Connect with us

Metro

Pj Bupati Sukamara, Kaspinor Hadiri Rakornas Ibu Kota Nusantara

Published

on

Jakarta – Pj Bupati Sukamara Kaspinor Pada Rakornas Ibu Kota Nusantara (IKN), Perlunya Pertumbuhan Ekonomi Daerah – Daerah Penyangga, karena kalau daerah penyangga ini tidak cepat di benahi tidak cepat terbangun maka itu tidak menutup kemungkinan timbul masalah-masalah sosial, masalah kesenjangan baru.

 

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ibu Kota Nusantara Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan yang di hadiri Walikota dan Bupati seluruh Indonesia mengusung tema ‘Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Ibu Kota Nusantara untuk mewujudkan Kota Dunia Untuk Semua” yang di selenggarakan di Hotel Kempinski Jakarta, Kamis (14/3)2024)

 

Kaspinor Pj Bupati Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah yang hadir pada kesempatan itu menyampaikan perlunya Pertumbuhan Ekonomi Daerah – Daerah Penyangga, karena kalau daerah penyangga ini tidak cepat di benahi tidak cepat terbangun maka itu tidak menutup kemungkinan timbul masalah-masalah sosial, masalah kesenjangan baru.

 

Tentunya dengan kehadiran ini pertama adanya persamaan persepsi, tentang kita memandang pentingnya sebuah Ibukota negara Nusantara ini, harapan kita kedepan karena memang Ibukota negara Nusantara ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara dan tentunya untuk peradaban dunia baru harapan kita seluruh bangsa hendaknya bersama-sama bersinergi untuk memberikan dukungan, terutama yang berkenaan dengan konsep bagaimana untuk menuju pemerataan dan keadilan bagi bangsa kita di dalam pembangunan.

 

” Kata Kaspinor“ Yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah, Kita dihadapkan pada tantangan sumber daya manusia, tidak saja sumber daya manusia yang ada di lokalan, tetapi juga mungkin di hadapan dengan aparatur sipil negaranya kedepan, sesungguhnya cita-cita ini adalah kepentingan bangsa dan negara mengurangi kesenjangan dan kemudian juga bagaimana kita mampu beradaptasi dengan lingkungan global yang berubah dan tentunya kita akan ingin menuju negara modern ini yang perlu dipersiapkan.” tandasnya

 

Persiapan – persiapan inilah memerlukan pemikiran konsep yang bersinergi satu dengan yang lainnya baik secara kelembagaan pendekatan kulturnya termasuk juga pendekatan pendidikannya, termasuk juga tantangan-tantangan ke depan yang dibangun secara bertahap ini. Saya yakin tadi ada beberapa perkembangan yang disampaikan yang berkenaan dengan sejauh mana untuk penataan lingkungan, sejauh mana yang kaitannya dengan infrastrukturnya, sejauh mana dengan antisipasi dengan pengaruh-pengaruh kesenjangan kesenjangan itu bisa di sesuaikan dengan tantangan-tantangan kita ke depan.

 

Harapan kami bahwa dengan adanya IKN ini dengan semangat ya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi di atas 6 sampai 7% itu tentunya sektor ekonomi yang berbasis investasi daerah ini yang harus semuanya bergerak , artinya peminat para investor itu memang dengan magnet yang diciptakan di IKN itu betul – betul akan tubuh, tidak saja membangun infrastrukturnya tetapi di imbangi dengan tubuhnya investasi itu satu.

 

Lalu yang kedua, tumbuh juga semangat kompetisi antara Sumber daya manusia, baik itu yang ada di lokal termasuk juga di lingkungan dan global, sehingga ada keseimbangan.

 

Sehingga tadi tidak ada lagi kesenjangan sumber daya manusia, ya orang Kalimantan, orang Sulawesi atau orang wilayah barat, pemerataan tentang pengetahuan tentang pelayanan itu akan sama, sehingga keberadaan IKN betul – betul menjembatani adanya sebuah kebersamaan dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi kedepannya.

 

Lalu yang ketiga, bagaimana bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah – daerah penyangga, karena kalau daerah penyangga ini tidak cepat di benahi tidak cepat terbangun maka itu tidak menutup kemungkinan timbul masalah-masalah sosial, masalah kesenjangan baru.”

 

“Harapan kita inilah tantangan yang besar yang harus dikonsolidasikan seluruh kepala daerah yang mungkin bersama-sama juga para menteri bahwa presiden duduk bersama sehingga kedepannya bahwa IKN tidak saja hanya milik Kalimantan Timur milik Kalimantan akan tetapi milik dunia, karena apa, karena investor itu bukan membatasi orang-orang Indonesia saja tetapi masyarakat dunia yang untuk bersama – sama hidup dengan damai dan nyaman untuk membangun perekonomian dunia yang lebih baik.” tutupnya.

