Connect with us

Metro

KKN dan Dinasti Politik di Rezim Jokowi Terlihat Nyata, NCW Nyatakan Mosi Tidak Percaya

Published

on

Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasional Corruption Watch (NCW) kembali menggelar konfrensi pers di Kantor DPP NCW yang berada di bilangan Pancoran Jakarta Selatan, pada Rabu (30/10/2023).

NCW menilai, KKN dan Dinasti Politik di Rezim Jokowi sangat terlihat nyata dan jelas. Menurut NCW, hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ini pertanda bahwa kondisi demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan mengalami kemunduran.

Ketum DPP NCW Hanifa Sutrisna mengatakan, undangan makan bersama Jokowi dengan 3 Capres yang sudah berlangsung di Istana Negara hanya berusaha untuk meredam gejolak saat ini yang berkembang ditengah masyarakat.

“Pada saat kami sampaikan waktu melakukan podcast tanggal 28 Oktober 2023 hari sumpah pemuda yaitu apa yang terjadi saat ini melukai hati para pemuda Indonesia terkait apa yang dilakukan pada Hakim MK terutama Ketua MK yang saat ini kontroversial terkait penentuan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran, disini kami menyampaikan bahwa sebenarnya tidak seutuhnya untuk bisa diputuskan mengabulkan yang sebagian dari keputusan nomor 90 yang diajukan oleh salah satu mahasiswa yang merupakan Fansnya Gibran dan kami sampaikan kembali hanya bentuk edukasi untuk informasi yang mungkin tidak sampai ke masyarakat Indonesia,” kata Hanif

“Karena selama ini informasi ini hanya diberikan setengah saja ke dalam masyarakat bahwa keputusan ini terkesan sangat dipaksakan karena dari 9 Hakim MK ini yang semula Ketua MK Anwar Usman ini tidak hadir pada 3 keputusan pertama dan tiba-tiba pada keputusan nomor 90 ini Anwar Usman hadir dipersidangan MK. Dari 9 Hakim MK ini untuk keputusan nomor 90 ada 4 Hakim MK yang mengatakan tidak setuju dengan keputusan ini secara keseluruhan termasuk 2 Hakim MK dengan alasan yang berbeda setuju dengan Capres dan Cawapres diperbolehkan meski belum berusia 40 tahun dan 3 Hakim MK mengabulkan sebagai permohonan di pasal 169 huruf Q UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang membuka peluang bagi Capres dan Cawapres berusia 40 tahun yang sedang menjabat,” imbuhnya.

Apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi bersama dengan ketua MK ini tidak hanya terlihat korupsi dan nepotismenya yang sebenanya merupakan bentuk mencederai demokrasi yang tatannya diperbaiki pasca reformasi 98 dan dengan keterlibatan para pembantunya ini kami melihat bahwa orkestrasi yang dilakukan oleh Jokowi dengan kroni-kroninya terlihat jelas memmbuktikan untuk anak kandung dari Pak Jokowi.

Kami melihat disini berdasarkan informasi yang kami terima sebagian sudah beredar kepada publik yaitu adanya dugaan keterlibatan dari Pak Jokowi agar memuluskan Gibran sebagai Cawapres Prabowo Subianto; 1. Kami melihat adanya arahan dari Menteri Sekretariat Negara dengan meminta kepada Gerindra segera mendeklarasikan Prabowo Gibran sebagai Capres-Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju.

“Kalau menurut saya koalisi KIM ini hampir sama dengan Kabinet Jokowi yang dibuat, korelasi-korelasi inilah yang kami lihat bahwa memang terjadi nepotisme dengan menguji seberapa besarnya nepotisme yang dijalankan Pak Jokowi saat ini,” jelas Hanif

“Dan ada hal yang lain yang menjadi pokok dugaan kami yaitu Jokowi meminta 3 lembaga untuk mensurvei elektabilitasnya Gibran jika dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Adapun pergantian Jonny Plate yang tersangung kasus korupsi 8 triliun kepada Budi Arie yang merupakan Ketua Projo diangkat sebagai Menkominfo saat ini menduga adanya instruksi yang diberikan Pak Jokowi agar memantau sentimen terhadap Gibran. Maka dari itu NCW berusaha menyampaikan hal-hal yang sifatnya itu fakta-fakta maupun informasi yang dapat dipercaya dan kami informasikan melalui media sosial NCW dengan melihat bahwa rezim ini benar-benar memperlihatkan kuasanya yang kita sampaikan kepada masyatakat yang sifatnya itu tidak pernah tersampaikan ke masyarakat dikarenakan adanya batasan-batasan informasi di seluruh Indonesia,” sambungnya.

