Connect with us

Metro

Ananda D. Priantara Direktur PT. Agripana Group Hadir Sebagai Narasumber di Kemenko PMK Seminar Nasional

Published

2 years ago

on

Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023 – Seminar Nasional Kolaborasi Pembangunan Desa Menuju Indonesia Emas 2045 dan Peluncuran Dasbor Desa di Kemenko PMK, Jakarta, Selasa, (31/10/2023).

Peluncuran Dasbor Desa tersebut bertujuan untuk menyediakan akses mudah, transparan, dan terkini terhadap data yang berkaitan dengan pembangunan perdesaan.

Acara dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Muhadjir Effendy.

Turut hadir nara sumber Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM, Akademisi dari Universitas Negeri Malang, Kepala Desa Totallang Sulawesi Tenggara, dan Pegiat Muda Pembangunan Desa.

Ditemui awak media, Ananda D. Priantara sebagai Direktur PT.
Agripana Group mengatakan terkait pembangunan desa ini,“Menurut saya dasborh desa yang diinisiasi oleh Kemenko PMK sebenarnya yang sangat ditunggu-tunggu oleh lintas generasi kami dari anak-anak muda justru penting mendapatkan karena selama ini kami dari anak-anak muda tidak pernah mendapatkan akses data dan informasi yang transparan merujuk pada poin tadi yang layak di kalangan pemerintahan bahwa ini masih banyak anak muda yang belum turun ke desa,” kata Ananda depri antara sebagai Direktur Agripana Group.

Ananda depri, juga mengatakan,“Apa yang disampaikan oleh Beliau adalah tipe idealnya seperti pemicu ketika sebenarnya anak muda bisa dipicu baik dalam sebuah problem ataupun dalam sebuah solusi maka ia akan memberikan acuan untuk bisa memberikan inovasi ataupun kreativitas yang ada di desa tersebut seperti itu yang sebenarnya kita lihat pada dasbor Desa,” sambung Ananda Defri.

“Antara anak muda itu bisa diberikan peranan strategis desa dan bagaimana dengan anak muda?,” tanya Ananda Defri.

“Sangat banyak sekali,” lanjutnya,” Ananda juga mengatakan bahwa,” Oknum-oknum di kepala desa maupun oknum pejabat di Indonesia banyak sekali ya Bapak ya, Jadi kalau Kami anak muda sebagai agen pengamat juga bagaimana kita bisa karena selama ini ada monitoring dan pengawasan, tetapi bagaimana anak muda di sini bukan hanya sebagai sebuah agen untuk melakukan perubahan dan kita juga bisa ikut mengawasi dengan cara apa?,” tutur Ananda.

“Kemudian Ia pun menjabarkan,1. Kita berpartisipasi dalam sebuah kebijakan maupun programnya, sehingga harus mendidik anak muda untuk memiliki Mitra kritisnya, dimana mitra kritisnya akan terjadi ketika anak muda kritis terhadap terhadap desa tersebut Sehingga tower keperluan itu bisa diciptakan ketika aware saat dia bisa mengambil pemasaran seru di situ. Lalu Apakah bisa mengambil permasalahan seru di situ sebagai sebuah peluang yang akan digarap di desa tersebut?,” jelas Ananda.

Ananda juga menuturkan bahwa,“Sebenarnya ini sedang kita coba dengar dari teman-teman selama inikan Bali diasumsikan sebagai pariwisata, lalu kita coba rubah asumsi itu.

Semua karena ketika pandemi kemarin, Bali kontraksi MIN 12. Nah ini adalah sebuah Trigger bahwa Bali harus memiliki temanya sendiri daripada sektor lain selain sektor pariwisata.

Nah di sini juga contoh lainnya misalnya, Karawang sebagai Desa industri tetapi memiliki juga layernya selama ini banyak Desa koordinator fokus pada kebudayaan Republik selain Dia fokus selama ini desa itu tidak dipersiapkan second layernya antara perangkat-perangkat desa maupun anak-anak desa apa nih anak muda sekarang harus mempersiapkan second layarnya untuk dikembangkan di desa seperti itu,” urainya.

