Jakarta – Presidium Pemuda Timur menggelar acara silaturahmi dan buka puasa bersama yang dirangkaikan dengan dialog kebangsaan terkait posisi institusi kepolisian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selasa (3/2/2026)

Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi pemuda-pemudi Indonesia Timur dalam menyuarakan dukungan terhadap penguatan reformasi serta profesionalisme Polri yang tetap berada di bawah komando Presiden sesuai amanat konstitusi.

Sekretaris Jenderal Presidium Pemuda Timur, Masnia Ahmad, dalam sambutannya menyampaikan perspektif sebagai perempuan asal Maluku Utara. Ia menegaskan bahwa Polri bukan sekadar institusi penegak hukum, tetapi juga wajah negara yang paling dekat dengan masyarakat.

“Bagi kami, khususnya masyarakat di Indonesia Timur, polisi adalah representasi kehadiran negara. Ketika masyarakat menghadapi persoalan keamanan, aparat kepolisianlah yang pertama hadir,” ujar Masnia.

Namun demikian, ia menekankan bahwa dukungan tersebut bukan berarti tanpa kritik. Menurutnya, kepedulian terhadap Polri justru harus diwujudkan dalam dorongan agar institusi tersebut semakin profesional, transparan, dan berpihak pada keadilan.

“Kita tetap kritis. Kita ingin Polri terus berbenah secara struktural dan kultural. Dukungan ini lahir dari kepedulian agar Polri semakin kuat dan benar-benar melayani kepentingan rakyat,” tambahnya.

Masnia juga menegaskan pentingnya garis komando yang jelas demi menjaga stabilitas keamanan nasional. Menurutnya, keberadaan Polri di bawah Presiden merupakan bagian dari amanat reformasi dan konstitusi, serta penting untuk mencegah tarik-menarik kepentingan politik sektoral.

Sementara itu, Ketua Umum Presidium Pemuda Timur, Sandy Rumanama, menegaskan bahwa momentum ini bukan sekadar pernyataan dukungan terhadap institusi Polri, melainkan upaya memperkuat persatuan pemuda Timur dari Papua hingga Sulawesi, dari NTT hingga Maluku Utara.

“Indonesia adalah negara dengan kompleksitas tinggi, ratusan bahasa dan keberagaman budaya. Anak-anak muda Timur tidak boleh terus termarginalkan. Kita harus bersatu, saling mengenal, dan membangun kekuatan bersama,” tegas Sandy.

Ia juga mengingatkan bahwa dinamika global dan politik nasional yang semakin kompleks menuntut stabilitas keamanan yang kuat. Oleh karena itu, menurutnya, Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden agar memiliki garis komando yang tegas dan tidak mudah terpolitisasi.

“Menjaga indeks demokrasi dan stabilitas politik berarti menyelamatkan masyarakat dari konflik horizontal. Kita di Timur sangat merasakan pentingnya keamanan untuk pembangunan pendidikan dan ekonomi,” jelasnya.

Ketua Pelaksana kegiatan, Yusuf Hermina, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bukti nyata komitmen persatuan dan persahabatan pemuda Timur. Ia juga menegaskan bahwa secara hukum, posisi Polri di bawah Presiden telah memiliki landasan konstitusional yang kuat.

“Keputusan ini bersumber dari ketetapan MPR dan mekanisme konstitusi yang berlaku. Dukungan luas dari DPR menjadi bukti bahwa profesionalisme Polri harus terus diperkuat,” ujar Yusuf.

Acara ini menjadi tonggak awal konsolidasi Presidium Pemuda Timur dalam mengawal reformasi, menjaga demokrasi, serta memastikan generasi muda Indonesia Timur memiliki ruang yang setara dalam pembangunan nasional.

Dalam semangat Ramadan dan keberagaman, para pemuda yang hadir menegaskan bahwa perbedaan agama dan latar belakang bukan penghalang persatuan, melainkan kekuatan untuk menjaga Indonesia tetap aman, damai, dan berkeadilan.

Jakarta – Ristadi, S.T., S.H.Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menegaskan pentingnya pelibatan aktif kaum buruh dalam setiap proses legislasi ketenagakerjaan dan reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Hal tersebut disampaikan dalam acara Declaration of Trade Union Confederations Joint Commitment for National Social Security System Reform in Indonesia yang digelar di Le Meridien Jakarta, Kamis (26/02/26).

Dalam forum yang dihadiri 10 konfederasi serikat pekerja terbesar yang tergabung dalam Tripartit Nasional tersebut, Ristadi menekankan bahwa pengalaman masa lalu harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan DPR agar tidak lagi mengabaikan aspirasi buruh dalam penyusunan undang-undang.

“Pengalaman kurang baik kemarin harus diperbaiki. Soal partisipasi dan pelibatan buruh dalam penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu wajib. Kalau pemerintah dan DPR tidak ingin terjadi gelombang besar-besaran seperti sebelumnya, maka buruh harus dilibatkan dari awal,” tegas Ristadi.

Menurutnya, keterlibatan tersebut bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar membuka ruang dialog substantif dengan konfederasi yang memiliki basis anggota riil di lapangan. Dari 23 konfederasi yang tercatat di Indonesia, hanya 10 konfederasi yang memiliki keanggotaan terbesar dan terlibat dalam Tripartit Nasional, dan mereka hadir dalam deklarasi tersebut.

Soroti Ketimpangan Upah Antar Daerah

Dalam wawancara usai acara, Ristadi juga menyoroti persoalan ketimpangan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dinilainya semakin tidak rasional dan tidak adil.

“Jogjakarta sekitar Rp2 juta, sementara Karawang sudah lebih dari Rp5 juta. Selisihnya 2,5 kali lipat. Jam kerja sama, kompetensi sama, tapi upah berbeda jauh. Ini tidak adil bagi pekerja, juga tidak adil bagi pengusaha,” ujarnya.

Ia mempertanyakan dasar penetapan upah yang terlalu bertumpu pada dinamika tekanan industrial di masing-masing daerah, bukan pada standar kebutuhan hidup yang objektif.

“Kalau alasannya kebutuhan hidup layak, mari kita cek. Apakah biaya hidup di Karawang 2,5 kali lebih mahal dari Jogja? Harga kos, beras, BBM tidak jauh berbeda. Yang membedakan hanya tekanan,” tegasnya.

KSPN mendorong agar regulasi sistem pengupahan nasional direvisi dan dimasukkan dalam pembahasan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, sehingga tercipta sistem yang lebih adil dan proporsional antar wilayah.

Tolak Outsourcing dan Impor Ilegal

Sebagai Presiden KSPN, Ristadi juga konsisten menyuarakan penolakan terhadap sistem kerja outsourcing yang dinilai merugikan pekerja serta mendesak penindakan tegas terhadap praktik impor ilegal yang berdampak langsung pada gelombang PHK massal, khususnya di sektor tekstil dan garmen.

“Kita ingin industri dalam negeri dilindungi. Kalau impor ilegal terus dibiarkan, yang jadi korban adalah buruh. PHK terjadi di mana-mana,” katanya.

Melalui deklarasi bersama ini, konfederasi serikat pekerja berkomitmen mengawal reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional agar lebih inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada perlindungan pekerja Indonesia.

Ristadi berharap proses politik yang saat ini berjalan di DPR dapat benar-benar menyerap aspirasi buruh dan tidak mengulang kesalahan masa lalu.

“Reformasi jaminan sosial dan ketenagakerjaan harus menjadi momentum memperbaiki hubungan industrial nasional. Libatkan buruh secara nyata, bukan sekadar simbolik,” pungkasnya.

Jakarta – Semarak perayaan Tahun Baru Imlek Kembali terasa meriah dalam gelaran Imlek Festival 2026 yang berlangsung di Lapangan Banteng, mulai 22 Februari hingga 3 Maret 2026 di hadiri oleh Irene Umar (Ketum Imlek Nasional) & Veronica Tan (Waketum Imlek Nasional), Muhammad Qodari (Kepala Staf Kepresidenan), Maruawar Sirait (Menteri Perumahan), Rudi Hartono (Pengusaha), Elizabeth Ratu (Kadis UMKM DKI Jakarta), Tommy Winata (Pegusaha). Abraham Rudi
Ketua Dewan Penyantun Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI),l

“Imlek adalah bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Festival ini menjadi bukti bahwa keberagaman bukan untuk dipertentangkan, melainkan dirayakan bersama dalam harmoni,” ujarnya di hadapan para pengunjung, Minggu (22/2/2026).

Mengusung tema “Rayakan Keberagaman dalam Harmoni Imlek Nusantara”, festival ini menjadi ruang temu budaya yang memadukan tradisi Tionghoa dengan semangat kebhinekaan Indonesia.‎Acara yang terbuka untuk umum dan tanpa biaya ini diadakan setiap hari pukul 15.00 hingga 22.00 WIB.

Ribuan pengunjung memadati area festival untuk menyaksikan beragam pertunjukan seni, mulai dari barongsai, tari naga, hingga penampilan musik dan budaya lintas etnis yang menampilkan kekayaan Nusantara.

‎Nuansa merah khas Imlek mendominasi lokasi acara. Deretan lampion yang menggantung indah berpadu dengan dekorasi ornamen tradisional, menciptakan suasana hangat dan penuh suka cita. Atraksi tari naga menjadi salah satu penampilan yang paling menyedot perhatian.

Gerakan lincah para pemain dengan kostum naga berwarna emas dan merah menampilkan penonton, disambut tepuk tangan meriah.‎Kehadiran Wakil Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus Ketua Umum Imlek Nasional, Irene Umar, turut menambah semarak perhelatan ini.

Dalam berbagai hal, Irene menegaskan bahwa Festival Imlek bukan sekadar perayaan budaya, melainkan juga momentum memperkuat persatuan bangsa melalui kreativitas.

Irene Umar, Ketua Umum Imlek Nasional dan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif‎Ia juga menekankan pentingnya sektor ekonomi kreatif dalam mendukung kegiatan berbasis budaya. Menurutnya, festival seperti ini mampu mendorong pertumbuhan pelaku UMKM, industri kreatif, serta pariwisata perkotaan.‎Beragam stan kuliner, kriya, hingga produk fesyen bernuansa Tionghoa dan Nusantara juga meramaikan area festival, memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk berkembang.

Festival ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga terkait, sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas budaya nasional menuju visi Indonesia Emas 2045. Melalui perayaan yang inklusif, masyarakat diajak untuk memahami dan menghargai tradisi sebagai bagian dari perjalanan panjang bangsa.

Sejumlah pengunjung mengaku antusias dengan penyelenggaraan festival yang dinilai semakin tertata dan meriah dari tahun ke tahun. Selain menjadi ajang hiburan keluarga, Imlek Festival 2026 juga dinilai sebagai sarana edukasi budaya bagi generasi muda.

Dengan semangat kebersamaan yang kental, Festival Imlek 2026 di Lapangan Banteng tak hanya menjadi perayaan Tahun Baru Imlek, tetapi juga simbol kuat bahwa Jakarta—dan Indonesia—tumbuh dalam keberagaman yang harmonis.