“Keputusan MK Nomor 90 ini memberikan karpet merah kepada anak sulung Presiden Jokowi untuk melenggang bebas menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi calon presiden (capres) Prabowo Subianto yang didukung oleh dinasti Jokowi dan politikus lain di Koalisi Indonesia Maju (KIM),” ujar Hanifa Sutrisna Ketua Umum NCW mengutarakan secara gamblang.

Berbagai upaya dilakukan Presiden Jokowi untuk mendorong putra mahkota, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres, tidak hanya diduga melakukan kolusi dan nepotisme dengan saudara iparnya Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, ternyata NCW juga mendapatkan informasi dari pihak istana, bahwa para pembantu Jokowi juga terlibat langsung dalam proses suksesi cawapres Gibran Rakabuming Raka.

DPP NCW menduga keterlibatan para pembantu Presiden Jokowi yang disebutkan diawal mengarah kepada tindakan ‘nepotisme’ Jokowi sebagai Presiden dan orang tua Gibran, yang memberi arahan demi lolosnya putra mahkota, diantaranya, melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno dengan meminta Partai Gerindra segera mendeklarasikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, meminta lebih dari tiga lembaga untuk menyurvei elektabilitas Gibran, menginstruksikan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi memantau sentimen terhadap Gibran, meminta kelompok relawannya (Projo, Jokowi Mania, Bara JP, Arus Bawah Jokowi, dan Rumah Jokowi) mendukung Gibran, mendorong partai-partai lain agar ikut mengajukan Gibran, dan meminta timnya Jokowi menyusun pidato Gibran dalam deklarasi.

“Kami juga menduga keterlibatan para pembantu Jokowi disinyalir juga memiliki peran yang sama pada saat putra bungsu Jokowi diberikan “previlege” atau “gratifikasi” menduduki jabatan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), NCW meyakini dugaan ini nyata adanya karena Kaesang tidak memiliki pengalaman dalam organisasi politik, dan sejauh ini hanya memiliki kekuatan ‘relasi kuasa’ sekelas penguasa atau Presiden yang bisa mendapatkan hadiah “durian runtuh” ketua umum partai tersebut,” ungkap Hanif.

Politik dinasti yang dijalankan oleh Jokowi, yang didukung politikus Koalisi Indonesia Maju (KIM), berdampak buruk terhadap demokrasi dan tatanan berpolitik yang beretika dan beradab.

Gejala persekongkolan jahat yang diperlihatkan Jokowi dan politikus yang mendukung dinasti Jokowi tersebut, memberikan sinyal keras bahwa dikhawatirkan tidak akan ada pemilihan umum yang fair dan hanya akan menciptakan rezim pemerintahan baru yang lebih korup.

“Melihat kondisi yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jakarta, secara sporadis telah muncul perlawanan-perlawanan dari para cendikia hukum, para ahli komunikasi politik, aktivis pergerakan, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dengan melakukan tuntutan agar Ketua MK Anwar Usman segera mengundurkan diri dan meminta keputusan MK 90/PUU-XXI/2023 batal demi hukum dan demi keberlangsungan demokrasi yang sejalan dengan UUD 1945,” ujar Hanif melanjutkan pembicaraan.

Sebanyak 16 Guru Besar dan/atau pengajar hukum tata negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) melaporkan Ketua MK Anwar Usman karena dugaan melakukan pelanggaran etik dan perilaku hakim konstitusi (Kamis, 26/10/2023) yang diwakili oleh para kuasa hukum dari YLBHI, PSHK, ICW dan IM57, menurut Violla Reininda, salah satu kuasa hukum CALS.