Puncaknya, Ananda dengan mengatakan,“Satu folder sektor milenial sebenarnya yang bisa diakses juga yang memiliki peranan penting terutama bagi desa-desa yang orang bilangnya 3T yaitu, Terdepan, Terluar dan Tertinggal, nah sebenarnya ini akses yang di generasi milenial sebenarnya diberikan akses untuk dia berpartisipasi, Nah itulah sebenarnya yang diinginkan oleh ketika milenial bisa memberikan akses informasi di situlahfile dengan baik atau sebenarnya milenial seperti senior di sini Sebenarnya peranan yang sangat penting kalau kita bisa mengkolaborasikan antara sektor Desa lintas generasi seperti itu,” ucapnya.

Ia juga menyimpulkan bahwa,“Ada sebanyak 14 Desa dan Ke-14 Desa ini diharapkan bisa menjadi wadah independen ini,” simpulnya.

Puncaknya ia mengatakan harapan sebenarnya pada dasbord desa Bisa menjadi wadah independen, Bagaimana akurasi data bisa diambil ketika sebuah perangkat desa ingin mengambil data sebuah desa lalu yang kedua bagaimana mereka bisa menjadi acuan.

Bagaimana nantinya desa tersebutuntuk mengambil keputusan dan mengambil kebijakan di desa tersebut inilah sebuah Trigger dia sering nantinya sebagai pemicu bagi anak muda nantinya dan itu memperlihatkan bahwa bagaimana pemerintah tingkat nasional maupun lembaga bisa peduli terhadap akses modernisasi yang ada di pemerintahan itu,” pungkasnya.

Related Topics:
Continue Reading

Metro

Muhammad Tohar Ketua DPC Exco Partai Buruh Kabupaten Batanghari komitmen kuat kader daerah untuk mengawal keputusan Kongres Serta Perjuangkan Kepentingan Buruh dan Petani di Tingkat Lokal Maupun Nasional

Published

18 hours ago

on

January 22, 2026

By

Jakarta — Ketua DPC Exco Partai Buruh Kabupaten Batanghari, Muhammad Tohar, menghadiri penutupan Kongres Partai Buruh V yang mengusung tema “We Are Working Class Welfare State (Kami Kelas Pekerja Wujudkan Negara Sejahtera)”, bertempat di Hotel Golden Boutique, Jakarta, Kamis (22/01/2026).

Kongres Partai Buruh V secara resmi kembali menetapkan Ir. H. Said Iqbal, M.E. sebagai Presiden Partai Buruh dan H. Ferri Nuzarli, S.E., S.H. sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh untuk masa jabatan periode 2026–2031. Penetapan tersebut berlangsung dalam sidang kongres di Ballroom Hotel Golden Boutique, Kemayoran, Jakarta Pusat, dan disambut antusias oleh peserta kongres dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam arahannya, Said Iqbal menegaskan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan militansi kader, serta menjadikan Partai Buruh sebagai kekuatan politik rakyat pekerja yang diperhitungkan di tingkat nasional.

Sementara itu, Ferri Nuzarli menekankan pentingnya penguatan administrasi partai, disiplin struktur, serta kerja kolektif seluruh jajaran dalam menghadapi agenda politik nasional, khususnya persiapan menuju Pemilu 2029.

Kongres ini menjadi momentum strategis bagi Partai Buruh untuk melakukan evaluasi perjalanan organisasi, menetapkan garis perjuangan politik, serta menyusun langkah-langkah pemenangan ke depan.

Usai penutupan kongres, Muhammad Tohar menyampaikan harapannya agar kepemimpinan Partai Buruh yang baru kembali terpilih dapat membawa semangat perjuangan yang semakin kuat, termasuk di daerah-daerah.

“Harapan kami, khususnya dari Provinsi Jambi, baik yang sudah terpilih maupun yang belum, semangat perjuangan Partai Buruh harus tetap sama dan semakin menguat,” ujar Tohar.

Sebagai Ketua DPC Exco Partai Buruh Kabupaten Batanghari sekaligus Ketua Serikat Pertanian Indonesia (SPI) setempat, Tohar menegaskan bahwa isu utama yang akan terus diperjuangkan di daerah adalah reforma agraria, kesejahteraan petani, dan penyelesaian konflik tanah.