Continue Reading

Metro

DPP IP-KI: SUARA RAKYAT ADALAH AMANAT KONSTITUSI,PANCASILA LANDASAN DIALOG BANGSA

Published

on

By

Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (DPP IP-KI) menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada generasi muda serta elemen masyarakat yang berani bersuara, mulai dari kasus PATI hingga ke gerbang Gedung DPR/MPR RI. Mereka hadir bukan untuk menciptakan kekacauan, melainkan untuk menegaskan kembali: wakil rakyat harus benar-benar menjadi perwakilan, bukan sekadar pengisi kursi kekuasaan.
Dukungan untuk Generasi Muda dan Masyarakat Sipil

Keberanian para mahasiswa, pemuda, dan elemen masyarakat dalam menyuarakan kritik adalahbukti bahwa demokrasi masih hidup. Suara mereka adalah wujud partisipasi konstitusional yangsah, yang seharusnya diterima dengan dialog, bukan dengan represi. DPP IP-KI berdiri bersamamereka, menegaskan bahwa perjuangan ini bukan soal kelompok, melainkan masa depan bangsa.

Kritik Keras kepada Pejabat Publik
Sebaliknya, DPP IP-KI mengecam keras sikap sebagian pejabat publik — baik di parlemen,lingkaran kementerian, maupun aparatur negara — yang justru melontarkan pernyataan tidakberempati, melahirkan kebijakan kontroversial, atau bahkan menindas rakyat dengan kekuatanyang seharusnya melindungi. Kami tegaskan, sumpah jabatan, sapta marga, dan janji konstitusibukanlah seremonial, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh integritas.

Pancasila sebagai Ruang Dialog
DPP IP-KI mengingatkan kembali bahwa Pancasila adalah pedoman dasar kehidupan berbangsadan bernegara. Sila-sila Pancasila menuntun kita untuk menempatkan kemanusiaan, persatuan,musyawarah, dan keadilan sosial sebagai fondasi. Ruang dialog kebangsaan yang kami serukanbukanlah basa-basi politik, melainkan kebutuhan mendesak agar konflik dan perbedaan tidak lagiditangani dengan kekerasan, tetapi dengan musyawarah yang berakar pada nilai luhur bangsa.

Seruan Konkret IP-KI
Lindungi hak rakyat untuk menyuarakan pendapat, tanpa intimidasi maupunkriminalisasi.
Segera evaluasi pejabat publik yang gagal menunjukkan empati dan justru memperkeruhsituasi dengan ucapan maupun tindakannya.
Buka ruang dialog kebangsaan lintas elemen, dengan menjadikan Pancasila sebagaipedoman utama.

Foto: Rapat Pengurus DPP IP-KI, membahas sikap dan tanggapan IP-KI terkait kondisi Republik saat ini
Indonesia memasuki usia 80 tahun kemerdekaan. Tidak ada alasan lagi bagi pejabat publik untukmenutup telinga terhadap suara rakyat. Generasi muda sudah membuktikan keberaniannya, kinigiliran negara untuk menunjukkan kebijaksanaannya.
DPP IP-KI menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menahan diri dan tidakmelakukan tindakan anarkis yang berpotensi menodai nilai-nilai kebangsaan, serta mengganggupersatuan dan kesatuan bangsa.

DPP IP-KI juga menyerukan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda agarmengambil peran penting dalam menyejukkan suasana kebangsaan, serta memberikan dukunganpenuh terhadap langkah-langkah yang tengah dilakukan Presiden Prabowo Subianto untukmengembalikan dan menjaga stabilitas keamanan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Continue Reading

Metro

Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H. Terpilih dan Dapatkan Mandat Nakhodai O rganisasi Profesi Kurator

Published

on

By

Jakarta, 26 Agustus 2025 — Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) resmi memiliki pemimpin baru. Dalam pemilihan Ketua Umum AKPI periode 2025-2028, Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H. terpilih dan mendapatkan mandat untuk menakhodai organisasi profesi kurator dan pengurus di seluruh Indonesia.

Pemilihan yang berlangsung dengan penuh demokrasi ini dihadiri 1.259 anggota AKPI dari berbagai daerah. Jimmy Simanjuntak meraih kepercayaan besar berkat rekam jejaknya yang solid, integritas tinggi, dan komitmennya untuk membawa AKPI ke level yang lebih profesional dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dalam pertarungan tersebut Jimmy Simanjuntak jauh mengungguli suara pesaingnya, adapun dirinya mendapatkan suara sebanyak 490, Nien Rafles Siregar memperoleh 342 suara, dan Martin Patrick Nagel tetap berada di urutan ketiga dengan perolehan 331 suara. Disusul Anthony Prawira yang mendapatkan 64 suara, sisanya sebanyak 14 dinyatakan tidak sah dan 1 suara abstain.

