Connect with us

Metro

MK Menyetujui Terkait Pasal Putusan Petahana Harus Cuti Saat Kampanye Hingga Hari Pencoblosan Pilkada Dan Dilarang Memakai Fasilitas Negara, Aksin : Ini Adalah Suatu Kebangkitan Demokrasi!

Published

on

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Pasal tersebut berkaitan dengan masa cuti di luar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas yang terkait jabatannya sebagai petahana calon gubernur, bupati, atau wali kota. Ketua MK Suhartoyo mengatakan, dalil Pemohon dapat diterima kebenaran rasionalitasnya. Sebab, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana berpotensi menyalahgunakan kekuasaan terkait dengan sumber dayanya ketika cuti di luar masa kampanye. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” ujar Suhartoyo dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 154/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

 

Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada semula hanya berbunyi “Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.”

 

Jika merujuk ketentuan tersebut, ketika masa kampanye berakhir, kepala atau wakil kepala daerah petahana akan kembali menjabat sebagai kepala atau wakil kepala daerah tersebut. Kemudian, pada masa tenang dan hari pemungutan suara, yang bersangkutan akan mendapatkan kembali kewenangan dan fasilitas jabatannya.

 

Mahkamah menilai kondisi tersebut secara faktual membuka lebar peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan fasilitas jabatan oleh kepala atau wakil kepala daerah yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama. Hal itu berpotensi melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil.

 

“Artinya, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana berpotensi untuk menyalahgunakan kekuasaan terkait dengan sumber daya yang dimilikinya serta fasilitas yang melekat pada jabatannya ketika cuti di luar tanggungan negara tersebut hanya dilakukan selama masa kampanye,” kata Suhartoyo membacakan pertimbangan putusan.

 

Oleh sebab itu, dalam upaya menghadirkan pemilihan yang jujur dan adil, diperlukan penambahan atau perpanjangan waktu dalam menjalani cuti di luar tanggungan negara dan larangan menggunakan fasilitas jabatan bagi kepala atau wakil kepala

daerah petahana.

 

Lebih lanjut Aksin ini mengatakan,

“Dalam Permohonan ini,  Kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar supaya pelaksanaan cuti itu tidak hanya pada masa kampanye akan tetapi masa cuti itu juga pada masa waktu tenang serta pada waktu pencoblosan atau pemungutan suara pada pemilihan Gubernur,  Wagub, bupati, wabup serta walikota dan wakil walikota,” sambungnya.

 

“Untuk para pasangan calon yang akan maju mengikuti kontestasi dari pemilihan kepala daerah dan kami dari selaku kuasa hukum pemohon menyambut dengan riang gembira dan bangga atas putusan hakim yang mulia Mahkamah Konstitusi.

 

Hakim yang mulia Mahkamah Konstitusi yang telah mengabulkan permohonan dari uji undang-undang tentang Pilkada yang diajukan oleh pemohon seorang kepala desa untuk kebangkitan demokrasi dan munculnya keadilan dalam rangka kesamaan kesetaraan keadilan dan kebenaran dimata hukum yang terukur dan dimata hukum yang betul-betul mengedepankan demokratisasi untuk NKRI,” pungkas Aksin dari Aksin Law Firm selaku kuasa hukum pemohon Bapak Edi iswadi.

Continue Reading

Metro

Desliana Desi sebagai Dewan Pembina Betawi Hadiri Acara Forkkabi Gelar Halal Bihalal dan Milad ke 24 tahun

Published

on

By

Jakarta – Forum Komunikasi Kaum Betawi Indonesia (Forkkabi) menggelar Acara Halal Bihalal dan Milad ke 24 tahun
Pagelaran Seni Budaya Betawi 2025 bertema “MengGlobalkan Adat Budaya Betawi MengINDONESIA FORKKABI pada Jum’at, 18 April 2025 bertempat di GOR Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Adapun acara Milad Forkkabi ke 24 ini turut dihadiri oleh Ketum Forkkabi, Ihsan, Marsekal Muda TNI AU, Ahmad Sajiri, dan beberapa organ ormas Betawi lainnya termasuk Bu Fahira Idris, salah satu anggota DPD DKI serta Ketua Bang Japar, beberapa tamu undangan, salah satunya, Desliana Desi, Ketua Dewan Forkkabi dan IKA FBR.