DPP NCW menilai tindak tanduk yang diperlihatkan Presiden Jokowi dan Ketua MK Anwar Usman sebagai penyelenggara negara bertentangan dengan TAP MPR No 11 Tahun 1998 dan UU 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Jika pelanggaran terhadap UU 28 Tahun 1999 terkait dugaan ‘kolusi dan nepotisme’ terbukti dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Ketua MK Anwar Usman, maka hukumannya berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 22 berbunyi ‘kolusi dan nepotisme’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Nah itu baru pidana kolusi dan nepotisme, belum lagi jika terbukti melakukan korupsi dalam memuluskan suksesinya Gibran menjadi cawapres”, ungkap Hanif kepada awak media.

Dengan memperhatikan konstelasi politik saat ini dan dipertontonkannya praktik-praktik ‘kolusi dan nepotisme’ oleh dinasti Jokowi dan politikus pendukungnya, DPP NCW semakin tergerak untuk mengkapitalisasi seluruh sumber daya dari elemen-elemen pergerakan dan para tokoh bangsa yang tetap setia mengawal nilai-nilai mulia pada UUD 1945 dan Pancasila untuk menyatakan sikap melawan sikap tirani yang diperlihatkan Rezim Dinasti Oligarki Jokowi.

“Negara ini harus segera diselamatkan dari ancaman munculnya rezim dinasti oligarki yang terbukti telah merusak nilai-nilai demokrasi, menghilangkan tujuan mulia reformasi yang menolak tirani rezim orde baru dan menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai senjata pamungkas untuk memenangkan kontestasi bagi partai politik tertentu pada pesta demokrasi tahun 2024 nanti”, ujar Hanif menegaskan.

DPP NCW masih mendalami berbagai dugaan KKN yang dilaporkan masyarakat melalui kanal pengaduan masyarakat (dumas) NCW +6281212229008 dan media sosial lainnya terkait penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan penyelenggara negara dan aparatur negara selama 2(dua) periode kepemimpinan Presiden Jokowi.

“Kami dari DPP NCW menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat dan para tokoh bangsa untuk mendesak lembaga legislatif dan lembaga yudikatif untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi, dan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit khusus atau audit investigasi terkait Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, Proyek Lumbung Pangan Nasional 2020-2023, Proyek Pengadaan Pesawat Bekas Mirage 2000-5, dan Program Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2020-2023”, himbau Hanif menutup pembicaraan.

Ditempat yang sama, Wasekjen NCW Yerikho Manurung menilai bahwa bangsa Indonesia dan para pemuda yang ada didalam nya tidak boleh diam begitu saja melihat kondisi demokrasi yang hancur begitu saja.

Yerikho pun menyampaikan pandangan nya tentang kondisi bangsa Indonesia saat ini, dan bagaimana peran pemuda dalam berjuang demi bangsa dan negara.

“Pemuda dikenal sebagai tonggak berdirinya suatu bangsa baru. Kemarin kita pada tanggal 28 Oktober merayakan hari sumpah pemuda. Perlu kita sampaikan satu saran kepada bangsa dan negara ini ini. Iklim demokrasi yang ada di Indonesia yang mengalami kebangkrutan dan krisis.

Saya ingin menyampaikan dari prinsip-prinsip kepemudaan yang sebagaimana pemuda dikenal sebagai tonggak berdirinya suatu bangsa,” ucap Yerikho

“Baru kemarin tanggal 28 Oktober merayakan hari sumpah pemuda. Kita berhak dan berdaulat atas keberlangsungan hidup kita.

Belum tentu kita yang menentukan nasib dan arah bangsa kita. Arah bangsa kedepan ini berbicara tentang regenerasi kepemudaan. Dengan dibentuk atau terbentuknya dinasti politik Presiden Republik Indonesia Ir.

Joko Widodo ini mematikan regenerasi bagi bangsa Indonesia. Regenerasi yang mencintai negaranya, yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Jangan kita jadi pendosa bagi generasi yang akan datang. Itu telah termaktub dalam penyampaian orasi dari the founding fathers kita Soekarno,” imbuhnya.

Menurutnya, saat ini Indonesia masih terjajah oleh bangsa sendiri. Bahkan ia juga menilai Jokowi lah yang menjajah dan menghianati sejarah pergerakan dan perjuangan Bangsa Indonesia.

