Connect with us

Metro

KSBSI Gelar Kongres VIII Tema Gerakan Serikat Buruh Yang Mandiri, Kuat dan Militan Menuju Welfare State

Published

on

Jakarta, – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) menggelar Kongres Nasional di sebuah hotel kawasan Rawamangun Jakarta Timur, pada Rabu (23/4/2024).

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus SBSI dari seluruh Indonesia, termasuk Ketua Umum SBSI Johannes Dartha Pakpahan, S.H., M.A., Sekretaris Jenderal Hendrik Hutagalung, S.M., Presiden Partai Buruh Said Iqbal, serta Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli.

Dalam sambutannya, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli menegaskan pentingnya kerja sama dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan serikat buruh dalam membangun kebijakan ketenagakerjaan yang berpihak pada pekerja.

“Pertama, harus ada kepercayaan trush ada kerjasama antara kementerian dan lembaga untuk memberikan kebijakan untuk para pekerja dan sinergi dengan pemerintah daerah dari perwakilan SBSI di semua wilayah.

“Dari data kementerian investasi, perusahaan besar ada 77 ribu dan perusahaan sedang 30 ribu,selama mainsed perusahaan dengan visi profit maka akan terabaikan, di situlah perlunya kerjasama hingga ada titik temu, itu yang kita harapkan, jadi visi adalah membangun bangsa bersama , itu yang kita perjuangkan, tapi untuk mengubah mindset itu tidak mudah”

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan produktivitas nasional. Menurutnya, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan sistem dan sertifikasi untuk meningkatkan keterampilan pekerja.

“Kita gerakkan produktivitas nasional, siapkan sistemnya, dan sertifikasi orang-orangnya. Namun, masih banyak industri yang hanya mengejar insentif finansial. Ini menjadi tantangan, maka kita harus memiliki skill dan kompetensi agar daya tawar (Baargening) kita makin kuat,” ujarnya.

Yassierli juga menegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan siap menjadi rumah bagi seluruh buruh.

“Kantor kami adalah rumah bagi teman-teman buruh. Kita juga harus lebih kuat mengorkestrasi teman-teman di daerah. Kalau pengawasan ketenagakerjaan di provinsi lambat, kita diskusikan dan tindak lanjuti hingga ke jaksa dan Ditjen terkait,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa di masa depan, ketidakpastian akan terus ada, namun peran teknologi akan semakin besar.

“Dan yang ketiga tentu kita harus melihat masa depan. Ketidak pastian itu memang terjadi, tapi kedepan yang pasti terjadi adalah teknologi akan memiliki peran yang lebih. Apa respon dari temen – temen kita akan siap membangun ekosistem , dam kita ingin dari aspek skil dan ketrampilan temen – temen buruh itu maksimal agar relevan, ini yang akan kita siapkan,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Umum SBSI Johannes Dartha Pakpahan menyoroti ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang bisa mencapai 50 ribu buruh di wilayah Jawa, terutama di industri yang terdampak tarif global.

“Buat Indonesia dan saat ini kalau tidak salah ada ancaman PHK 50 ribu hanya untuk Jawa saja, dan industri – industri terkait yang tidak langsung dengan penetapan tarif.”

Kedepan kemungkinan itu akan lebih besar , kalau tidak terjadi penetapan tarif global yang gila – gilaan seperti sekarang, ” katanya

“Nah kalau itu sampai terjadi maka kami dari serikat buruh harus siap melakukan apapun caranya untuk mempertahankan jaminan pekerjaan seperti yang di cita – citakan , jika ini terjadi kita akan siapkan advokat, seperti apa yang pernah di sampaikan bang Iqbal, bahwa akan mempersiapkan satgas – satgas PHK yang sebenarnya bukan untuk mendukung PHK akan tetapi meminimalisir, jadi sebelum PHK itu terjadi harus diperiksa dulu apakah benar perlu di lakukan PHK, jangan gampang seperti yang di lakukan sekarang, ” tegasnya

Said Iqbal, yang juga hadir dalam kongres, usai acara turut memberikan pandangannya. Ia mengapresiasi keberadaan SBSI dan menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan pembentukan Satgas PHK.

