JAKARTA – Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) resmi mengukuhkan dan melantik jajaran Pengurus Pusat masa bakti 2026–2031 di Jakarta, Sabtu (25/7/2026).

Pengukuhan tersebut menjadi awal kepengurusan baru hasil Muktamar IPHI sekaligus momentum memperkuat peran organisasi sebagai wadah para alumni haji dalam mendukung pembangunan nasional dan menjaga persatuan bangsa.

Ketua Umum IPHI H. Erman Suparno menegaskan bahwa pelantikan kepengurusan baru bukan sekadar agenda seremonial organisasi, melainkan menjadi titik awal untuk memperkuat kontribusi nyata IPHI dalam pembangunan karakter bangsa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.

“IPHI adalah organisasi besar yang mewadahi para haji dan hajah di seluruh Indonesia. Kita harus memiliki komitmen terhadap pembangunan akhlak mulia dan kekuatan iman untuk berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat serta menjadi perekat persatuan bangsa,” ujar Erman Suparno usai acara.

Menurut Erman, tantangan global yang semakin kompleks, baik dari sisi geopolitik maupun geoekonomi, menuntut organisasi kemasyarakatan untuk tidak hanya fokus pada pembinaan internal, tetapi juga aktif memberikan gagasan dan solusi bagi pembangunan nasional.

Pada periode kepengurusan 2026–2031, IPHI menetapkan lima pokok pikiran strategis sebagai arah perjuangan organisasi. Pertama, memperkuat ketahanan pangan nasional melalui dukungan terhadap pemenuhan gizi masyarakat dan upaya mengantisipasi ancaman krisis pangan.

Kedua, mendorong pembenahan sistem pendidikan nasional yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga membangun akhlak mulia, keimanan, dan martabat bangsa.

Ketiga, memperkuat kemandirian ekonomi nasional dengan mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri. Dalam hal ini, IPHI mengusung semangat Berdikari (Berdiri di Atas Kaki Sendiri) melalui optimalisasi potensi sumber daya manusia, khususnya para alumni haji.

Keempat, mendorong pemerintah mempersiapkan strategi menghadapi potensi krisis energi dengan mempercepat pengembangan teknologi energi masa depan sebelum cadangan energi fosil semakin menipis.

Kelima, mendukung penegakan hukum yang berkeadilan serta pemberantasan korupsi sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Selain menyampaikan arah kebijakan organisasi, Erman juga menyoroti tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, IPHI akan terus menjalankan fungsi sebagai mitra strategis sekaligus mitra kritis pemerintah dengan memberikan masukan yang konstruktif demi peningkatan kualitas pelayanan kepada jemaah.

Ia menilai efisiensi anggaran, peningkatan mutu pelayanan, serta pemisahan yang jelas antara fungsi regulator dan pelaksana merupakan langkah penting untuk menciptakan tata kelola haji yang profesional dan akuntabel.

Dalam kesempatan itu, Erman turut menyoroti peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Ia menyebut IPHI memiliki hubungan historis dengan lahirnya lembaga tersebut sehingga berkepentingan mengawal pengelolaan dana haji agar tetap transparan dan bertanggung jawab.

“IPHI merupakan ibu kandung dari lahirnya gagasan BPKH. Karena itu, pengelolaan dana haji harus benar-benar akuntabel, transparan, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi jemaah, serta tidak membebani APBN,” tegasnya.

Menutup keterangannya, Erman mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus menjaga persatuan nasional dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kepada seluruh alumni haji dan hajah, ia juga mengingatkan agar kemabruran haji diwujudkan melalui pengabdian dan aksi nyata di tengah masyarakat. Untuk mendukung misi tersebut, IPHI akan menjalankan berbagai program strategis, antara lain pengembangan IPHI Estate, gerakan kepedulian sosial, dakwah dan pendidikan umat, serta pengembangan layanan Klinik Haji sebagai bagian dari peningkatan pelayanan kepada para anggota dan masyarakat.

Jakarta – Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) resmi mengukuhkan jajaran Pengurus Pusat masa bakti 2026–2031 dalam prosesi yang berlangsung di Batavia Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (25/7/2026).

