Connect with us

Metro

SKK Migas Sumbagut (Sumatera Bagian Utara) Berkerja Sama Gramedia Jakarta Gelar Bedah Buku

Published

on

Jakarta, 23 Desember 2023 – SKK Migas Sumbagut (Sumatera Bagian Utara) Berkerjasama dengan Gramedia Jakarta mengadakan Bedah Buku “Dinamika Masyakat Di Sekitar Industri Hulu Migas Studi Etnografi Di Wilayah Sumbagut (Riau, Sumut, Aceh, Kepulauan Riau) yang diadakan di Gedung Granedia Matraman Jakarta pada hari Sabtu, 23 Desember 2023.

Dimana acara Bedah Buku ini dihadiri narasumber Rikky (Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut), Dr. M. Rawa El Anady (Ketua AAI Pengda Riau), Yamin Kholison (Kadep Formalitas & Komunikasi SKK Migas Sumbagut), Fikarwin Zuska, dkk (Penulis Buku).

Buku Dinamika Masyarakat Di Sekitar Industri Industri Hulu Migas dibagi menjadi 3 bagian yaitu bagian pertama mengambil tema Dinamika Suku Bangsa, bagian kedua Potensi Ekonomi dan bagian ketiga Pariwisata. Dibagian Dinamika Suku Bangsa terdapat 12 tulisan sedangkan dibagian Potensi Ekonomi terdapat 8 tulisan dan dibagian Pariwisata terdapat 5 tulisan.

Buku ini merupakan salahsatu luaran program yang ditaja oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minya dan Gas Bumi (SKK Migas) Sumbagut (Sumatera Bagian Utara) dan KKS dengan Asosiasi Antopologi Indonesia (AAI) pengurus Daerah Riau.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.

Pembetukan lrmbaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan maanfaat dan penerimaan maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ricky Rahmat Firdaus sebagai Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut saat ditemui awak Media Online mengatakan ; “Jadi kegiatan ini kami dorong melalui Asosiasi. Asosiasi inilah yang bekerjasama dengan 7 Universitas di 5 Pemprov yang ada untuk turun menempatkan di 17 Kabupaten/Kota atau Desa. Kita tahu bersama bahwa mahasiswa-mahasiswi adalah pure generasi milenial saat ini. Harapan kami itu mereka tergerak untuk memotret sosial masyarakat. Jadi perusahaan-perusahaan minyak dan gas berada di belakang tidak terlalu memberikan titipan-titipan messages.

Jadi yang disampaikan Pak Dirjen didalam bahwa penyampaian dari masyarakat dan mahasiswa yang memotret kegiatan ini lebih bersifat deskriptif, ini yang menjadi PR kita berikutnya sehingga pemaknaan itu yang nantinya akan kita tindak lanjuti supaya ada makna dan bisa ditarik benang merahnya. Apa dari para kontraktor-kontraktor disana yang pas untuk bisa engage sehingga Pak Bupati atau Pemerintah Kabupaten bisa ikut terlibat terhadap aspirasi dari masyarakat daerah tempatan.

Jadi kami melihat ini satu langkah kecil untuk langkah-langkah berikutnya. Seperti yang kami sampaikam setelah kegiatan ini kami memberi ruang kepada para wartawan untuk memotret kegiatan hulu migas melalui suatu kegiatan jelajah migas.

Wartawan mungkin sudah punya pemahaman yang lebih luas sehingga akan jauh lebih bermakna. Ini akan membuat kami menambah percaya diri untuk bisa selanjutnya apakah ada messages yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten.

Di awal tahun kami selalu melaksanakan kegiatan come from the top, bertemu dengan pemimpin tertinggi di daerah di level Gubernur menyampaikan rencana kegiatan transparansi dan Alhamdulillah 5 Provinsi di daerah Sumatera Bagian Utara tidak banyak dampak-dampak benturan antara kepentingan industri hulu migas dengan masyarakat tempatan.

Ini yang terus kita jaga supaya iklim investasi pencapaian target energi nasional tetap dapat dicapai. Itu yang ingin kita sampaikan diacara bedah buku ini. Harapannya kalau memang ini baik kita akan terus keluarkan virusnya ke masyarakat sehingga ada balancing antara kepentingan pemburu ekonomi dengan masyarakat tempatan,” tutupnya

Continue Reading

Metro

Ahmad Jazuri Resmi Terpilih Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Wilayah Jakarta

Published

on

By

Jakarta, — Ahmad Jazuri resmi terpilih sebagai Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Wilayah Jakarta dalam Musyawarah Daerah (Musda) IPI DKI Jakarta yang digelar di Aula  PDS HB. Jassin Gedung Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu (5/11).

Kepala Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Barat ini  menegaskan komitmennya untuk menjadikan pustakawan sebagai agen transformasi literasi digital dan kolaborasi lintas sektor. Ia menilai, di tengah percepatan teknologi dan arus informasi yang masif, pustakawan memiliki peran strategis untuk menumbuhkan budaya baca sekaligus meningkatkan kemampuan literasi masyarakat urban.

“Pustakawan bukan hanya penjaga buku, tetapi juga penggerak pengetahuan. Tugas kita hari ini adalah membawa perpustakaan hadir di ruang-ruang digital, agar literasi menjadi gaya hidup masyarakat Jakarta,” ujarnya.

Ahmad Jazuri juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara IPI dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, perguruan tinggi, serta komunitas literasi. Melalui kolaborasi tersebut, IPI Jakarta Barat diharapkan dapat menjadi wadah pengembangan profesional pustakawan sekaligus motor penggerak inovasi di bidang perpustakaan.

