 Polri bersama TNI berhasil membebaskan pilot Susi Air setelah disandera OPM/KKB pimpinan Egianus Kogoya sejak 7 Februari 2023. Pembebasan pilot Susi Air dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat dan gereja, serta masyarakat sehingga berhasil mencegah terjadinya korban dari pihak manapun.

Terkait lalu lintas, Polri melakukan penindakan terhadap 1.683.987 pelanggar melalui tilang non elektronik dan 460.246 tilang elektronik atau E-TLE. E-TLE merupakan hasil modernisasi teknologi dan layanan publik selain SIM online dan SKCK online dalam rangka meningkatkan penegakan hukum dan pelayanan terhadap masyarakat. Dampak positifnya. angka kecelakaan tahun 2024 mengalami penurunan 5,3 persen daripada tahun sebelumnya.

Haidar Alwi juga menjelaskan kinerja yang ditunjukkan Polri dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya mendapatkan sorotan dari dalam negeri tapi juga dunia internasional. Berbagai lembaga riset dan survei global telah merilis penilaian mereka terhadap kinerja Polri. Sebut saja Global Residence Index, International Police Science Association (IPSA), Institute for Economics and Peace (IEP), Gallup bahkan PBB.

Pada awal Januari 2025, Global Residence Index merilis indeks keamanan 181 kota besar di dunia. Hasilnya, Jakarta menempati peringkat 87. Unggul atas Guangzhou (China), Istanbul (Turkey), New York (Amerika Serikat), Moskow (Rusia), Kuala Lumpur (Malaysia). Bangkok (Thailand), dan New Delhi (India)

Jakarta adalah wajah Indonesia di mata dunia. Kontribusi Polri menjaga keamanan dan ketertiban di ibukota membuat citra kota besar di Indonesia menjadi lebih baik. Hal ini menjadi sangat penting bukan hanya bagi masyarakat tapi juga untuk menarik dan menjaga kepercayaan wisatawan maupun investor asing.

Pada tahun 2023, International Police Science Association (IPSA) berkolaborasi dengan Institute for Economics and Peace (IEP) pernah merilis riset bertajuk World Internal Security and Police Index (WISPI). Mereka mengukur kemampuan kepolisian suatu negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat maupun keselamatan anggotanya.

Hasilnya, Polri menempati peringkat 63 dari 125 negara atau naik 21 peringkat dibanding sebelumnya di posisi 84 dari 127 negara. Bahkan untuk salah satu variabel, Polri menempati peringkat 3 dari 125 negara. Unggul atas Denmark dan Finlandia yang menempati peringkat 1 dan 2 secara keseluruhan. Selain menciptakan lompatan kinerja yang signifikan, itu artinya Polri juga berhasil menekan risiko gangguan keamananan dan ancaman ke titik yang lebih rendah.

Bahkan Gallup dalam laporan Global Law and Order 2022 menempatkan Indonesia pada peringkat 5 dari 120 negara dengan indeks keselamatan tertinggi di dunia. Mayoritas masyarakat Indonesia merasa aman bahkan saat berjalan sendirian pada malam hari. Dari hasil wawancara diketahui bahwa rasa aman tersebut diperoleh dari kinerja dan rasa percaya masyarakat terhadap kepolisian.

Adapun dalam menjaga perdamaian dunia, Polri bersama TNI berhasil menempati peringkat 5 sebagai pasukan yang paling berkontribusi berdasarkan data yang dirilis Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) per 31 Januari 2025. Per Desember 2024, jumlah pasukan Polri dan TNI yang bertugas dalam berbagai misi PBB mencapai 2.752 personel yang terdiri dari 2.599 laki-laki dan 193 perempuan. Kontribusi Indonesia bahkan lebih besar dari China dan Amerika Serikat yang masing-masing di peringkat 8 dan 82.

Di akhir pemaparannya, Haidar Alwi menyampaikan, Polri telah melakukan reformasi struktural, kultural dan kelembagaan melalui pemisahan peran dan tugas Polri dengan TNI, penguatan sistem pengawasan internal maupun eksternal, perubahan struktur organisasi, tata kelola, SDM, peraturan perundang-undangan serta akuntabilitas dan transparansi proses perekrutan hingga kinerja.

