Connect with us

nasional

Partai Amanat Demokrasi Indonesia Gelar Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Pengurus Nasional Periode 2025-2030

Published

on

Jakarta – Partai Amanat Demokrasi Indonesia melakukan pelantikan dan pengukuhan Dewan Pengurus Nasional periode 2025-2030 di Hotel Swissbell Kalibata Jakarta, Senin (18/08/25).

Kepada para awak media, di sela-sela acara pelantikan DPN PADI, Mayjend TNI AD (Purn) Burlian Safei sebagai Presiden PADI, menyatakan,”Partai Amanat Demokrasi Indonesia (PADI) merupakan salah satu partai politik di Indonesia yang berdiri pada tanggal 28 Oktober 2022. Partai ini memiliki tujuan utama untuk membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan makmur. Didirikan oleh tokoh-tokoh nasional dengan komitmen kuat terhadap demokrasi dan keadilan, PADI memiliki struktur organisasi yang terkoordinasi hingga tingkat akar rumput.”

Presiden PADI Mayjend TNI AD (Purn) Burlian Safei, menambahkan, setelah acara pelantikan pengurus akan dilanjutkan dengan rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang melibatkan dari semua daerah. Jumlah pengurus pusat tingkat nasional 113 orang, imbuhnya.

Program partai PADI yang akan dilakukan selain rapimnas akan melakukan grand launching di semua daerah. Bagaimana Membangun organisasi dan melengkapi semua persyaratan dari kabupaten kota sampai tingkat kecamatan dan target 83.000 desa desa. Secara administrasi dan secara faktual harus kita penuhi selanjutnya masuk persyaratan badan hukum serta persiapan untuk menjadi peserta pemilu,”

Presiden PADI  menegaskan, yang penting selalu yakin kita tetap satu dan harus solid. Itu yang menjadikannya akhirnya bisa terwujud sampai sekarang. Perbedaan itu biasa tapi soliditas harus dicapai untuk mencapai tujuan.”

Pungkas Presiden PADI lagi, Saya sebagai Presiden partai bertanggungjawab untuk mencapai semuanya. Dengan terbentuknya jajaran pengurus DPN kepada masyarakat kita sampaikan, kita mengemban amanat rakyat sesuai konstitusi yang ada. Kita tampil menjadi solusi untuk mencapai masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Sebagai dasar untuk mencapai adil dan makmur, tegasnya.

Mayjend TNI AD (Purn) Burlian Safei sebagai Presiden PADI menyampaikan dalam sambutannya bahwa sebagai anak bangsa kita berdiri ditengah tantangan kebangsaan yang semakin kompleks, yang mana era sekarang ini menuntut keberanian, kejelasan arah dan pertumbuhan sikap dimana Partai Amanat Demokrasi Indonesia hadir bukan untuk sekedar untuk mengikuti arus demokrasi tetapi untuk mengarahkan arus sejarah dengan membawa perubahan untuk Indonesia Emas 2045.

Kita tidak bisa membangun masa depan bangsa dimana kita butuh keberpihakan yang nyata ketika rakyat semakin resah menghadapi ketimpangan, pengangguran, ketidakpastian harga pangan hingga ancaman kedaulatan digital maupun ekonomi nasional dan PADI harus tampil sebagai solusi bagi bangsa Indonesia.

Pancasila menjadi kunci yang sifat bukan material tetapi bersifat spiritual maka dari itu dengan kekuatan, kesaktian Pancasila kita bangsa Indonesia tidak mengalami kesulitan yang selalu solusinya bagi konflik-konflik yang dialami rakyat Indonesia dan oleh karena itu saya minta kukuhkan kekuatan ideologi kebangsaan yaitu Pancasila.

