Connect with us

TNI / Polri

Polda Metro Jaya Gelar FGD Bahas Konflik Agraria dan Premanisme di Jabodetabek

Published

on

Jakarta – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Permasalahan Penanganan Agraria yang Berkeadilan di Tengah Maraknya Aksi Premanisme”, Kamis (12/6/2025). Kegiatan ini berlangsung sejak pukul 09.00 WIB di Gedung Balai Pertemuan Polda Metro Jaya dan diikuti jajaran pejabat utama serta sejumlah narasumber dari berbagai kementerian dan instansi.

FGD ini membahas meningkatnya kasus konflik agraria di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang kerap disusupi oleh aksi premanisme. Hadir dalam kegiatan ini Dirreskrimum, Dirreskrimsus, Dirbinmas, Dirsamapta, Dirreskrimsiber, Dansat Brimob, Kabidpropam, Kabidhumas, Auditor Itwasda, Wadir Intelkam, serta para Kapolres jajaran Polda Metro Jaya.

Sejumlah narasumber dari instansi pemerintah dan akademisi turut memberikan pandangan dan masukan dalam diskusi, seperti Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ATR/BPN Ilyas Tedjo Prijono, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Dr. Bahtiar Bahruddin, Guru Besar Universitas Pancasila Prof. Dr. Agus Surono, Staf Ahli Partisipasi Masyarakat dan Pemda Kementerian ATR/BPN Irjen Pol Drs. Widodo, serta Karoops Polda Metro Jaya Kombes Pol I Ketut Gede Wijatmika.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra menegaskan bahwa maraknya konflik agraria di wilayah hukumnya kerap berujung pada tindakan premanisme. Hal inilah yang mendorong digelarnya FGD sebagai langkah strategis untuk merumuskan penanganan bersama.

“Permasalahan agraria seringkali menjadi pemicu konflik yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk melakukan aksi premanisme. Dalam FGD ini kami ingin menyusun langkah konkret dan berkelanjutan dalam menanggulangi permasalahan tersebut,” kata Wira kepada wartawan.

Ia juga menyebut, perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (melalui Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi), serta dari Provinsi Banten (Kota Tangerang dan Tangerang Selatan) turut hadir dan memberikan pandangan mereka terkait penanganan konflik lahan di wilayah masing-masing.

“Kami mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Jabodetabek, jika menemukan konflik agraria yang mengarah pada praktik premanisme agar segera melaporkannya. Kami siap menindak bersama stakeholder terkait,” tegasnya.

Wira juga menekankan bahwa negara tidak boleh kalah oleh premanisme dalam bentuk apa pun.

“Itu komitmen kami, negara tidak boleh kalah oleh aksi premanisme,” ujarnya tegas.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ATR/BPN Ilyas Tedjo Prijono menyampaikan bahwa konflik agraria kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari celah, bahkan melakukan pendudukan ilegal atas lahan. Ia menyebut sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan ini secara adil dan berkeadilan.

“Kita harus pastikan apakah pendudukan itu sah secara hukum atau tidak. Jika tidak, maka penegakan hukum wajib dilakukan agar masyarakat yang benar-benar memiliki hak atas tanah bisa terlindungi,” jelas Ilyas.

Ia menegaskan, negara tidak boleh membiarkan mafia tanah memutarbalikkan fakta. Menurutnya, kolaborasi antara aparat penegak hukum, kementerian, dan pemerintah daerah sangat penting, termasuk dukungan dokumen resmi dari ATR/BPN.

“Jangan sampai mafia tanah berteriak sebagai korban, sementara korban yang sebenarnya justru dikira pelaku. Ini yang harus kita luruskan bersama-sama,” tandasnya.

Ke depan, kegiatan seperti ini akan terus dilanjutkan dan dievaluasi untuk memastikan efektivitas penanganannya. Tujuannya agar keadilan agraria sebagai proses sosial dapat benar-benar terwujud.

Continue Reading

TNI / Polri

Operasi Patuh 2025 Berakhir, Kakorlantas: Tilang Bukan Prioritas Tetapi Kesadaran Berlalu Lintas Penting

Published

on

By

Jakarta – Operasi Patuh 2025 yang digelar serentak di seluruh Indonesia selama 14 hari resmi berakhir pada Minggu (27/7/2025).

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, mengungkapkan bahwa operasi ini berhasil menurunkan angka kecelakaan lalu lintas hingga 12 persen.

Menurutnya, keberhasilan Operasi Patuh tidak hanya diukur dari banyaknya pelanggar yang ditindak, tetapi dari sejauh mana perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

“Fokus kami bukan pada penindakan semata, tetapi bagaimana menyentuh kesadaran masyarakat agar lebih tertib di jalan. Penilangan hanya dilakukan jika memang diperlukan,” ujarnya saat meninjau Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung, Senin (28/7/2025).

Irjen Agus menegaskan bahwa tujuan utama Operasi Patuh bukanlah memperbanyak jumlah tilang, melainkan membentuk budaya disiplin dan kesadaran berlalu lintas di tengah masyarakat.

“Kami tidak bangga melakukan tilang. Yang lebih penting adalah perubahan perilaku di jalan. Jika masyarakat patuh, maka potensi kecelakaan bisa ditekan,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan Operasi Patuh 2025 tidak lepas dari pendekatan humanis dan edukatif yang diterapkan oleh jajaran Polisi Lalu Lintas. Operasi ini mengedepankan tiga strategi utama: preemtif, preventif, dan represif.

