Connect with us

Metro

Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus PP.F.SPTI Masa Bakti Tahun 2025 – 2030

Published

on

Jakarta – Pengurus Pusat Federasi Setikat Pekerja Transportasi Indonesia (PP. F.SPTI) bersama Pengurus Serikat Pekerja Indonesia (SPSI) menggadakan pelantikan dan pengukuhan pengurus PP.F.SPTI masa bhakti tahun 2025-2030 dengan tema “Di Era Digitalisasi Mari Kita Tingkatkan Profesional Serikat Pekerja F.SPTI-KSPI Menuju Indonesia Emas” di Hotel The Tavia Jakarta pada hari Kamis, 30 Januari 2025.

Acara ini dihadiri oleh H. Mohammad Nasir, SE (Ketum F.SPTI), Arnod Sihite (Waketum DPP KSPS), Alenxander Zulkarnain (Ketua Harian PP. F.SPTI/ CEO PT. Benua Integrasi Global), Drs. HM. Jusuf Rizal, SE,M.Si. (Ketua Harian KSPSI), Brigjen. Pol. Nanang Rudi Supriatna, S.H., M.H. (Direktur Sosial Budaya Polri), Dr. Hartanto, MH.,M.Mar.E. (Direktur Lalu Lintas & Angkutan Laut Kementerian Perhubungan)

Mohammad Nasir, SE. sebagai Ketum F.SPTI menyampaikan dalam sambutannya ; “Kepercayaan saya sebagai Ketum F.SPTI merupakan tangung jawab sekaligus tantangan yang tidak mudah guna membawa F.SPTI lebih maju dan berkembang bagi para pengurus dan anggotanya.

Pelaksanaan Musnalub Rekonsiliasi F.SPTI merupakan upaya dari DPP KSPSI guna menyatukan perbedaan diantara kita secara demokratis dan kontitusional, maka mari kita bersama-sama membangun organisasi F.SPTI kedepan dengan bergandengan tangan untuk kemajuan organisasi ini.

Begitun juga Munaslub Rekonsiliasi merupakan munaslub perubahan menuju kemajuan dan kebesaran organisasi F.SPTI dan diharapkan dapat memperkuat posisi F.SPTI yang salah satunya terutama dibidang koperasi tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di pelabuhan.

Melalui Munaslub Rekonsiliasi kita akan melakukan regenering setidaknya ada 3 hal yang perlu di agendakan untuk kemajuan F.SPTI yaitu ;

1. Konsolidasi organisasi dengan melakukan penataan organisasi mulai dari tingkat pusat, provinsi, daerah, TUK, pimpinan kerja melakukan revitalisasi kepengurusan yang se-visi dengan demikian akan menjadi penguatan dan solidaritas dalam kepengurusan.

2. Konsolidasi program dengan membuat berbagai kepelatihan demi meningkatkan kompetensi advokasi serta sertifikasi bagi keahlian sumber daya manusia agar mampu mengikuti perubahaan dalam Revolusi Industri.

3. Konsolidasi menuju transparan dan akuntabel termasuk didalamnya sebagaimana memgelola organisasi dengan mengapdosi telnologi informasi mengunakan sistem database keanggotaan yang transparan, modern dan canggih.

Kami berharap Pelantikan & Pengukuhan F.SPTI menjadi momentum bagi kita untuk memperbaharui komitmen terhadap organisasi ini terlebih diera digitalisasi kita harus meningkatkan profesional guna menuju Indonesia Emas 2045.

Pelaksanaan Munaslub Rekonsiliasi F.SPTI kita laksanakan sesuai AD/ART akan menjadi pelajaran berharga buat kita semua untuk tidak mengulangin hal yang sama, perpecahan akan membuat anggota menjadi lemah dan akan menghambat bagi kemajuan organisasi.