Ditemui awak media Desliana Desi sebagai Ketua Pembina Betawi mengatakan,
“Semoga warga betawi ini menjadi lebih solid, semakin berwawasan dan juga lebih kompak lagi, selanjutnya seluruh anggota Forkkabi dan masyarakat warga Betawi ini dapat melihat bahwa forkabi ini adalah wadah baik dan berwawasan untuk meningkatkan kreativitas anak bangsa Betawi,” Kata Desliana Dessy.

Lebih lanjut Ia mengatakan,
“Harapan kedepannya supaya Forkkabi bisa bersinergi dengan pemerintah terutama pemerintah daerah supaya bisa membantu mensejahterakan masyarakat Betawi umumnya dan pengurus dari Forkkabi itu sendiri, khususnya,” harap Desliana Dessy.

Ia pun menerangkan bahwa,
“Sebenarnya harus dengan cermat terkait untuk untuk menarik wanita masuk kedalam Forkabbi ini Jadi sebenarnya harus dengan cermat memasukkan wawasan kemudian dengan mengadakan agenda kegiatan untuk kaum wanita,” tambahnya.

Ia juga menjelaskan bahwa,
“Pada peringatan acara milad Forkabbi ini yang jatuh setiap tanggal 21 April untuk memperingati milad Forkkabi yang ke-24 ini secara efektif,” jadi saja jelasnya.

“Jadi bukan hanya acara pelantikan ataupun acara wanita saja tetapi yang lebih penting adalah menggali potensi dari wanita itu sendiri mulai dari nilai dapur : masakan tradisional Betawi yang sebenarnya rasanya enak mantap dan bisa kita sajikan untuk masyarakat Betawi, jadi banyak potensi dari wanita Betawi yang bisa Kita gali potensinya,” tuturnya.

Terkait potensi wanita di sektor UMKM itu, m
“Menurut saya bagus banget ya, terutama yaitu UMKM wanita itu sedang dikembangkan oleh pemerintah terutama pemerintah daerah agar secara cepat untuk mengembangkan potensi yang ada di masyarakat dan menyertakan masyarakat yang ada di daerah akan akan mampu mempunyai produk kreativitas dan
produk UMKM itu baru bisa diproduksi secara Mantap ya,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Oleh Dokter Kembali Terjadi, KKI Imbau Masyarakat Tidak Takut Melapor

Published

on

By

Jakarta – Dalam waktu berdekatan, sejumlah kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum tenaga medis kembali mencuat.

Kasus terbaru terjadi di sebuah rumah sakit swasta di Malang, menyusul dua kasus sebelumnya yang melibatkan dokter di RS Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dan seorang dokter spesialis kandungan di sebuah klinik kesehatan di Garut, Jawa Barat.

Menanggapi hal ini, Ketua Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), drg. Arianti Anaya, meminta masyarakat untuk tidak ragu melapor apabila mengalami atau mengetahui tindakan pelecehan seksual maupun pelanggaran lain yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan.

Terkait kasus di RS Hasan Sadikin, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. KKI pun telah mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) milik yang bersangkutan. Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat juga telah mencabut Surat Izin Praktik (SIP) dokter tersebut.

“Kami sudah mencabut STR dari yang bersangkutan, kemudian kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan di Jawa Barat baik di provinsi, kabupaten/ kota, untuk mencabut semua SIP dari dokter tersebut. Tanpa STR, otomatis SIP nya gugur,” jelas drg. Arianti.

Lebih lanjut, drg. Arianti mengungkapkan bahwa KKI menerima laporan pelecehan seksual oleh seorang dokter spesialis kandungan di Garut. Hasil investigasi Majelis Disiplin Profesi (MDP) menunjukkan adanya unsur tindak pidana dalam kasus tersebut. STR pelaku telah dinonaktifkan sementara menunggu proses hukum lebih lanjut.

Berbeda dengan kasus di RSHS Bandung, pelaku di Garut masih menunggu proses hukum. Jika nantinya terbukti bersalah, KKI akan mencabut STR yang bersangkutan secara permanen.

drg. Arianti menyayangkan terjadinya kasus-kasus tersebut dan menegaskan pentingnya pengawasan berkelanjutan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan.