Continue Reading

Metro

DPP KNPI Gelar Peringatan Sumpah Pemuda ke-97, Tegaskan Komitmen Dukung Program Asta Cita Presiden Prabowo

Published

on

By

Jakarta,  — Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menggelar peringatan Sumpah Pemuda ke-97 di Gedung DPP KNPI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (31/10)

Acara berlangsung khidmat dan dihadiri oleh jajaran pengurus DPP KNPI, organisasi kepemudaan, serta sejumlah tokoh nasional, di antaranya Hendra Saragih (Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi), Dohardo Pakpahan (Plt. Kepala Biro BMN dan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Gizi Nasional), Kombes Pol Adjie Indra (Kasubdit Kehidupan Bernegara Ditsosbud Baintelkam Polri), H. Udin Saparudin (tokoh Kesultanan Banten dan Ketua Majelis Pemuda Indonesia DPP KNPI), serta Prof. Dr. Ilyas Indra.Ketua Umum DPP KNPI Ali Hanapiah dalam sambutannya menegaskan peran strategis kaum muda sebagai penjaga stabilitas nasional.

“Peringatan Sumpah Pemuda tahun ini mengusung tema ‘Satu Pemuda Satu KNPI’. Kami ingin menjadikan momentum ini sebagai refleksi dan penguatan peran pemuda,” ujar Ali.Ali juga menyatakan bahwa KNPI berkomitmen penuh mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam penguatan karakter dan pemberdayaan generasi muda.

“Saya menginstruksikan seluruh DPD KNPI di Indonesia untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga suasana aman dan damai selama momentum Sumpah Pemuda berlangsung. KNPI siap menjadi garda depan melalui pembentukan Laskar Asta Cita,” tegasnya.Namun demikian, Ali juga mengingatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) agar lebih peduli terhadap keberadaan KNPI.

“Kemenpora tampaknya kurang memberikan perhatian kepada organisasi kepemudaan. KNPI tidak pernah dilibatkan dalam berbagai program yang semestinya melibatkan pemuda,” ujarnya.Ali mengajak seluruh generasi muda Indonesia untuk menjadikan peringatan Sumpah Pemuda sebagai ajang memperkuat solidaritas dan kolaborasi lintas generasi.

“Mari kita wujudkan semangat persatuan demi bangsa dan negara yang kita cintai. Pemuda memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga harmoni dan mencegah perpecahan,” tuturnya.Sementara itu, Ketua Majelis Pemuda Indonesia DPP KNPI Prof. Dr. Ilyas Indra dalam kesempatan tersebut memaparkan gagasannya bertajuk “Indonesia Youth of Interest.”

Menurutnya, negara harus hadir untuk kepentingan pemuda Indonesia karena masa depan bangsa sangat bergantung pada kualitas generasi muda. “Data statistik menunjukkan pada tahun 2023–2024, jumlah pemuda usia produktif 16–30 tahun mencapai sekitar 65 juta jiwa, sedangkan usia 16–40 tahun hampir 110 juta jiwa atau sekitar 39% dari total penduduk Indonesia,” jelasnya.Ilyas menekankan pentingnya perhatian negara terhadap kelompok usia produktif ini karena mereka tengah berada pada fase finalisasi pendidikan menengah dan tinggi.

“Konsep Indonesia Youth of Interest berangkat dari visi Presiden Prabowo Subianto melalui Gerakan Menuju Indonesia Emas 2045. Generasi muda hari ini yang berusia 16–30 tahun adalah calon pemimpin masa depan, sehingga negara wajib memberikan pembinaan dan pendidikan terbaik,” ungkapnya.Ia berharap pemerintah mendorong peningkatan rata-rata pendidikan nasional hingga jenjang Strata Dua (S2) bahkan Strata Tiga (S3).

Continue Reading

Metro

Henri Antonius Tampubolon, S.H, M.H Ketua DPD PROJO Sumatera Utara Hadir Acara Kongres III PROJO Tema “Selalu Setia di Garis Rakyat.”

Published

on

By

Jakarta,– Semangat keberlanjutan perjuangan rakyat, Relawan Pro Jokowi (PROJO) menggelar Kongres III PROJO dengan mengusung tema besar: “Selalu Setia di Garis Rakyat.” Acara ini menjadi momentum penting bagi PROJO untuk mempertegas komitmen perjuangannya sebagai gerakan kerakyatan yang konsisten mendukung agenda pembangunan nasional.

Kongres yang dihadiri oleh ribuan kader dan relawan dari seluruh Indonesia ini berlangsung penuh semangat dan kebersamaan. Suasana kongres menggambarkan semangat gotong royong, nasionalisme, serta tekad kuat untuk terus berada di sisi rakyat, sebagaimana semangat awal berdirinya PROJO.

Ketua DPD PROJO Sumatera Utara, Henri Antonius Tampubolon, S.H, M.H turut hadir dan ambil bagian dalam KONGRES III PROJO yang digelar dengan tema besar “Selalu Setia di Garis Rakyat.” Acara yang berlangsung meriah dan penuh semangat tersebut dihadiri oleh ribuan kader PROJO dari seluruh Indonesia, menegaskan kembali semangat kebersamaan dan pengabdian kepada rakyat.
Dalam kesempatan itu, Henri Tampubolon menyampaikan bahwa kehadirannya di Kongres ini merupakan bentuk komitmen PROJO Sumatera Utara untuk terus berada dalam barisan perjuangan rakyat, sesuai dengan nilai-nilai yang diwariskan oleh Presiden Joko Widodo sejak awal berdirinya PROJO.

“Kita semua hadir di sini dengan satu semangat: tetap setia di garis rakyat. PROJO bukan sekadar organisasi relawan, tetapi gerakan moral yang mengakar dari hati rakyat Indonesia. Kami di Sumatera Utara akan terus menjaga semangat gotong royong dan mendukung arah pembangunan nasional yang berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Henri Tampubolon dengan penuh semangat.

KONGRES III PROJO ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi di seluruh daerah, termasuk Sumatera Utara. Melalui forum ini, PROJO menegaskan kembali arah perjuangannya sebagai gerakan rakyat yang konsisten mengawal pembangunan dan menjaga nilai-nilai kebangsaan.

“Semangat keberlanjutan perjuangan rakyat, Relawan Pro Jokowi (PROJO) menggelar Kongres III PROJO dengan mengusung tema besar: “Selalu Setia di Garis Rakyat.” Acara ini menjadi momentum penting bagi PROJO untuk mempertegas komitmen perjuangannya sebagai gerakan kerakyatan yang konsisten mendukung agenda pembangunan nasional.

Kongres yang dihadiri oleh ribuan kader dan relawan dari seluruh Indonesia ini berlangsung penuh semangat dan kebersamaan. Suasana kongres menggambarkan semangat gotong royong, nasionalisme, serta tekad kuat untuk terus berada di sisi rakyat, sebagaimana semangat awal berdirinya PROJO.”tutup Herry Tampubolon.

Kongres III ini juga menjadi ajang konsolidasi nasional, memperkuat barisan relawan di tingkat daerah, dan meneguhkan komitmen PROJO dalam mendukung arah pemerintahan ke depan yang pro terhadap kepentingan masyarakat kecil.

Suasana kongres berlangsung hangat, penuh semangat solidaritas, dan diwarnai diskusi strategis mengenai masa depan gerakan relawan dalam mendukung visi Indonesia yang maju, berdaulat, dan berkeadilan.

Dengan semangat “Selalu Setia di Garis Rakyat”, PROJO menegaskan diri bukan sekadar organisasi relawan, melainkan gerakan rakyat yang terus menghidupi semangat gotong royong dan kebangsaan.

Dengan mengusung tema “Selalu Setia di Garis Rakyat,” PROJO menegaskan diri tetap menjadi kekuatan moral rakyat — berdiri tegak bersama masyarakat kecil, memperjuangkan aspirasi mereka, serta memastikan pembangunan nasional berjalan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Continue Reading

Metro

Projo Gelar Kongres III Selalu Digaris Rakyat

Published

on

By

Jakarta – Organisasi relawan pendukung Joko Widodo atau Projo menggelar kongres ke-3 pada hari ini dan besok, 1–2 November 2025, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. Sabtu (1/11/25).
Kongres Projo ke-3 ini diklaim bakal dihadiri oleh 3.000 peserta dari 35 dewan pimpinan daerah dan 479 dewan pimpinan cabang Projo di seluruh Indonesia.