“Di Jambi, khususnya Batanghari, masih banyak konflik agraria. Ada ribuan hektare lahan yang menjadi persoalan. Perjuangan kami jelas, bagaimana petani bisa menguasai lahan, mengolahnya, dan memperoleh kesejahteraan,” tegasnya.

Selain isu agraria, Tohar juga menyoroti kondisi ketenagakerjaan di daerahnya. Ia menyebutkan bahwa kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kabupaten Batanghari relatif minim, namun Partai Buruh tetap konsisten memperjuangkan kenaikan upah minimum sesuai tuntutan nasional, yakni sebesar 7,5 persen.

Kehadiran Muhammad Tohar dalam Kongres Partai Buruh V menegaskan komitmen kuat kader daerah untuk mengawal keputusan kongres serta memperjuangkan kepentingan buruh dan petani di tingkat lokal maupun nasional.

Continue Reading

Metro

M. Arman Alwi Wakil Direktur Badan Saksi Nasional Partai Golkar + Sekretaris Direktur Eksekutif DPP Partai Golkar : Menilai Pilkada Tidak Langsung Potensi Minimalisasi Praktik Klientelisme Politik

Published

18 hours ago

on

January 22, 2026

By

Jakarta — Wakil Direktur Badan Saksi Nasional Partai Golkar sekaligus Sekretaris Direktur Eksekutif DPP Partai Golkar, M. Arman Alwi, menjadi narasumber dalam Diskusi Publik bertajuk “Untung Rugi Pilkada Tidak Langsung” yang diselenggarakan oleh PerspektivX bersama Retorika Show, bertempat di Waroeng Sadjo, Jakarta, Kamis (22/01/26).

Dalam diskusi tersebut, Arman Alwi menekankan bahwa pilkada baik langsung maupun tidak langsung pada hakikatnya adalah mekanisme sosial dan konstitusional untuk mencari pemimpin daerah yang berkualitas, yang mampu menjalankan kedaulatan rakyat serta menghadirkan keadilan dan kesejahteraan.

“Pemilihan kepala daerah, baik sebelum maupun sesudahnya, adalah mekanisme sosial untuk mencari pemimpin yang lebih berkualitas dan langsung berfungsi ketika dia menjabat, menjalankan kedaulatan dan keutamaan rakyat,” ujar Arman.

Ia menyoroti semakin terkikisnya nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan kerja sama, yang seharusnya menjadi fondasi dalam kehidupan demokrasi dan pemerintahan daerah. Menurutnya, kepala daerah memiliki mandat utama untuk berlaku adil terhadap institusi pemerintahan dan memastikan kesejahteraan seluruh warga di daerah yang dipimpinnya.

“Keadilan itu berarti semua rakyat diperlakukan secara adil oleh institusi pemerintahan daerah, dan kesejahteraan artinya seluruh warga di daerah harus sejahtera. Itulah tugas utama kepala daerah sesuai undang-undang,” jelasnya.

Arman juga mengakui adanya keluhan terkait tingginya biaya politik dalam pilkada langsung, yang disampaikan oleh sejumlah kepala daerah terpilih. Hal inilah yang mendorong perlunya kajian lebih mendalam terhadap opsi pilkada tidak langsung.

“Kita kaji lebih dalam, melibatkan peneliti, praktisi, dan akademisi untuk mendiskusikan apakah mekanisme ini bisa lebih efektif dalam menjaga stabilitas dan akuntabilitas,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menilai pilkada tidak langsung berpotensi meminimalisasi praktik klientelisme politik, seperti keberadaan broker kampanye dan jaringan informal yang tidak sah secara kelembagaan.

“Selama pilkada langsung ada klientelisme yang bergerak menjadi semacam institusi tidak legal. Kita coba memindahkan proses itu ke institusi yang sah, yang diakui secara konstitusional,” tegas Arman.