Maka dari itu saya akan mengajak seluruh pengurus PP, PD, PC maupun kader F.SPTI di seluruh Indonesia agar bersama-sama untuk bahu membahu membangun organiasi F.SPTI yang kita cintai agar dapat mengikuti perubahan khususnya Revolusi Industri sesuai dengan tuntutan jaman dan kebutuhan industri sehingga F.SPTI dapat maju. Kita juga perlu membekali sdm anggota F.SPTI dengan advokasi sesuai kebutuhan masing-masing dilapangan.

Guna memajukan F.SPTI sebagai organisasi yang visioner bukanlah mudah, tidak mungkin berjalan sendiri tanpa dukungan seluruh pengurus mulai dari tingkat pusat sampai daerah dan karena itu setelah munaslub ini kita akan mengadakan rakernas untuk membahas berbagai program dalam memajukan F.SPTI sebagai organisasi yang modern, profesional dan mandiri juga memperkuat hubungan industrial dengan Pemerintah maupun pengusaha untuk menghindari pengelolaan organisasi yang menimbulkan konflik vertikal maupun horizontal,” tutupnya.

Arnod Sihite sebagai Waketum DPP KSPSI menyampaikan ; “Tentunya apresiasi yang luar biasa atas pelantikan dan pengukuhan kepengurusan F.SPTI yang baru, semoga F.SPTI dibawah kepemimpinan Mohammad Nasir bisa maju terus, berkembang dan solid kedepan yang tentu dengan visi misinya dan bisa mewujudkan kesejahteraan para anggota F.SPTI yang baru ini,” tutupnya.

Alenxander Zulkarnain sebagai Ketua Harian PP. F.SPTI/ CEO PT. Benua Integrasi Global mengatakan ; “Dengan adanya pembentukan pengurus F.SPTI yang baru kita yang pasti akan masuk ke rana perubahan yang baru juga salah satunya kita akan memasuki transformasi digital yaitu AI dan digitalisasi karena saat ini disegala bidang apapun sudah memasuki dunia digital dan kita harus maju mengikuti perkembangan teknologi saat ini maka saya yakin akan banyak ide-ide atau hal-hal baru yang akan kita beri masukan kepada Pemerintah untuk mengembangkan bagaimana transformasi digital di Indonesia jauh lebih berkembang lagi khususnya di dunia tenaga kerja.

Kebetulan saya sendiri di perusahaan PT. Benua Integrasi Global yang memang yang bergerak dibidang digitalisasi atau teknologi saat ini sedangkan mengembangkan blockchain dan AI, yang memang udah dibidang saya dalam dunia teknologi ini hingga saya tinggal membentuk atau mengimplementasikan sistemnya ke dalam ke pengurusan maupun anghota F.SPTI yang baru ini.

Adapun harapan untuk kepengurusan F. SPTI ini adalah akan kita buat peribahaan yang lebih bagus daripada yang lainnya artinya tidak mungkin kita membentuk satu hal sedemikian rapi saat ini kalo tidak ingin adanya perubahan-perubahan yang lebih besar untuk kepengurusan F.SPTI ini,” tutupnya.

Brigjen. Pol. Nanang Rudi Supriatna, S.H., M.H. (Direktur Sosial Budaya Polri) mewakili
Komjen. Pol. Drs. Syahar Diantono, M.Si (Kepala Badan Intelijen & Keamanan Polri) menyampaikan pesan ; “Sektor transportasi memiliki peran yang sangat vital dalam memperkokoh perekonomian bangsa Indonesia juga berkontribusi besar dalam memobilitas barang maupun orang yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun demikian tantangannya yang dihadapi didepan semakin besar mulai dari masalah keselematan, perlindungan, hak-hak pekerja hingga isu ketenagakerjaan yang semakin kompleks.

Kehadiran masyarakat pekerja yang kuat dan profesional sangat diperlukan untuk menaungi para pekerja di sektor transportasi dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi sesuai dengan amanat undang-undang sekaligus sebagai pencegah meluasnya permasalahaan yang berdampak terjadinya ngagguan kamtibmas.