Mengapa disetiap negara memerlukan undang-undang?, karena undang-undang diperlukan untuk kelangsungan hidup bangsa tetapi apabila UU yang tidak bisa menjamin kelangsungan hidup rakyatnya perlu dikaji ulang. Dimana hakikat dari UU itu adalah bagian manusia yang hidup atau bisa saya katakan “orang hidup harus makan, makan dari hasil kerja, tidak kerja tidak makan dan tidak makan pasti mati” dan dari situlah dibuat UU agar rakyat terjamin keselamatan hidupnya.

Begitu juga PADI dapat perkuat solidaritas dan kepemimpinan moral karena solidaritas maupun gotong royong adalah harta kekayaan bangsa ini. Maka dari itu dengan gotong royong dan solidaritas apapun bisa kita wujudkan seperti kita membangun partai PADI bersama teman seperjuangan kita untuk mementingkan kebersamaan kita semua membangun Partai PADI menjadi lebih maju dan membangun jiwanya masing-masing anggota.

PADI juga harus bekerja nyata bukan sekedar bersuara dimana didalam kita bekerja gunakan rumus 3 aset yaitu harus bekerja keras, harus tuntas dan harus ikhlas dan dengan keikhlasan maka akan bisa mendapatkan solusi walupun seberat apapun kita bekerja karena ini juga sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea 3. Dan saya berharap kita tidak menyerah dalam membangun PADI ini untuk kepentingan bangsa Indonesia dengan berkerja keras, tuntas dan ikhlas dalam menghadapi tantangan apapun.

PADI harus menjaga nilai-nilai budaya disetiap daerah dengan tetap merangkul rakyat Indonesia termasuk dengan menegakkan integritas dan anti KKN demi kepentingan partai PADI dengan merencanakan semua untuk kepentingan yang lebih besar untuk tetap saling nasehatin dan PADI bisa memberi contoh kepada partai lainnya yang transparan dan berkeadilan dengan mempersiapkan kaderisasi yang kuat, basis massa yang royal program-program membumi untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Terakhir tetap pegang teguh doktrin PADI yaitu bijah suci terlahir dan menerangi maupun menegakan slogan kita yaitu PADI tumbuh bersama, PADI maju bersama dan PADI untuk solusi rakyat Indonesia. Saya juga meminta PADI hanya hadir saat pemilu dan hilang ditengah periode, kita ingin menjadi kekuatan politik yang konsisten, progesif dan revolusioner secara konstitusional maka dari itu mari kita buktikan bahwa PADI bukan hanya partai baru tetapi kekuatan politik masa depan dan saya percaya dibawah kepemimpinan kolektivitas bersama rekan-rekan seperjuangan PADI akan menjadi rumah perjuangan rakyat Indonesia.

Adapun visi PADI adalah terwujudnya partai politik yang peduli, berkarakter dan adaptif terhadap diri dan lingkungannya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berbudaya, sejahtera dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Untuk misi PADI itu sendiri adalah 1. Kepedulian terhadap rakyat, 2. Membangun dan meningkatkan kepedulian terhadap orang tua, 3. Membangun dan meningkatkan terhadap pekerjaan apapun, 4. Membangun dan meningkatkan kepedulian terhadap keluarga kita, 5. Membangun dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama manusia maupun lingkungan hidup sekitarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina PADI, Syahruddin Ramadhan Djamil, S.H, dalam kata sambutannya, menyatakan, Kita bersama-sama mengemban tugas untuk meloloskan Partai PADI. Ini harga mati bagaimana kita bisa lolos.

Saya ingat diskusi kecil saya dengan Presiden tadi malam, yang pertama kita harus kompak. Tidak ada perbedaan di antara kita, sama status kita. Kita harus bisa merangkul, mengharmoniskan semua.

Saya sangat yakin dengan suksesnya acara pelantikan kita hari ini,maka Partai Amanat Demokrasi Indonesia ini sesuai harapan dari Dewan Pembina akan menjadi peserta pemilu. Tapi kita jangan terlena, tahapan-tahapan itu semakin hari semakin berat.