Menurutnya, baik pilkada langsung maupun tidak langsung tetap demokratis dan konstitusional, karena keduanya diatur dalam kerangka Undang-Undang Dasar dan nilai-nilai Pancasila. Yang terpenting adalah bagaimana partai politik menjaga marwah suara rakyat dalam setiap sistem yang digunakan.

Diskusi publik ini diharapkan dapat memperkaya perspektif masyarakat sekaligus menjadi bahan refleksi bersama dalam merumuskan sistem demokrasi lokal yang lebih efektif, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Continue Reading

Metro

Ketua Exco Partai Buruh Nusa Tenggara Timur : Perlindungan Masyarakat dari Praktik Tambang Ilegal dan Eksploitasi Oleh Investor Yang Merugikan Rakyat

Published

19 hours ago

on

January 22, 2026

By

Jakarta — Ketua Exco Partai Buruh Nusa Tenggara Timur (NTT), Sarlina M. Asbanu, menghadiri penutupan Kongres Partai Buruh V yang digelar di Ballroom Hotel Golden Boutique, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/01/2026).

Kongres Partai Buruh V mengusung tema “We Are Working Class Welfare State (Kami Klas Pekerja Wujudkan Negara Sejahtera)”, yang menegaskan komitmen Partai Buruh sebagai kekuatan politik kaum pekerja dan rakyat kecil di Indonesia.

Dalam kongres tersebut, secara resmi kembali ditetapkan Ir. H. Said Iqbal, M.E. sebagai Presiden Partai Buruh dan H. Ferri Nuzarli, S.E., S.H. sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh untuk masa jabatan 2026–2031. Penetapan ini berlangsung dalam sidang kongres dan disambut antusias oleh seluruh peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Presiden Partai Buruh terpilih, Said Iqbal, menegaskan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan militansi kader, serta menjadikan Partai Buruh sebagai kekuatan politik rakyat pekerja yang diperhitungkan di tingkat nasional.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Buruh Ferri Nuzarli menekankan pentingnya penguatan administrasi partai, disiplin struktur, serta kerja kolektif seluruh jajaran dalam menghadapi agenda politik nasional, khususnya menuju Pemilu 2029.

Kongres Partai Buruh V menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi perjalanan organisasi, menetapkan garis perjuangan, serta menyusun langkah-langkah pemenangan politik ke depan. Terpilihnya kembali Said Iqbal dan Ferri Nuzarli diharapkan mampu menjaga soliditas partai dan memperkuat peran Partai Buruh sebagai wadah perjuangan kaum buruh dan rakyat kecil.

Dalam sesi wawancara usai penutupan kongres, Ketua Exco Partai Buruh NTT Sarlina M. Asbanu menyampaikan harapannya kepada Presiden Partai Buruh terpilih, khususnya terkait penguatan Partai Buruh di wilayah NTT.

Ia berharap Presiden Partai Buruh dapat membantu mensosialisasikan Partai Buruh di NTT melalui 11 inisiator yang telah ada, serta mendorong seluruh elemen tersebut untuk bergabung dan memperkuat kerja organisasi di daerah.

Selain itu, Sarlina juga menyampaikan sejumlah program prioritas yang ingin diperjuangkan Partai Buruh di NTT, antara lain pembangunan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan olahraga, serta penguatan ekonomi kerakyatan.

Sarlina menyoroti tingginya angka stunting dan kekurangan gizi di NTT sebagai persoalan serius yang harus menjadi perhatian nasional. Ia juga menekankan pentingnya peran negara dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat kecil, khususnya di wilayah pesisir dan daerah tertinggal.

Lebih lanjut, ia mengangkat persoalan pengelolaan sumber daya alam di NTT, mulai dari garam di Rote Ndao dan Kupang, rumput laut, pariwisata di Alor dan wilayah lainnya, hingga persoalan tambang mangan. Sarlina menegaskan perlunya perlindungan terhadap masyarakat dari praktik tambang ilegal dan eksploitasi oleh investor yang merugikan rakyat.

Ia berharap melalui kepemimpinan Partai Buruh di tingkat nasional, dapat dibangun komunikasi yang lebih kuat dengan kementerian terkait agar kekayaan alam NTT benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat setempat.

Continue Reading

Trending