Dalam kata sambutannya, Ketua Umum Projo Budi Arie SetiadI mengatakan kongres yang bertema “Selalu Setia di Garis Rakyat” ini semestinya digelar pada penghujung tahun lalu. Namun karena sejumlah alasan teknis, agenda itu baru bisa terlaksana pada November tahun ini.

“Sebenarnya kongres ini seharusnya sudah dilakukan pada Desember 2024 kemarin, cuma karena satu dan lain hal akhirnya kita undur dan minggu depan ini atau tanggal 1-2 November kongres akan kita lakukan,” kata Budi Arie dalam konferensi pers di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Rabu, 29 Oktober 2025.

Setidaknya ada dua agenda utma dalam Kongres III Projo. Pertama, kongres akan menghasilkan kepengurusan baru untuk lima tahun ke depan, termasuk menetapkan arah organisasi. Kemudian agenda lainnya adalah penyampaian sikap resmi Projo mengenai komitmennya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sebagai bentuk dukungan terhadap Prabowo-Gibran, Projo berharap kongres bisa menghasilkan resolusi atau rekomendasi terhadap jalannya pemerintahan. Projo juga mengundang Prabowo dan Gibran untuk hadir dalam kongres tersebut. “Projo mendukung pemerintahan ini, kami berkomitmen untuk sama-sama menjaga pemerintahan ini selalu setia di garis rakyat,” ujar mantan Menteri Koperasi itu.

Adapun dalam kongres ini, Jokowi dipastikan tetap menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Projo. “Pak Jokowi tetap menjadi Ketua Dewan Pembina karena Pak Jokowi pemilik Projo sesungguhnya. Saya cuman dan kami-kami cuman pelaksana aja,” kata Budi Arie ihwal posisi Jokowi dalam struktur organisasi menjelang Kongres III Projo.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Projo Handoko mengatakan Jokowi tetap menjadi figur sentral bagi Projo, baik secara moral maupun ideologis. Ia menegaskan bahwa keberadaan Jokowi di Projo menjadi penanda kontinuitas antara gerakan relawan dan pemerintahan yang mereka dukung.

Menurut dia, kongres kali ini merupakan forum konsolidasi setelah pemilihan presiden 2024, di mana Projo turut berperan dalam mendukung kemenangan pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. “Kami ingin menegaskan bahwa fase sekarang adalah fase kami harus sama-sama bekerja keras demi suksesnya pemerintahan,” kata dia.

Sementara itu,  semula dijadwalkan hadir di Kongres ke-3 Projo, Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyapa ratusan relawan Projo yang menghadiri Kongres III di Jakarta melalui sebuah tayangan video. Sapaan hangat ini disampaikan pada Sabtu, 01/11, menggantikan kehadirannya secara langsung di acara penting tersebut.

Ketidakhadiran Jokowi di lokasi kongres disebabkan oleh alasan kesehatan yang memerlukan istirahat. Meskipun demikian, Ketua Umum Projo Budi Arie memastikan bahwa kondisi beliau sudah menunjukkan pemulihan yang signifikan.

Melalui layar, Jokowi tetap menyampaikan apresiasi mendalam dan pesan penting kepada seluruh keluarga besar relawan Projo. Beliau mengajak mereka untuk terus menjaga semangat dan dedikasi tinggi dalam mendukung arah pembangunan bangsa Indonesia.

Pesan Jokowi untuk Relawan Projo dan Kemajuan Bangsa Dalam tayangan video yang diputar di Kongres III Projo, Jokowi terlihat mengenakan kemeja dan peci, memancarkan aura kepemimpinan yang akrab. Beliau secara khusus menyampaikan rasa terima kasih atas semangat dan dedikasi yang tak pernah padam dari para relawan Projo.