Dampak positifnya, tugas primer Polri sebagaimana amanat reformasi yaitu menjaga keamanan dan ketertiban, penegakan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat telah terbukti mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Begitu pula dengan tugas sekunder membantu TNI, memberantas kejahatan internasional dan menjaga perdamaian dunia.

Namun seiring dengan kinerja dan prestasi Polri yang semakin baik, serta menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman, reformasi Polri juga harus berkelanjutan. Sebab, tantangan ke depannya dipastikan akan semakin berat. Sesuai dengan temuan Global Organized Crime Index bahwa angka kriminalitas di kawasan ASEAN, Asia bahkan dunia cenderung menunjukkan peningkatan jumlah dan kecanggihan. Tren kriminalitas global yang meningkat dapat memengaruhi angka kriminalitas nasional.

Terlepas dari sentimen negatif sejumlah pihak terhadap Polri, amanat reformasi mengharapkan partisipasi masyarakat agar pelaksanaan fungsi-fungsi kepolisian menjadi lebih maksimal dan optimal. Tak terkecuali mendukung Revisi UU Polri sebagai bagian dari reformasi Polri yang berkelanjutan. Pasalnya, Polri bukanlah militer dan penguatan Polri merupakan penguatan keamanan, hukum dan pelayanan sipil.

Related Topics:
Continue Reading

Metro

Ketua Umum PB PSUI Prof. Tubagus Bahrudin Sampaikan Duka Mendalam atas Wafatnya H. Rachmat Gobel

Published

2 jam ago

on

Juli 10, 2026

By

Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Santri dan Ulama Indonesia (PB PSUI), Prof. Dr. H. Tubagus Bahrudin, S.E., M.M., menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya H. Rachmat Gobel. Menurutnya, kepergian almarhum merupakan duka bagi keluarga, sahabat, dan seluruh pihak yang mengenal dedikasi serta pengabdiannya.
“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Atas nama keluarga besar PB Persatuan Santri dan Ulama Indonesia, kami menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya H. Rachmat Gobel. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa almarhum, menerima seluruh amal ibadahnya, melapangkan kuburnya, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya,” ujar Prof. Tubagus Bahrudin dalam keterangannya, Jumat.
Ia juga mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menghadapi cobaan tersebut.
Prof. Tubagus Bahrudin menilai setiap pengabdian yang telah diberikan almarhum selama hidup akan menjadi warisan keteladanan yang patut dikenang. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendoakan almarhum agar memperoleh husnul khatimah.
“Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan keikhlasan. Mari kita bersama-sama mengirimkan doa terbaik untuk almarhum. Semoga segala amal baiknya diterima Allah SWT dan menjadi amal jariyah yang terus mengalir,” tuturnya.
Ucapan belasungkawa tersebut menjadi bentuk empati dan solidaritas PB Persatuan Santri dan Ulama Indonesia kepada keluarga besar almarhum, seraya berharap seluruh pihak diberikan ketabahan dalam menghadapi kehilangan tersebut.

Continue Reading

Metro

Prof. Sofyan Sitompul: Integritas Moral Jadi Kunci Membangun Ekosistem Keadilan di Indonesia

Published

14 jam ago

on

Juli 9, 2026

By

JAKARTA –  Mantan Hakim Agung yang juga mewakili Universitas Indonesia (UI), Prof. Dr. Sofyan Sitompul, M.H., menegaskan bahwa pembenahan sistem hukum di Indonesia tidak cukup hanya melalui penyempurnaan regulasi. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia, terutama integritas moral para penegak hukum, menjadi faktor paling menentukan dalam mewujudkan keadilan.

Hal tersebut disampaikannya dalam Simposium Nasional bertajuk “Membangun Ekosistem Keadilan: Integrasi Penegakan Hukum, Profesi Advokat, dan Perguruan Tinggi” yang diselenggarakan oleh PERADI Profesional bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk membahas penguatan sistem penegakan hukum secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.