Ini bukan kemenangan, kawan-kawan harus siap bagaimana dengan syarat-syarat itu semua.
Tetapi saya yakin kader PADI insya Allah akan bisa menghadapi itu semua. Kami selaku pembina mempunyai harapan agar hubungan ini terus dibina untuk menjadikan PADI betul-betul bermanfaat buat masyarakat banyak.

Continue Reading

nasional

Said Iqbal dan Ferri Nuzarli Kembali Pimpin Partai Buruh Periode 2026–2031

Published

on

By

Jakarta —  Kongres Partai Buruh secara resmi kembali menetapkan Ir. H. Said Iqbal, M.E. sebagai Presiden Partai Buruh dan H. Ferri Nuzarli, S.E., S.H. sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh untuk masa jabatan periode 2026–2031.

Penetapan tersebut berlangsung dalam sidang kongres dan disambut antusias oleh seluruh peserta kongres dari berbagai daerah di Indonesia.

Presiden Partai Buruh, Ir. H. Said Iqbal, M.E., menyampaikan pidato penutupan Kongres Partai Buruh V yang digelar di Hotel Golden Boutique, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/01/26).

Pidato tersebut menegaskan sikap politik Partai Buruh terhadap berbagai isu strategis nasional, mulai dari demokrasi, reformasi institusi negara, hingga perlindungan rakyat pekerja.

Dalam pidatonya, Said Iqbal menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta kongres yang telah mengikuti rangkaian kegiatan sejak 20 hingga 22 Januari 2026. Ia menegaskan bahwa Kongres Partai Buruh V telah menghasilkan sejumlah keputusan penting yang menjadi pedoman perjuangan partai ke depan.

Salah satu keputusan utama kongres adalah penetapan kembali Ir. H. Said Iqbal, M.E. sebagai Presiden Partai Buruh dan H. Ferri Nuzarli, S.E., S.H. sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh untuk periode 2026–2031. Penetapan tersebut berlangsung dalam sidang kongres dan disambut antusias oleh delegasi dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam aspek kebijakan nasional, Said Iqbal menegaskan penolakan Partai Buruh terhadap intervensi pemerintah atas independensi Bank Indonesia. Menurutnya, stabilitas moneter harus dijaga oleh bank sentral secara independen, sementara pemerintah fokus pada kebijakan fiskal dan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, Kongres Partai Buruh V juga menegaskan sikap partai terkait reformasi kepolisian yang harus mengedepankan profesionalisme, jiwa sipil, humanisme, serta menjauhi pendekatan militeristik. Partai Buruh menilai reformasi kepolisian tidak boleh dimaknai sekadar pergantian pimpinan, melainkan pembenahan sistemik demi menjaga wibawa dan profesionalisme institusi Polri di bawah Presiden Republik Indonesia.

Dalam bidang demokrasi, Said Iqbal menegaskan penolakan Partai Buruh terhadap Pilkada tidak langsung dan menuntut agar Pilkada tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Partai Buruh juga mendesak DPR RI dan pemerintah untuk segera membahas dan mengesahkan RUU Perampasan Aset, serta menuntaskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang dinilai terlalu lama tertunda.

Terkait sistem pemilu, Partai Buruh mendorong revisi sistem pemilu yang lebih adil, termasuk penghapusan parliamentary threshold sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, penyederhanaan verifikasi partai politik, serta pemberian dana pendidikan politik yang adil bagi partai parlementer maupun non-parlementer.

Dalam isu penegakan hukum, Said Iqbal menegaskan komitmen Partai Buruh terhadap pemberantasan korupsi dan mendesak penguatan kembali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar berfungsi seperti pada masa awal pembentukannya. Ia juga menyoroti berbagai kasus besar yang dinilai belum tuntas dan menuntut penegakan hukum yang tegas dan transparan.

Di akhir pidato, Said Iqbal menegaskan keberpihakan Partai Buruh terhadap UMKM, pedagang kecil, dan masyarakat adat, dengan menolak penggusuran, pajak yang memberatkan, kriminalisasi pelaku usaha kecil, serta perampasan tanah adat, khususnya di Papua, Kalimantan, dan wilayah Indonesia Timur lainnya.