“Pada kesempatan ini, kami mengucapkan hormat kepada Kongres KSBC yang didirikan oleh sahabat saya, yang juga kader beliau dan sekarang saya menduduki pimpinan Partai Buruh sekaligus Presiden KSP. Kita telah mengusulkan, termasuk KASBI, untuk membentuk Satgas PHK guna mengantisipasi dampak PHK akibat kebijakan tarif Donald Trump,”kata Iqbal

“Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan oleh pemerintah terkait kebijakan ini, seperti bagaimana pemerintah akan membantu perusahaan yang berpotensi terdampak oleh kebijakan tarif ini? Bagaimana pemerintah akan menangani kasus penggantian hak dan kehilangan pekerjaan akibat kebijakan ini,” tegasnya

“Kami juga ingin menawarkan beberapa solusi, seperti pembuatan aplikasi untuk mencari lowongan kerja baru. Satgas PHK nantinya dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang lowongan kerja yang tersedia,”

“Kita menunggu instruksi presiden dalam bentuk Inpres untuk menjalankan program ini. Saya telah bertemu dengan Sufmi Dasco, untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik.” tutupnya.**

Continue Reading

Metro

AIKKI Dorong Industri Kimia Nasional Berbasis Sustainability dan Green Chemistry

Published

on

By

JAKARTA – Asosiasi Industri Kimia Khusus Indonesia (AIKKI) menegaskan komitmennya mendorong transformasi industri kimia nasional yang lebih berkelanjutan melalui penguatan inovasi, penerapan Green Chemistry, standardisasi produk, serta peningkatan keselamatan kerja.

Wakil Ketua Umum AIKKI, Bagus Danarto, mengatakan keberlanjutan (sustainability) kini menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan industri kimia nasional. Hal tersebut disampaikannya usai menjadi pembicara dalam salah satu sesi talk show pada pameran Chemical Indonesia 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Menurut Bagus, industri kimia tidak lagi cukup hanya menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga dituntut mampu menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat lebih luas bagi lingkungan dan berbagai sektor industri.

“Dalam dunia kimia, aspek sustainability menjadi prioritas. Inovasi teknologi dan produk harus mampu memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya bagi pelanggan tetapi juga mendukung keberlanjutan industri secara keseluruhan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, perkembangan industri kimia global menunjukkan kecenderungan penggunaan bahan baku yang semakin ramah lingkungan. Sejumlah produk yang sebelumnya mengandalkan bahan baku hasil sintesis minyak bumi mulai diarahkan menggunakan material alternatif, termasuk pengembangan polimer yang lebih berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, Bagus menilai pemahaman terhadap konsep Green Chemistry perlu terus diperluas. Green Chemistry, kata dia, tidak sekadar berkaitan dengan produk ramah lingkungan, tetapi mencakup upaya menciptakan proses dan produk kimia yang lebih aman, efisien, serta mampu menekan dampak terhadap lingkungan.

“Pesan utama yang harus dipahami masyarakat adalah Green Chemistry bertujuan menjaga keberlanjutan dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih melalui inovasi di bidang kimia,” katanya.

Perkuat Daya Saing
Selain mendorong inovasi berkelanjutan, AIKKI juga terus memperkuat daya saing industri kimia nasional melalui peningkatan efisiensi dan penerapan standar mutu bagi para anggotanya.

Bagus menilai standardisasi menjadi salah satu instrumen penting agar industri kimia dalam negeri mampu menghadapi persaingan, termasuk derasnya produk impor dengan harga yang kompetitif.

“Salah satu fokus kami adalah meningkatkan daya saing anggota melalui standarisasi. Dengan standar yang baik, industri dalam negeri akan lebih mampu bersaing dengan produk impor yang masuk ke pasar Indonesia,” jelasnya.

Karena itu, AIKKI mendorong penguatan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada berbagai produk kimia sekaligus meningkatkan implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam proses pengadaan barang dan jasa.

“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah agar penerapan SNI dan TKDN semakin diperkuat. Langkah ini penting untuk meningkatkan daya saing industri nasional sekaligus memberikan perlindungan terhadap kualitas produk yang beredar di pasar,” ujarnya.

Menurut Bagus, penguatan standardisasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan pasar, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas dan daya saing industri kimia nasional.

Safety Jadi Prioritas
Di sisi lain, AIKKI menempatkan aspek keselamatan kerja (safety) sebagai prioritas penting dalam pengembangan industri kimia. Berbagai program edukasi, pelatihan, dan pendampingan terus dilakukan untuk mendorong anggota menerapkan praktik industri yang aman, efisien, dan sesuai regulasi.

