Connect with us

Metro

“Pelantikan & Diskusi Publik” Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Kajian Dan Peduli Hukum Indonesia (DPD LKPHI DKI Jakarta)

Published

on

Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia DKI Jakarta (DPD LKPHI DKI Jakarta) menggelar Pelantikan & Diskusi Publik mengusung tema “KUHP & NEGARA HUKUM DEMOKRASI”

Tujuan dari pembentukan lembaga kajian dan peduli hukum Indonesia (LKPHI) adalah untuk mengadvokasi masyarakat se Indonesia yang nantinya mengalami problematika hukum.

Jadi LKPHI menjadi wadah untuk masyarakat yang menghadapi masalah hukum ungkap Direktur Eksekutif DPN LKPHI Ismail Marasabessy dalam acara pelantikan DPD LKPHI DKI Jakarta di Hotel Sofyan Jakarta, Jum’at (10/3/23).

Direktur Eksekutif DPD LKPHI DKI Jakarta M Tahatawi Letsoin, Bendahara Umum DPD LKPHI Nahronnita, Sekretaris Eksekutif DPD LKPHI DKI Jakarta Amiruddin Emon acara dilanjutkan dengan diskusi mengangkat tema “KUHP dan Negara Hukum Demokrasi” .

Menurut Ismail banyak lembaga lembaga bantuan hukum yang sudah jarang mengadvokasi dan kurang memperhatikan kondisi masyarakat yang tidak mampu. Sehingga dari landasan itulah LKPHI hadir membantu problematika hukum yang dialami masyarakat.

LKPHI sudah terbentuk di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Maluku Utara. Namun yang sudah melakukan pelantikan adalah DPD DKI Jakarta. Tgl 20 Maret 2023 yang akan datang DPD Maluku akan dilantik, bebernya.

LKPHI akan menjadi mitra kerja sama pemerintah dan mitra abadi masyarakat. Kami pastinya bermitra dengan seluruh instrumen negara dalam hal ini lembaga yang bergerak dalam penegakan hukum terutama polri dan juga Kejaksaan Agung, urainya.

Tujuan kita sambung Ismail nanti bermitra dalam arti kita menjadi sandaran masyarakat untuk kita mengawal segala segala kebijakan kebijakan instrumen negara polri dan kejaksaan agung. Bagaimana polri dan kejaksaan agung tidak semena mena terhadap perkara perkara pidana permasalahan hukum yang mereka tangani.

Karena kita lihat banyak permasalahan hukum yang ditangani pemerintah banyak kejanggalan kejanggalan yang terjadi.
Sehingga kehadiran kami menjadi pengingat kepada pemerintah bahwa masih ada lembaga lembaga non pemerintah yang menjadi mitra kita melakukan kritik.

LKPHI mempunyai lembaga bantuan hukum. LKPHI bukan saja menjadi tempat pengaduan masyarakat. Apabila ada problematika di masyarakat yang dilaporkan maka dan kami diperkenankan untuk mendampingi maka kami melakukan pendampingan baik dalam pengadilan maupun luar pengadilan, urai Ismail.

Rata-rata anggota LKPHI adalah mahasiswa hukum, praktis hukum dan pengacara.

Kalau masyarakat yang tidak mampu maka pertolongan yang LKHPI diberikan secara cuma-cuma dan tidak ada biaya sepeserpun. Kami hadir menjadi penyambung atau sandaran Masyarakat untuk mengadvokasi segala permasalahan hukum, jelas Ismail.

LKHPI mendukung polri menjalankan supremasi hukum. Kwajiban Polri adalah merespon dan menindaklanjuti laporan masyarakat. Polri harus tegas dalam penegakan hukum, pungkasnya.

Sementara itu Direktur Eksekutif LKHPI DPD DKI Jakarta M. Tahatawi Letsoin menambahkan setelah acara pelantikan akan melaksanakan rapat kerja (raker) sehingga menghasilkan program kerja yang akan dilaksanakan.

Kami melakukan kajian problematika hukum yang ada di wilayah DKI Jakarta.
Dalam waktu dekat melakukan kajian KUHP dan negara hukum demokrasi. Mengkhususkan kepada persoalan permasalahan hukum adat. Kami akan melakukan uji banding kepada lembaga terkait, terang M Tahatawi.

LKHPI adalah mewujudkan pemerintahan dan masyarakat yang demokratis, humanis demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan UUD NKRI 1945 dan Pancasila.

Continue Reading

Metro

Yayasan sipitung Deklarasi Dukung Pramono Anung dan Rano Karno Pilkada Jakarta 2024

Published

on

By

Jakarta – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, resmi mendapatkan dukungan dari Yayasan Si Pitung Rawa Belong, Kamis (21/11/2024).

 

“Yayasan Si Pitung bersama tokoh masyarakat, ulama, dan seluruh perguruan silat Rawa Belong dan sekitarnya, dengan ini kami menyatakan siap mendukung, memilih, mencoblos, memenangkan cagub dan cawagub nomor urut 3 Pramono Anung sebagai Gubernur Jakarta dan Bapak Rano Karno sebagai Wakil Gubernur periode 2024-2029,” ujar Murodhi.