Dalam pemaparannya, Prof. Sofyan mengingatkan kembali pentingnya peran empat pilar Catur Wangsa Penegak Hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan advokat. Ia menilai, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi sangat bergantung pada integritas dan karakter manusia yang menjalankan sistem tersebut.

Continue Reading

Metro

Korupsi adalah Pengkhianatan terhadap Amanah: Halaqoh BEM Pesantren Dukung Polri menegakan Hukum yang Adil, Tegas, dan Tanpa Tebang Pilih

Published

1 hari ago

on

Juli 9, 2026

By

Jakarta – Halaqoh BEM Pesantren Se-Indonesia menyatakan dukungan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut secara profesional, transparan, independen, dan sesuai hukum setiap dugaan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU), termasuk apabila terdapat laporan atau dugaan yang melibatkan Febrie Adriansyah.

Sebagai organisasi mahasiswa pesantren, “kami berpandangan bahwa korupsi bukan hanya merupakan kejahatan terhadap negara, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap amanah Allah SWT, amanah rakyat, dan amanah jabatan,”ungkap Ahmad Syamsul Munir selaku PRESNAS/koordinator pusat Bem Pesantren kepada media, Rabu (9/7/2026) di Jakarta.

Lebih lanjut, Koorpus BEM Pesantren menegaskan, bahwa korupsi merampas hak masyarakat, memperlebar kesenjangan sosial, menghambat pembangunan, serta mencederai nilai-nilai keadilan yang menjadi tujuan syariat Islam (maqāṣid al-syarī‘ah).

Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”
(QS. An-Nisa’ [4]: 58).

Firman Allah SWT:
“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 188).

Rasulullah SAW bersabda: “Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan amanah kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda: “Tidak beriman orang yang tidak dapat dipercaya (tidak amanah).” (HR. Ahmad).

PRESNAS/koorpus Bem Pesantren juga mengungkapkan, bahwa nilai-nilai tersebut menegaskan bahwa amanah dan kejujuran merupakan fondasi kepemimpinan dalam Islam.

“Setiap jabatan adalah titipan yang akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan hukum negara, tetapi juga di hadapan Allah SWT.

“Abu Hamid al-Ghazali dalam pemikirannya menjelaskan bahwa pemimpin adalah penjaga kemaslahatan umat,” sebut Ahmad Syamsul Munir

Dia menegaskan, penyalahgunaan kekuasaan dan harta publik merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang merusak tatanan masyarakat.

“Demikian pula Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan keadilan,” ucapnya.

Menurut beliau, keadilan merupakan dasar tegaknya negara, sedangkan kezaliman dan pengkhianatan terhadap amanah akan menghancurkan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan nilai-nilai tersebut, Halaqoh BEM Pesantren Se-Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Mendukung Polri mengusut setiap dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU secara profesional, objektif, transparan, independen, dan tanpa pandang bulu.

2. Mengecam segala bentuk korupsi sebagai pengkhianatan terhadap amanah rakyat, pelanggaran hukum negara, dan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

3. Mengajak seluruh penyelenggara negara untuk menjadikan kejujuran, amanah, dan integritas sebagai prinsip utama dalam menjalankan jabatan.

4. Mengimbau masyarakat untuk mengawal proses penegakan hukum secara objektif serta menghormati asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

5. Mendorong seluruh aparat penegak hukum agar bekerja secara adil, profesional, bebas dari intervensi, serta mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

“Kami meyakini bahwa Indonesia yang bersih dari korupsi hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen bangsa menjunjung tinggi nilai kejujuran, amanah, dan keadilan sebagaimana diajarkan oleh agama dan dijamin oleh konstitusi,” tegas Ahmad Syamsul Munir.

Dia tambahkan, penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan merupakan ikhtiar bersama untuk menjaga kepercayaan rakyat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Amanah adalah kehormatan seorang pemimpin. Ketika amanah dikhianati, bukan hanya hukum yang dilukai, tetapi juga nilai agama, keadilan, dan harapan rakyat,” pungkas Ahmad Syamsul Munir, menutup. (Suharto)

Continue Reading

Trending