Sepanjang 2026, AIKKI juga akan memperluas program edukasi sekaligus mendorong pertumbuhan jumlah anggota agar semakin banyak pelaku industri memperoleh manfaat dari program pengembangan yang dijalankan asosiasi.

“Target kami bukan hanya menambah jumlah anggota, tetapi memastikan setiap anggota benar-benar merasakan manfaat melalui peningkatan kompetensi, penerapan standar, dan budaya keselamatan kerja,” kata Bagus.

Ia optimistis penguatan kompetensi, standardisasi, keselamatan kerja, dan inovasi berbasis Green Chemistry dapat menjadi fondasi penting bagi industri kimia Indonesia untuk menghadapi persaingan global.
“Dengan begitu industri kimia Indonesia akan semakin kuat dan mampu bersaing di tingkat global,” pungkasnya.

Chemical Indonesia 2026 merupakan pameran dagang internasional B2B yang mempertemukan pelaku industri kimia, petrokimia, serta penyedia teknologi dan peralatan proses dari berbagai negara.

Pameran yang berlangsung pada 28–30 Juli 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, tersebut menjadi ajang bagi pelaku industri untuk memperkenalkan inovasi, memperluas jaringan bisnis, serta memperkuat kolaborasi dalam mendukung pertumbuhan industri kimia nasional yang berkelanjutan.

Continue Reading

Metro

Chandra Motik: Pameran Industri Jadi Ruang Strategis Cetak SDM Unggul dan Perkuat Industri Nasional

Published

on

By

JAKARTA – Pameran B2B yang mempertemukan industri maritim, teknologi perkeretaapian, pertanian modern, dan industri kimia resmi digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Ajang tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi antarpelaku industri, memperkenalkan inovasi teknologi, sekaligus mendorong lahirnya sumber daya manusia (SDM) unggul di sektor-sektor strategis nasional. Selasa (28/7/2026)

Tokoh maritim nasional Chandra Motik menilai pameran lintas sektor tersebut memiliki peran penting dalam mempercepat pengembangan industri nasional. Menurutnya, pameran tidak semata menjadi ajang promosi produk dan teknologi, tetapi juga dapat menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda sebelum memasuki dunia kerja.

“Dengan adanya pameran seperti ini, para mahasiswa maupun calon tenaga kerja dapat mengenal dunia industri sejak dini. Sebelum mereka terjun ke lapangan, mereka sudah memiliki gambaran mengenai perkembangan teknologi, kebutuhan industri, dan tantangan yang akan dihadapi,” ujar Chandra Motik saat ditemui awak media di sela-sela pameran.

Ia mengatakan, berbagai elemen dalam ekosistem industri maritim dapat ditemukan dalam pameran tersebut. Mulai teknologi perkapalan, peralatan pelabuhan, logistik, bongkar muat, sistem keselamatan, hingga berbagai solusi teknologi pendukung industri maritim.

“Semua ada di sini. Dari sisi teknis, pelayaran, logistik, bongkar muat, hingga berbagai teknologi pendukung industri maritim. Ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi pelaku usaha, akademisi, maupun masyarakat untuk melihat langsung perkembangan industri,” katanya.

Chandra Motik menilai pameran industri juga dapat menjadi forum strategis bagi pemerintah, dunia usaha, asosiasi, dan akademisi untuk membahas berbagai tantangan yang masih dihadapi industri nasional.

Menurut dia, masih terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan penyelesaian secara bersama dan berkelanjutan. Karena itu, forum lintas sektor seperti pameran industri perlu dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi, membangun jejaring, sekaligus menemukan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi dunia usaha.

“Kita harus menjadikan forum seperti ini sebagai tempat berdialog dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang masih dihadapi industri. Dengan kolaborasi yang baik, saya optimistis daya saing Indonesia akan semakin meningkat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Chandra Motik mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengutamakan penggunaan produk, teknologi, dan tenaga kerja nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia.

Menurutnya, peningkatan penggunaan komponen dalam negeri serta penguatan industri nasional tidak hanya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Kita harus semakin percaya pada kemampuan bangsa sendiri. Jika industri dalam negeri terus diperkuat, maka manfaatnya akan kembali kepada masyarakat Indonesia melalui terciptanya lapangan kerja, peningkatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.

Ia juga mengajak pelajar, mahasiswa, dan generasi muda untuk memanfaatkan pameran industri sebagai sarana belajar sekaligus mengenali perkembangan teknologi dan peluang karier di berbagai sektor strategis.