Musda IPI DKI Jakarta tahun ini mengusung tema “Pustakawan Sebagai Agen Tranformasi  Perpustakaan Menuju Jakarta Kota Literasi.
Semangat pembaruan organisasi dan peningkatan kompetensi anggota di tengah tantangan digitalisasi. Sejumlah pustakawan  turut hadir menyuarakan ide-ide segar tentang masa depan perpustakaan yang inklusif dan adaptif.

“Kami ingin pustakawan menjadi figur yang inspiratif, yang tidak hanya melayani, tapi juga menciptakan perubahan sosial melalui literasi dan teknologi,” tambah Ahmad Jazuri.

Kehadiran Ahmad Jazuri sebagai ketua terpilih diharapkan membawa warna baru bagi gerakan literasi di wilayah Jakarta  sekaligus memperkuat posisi IPI sebagai organisasi profesi yang relevan dengan tuntutan zaman.

Tantangannya adalah sebuah ekosistem harus dibentuk, bukan cuma tentang perpustakaan tapi semua yang berhubungan dengan informasi, semua yang berhubungan dengan perpustakaan, semua yang berhubungan dengan pengetahuan, itu harus menjadi sebuah ekosistem, pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Nashruddin Djoko Surjono Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Hadiri Acara Musda IPI Wilayah Jakarta dan Talkshow

Published

on

By

Jakarta, – Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, Nashruddin Djoko Surjono, menegaskan pentingnya peran pustakawan sebagai garda depan dalam membangun ekosistem literasi yang berdaya dan berkelanjutan di Ibu Kota.

Hal itu disampaikan dalam wawancara usai menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Wilayah Jakarta dan Talkshow ” Pustakawan Sebagai Agen Transformasi Perpustakaan Menuju Jakarta Kota Literasi Dunia” yang berlangsung di Aula PDS HB Jassin, Taman Ismail Marzuki Jakarta,  Rabu (05/11/25).

Dalam kesempatan tersebut, Nashruddin menyampaikan bahwa transformasi perpustakaan kini tidak hanya sebatas tempat penyimpanan buku, tetapi juga ruang inklusif yang menghidupkan literasi digital, sosial, dan budaya.

“Pustakawan hari ini harus adaptif terhadap perubahan zaman. Kolaborasi antara pustakawan, lembaga pendidikan, dan komunitas literasi sangat penting untuk menjadikan Jakarta sebagai kota literasi dunia,” ujarnya.

Peran Pustakawan memang saat ini dituntut tidak hanya dia tahu sejarah konvensional menjaga buku, tapi dia juga punya kreativitas untuk menggerakkan komunitas di perpustakaan tersebut. Tentunya  terkait dengan melek IT para Pustakawan itu sangat dibutuhkan.

Layanan perpustakaan diberikan juga sampai malam. Dan yang penting, kami juga menyadari pustakawan  menyentuh sampai masyarakat bawah dan di RPTRA minat pembaca supaya  tumbuh juga, imbuhnya.

“Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen memperluas layanan perpustakaan berbasis teknologi, agar masyarakat dapat belajar dengan mudah dan menyenangkan,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Ulang Tahun ke-29 PBHI dan Peluncuran Laporan Tahunan Obituari Mengenang Johnson Panjaitan Advokasi HAM & Pembebasan

Published

on

By

Jakarta, — Peringatan Hari Ulang Tahun ke-29 Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) diadakan bersamaan dengan acara peluncuran laporan tahunan dan obituari untuk mengenang salah satu pendiri PBHI, Johnson Panjaitan. Acara ini diselenggarakan bertempat di Sadjoe Café, Tebet, Jakarta Selatan.Rabu (5/11/2025)

Memasuki usia ke-29 tahun, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) kembali menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi. Peringatan HUT PBHI tahun ini mengusung tema “Militerisasi & Totalitarian Obituary”, sebuah refleksi mendalam atas situasi kebebasan sipil dan ruang demokrasi yang kian menyempit di Indonesia.

Tokoh advokasi HAM, Julius Ibrani, menegaskan bahwa tema ini bukan sekadar kritik, tetapi juga peringatan bagi bangsa agar tidak terjebak dalam romantisme kekuasaan yang mengancam hak-hak rakyat.

“Kita sedang berada di titik kritis, di mana kekuasaan mulai meniru wajah lama: menormalisasi kekerasan negara, membungkam perbedaan, dan mempersempit ruang bagi kebebasan. Inilah saatnya kita menegaskan kembali posisi PBHI sebagai garda pembebasan rakyat,” ujar Julius Ibrani

Sejak didirikan pada 1996, PBHI telah menjadi benteng advokasi bagi korban pelanggaran HAM, dari kasus penghilangan paksa hingga pembelaan terhadap masyarakat kecil yang terpinggirkan. Di usia ke-29 ini, PBHI ingin menegaskan kembali semangat pembebasan melalui kerja advokasi hukum yang kritis, independen, dan berpihak kepada kebenaran.

“Advokasi bukan sekadar soal hukum, tapi tentang kemanusiaan. Kita harus terus berdiri melawan segala bentuk militerisasi dan totalitarianisme yang membunuh akal sehat demokrasi,” lanjut Julius Ibrani

Peringatan HUT ke-29 PBHI juga menjadi momentum konsolidasi lintas jaringan masyarakat sipil untuk memperkuat solidaritas dalam menghadapi berbagai bentuk represi. PBHI menegaskan pentingnya menjaga ruang publik yang bebas, lembaga penegak hukum yang independen, serta pemerintahan yang akuntabel terhadap rakyatnya.

Continue Reading

Trending