“Partai Buruh akan terus berdiri bersama serikat-serikat buruh dan rakyat pekerja untuk memperjuangkan keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan,” tegas Said Iqbal menutup pidatonya.

Kongres Partai Buruh V menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi perjalanan organisasi, memperkuat konsolidasi, meningkatkan militansi kader, serta menegaskan Partai Buruh sebagai kekuatan politik rakyat pekerja menuju Pemilu 2029.

Continue Reading

nasional

*Mendagri Tito Ungkap Strategi Percepatan Penanganan Pascabencana Sumatra*

Published

on

By

Banda Aceh – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan beberapa strategi yang perlu dilakukan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra. Hal itu disampaikannya  saat Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra di Kota Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Diketahui, saat ini Mendagri Tito ditugaskan Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Di awal penugasannya, Tito langsung tancap gas menggelar rapat pemetaan dan verifikasi kondisi terkini pascabencana di 52 kabupaten/kota bersama pihak-pihak terkait.

Mendagri menyampaikan, pemerintah telah melakukan pemetaan kondisi pemulihan di 52 kabupaten/kota terdampak pada tiga provinsi, yakni Aceh, Sumut, dan Sumbar. Pemetaan tersebut membagi daerah ke dalam tiga kategori, yakni daerah yang sudah normal, setengah normal, dan belum normal. Langkah ini juga melibatkan partisipasi daerah terdampak sehingga data yang diperoleh sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Sehingga kita bisa menerapkan strategi ke mana kita akan [bergerak melakukan penanganan],” ujar Mendagri.

Berdasarkan hasil rapat dan peninjauan lapangan, Mendagri menekankan beberapa langkah prioritas. Pertama, percepatan pembersihan lumpur di kawasan permukiman dan aliran sungai. Menurutnya, pengerahan tambahan personel TNI dan Polri sangat dibutuhkan agar pekerjaan dapat dipercepat sebelum memasuki Ramadan.

Selain dari TNI dan Polri, dukungan penambahan personel juga dapat dilakukan oleh sekolah kedinasan dengan menugaskan mahasiswanya. Langkah ini seperti yang dilakukan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penyebaran personel tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah terdampak.

“Ini kalau bisa dikeroyok rame-rame, tambahan Polri, TNI, kemudian sekolah kedinasan, bergerak semua, mobilisasi itu dilakukan, saya sangat yakin sekali daerah-daerah yang banyak lumpur ini itu akan segera bersih, termasuk sampai ke rumah-rumah,” tegasnya.

Kedua, Mendagri menekankan perlunya aktivasi kembali pemerintahan daerah salah satunya melalui percepatan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mendagri menjelaskan bahwa pihaknya telah menerbitkan surat edaran yang memungkinkan daerah melakukan perubahan APBD secara cepat. Ia juga mencontohkan penyaluran dana transfer ke Aceh Tamiang yang dilakukan tanpa menunggu seluruh syarat administrasi.

“Mekanisme kecepatan seperti ini, ini sangat diperlukan di daerah-daerah terdampak ini. Jadi [daerah terdampak] punya modal,” jelasnya.

Ketiga, penguatan dukungan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Mendagri mendorong optimalisasi bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, dan bantuan lainnya untuk menjaga daya beli masyarakat. Ia menilai, bantuan tersebut penting untuk menggerakkan kembali aktivitas ekonomi termasuk bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Kalau mereka diberikan apa namanya itu, bantuan [seperti] BLT (Bantuan Lansung Tunai), itu otomatis mereka punya daya beli. Ini akan terjadi putaran uang,” ujarnya.

Selain itu, Mendagri menyoroti pentingnya percepatan perbaikan akses darat, pengurangan jumlah pengungsi di tenda melalui penyediaan hunian sementara (huntara), serta validasi data kerusakan rumah agar bantuan dapat segera disalurkan. Ia juga menekankan perlunya operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi hujan yang dapat menghambat proses pemulihan, khususnya di wilayah hulu seperti Gayo Lues.