Pengukuhan tersebut menjadi tonggak awal kepengurusan baru untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan kontribusi para alumni haji dalam pembangunan masyarakat dan bangsa.

Wakil Ketua Umum IPHI H. Indra Semi Kadiyono mengatakan kepengurusan yang dikukuhkan merupakan hasil Musyawarah Nasional (Munas) IPHI yang diselenggarakan di Kuta, Bali, pada 15–16 Juni 2026. Munas tersebut dihadiri para pengurus wilayah dari berbagai provinsi di Indonesia dan menghasilkan kepengurusan baru yang akan menjalankan roda organisasi selama lima tahun ke depan.

“Alhamdulillah, hari ini menjadi momentum penting bagi IPHI untuk memulai pengabdian kepengurusan baru. Setelah Munas di Bali, kini kami resmi dikukuhkan untuk menjalankan amanah organisasi periode 2026–2031,” ujar Indra kepada wartawan usai acara.

Prosesi pengukuhan turut dihadiri Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) beserta Sekretaris Jenderal MUI yang juga merupakan bagian dari jajaran Dewan Penasehat dan pengurus IPHI. Kehadiran para tokoh tersebut dinilai menjadi dukungan moral sekaligus memperkuat komitmen organisasi dalam menjalankan berbagai program ke depan.

Menurut Indra, sebanyak 52 peserta mengikuti prosesi pengukuhan yang terdiri atas jajaran Pengurus Pusat serta perwakilan pengurus wilayah, termasuk dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang hadir untuk menyaksikan dan memberikan dukungan terhadap kepengurusan baru.

Ia menegaskan, IPHI memiliki tanggung jawab besar sebagai organisasi yang menghimpun jutaan alumni haji Indonesia. Dengan jumlah jamaah haji Indonesia yang termasuk terbesar di dunia, IPHI diharapkan mampu menjadi wadah bagi para alumni haji untuk terus mengaktualisasikan nilai-nilai ibadah melalui pengabdian kepada masyarakat.

“Semangat kami bukan berhenti setelah seseorang selesai berhaji. Justru setelah kembali ke Tanah Air, para haji diharapkan terus menjadi teladan, memberikan manfaat bagi lingkungan, serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui IPHI,” katanya.

Pada periode kepengurusan 2026–2031, IPHI juga berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah, khususnya bersama Kementerian Haji, guna mendukung peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Menurut Indra, kehadiran kementerian tersebut merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan haji yang semakin profesional, efektif, dan berorientasi pada kepentingan jamaah.

Ia berharap berbagai pembenahan yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan, mulai dari persiapan keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

Selain itu, IPHI menyatakan siap mendukung berbagai program pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Organisasi tersebut juga berkomitmen memperkuat pembangunan ekonomi, menjaga stabilitas kehidupan berbangsa, serta mendukung upaya pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih melalui pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Kami ingin IPHI menjadi organisasi yang tidak hanya aktif dalam pembinaan alumni haji, tetapi juga mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih maju, berintegritas, dan sejahtera,” pungkas Indra.

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) periode 2026–2031, Hj. Salmawati, SE., MM., menegaskan komitmennya mendorong IPHI menjadi organisasi yang semakin aktif berkontribusi dalam pembangunan umat, terutama melalui penguatan ekonomi keumatan, kesehatan, dakwah, dan pembinaan jamaah haji.

Komitmen tersebut disampaikan Salmawati usai resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Umum PP IPHI periode 2026–2031 dalam acara yang berlangsung di The President Lounge, Batavia Tower, Jakarta, Sabtu (25/7/2026).

Salmawati yang berasal dari Aceh menilai IPHI memiliki posisi strategis dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Sebagai organisasi yang menghimpun para alumni jamaah haji, IPHI dinilai tidak hanya memiliki tanggung jawab menjaga silaturahmi, tetapi juga harus mampu menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita ingin membangun organisasi yang jujur, bertanggung jawab, terbuka, dan mandiri. Insyaallah, IPHI akan mendukung program pemerintah, terutama dalam membangun ekonomi keumatan, bukan ekonomi yang hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Organisasi ini harus hadir membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Salmawati.