“Inilah proses yang saat ini sedang dilakukan, tentu kami sangat menyayangkan dengan adanya dua kasus ini yang berdekatan. Tetapi intinya pengawasan, itu memang harus terus kita lakukan tentu ini adalah menjadi tugas konsil bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan,” tutur drg Arianti.

Selain pengawasan internal, KKI juga mendorong masyarakat, baik pasien maupun keluarga pasien, untuk berani melaporkan segala bentuk tindakan pelecehan atau pelanggaran etik oleh tenaga medis maupun tenaga kesehatan.

Setiap laporan yang masuk akan ditangani secara serius dan ditindaklanjuti melalui investigasi oleh MDP. Jika ditemukan unsur pidana, laporan akan diteruskan kepada aparat penegak hukum.

  • “Kita tidak ada yang berharap kasus bertambah tapi masyarakat diharapkan menjadi lebih waspada terhadap kasus seperti ini, dan tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang melakukan tindakan asusila harus disanksi,” pungkas drg. Arianti.

Continue Reading

Metro

Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPPT) Silaturahmi Para Tokoh Masyarakat Peduli NKRI

Published

on

By

JaKarta – Dalam rangka mempererat silaturahmi kebangsaan, puluhan Purnawirawan Prajurit TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPPT) menghadiri acara silaturahmi dengan para tokoh masyarakat, Kamis (17/4/2025), di gedung SAM, Kelapa Gading Jakarta Utara.

Salah seorang inisiator FPPT, Dwi Cahyo menjelaskan bahwa terbentuknya FPPT yang beranggotakan para purnawirawan TNI tersebut ditujukan untuk memperjuangkan dan menyelamatkan NKRI. Tak hanya para purnawirawan prajurit TNI, forum ini juga beranggotakan para mantan kepala staf TNI dan purnawirawan mantan pejabat lainnya di lingkungan TNI.

“Alhamdulillah forum ini mendapat sambutan dari mereka. FPPT ini terbuka untuk semua purnawirawan TNI. Saya berharap kehadiran FPPT ini mendapat dukungan semua purnawirawan dan masyarakat Indonesia untuk melawan kedzoliman dan ketidakadilan ,” ujar Dwi Cahyo, mantan Hakim Agung Adhoc.

Pendiri FPPT, Letjen MAR (Purn) Suharto, dengan berdirinya FPPT ini ia berharap dan mengajak kepada masyarakat termasuk oligarki untuk bersama-sama menjaga NKRI. “Kami mengajak masyarakat termasuk oligarki untuk menjaga NKRI. Kalau oligarki tidak mau bersama-sama, kita lawan,” tegas Suharto.

Sementara itu, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tidak takut dalam mengatasi persoalan-persoalan bangsa Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Said Didu menyampaikan 4 hal yaitu berhenti berselingkuh dengan dengan solo dan oligarki, jangan hanya omon-omon dalam pemberantasan korupsi, tegas dalam penegakan hukum, dan mengembalikan SDA yang sudah diambil oleh para oligarki.

“Kami semua para tokoh masyarakat dan para Purnawirawan TNI akan menjadi garda terdepan membantu Pemerintah. Namun jika tidak bisa mengatasi 4 hal ini, izinkan kami mengurangi kepercayaan. Kami sudah melihat pak Prabowo sudah berupaya mengembalikan SDA Indonesia,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Sekjen Forum Bela Negara, Taufik Gumay memberikan apresiasi terselenggaranya kegiatan silaturahmi para purnawirawan dengan tokoh masyarakat. Menyikapi kondisi bangsa Indonesia saat ini, ia mengajak rakyat Indonesia untuk mencari langkah-langkah agar Pemerintah saat ini tidak tersandera dari lingkaran penguasa sebelumnya.

“Kita sedang mencari langkah agar pak Prabowo tidak tersandera. Kita juga sedang mengatasi permasalahan bangsa diantaranya soal dugaan ijazah palsu. Kita menginginkan negara ini maju, aman, damai dan sejahtera,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending