Jakarta, – Puluhan konfederasi dan federasi serikat pekerja yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja Serikat Buruh Merah Putih menggelar konferensi pers bertajuk “Solidaritas Buruh Menjaga Indonesia” di Jakarta, Rabu (3/9).
Agenda ini dihadiri perwakilan dari berbagai konfederasi besar seperti KSBN, KSPSI, KSBSI, KSPI, KSPN, hingga federasi sektor strategis transportasi darat, laut, udara, dan kawasan industri nasional.
Dalam pernyataan sikap bersama, mereka menyoroti kondisi sosial ekonomi nasional yang dinilai berdampak serius pada dunia ketenagakerjaan. Koalisi buruh menyampaikan delapan poin utama tuntutan kepada pemerintah, di antaranya:
1. Pemulihan situasi nasional. Mereka mengungkapkan keprihatinan atas gangguan sosial ekonomi, termasuk penangkapan demonstran hingga adanya korban jiwa di kalangan buruh. Pemerintah diminta segera mengusut tuntas kasus-kasus tersebut dan membebaskan aktivis yang ditahan.
2. Klarifikasi representasi serikat pekerja. Koalisi menegaskan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan beberapa pimpinan konfederasi buruh beberapa waktu lalu tidak mewakili seluruh serikat pekerja di Indonesia.
3. Dukungan penciptaan lapangan kerja. Koalisi menyatakan mendukung penuh rencana Presiden Prabowo menciptakan 19 juta lapangan kerja berkualitas.
4. Tinjauan ulang pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Mereka khawatir lembaga baru itu justru menimbulkan tumpang tindih kelembagaan, sehingga mendorong penguatan lembaga tripartit yang sudah ada.
5. Revisi UU Ketenagakerjaan. Proses revisi diminta mengedepankan transparansi, dialog sosial, partisipasi, dan inklusivitas.
6. Reformasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Koalisi menekankan perlunya perbaikan tata kelola BPJS Ketenagakerjaan agar lebih inklusif, universal, dan melindungi kelas pekerja secara optimal.
7. Reformasi penetapan upah minimum. Mereka mendorong pendekatan sektoral dalam penetapan upah minimum untuk memperkecil kesenjangan antar daerah.
8. Pengesahan RUU Perteks IX. Koalisi mendesak pemerintah dan DPR segera membahas serta mengesahkan RUU tersebut guna melindungi sektor industri padat karya dan strategis nasional.
Pernyataan sikap ini ditandatangani sejumlah pimpinan serikat, antara lain: Irham Aliyasyafudin, Presiden KSBN, Ahmad Irfan Nasution, Presiden KSP BUMN, Ristadi, Presiden KSPN, Johannes Darto Pakpahan, Ketua Umum KSPSI, Yorrys Raweyai, Ketua Umum KSPSI.
“Buruh tidak akan tinggal diam melihat kondisi bangsa. Kami hadir untuk menjaga Indonesia tetap adil, demokratis, dan berpihak pada pekerja,” tegas Irham Presiden KSBN .
Dalam kesempatan ini Presiden KSPN Ristadi menyoroti pentingnya keterbukaan antar pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Ia mendorong solusi persuasif, peningkatan kompetensi buruh, serta perlindungan hukum dan sosial yang merata, bukan hanya wacana.
Ristadi menegaskan lima konfederasi besar di Indonesia (KSBN, KSPSI, KSBSI, KSPI, KSPN) masuk menjadi anggota tripartit nasional. Kami berseragam menyamakan frekwensi pemikiran dan membuat sebuah aliansi yang namanya aliansi koalisi serikat pekerja serikat buruh merah putih untuk menjadi mitra pemerintah yang kritis. Pemerintah keliru kami ingatkan, pemerintah bagus kami dorong sesuai dengan kemampuan dan kapasitas jelasnya.
Adapun aspirasi yang kami sampaikan
yaitu soal keprihatinan atas situasi gejolak politik kemudian yang menyasar gejolak ekonomi. Yang sekarang terjebak sehingga ada korban yang jatuh. Yang kami sampaikan murni soal isu pekerja, soal industri dan soal PHK. Bagaimana nasib industri ke depannya dan tidak ada tendensi soal kepentingan politik agar ada nilai tambah, ungkapnya.
8 aspirasi yang kami sampaikan untuk mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo untuk menciptakan lapangan kerja 19 juta orang. Salah satu solusi yang kami sampaikan adalah melindungi dan kemudian bisa menumbuhkan industri padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja luar biasa banyaknya. Seperti industri sepatu, garmen dan tekstil. Ada anggota kami industri pabrik sepatu di Tegal mempunyai 26.000 karyawan dan sekarang sedang berkembang dengan membuat 3 unit pabrik lagi dan total karyawannya 120.000 orang, bebernya.
Aspirasi yang kami sampaikan untuk dipercepat realisasinya supaya tidak banyak korban PHK yang berjatuhan lagi karena efisiensi perusahaan atau karena pabrik tutup itu bisa dihentikan. Tapi juga bisa menumbuhkan industri baru di sektor padat karya yang bisa mengurangi pengangguran, sambungnya.
Dengan demikian investasi bisa tumbuh bagus dengan tidak melupakan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, pungkas Ristadi.