“Saya menyampaikan salam hangat untuk seluruh keluarga besar relawan Projo. Terima kasih atas semangat dan dedikasi yang terus dijaga dalam mendukung arah pembangunan bangsa,” kata Jokowi, mengutip langsung dari tayangan video tersebut, menunjukkan penghargaan beliau.

Lebih lanjut, Jokowi juga mengajak seluruh anggota Projo untuk terus bersinergi dan bekerja sama demi kemajuan Indonesia. Pesan ini menekankan pentingnya persatuan, gotong royong, dan kontribusi nyata dari setiap elemen masyarakat untuk mencapai cita-cita bangsa.

“Mari kita terus bekerja bersama untuk Indonesia yang maju dan berdaulat. Terus jaga semangat, jaga persaudaraan, dan terus berbuat untuk rakyat,” pesan Jokowi, menegaskan kembali komitmen bersama untuk masa depan yang lebih baik.

Alasan Ketidakhadiran Jokowi dan Penjelasan Resmi Projo Ketua Umum Projo, Budi Arie, dalam pidatonya sebelum secara resmi membuka kongres, secara khusus mengajak seluruh relawan untuk mendoakan kesehatan Jokowi. Ajakan ini menunjukkan kepedulian mendalam dari organisasi terhadap kondisi mantan presiden.

“Pertama-tama marilah kita berdoa bersama semoga Pak Jokowi diberi kesehatan,” ucap Budi Arie, mengawali penjelasannya mengenai ketidakhadiran Jokowi. Pernyataan ini disambut dengan empati dan harapan baik oleh para relawan yang hadir.

Budi Arie mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Jokowi sejatinya telah membaik setelah sempat kurang sehat. “Ketika kemarin, minggu lalu, kami mendatangi kediaman beliau, memang kondisinya sudah lebih pulih,” jelas Budi Arie, memberikan informasi terkini kepada publik.

Meskipun demikian, Budi Arie menambahkan bahwa ada pertimbangan khusus dari tim medis. “Tapi mungkin pertimbangan kesehatan, pertimbangan dokter, untuk berkerumun dalam kerumunan belum dimungkinkan,” ujarnya, menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi menjaga kesehatan Jokowi secara optimal. “Tapi, yang pasti, semangat itu ada di ruangan ini bahwa kesetiaan kita adalah kepada rakyat,” sambung Budi Arie, menggarisbawahi semangat Projo yang tetap membara.

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyerukan di hadapan ratusan relawan yang hadir pada pembukaan Kongres III Projo untuk memperkuat partai politik yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto guna mendukung seluruh agenda politiknya.

“Kita berharap bisa memperkuat agenda politik Pak Prabowo agar kepemimpinan Prabowo bisa lebih kuat, lebih solid. Dan karena itu, kita akan memperkuat seluruh agenda politik Presiden dengan memperkuat partai politik pimpinan Presiden,” kata Budi Arie dalam pidatonya di Jakarta, Sabtu.

Budi Arie pun berharap relawan Projo bisa memahami jika dirinya suatu saat akan bergabung dengan partai politik tertentu. Meskipun demikian, dia tidak memerinci nama partai politik yang ia maksud.

“Mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Enggak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh Presiden langsung di sebuah forum,” tuturnya.

Menurut dia, Projo merupakan pelopor pendukung Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu, katanya, Projo berkomitmen untuk terus mendukung dan memperkuat pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Karena kita percaya ini mandat rakyat, kita ingin dukung, perkuat agar pemerintahan ini tidak gagal. Siap enggak?,” seru Budi yang dijawab “siap” oleh relawan yang hadir.

Ia mengatakan agenda-agenda politik Presiden Prabowo harus terus-menerus didukung dan diperkuat, sebab pikiran dan hati Presiden Prabowo ditujukan untuk kepentingan rakyat.

Budi Arie lantas mengajak relawan Projo mengawal program-program strategis Prabowo.

“Dari mulai MBG (Makan Bergizi Gratis), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Perumahan Rakyat, dan sebagainya. Yang pasti, pemerintahan ini adalah pemerintahan yang berpihak kepada rakyat, sesuai dengan jati diri kita, cita-cita kita, napas kita, setia di garis rakyat,” katanya.

Continue Reading

Trending