Di lain sisi, Mendagri menyampaikan rencananya untuk menggelar rapat teknis lanjutan dengan para kepala daerah di wilayah Aceh untuk menghimpun berbagai data yang perlu direspons oleh Satgas. Dirinya juga bakal meninjau daerah terdampak di Aceh seperti Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Peninjauan juga bakal dilakukan ke daerah terdampak di wilayah Sumut dan Sumbar. “Makin detail [datanya] kita akan makin tepat [penanganannya], kita mau bergerak,” pungkasnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satgas DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta pejabat terkait lainnya.

Puspen Kemendagri

Continue Reading

nasional

Gerak Cepat, Mendagri Bahas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra

Published

on

By

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi menugaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Menindaklanjuti itu, Mendagri bergerak cepat menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Ketua Satgas Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon.

Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/1/2026). Pertemuan ini membahas berbagai perkembangan penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra. Forum ini juga sebagai upaya untuk memetakan langkah percepatan rehabilitas dan rekonstruksi pascabencana

“Intinya adalah kita membaca atau memetakan situasi saat ini, setelah tanggap darurat beberapa daerah ada yang sudah selesai, ada juga yang masih melanjutkan tanggap darurat untuk 15 hari ke depan,” ujar Mendagri dalam keterangannya kepada media massa usai pertemuan.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Mendagri menyampaikan, dari 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, sebagian besar daerah telah menunjukkan kemajuan signifikan. Pemulihan ditandai dengan berfungsinya roda pemerintahan daerah, pulihnya konektivitas jalan utama, kembalinya layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta mulai bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat.

Kendati demikian, dirinya menyadari masih terdapat sejumlah daerah yang membutuhkan perhatian khusus agar mampu segera pulih. Di Provinsi Aceh, kata dia, dari 18 kabupaten/kota terdampak, 11 daerah dinyatakan telah berangsur normal, sementara tujuh lainnya masih menjadi fokus penanganan lanjutan. Kondisi serupa juga terjadi di Sumut dan Sumbar. Meski mayoritas daerah terdampak telah memasuki fase pemulihan, tapi beberapa wilayah tertentu di dua provinsi tersebut tetap mendapat perhatian khusus sesuai tingkat dampak bencana.

Mendagri menambahkan, pemerintah terus memastikan pemulihan infrastruktur dasar, khususnya jaringan jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Hampir seluruh ruas jalan nasional di tiga provinsi tersebut telah kembali terhubung. Sementara perbaikan jalan non-nasional terus dikerjakan secara bertahap oleh Kementerian PU bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah (Pemda).

Pada sektor pelayanan dasar, Mendagri memastikan seluruh rumah sakit umum daerah di kabupaten/kota terdampak telah kembali beroperasi. Pemerintah pusat juga terus mendukung pemulihan fasilitas kesehatan, pendidikan, serta sarana pemerintahan hingga tingkat desa agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

Terkait penanganan pengungsi, Mendagri menekankan pentingnya percepatan pendataan rumah rusak sebagai dasar penyaluran bantuan stimulan perumahan. Pemerintah meminta daerah agar segera menyampaikan data secara bertahap tanpa menunggu seluruh pendataan selesai. “Yang ada dulu dikumpulkan, jadi kita istilahnya datanya data bergelombang, data bertahap,” tegas Mendagri.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemulihan, Satgas akan membentuk posko nasional di Jakarta dan Banda Aceh yang berfungsi sebagai pusat koordinasi, pengendalian, dan informasi. Posko tersebut juga akan menjadi media center untuk menyampaikan perkembangan penanganan pascabencana secara berkala kepada publik.

“Kami akan berangkat ke Aceh untuk melakukan rapat koordinasi yang lebih teknis lagi … saya juga nanti akan ke Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” jelas Mendagri.

Puspen Kemendagri

Continue Reading

Trending