“Terpilihnya saya sebagai Ketua Umum baru Jimmy Simanjuntak S.H. M.H akan segera menyiapkan dan menyusun Jajaran Kepengurusan selama 30 hari kami akan lakukan.Di sisi lain juga akan  mempersiapkan administrasi-administrasi seperti perubahan akte seperti akte notaris dan juga melakukan kepada pihak-pihak yang terkait dan sebagainya.”ungkap Jimmy Simanjuntak. S.H. M.H dalam wawancara awak media

Setelah itu, kami akan segera membuat rapat kerja yang intinya adalah bagaimana inpomentasi apa yang kami program kan visi misi kami. Dan segera mungkin akan kami tindak lanjuti dan kamu wujud.

“Terima kasih kepada seluruh anggota AKPI yang hadir, pada hari ini adalah suatu bentuk bahwa  anggota AKPI itu punya kecintaan yang luar biasa pada Organisasi ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu satu harian di sini, dan hasilnya memang ini adalah kemenangan bersama bukan hanya JNE tetapi kami akan mewujudkan  rencana kami untuk melayani AKPI. Dan mudah-mudahan itu bisa berdampak positif buat kemajuan AKPI dan anggota kedepannya.”tambahmya

AKPI bukan hanya organisasi profesi, tetapi juga wadah kolaborasi, edukasi, dan penguatan jaringan bagi para kurator dan pengurus di seluruh Indonesia.

Pemilihan Ketua Umum AKPI ini menjadi momentum penting dalam perjalanan organisasi, menandai era baru kepemimpinan yang diharapkan mampu membawa perubahan positif dan signifikan bagi para profesional di bidang kurator dan pengurus Indonesia.

Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) adalah organisasi profesi yang mewadahi kurator dan pengurus di Indonesia. AKPI berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi, integritas, dan profesionalisme

Continue Reading

Metro

Ghazi Luthfi,S.H. : Seluruh AKPI Semakin Solid Dalam Jalankan Peran Strategisnya di Tengah Dinamika Ekonomi dan Hukum di Indonesia

Published

on

By

Jakarta, 26 Agustus 2025 —Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI)  menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT)  untuk laporan pertanggungjawaban dari Ketua dan pengurus periode 2022-2025. Setelah itu dilanjutkan dengan pemilihan Ketua AKPI  baru untuk periode 2025-2028

Setidaknya ada 4 calon ketua umum yang siap bersaing dalam perhelatan akbar tersebut, dimana masing-masing kandidat mempunyai visi dan misi unggulan.

Pasangan calon nomor urut
1. diisi oleh Nien Rafles Siregar, S.H., M.H. dan Andreas Nahot Silitonga, S.H., LLM. Sedangkan nomor urut

  2.  yaitu Dr. Jimmy      Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Resha Agriansyah, S.H., M.H., dan Daniel Alfredo, S.H., M.H., CLA., CLI., AllArb.

3.  dengan pasangan Martin Patrick Nagel, S.H., M.H. dan Harvardy Muhammad Iqbal.

4. yaitu Anthony Prawira, S.H., Riyo Hanggoro Prasetyo, dan Ariyo Priyambodo

“Suasana baru mewarnai dunia profesi hukum dan kepailitan di Indonesia dengan diselenggarakannya Pemilihan Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Periode 2025–2028. Acara yang digelar.Hotel.Shangri-La  Jakarta ini menjadi titik balik penting dalam arah kebijakan dan profesionalisme kurator serta pengurus di tanah air.

Dengan semangat pembaruan dan transparansi, proses pemilihan ini menghadirkan semangat demokrasi organisasi yang sehat. Ghazi Lutfi, yang dikenal aktif dalam mendorong reformasi organisasi profesi hukum, memberikan inspiratif yang menegaskan pentingnya regenerasi, integritas, dan penguatan peran kurator dalam sistem hukum nasional.

Tetap bisa mempertahankan atau  mengembangkan AKPI  menjadi Organisasi Kurator pengurus yang liding di Indonesia

Semoga kedepannya AKPI  melalui Ketua Umum ataupun melalui Dewan Kehormatan, bisa untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap anggota AKPI khususnya. Dan juga, kalo misalkan pun ada Anggota yang memang melanggar kesalahan dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui etik.

Pemilihan Ketua Umum AKPI ini dihadiri oleh para anggota dari seluruh Indonesia, tokoh-tokoh senior di bidang kepailitan, serta perwakilan dari dunia akademik dan peradilan. Beberapa kandidat unggulan turut bersaing dalam ajang ini dengan membawa visi dan program kerja yang beragam, mulai dari peningkatan kapasitas anggota hingga kolaborasi internasional.

Suasana pemilihan berlangsung hangat, kompetitif, namun tetap menjunjung tinggi etika profesional. Proses voting dilakukan secara terbuka dan digital untuk menjamin akuntabilitas.

Ajang ini tak hanya menjadi pemilihan semata, tetapi juga forum silaturahmi nasional yang mempererat solidaritas dan profesionalisme anggota AKPI. Melalui kegiatan ini, Ghazi Lutfi selaku anggota  dan seluruh AKPI semakin solid dalam menjalankan peran strategisnya di tengah dinamika ekonomi dan hukum di Indonesia.

Continue Reading

Trending