Menurut dia, bertambahnya jumlah jamaah haji Indonesia setiap tahun sejalan dengan kuota haji yang diberikan menjadi potensi besar bagi IPHI untuk memperkuat pembinaan pascahaji.

Para alumni haji, kata dia, diharapkan tidak berhenti beraktivitas setelah kembali dari Tanah Suci. Mereka harus mampu menjadi teladan sekaligus penggerak dalam membangun akhlak, memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan mendorong kemajuan masyarakat.

“Harapan saya, para haji tidak berhenti setelah pulang dari Tanah Suci. Mereka harus menjadi motor penggerak dalam membangun akhlak, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta mengajak masyarakat untuk terus berbuat kebaikan,” ujarnya.

Aceh Siapkan Program Kerja
Salmawati mengatakan, persiapan untuk memperkuat kepengurusan IPHI di Provinsi Aceh bahkan telah dilakukan sebelum dirinya resmi dilantik sebagai bagian dari PP IPHI.

Ia menyebutkan tim telah dibentuk dan sejumlah program kerja awal mulai disusun sebagai bagian dari persiapan menjalankan kepengurusan IPHI di daerah.

“Kami di Aceh tidak menunggu setelah dilantik baru bekerja. Tim sudah kami bentuk dan kami mulai menyusun berbagai program. Setelah kepengurusan resmi dilantik, seluruh program akan segera dipublikasikan dan dijalankan,” katanya.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah edukasi kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi calon jamaah haji. Salmawati menilai aspek kesehatan harus dipersiapkan jauh sebelum jamaah berangkat ke Tanah Suci.

Menurut dia, kesiapan fisik dan pengetahuan kesehatan menjadi bagian penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan ibadah haji, terlebih jamaah Indonesia berasal dari berbagai kelompok usia.

“Saya banyak melibatkan para dokter dan tenaga kesehatan di Aceh. Kami ingin memberikan edukasi sejak dini kepada masyarakat yang sudah mendaftar haji maupun yang akan menjadi calon jamaah. Edukasi kesehatan harus dimulai dari tingkat kecamatan agar masyarakat benar-benar siap sebelum berangkat ke Tanah Suci,” tuturnya.

Selain kesehatan, Salmawati juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai pengelolaan dana haji. Ia berharap pemahaman masyarakat terkait dana haji dapat terus diperkuat sehingga pengelolaannya semakin transparan, akuntabel, dan mudah dipahami.

Perkuat Pembinaan Mental Jamaah
Salmawati yang selama ini juga aktif menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan manasik umrah dan haji menilai pembinaan mental harus menjadi bagian penting dalam mempersiapkan jamaah.

Ia menilai kekuatan mental, rasa percaya diri, optimisme, dan rasa syukur menjadi modal penting bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

“Perang terbesar bukanlah melawan senjata, tetapi melawan mental diri sendiri. Karena itu kita harus membangun mental yang kuat, percaya diri, optimistis, dan selalu bersyukur,” katanya.

Salmawati juga mengajak masyarakat membangun kebiasaan positif sejak memulai aktivitas sehari-hari, salah satunya dengan menanamkan rasa syukur dan niat baik.

“Saya selalu mengajak masyarakat untuk memulai hari dengan mengucapkan Alhamdulillah dan menanamkan niat baik. Dari niat yang baik akan lahir semangat untuk bekerja dan memberikan manfaat bagi sesama,” ujarnya.

Ia berharap kepengurusan baru PP IPHI periode 2026–2031 mampu membawa organisasi semakin maju, mandiri, dan dekat dengan masyarakat.

Menurut Salmawati, IPHI harus menjadi wadah yang tidak hanya mempererat persaudaraan para alumni haji, tetapi juga mampu melahirkan berbagai program konkret dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan umat.

“Dengan semangat kebersamaan dan kerja nyata, saya berharap IPHI semakin berjaya, semakin dicintai masyarakat, serta menjadi wadah yang mampu melahirkan generasi haji yang berakhlak mulia, sehat, mandiri, dan membawa manfaat bagi bangsa serta negara,” pungkasnya.