Razia resmi Operasi Patuh 2025 digelar secara serentak di seluruh Indonesia.

Razia ini sudah berjalan sejak tanggal 14 Juli 2025 sampai 27 Juli 2025.

Dalam aspek preventif, Korlantas mencatat telah melakukan sekitar 662.000 kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (turjagwali) di berbagai wilayah, termasuk jalan tol, jalan provinsi, kabupaten, hingga desa.

Sementara itu, tindakan repressive atau penegakan hukum juga tetap dilakukan secara selektif. Total 483.655 tindakan penilangan telah diberikan kepada pelanggar lalu lintas, baik melalui pemeriksaan langsung maupun Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Korlantas Polri menargetkan penurunan fatalitas kecelakaan sebesar 50 persen pada 2030, sesuai Dekade Aksi Keselamatan Jalan Dunia. Penetapan Hari Keselamatan LLAJ Nasional setiap 19 September akan menjadi momentum evaluasi nasional terhadap upaya-upaya keselamatan jalan yang telah berjalan.

Continue Reading

TNI / Polri

Pimpin Sertijab Kapusbekangad, Kasad Tekankan Peran Strategis Logistik TNI AD

Published

on

By

JAKARTA, – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Pusat Perbekalan dan Angkutan Angkatan Darat (Kapusbekangad) yang digelar di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Senin (28/7/2025).

Dalam upacara tersebut, jabatan Kapusbekangad secara resmi diserahterimakan dari Mayjen TNI Dr. Achmad Budi Handoyo, M.Tr.(Han) kepada penggantinya, Brigjen TNI Toto Hadiyan, S.I.P.

Kasad dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas pengabdian Mayjen TNI Dr. Achmad Budi Handoyo selama menjabat sebagai Kapusbekangad. Ia menilai dedikasi dan kinerja yang telah ditorehkan memberikan kontribusi besar dalam mendukung tugas-tugas logistik TNI AD di berbagai medan penugasan.

Sementara kepada Brigjen TNI Toto Hadiyan, Kasad mengucapkan selamat mengemban amanah baru serta menekankan pentingnya peran strategis yang diemban Satuan Bekang sebagai tulang punggung logistik TNI AD.

“Satuan Bekang adalah ujung tombak logistik TNI AD. Dukungan logistik yang tepat waktu dan efisien sangat menentukan keberhasilan setiap operasi maupun kegiatan pembinaan satuan. Bangun sistem yang baik serta sinergi yang kuat dengan satuan pengguna demi kelancaran rantai logistik,” tegas Kasad.

Lebih lanjut, Kasad menegaskan bahwa rotasi dan pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika pembinaan organisasi di lingkungan TNI AD, sebagai upaya penyegaran serta peningkatan kinerja satuan dalam menjawab tantangan tugas ke depan.

Dengan kepemimpinan baru di Pusbekangad, diharapkan tercipta inovasi, efisiensi, dan profesionalisme yang semakin tinggi dalam setiap lini dukungan logistik, guna menjamin kesiapan operasional satuan TNI AD di seluruh wilayah Indonesia. *(Dispenad)*

Continue Reading

TNI / Polri

Polisi Siagakan 1.489 Personel, Amankan Aksi BEM SI di Silang Selatan Monas

Published

on

By

Jakarta Pusat – Jajaran Kepolisian dari Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek jajaran menggelar apel pengamanan aksi unjuk rasa yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) serta sejumlah elemen massa di Silang Selatan Monas Gambir, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

Diawali TWG pukul 09.00 Wib kemudian dilanjutkan apel di Pos Polisi Merdeka Barat (Merbar), dengan melibatkan 1.489 personel gabungan. Ratusan petugas tersebut disebar ke sejumlah titik strategis, khususnya di Silang Selatan Monas, guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas dan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi aksi.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menegaskan pentingnya penyampaian pendapat secara tertib, tanpa melanggar aturan maupun menciptakan situasi anarkis.

“Kami mengimbau kepada para orator agar tidak memprovokasi massa untuk melakukan tindakan anarkis. Sampaikan pendapat dengan santun, tidak merusak fasilitas umum, tidak membakar ban bekas, tidak melawan petugas keamanan, dan taat pada aturan yang berlaku,” kata Kombes Susatyo.

Ia juga memastikan bahwa seluruh personel pengamanan tidak dibekali senjata api dan diminta untuk mengedepankan pendekatan humanis.

“Semua personel pengamanan tidak dibekali senjata api. Kita layani saudara-saudara kita yang ingin menyampaikan aspirasi dengan pendekatan humanis, namun tidak meninggalkan prinsip ketegasan dalam menjaga ketertiban umum,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kapolres menekankan bahwa aparat keamanan akan bertindak sesuai prosedur dan tidak ragu untuk mengambil tindakan tegas bila situasi mengharuskan.

“Petugas keamanan akan bertindak tegas untuk menjalankan tugas. Kami siap menjaga keamanan dan ketertiban, namun tetap mengedepankan profesionalisme dan sikap persuasif di lapangan,” tegasnya.

Polisi juga mengimbau masyarakat dan pengguna jalan untuk menghindari kawasan Silang Selatan Monas dan sekitarnya guna menghindari kepadatan lalu lintas. Rekayasa arus kendaraan akan diberlakukan secara situasional jika terjadi lonjakan jumlah massa atau gangguan keamanan.

Continue Reading

Trending