Jakarta, – Ketua Dewan Pertimbangan Forkonas PP DOB Kalimantan Timur Salehudin SE.,M.Si menghadiri acara pelantikan pengukuhan pengurus Forkonas PP DOB di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (10/06/25).

Sebagaimana diketahui, Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) mendesak pemerintah segera membuka moratorium pemekaran wilayah. Hasil evaluasi daerah otonomi baru yang mayoritas berkinerja rendah jangan menghalangi objektifitas pemekaran wilayah.

Dalam kesempatan ini, Salehudin mengatakan seiring dengan percepatan pembangunan ibu kota negara (IKN) setidaknya ada 10 calon daerah otonomi baru terdiri dari 8 calon kabupaten dan 2 calon kota di Kaltim, imbuhnya.

Pemekaran sebagai langkah strategis untuk memastikan pembangunan yang merata dan terfokus, terutama dalam mendukung infrastruktur serta pelayanan publik di sekitar IKN, ungkap Mantan Ketua DPRD Kutai Kertanegara ini.

Salehudin menyoroti pemekaran wilayah berdasarkan pertimbangan teknokrasi mengacu pada pemekaran yang didasarkan pada penilaian teknis dan administratif, bukan hanya kepentingan politik atau aspirasi semata. Tetapi melalui kajian kelayakan yang mempertimbangkan aspek seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi sosial budaya.

Pemekaran wilayah yang berbasis teknokrasi menghasilkan daerah yang lebih efisien, efektif, berkelanjutan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlu diingat pemekaran wilayah menimbulkan tantangan, seperti peningkatan biaya administrasi dan resiko persaingan antar daerah, sambungnya.

Mantan Ketua Adkasi ini berharap Kemendagri tidak melakukan moratorium semua pemekaran wilayah tetapi dibuka untuk wilayah yang memiliki potensi dengan menerapkan sistem yang bagus dengan pengkajian yang mendalam.

Kalau pemekaran wilayah karena alasan teknokrasi berarti untuk kesejahteraan tetapi kalau alasan politik nanti dulu, tutupnya.

Jakarta, – Calon daerah otonomi baru (CDOB) Bogor Barat mendesak untuk dilakukan. Karena Kabupaten induk yakni Kabupaten Bogor adalah kabupaten terpadat se Indonesia dengan jumlah penduduk 5,7 juta orang. Kalau di luar Pulau Jawa bisa menjadi satu atau dua Provinsi kata Ketua Aliansi Masyarakat untuk pemekaran Bogor Barat Buchori Muslim usai acara pengukuhan pengurus Forkonas PP DOB di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (10/06/25).

Sebagaimana diketahui, Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) mendesak pemerintah segera membuka moratorium pemekaran wilayah. Hasil evaluasi daerah otonomi baru yang mayoritas berkinerja rendah jangan menghalangi objektifitas pemekaran wilayah.

Buchori Muslim menyoroti Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk yang mencapai 5,7 juta jiwa dan luasan wilayah yang mencapai 2,9 juta kilometer persegi harusnya sudah sangat layak untuk dimekarkan, imbuhnya.

Dari kesiapan anggaran, kesiapan sumberdaya manusia, dan kondisi layanan publik dari daerah induk relatif siap, tambahnya.

Saya yakin dan optimis CDOB Bogor Barat memiliki harapan dan direalisasikannya lebih memungkinkan. CDOB Bogor Barat memiliki kapasitas tertinggi di Indonesia dengan poin 409. Mudah mudahan CDOB Bogor Barat ini menjadi pemicu untuk 341 CDOB lainnya, sambungnya.

Selain itu, Presiden RI ke 6 SBY dan Presiden RI ke 8 Prabowo Subianto berdomisili atau tinggal di Kabupaten Bogor. Mudah mudahan aspirasi yang sudah puluhan tahun ini didengar oleh Presiden Prabowo Subianto, bebernya.

Di Bogor sendiri ada 40 kecamatan dan 14 kecamatan rencana pemekaran.
CDOB Bogor Barat akan menjadi kabupaten termaju karena dibangun dengan konsep peradaban dan berbasis dengan pemberdayaan masyarakat, pungkasnya.

Jakarta, – Pelantikan pengurus Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) ini dihadiri sejumlah tokoh. Di antaranya Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Ketua Komite I DPD Andy Sofyan Hasdam, Ketua Baleg DPR Bob Hasan, Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Dolly Kurnia, Anggota Komisi I DPR Oleh Sholeh, Anggota Komisi IV DPR Usman Husin, dan Anggota Komisi V DPR Irmawan di Ruang Komisi IV RI Gedung Kura- kura, Selasa (10/06/25).

Sebagaimana diketahui, Forkonas PP DOB mendesak pemerintah berbuat adil dengan memberikan punishment wilayah baru dengan kinerja rendah untuk kembali ke daerah induk sehingga tidak menghalangi objektifitas pembentukan wilayah baru.

Dalam kesempatan ini hadir Ketua Forum Komunikasi Daerah (Forkoda) PP DOB Provinsi Papua Barat ……… mengatakan sangat mengapresiasi pelantikan Forkonas PP DOB yang dihadiri pengurus Forkonas PP DOB dari seluruh Indonesia, imbuhnya.

Kami khususnya dari Papua Barat tetap mendukung program pemerintah dan tetap berada dalam NKRI. Mengharapkan ke depannya Pemerintah mendukung program pemekaran atau daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Kota di Provinsi Papua Barat. Dan ini menjadi momen sangat bahagia untuk percepatan pembangunan di wilayah kami, jelasnya.

Menurut ……..Di provinsi Papua Barat setidaknya ada 6 Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) yaitu Kabupaten Kuri Wahesa, Kabupaten Raja Moskona, kabupaten Babo Raya, Kabupaten Sebayar , Kabupaten Manokwari Barat, Kabupaten Yamor. Pemerintah daerah dan gubernur Papua Barat mendukung program ini, pungkasnya.

Semua usulan calon daerah otonomi baru dari anggota Forkonas PP DOB akan diseleksi secara internal dari kelayakan anggaran, kesiapan sumber daya manusia, hingga kondisi layanan publik di daerah induk, tutupnya.