 

“Kita pengin punya Rumah Singgah Si Pitung untuk pembelajaran, yang punya ilmu bisa mengajar, yang enggak punya bisa belajar,” kata Murodhi. Selain itu, Murodhi meminta agar buku tentang Si Pitung dapat dicetak ulang.

 

Insyaallah kalau Mas Pram ke Balai Kota, kita akan bawa bukunya ke Mas Pram untuk dicetak,” ujarnya.

Pramono berjanji akan kembali ke Yayasan Si Pitung di Rawa Belong jika terpilih sebagai gubernur. “Saya akan kembali datang ke sini, dan Rumah Singgah Si Pitung akan segera kami realisasikan,” ungkapnya.

Continue Reading

Metro

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang Optimistis Pramono Anung-Rano Karno Menang di Pilkada Jakarta 2024

Published

on

By

JAKARTA – Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) optimistis pasangan Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, menang di Pilkada Jakarta 2024. Stadion Soemantri Brodjonegoro, Jakarta Selatan, Rabu (20/11).

 

Menurut OSO, Pramono Anung punya rekam jejak yang sudah tidak perlu diragukan dalam bidang pemerintahan

 

Kemudian, Rano Karno juga telah berpengalaman sebagai kepala daerah dengan program-programnya yang prorakyat

 

Pramono menyampaikan terima kasih kepada Oesman Sapta Odang, segenap kader dan simpatisan Partai Hanura, yang telah memberikan dukungan luar biasa.

 

“Beliau dari awal pertama kali memberikan dukungan ketika kami mendaftar tanggal 28 Agustus ke KPU DKI. Itu merupakan dorongan yang luar biasa dan dari waktu ke waktu teman-teman di Hanura secara rajin juga ikut di dalam sosialisasi,” kata Pramono.

 

Dia juga mengajak segenap kader dan simpatisan Hanura untuk menjaga situasi Jakarta agar senantiasa tetap sejuk dan kondusif, serta patuh terhadap aturan pilkada khususnya di masa tenang.

 

“Karena waktu tinggal 6 hari lagi, mari kita jaga bersama, kampanye tetap berjalan dengan baik dan yang paling penting di masa tenang jangan ada tindakan-tindakan yang tidak demokratis. Kami akan tetap menjaga itu,” ungkapnya.

Continue Reading

Metro

Forum Betawi Rempug (FBR) dan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Gelar Deklarasi Pilkada Damai & Bentuk Satgas Anti Politik Uang

Published

on

By

Jakarta – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta bersama Forum Betawi Rempug (FBR) dan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) menggelar deklarasi Pilkada Damai dan anti-politik uang. Mereka tergabung dalam Aliansi Warga Jakarta.

 

Pembacaan deklarasi Pilkada Damai dipimpin Katib Syuriah PWNU Jakarta, Lukman Hakim Hamid. Hadir Ketua Umum Forkabi Abdul Goni, Ketua Umum FBR Lutfi Hakim dan Ketua Panitia Satgas Anti-Politik Uang Husni Mubarok Amir.

 

“Kami Aliansi Warga Jakarta untuk Pilkada Damai dan Satgas Anti-Money Politic menyatakan komitmen bersama untuk penyelenggaraan Pilkada Jakarta 2024 aman, damai, dan bermartabat,” kata Lukman saat membacakan deklarasi

 

Deklarasi dihadiri lebih dari 500 massa dari masing-masing pimpinan dan anggota Ormas di Lapangan Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024).

 

Husni Mubarok mengatakan, deklarasi ini menjadi salah satu bentuk ikhtiar untuk menjaga iklim demokrasi agar tetap sejuk. Untuk itu dia mengajak masing-masing pendukung untuk berkomitmen menjaga Pilkada yang bermartabat.

 

“Kita berupaya sebisa mungkin menjauhkan ruang-ruang publik dari caci maki, sebaran hoaks, black campaingne, upaya intimidatif serta menggunakan segala macam cara termasuk di dalamnya menggunakan politik uang,” tegasnya.

 

Abdul Goni menambahkan langkah ini merupakan kesepakatan dari masing-masing Ormas menyukseskan serta menjaga Pilkada Jakarta.

“Kesepakatan itu yang sekarang kita laksanakan. Jadi, kami tidak mau di kampung kami ada politik uang,” tuturnya.

 

Sementar itu, Lutfi Hakim menyebut berkumpulnya Ormas ini sebagai bentuk kepedulian untuk tetap menjaga demokrasi terutama di Jakarta agar tetap sehat. Dia mengaku tidak ingin calon-calon yang dipilih hanya berdasarkan persoalan uang hingga sembako.

 

“Lebih pada konsep dan gagasan-gagasan yang ditawarkan oleh para paslon berkaitan dengan apa yang akan mereka lakukan saat memimpin lima tahun ke depan,” tandasnya.

 

Continue Reading

Trending