Chandra menilai, keterlibatan generasi muda sejak dini penting untuk memastikan kebutuhan industri terhadap tenaga kerja kompeten dapat dipenuhi secara berkelanjutan.
“Pameran seperti ini menjadi tempat belajar yang sangat baik bagi anak-anak bangsa.

Mereka dapat melihat langsung perkembangan teknologi, bertemu para pelaku industri, dan memahami kompetensi yang dibutuhkan sehingga siap menjadi tenaga kerja profesional di masa depan,” pungkas Chandra Motik.

Continue Reading

Metro

Disnav Tanjung Priok Optimalkan Aset untuk Perkuat Keselamatan Pelayaran dan PNBP

Published

on

By

JAKARTA — Badan Layanan Umum (BLU) Distrik Navigasi (Disnav) Tipe B Tanjung Priok terus memperkuat keandalan keselamatan pelayaran sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset negara untuk meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kepala Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama BLU Disnav Tipe B Tanjung Priok, Taufik, mengatakan penerapan pola pengelolaan keuangan BLU membuat Disnav memiliki fleksibilitas dalam mengembangkan layanan dengan pendekatan semi-korporasi.
Meski demikian, kata dia, orientasi utama Disnav tetap pada penyediaan layanan keselamatan dan keamanan pelayaran, bukan semata-mata mengejar keuntungan.
“Prinsip utama kami pada layanan penunjang adalah membangunkan aset tidur dan mengoptimalkan aset yang ada untuk meningkatkan PNBP,” ujar Taufik saat ditemui di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Ia menjelaskan layanan BLU Disnav Tanjung Priok secara umum terbagi dalam dua sektor, yakni layanan utama dan layanan penunjang.
Pada sektor layanan utama, Disnav mengelola berbagai Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), antara lain menara suar, rambu suar, dan pelampung suar yang berfungsi membantu kapal bernavigasi secara aman.
Selain itu, layanan utama mencakup pengelolaan alur pelayaran dan telekomunikasi pelayaran dengan dukungan teknologi navigasi modern, termasuk Vessel Traffic Services (VTS) dan Sistem Stasiun Radio Pantai (SROP).
Keberadaan layanan tersebut dinilai penting untuk memastikan pergerakan kapal di wilayah perairan berlangsung aman, tertib, dan efisien, sekaligus mendukung kelancaran arus logistik nasional.
Di sisi lain, Disnav Tanjung Priok juga terus mendorong optimalisasi aset melalui pengembangan layanan penunjang yang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Menurut Taufik, optimalisasi aset bukan hanya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan, tetapi juga memastikan aset negara yang tersedia dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi pelayanan publik.
“Jadi, aset yang selama ini belum optimal akan kami dorong agar dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan. Harapannya, selain mendukung pelayanan, juga dapat memberikan kontribusi terhadap PNBP,” katanya.
Jangkauan Enam Provinsi
Taufik mengatakan luasnya wilayah kerja menjadi salah satu tantangan sekaligus tanggung jawab Disnav Tipe B Tanjung Priok dalam memastikan keandalan sarana navigasi pelayaran.
Wilayah operasional Disnav Tipe B Tanjung Priok mencakup enam wilayah provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Bengkulu, serta Kepulauan Bangka Belitung.
Dengan cakupan wilayah tersebut, pemeliharaan dan pengoperasian SBNP, telekomunikasi pelayaran, serta fasilitas navigasi lainnya membutuhkan pengelolaan yang konsisten dan berkelanjutan.
Disnav Tanjung Priok pun terus berupaya menjaga keandalan sarana dan prasarana navigasi di wilayah kerjanya untuk mendukung keselamatan kapal, kelancaran transportasi laut, serta konektivitas logistik nasional.
Sebagai satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Disnav Tipe B Tanjung Priok memiliki tugas menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan SBNP, telekomunikasi pelayaran, serta melaksanakan berbagai kegiatan navigasi lainnya.
Penguatan layanan navigasi dan optimalisasi aset tersebut diharapkan berjalan beriringan sehingga Disnav Tanjung Priok mampu menjaga mandat utamanya dalam keselamatan pelayaran sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara.
Dengan pendekatan BLU yang mengedepankan fleksibilitas pengelolaan namun tetap berorientasi pada pelayanan publik, Disnav Tanjung Priok optimistis dapat terus memberikan layanan navigasi yang andal demi mewujudkan pelayaran yang aman, selamat, tertib, dan efisien.

Continue Reading

Trending