Kegiatan transportasi yang tertib dan aman sangat bergantung kepada kolaborasi antara Polri, setikat pekerja dan stakeholder lainnya.

Dalam pidato perdananya pada saat pelantikan Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah perioritas utama yang tidak bisa ditawar-tawar.

Dalam 5 tahun mendatang Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dimana target ini menjadi acuan utama dalam kebijakan ekonmi nasional yang membutuhkan strategi yang matang. Untuk meraih strategi tersebut Pemerintah telah membuat visi bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Adapun visi ini memiliki 3 pilar yaitu Asta Cita, 17 program prioritas dan 8 program terbaik.

Dalam mendukung Program Asta Cita khusunya Asta Cita yang ke 3 dan ke 5 yaitu untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif maupun menciptakan stabilitas ekonomi dimana Polri berkomitmen dan telah melakukan tindakan nyata melalui upaya-upaya sesuai tupoksi sebagai berikut ;

1. Mengoptimalkan penegakan hukum terhadap kejahatan yang merugikan masyarakat dan menggangu perekonomian negara seperti judi online, penyelundupan, narkoba maupun korupsi.

2. Peran Polri dalam membela hak tenaga kerja antara lain mengawal dan mengamankan giat penyampaian pendapat termasuk mendampingin penyelesaian sengketa, mengawasi pekerjaan imigran Indonesia, tenaga kerja asing serta penegakan hukum ketenagakerjaan dengan menjalin kerjasama dengan BP2MI dan Imigrasi.

3. Sinergitas dalam mengoptimalkan perlindungan ketanagakerjaan yang berisi antara lain nota kesepahaman dengan kemenaker dan perjanjian kerjasama dengan BPJS.

4. Sebagai wujud komitmen nyata Polri maka pada hari Senin, 22 Januari 2025 di Gedung Mabes Polri bahwa Kapolri telah melaunching Desk Ketenagakerjaan Polri tahun anggaran 2025 dimana kehadiran Desk Ketenagakerjaan Polri sebagai upaya untuk mewujudkan jalinan hubungan industrial yang lebih baik yang saling melengkapi serta menciptakan keseimbangan antara buruh dengan perusahaan sebagai modal menyambut bonus modal Demografi guna menyongsong Indonesia Emas 2045.

Satu tekad Polri dalam mendukung kesejahteraan buruh di Indonesia yaitu buruh sejahtera, perusahaan berkarya dan Indonesia berjaya,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

Eka Lestari Sinaga: PUAN Harus Jadi Rumah Pemberdayaan Ekonomi dan Politik Perempuan

Published

on

By

Jakarta – Wakil Bendahara Umum DPP Perempuan Amanat Nasional (PUAN), Eka Lestari Sinaga, menghadiri pelantikan Ketua Umum DPP PUAN Farah Puteri Nabila, BA., M.Sc., beserta jajaran pengurus periode 2025–2030 yang berlangsung di Balai Sarbini, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Pelantikan tersebut dihadiri lebih dari 1.200 kader perempuan Partai Amanat Nasional (PAN) dari 26 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) se-Indonesia. Momentum ini menjadi ajang konsolidasi sekaligus penguatan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Eka Lestari Sinaga menegaskan bahwa PUAN memiliki peran strategis sebagai motor penggerak pemberdayaan perempuan, baik di bidang ekonomi maupun politik.

“PUAN bukan hanya organisasi sayap. PUAN harus menjadi rumah yang mencetak perempuan mandiri secara finansial sekaligus berdaya secara politik. Jika perempuan kuat secara ekonomi, maka mereka akan lebih berani bersuara, mengambil keputusan, dan memimpin,” ujar Eka usai pelantikan.

Sebagai Wakil Bendahara Umum, Eka menyoroti pentingnya tata kelola keuangan organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari besarnya program yang dijalankan, tetapi juga dari dampak yang dirasakan langsung oleh kader dan masyarakat.

“Ke depan, bidang bendahara akan mendorong program-program yang menyentuh kebutuhan riil perempuan di daerah, mulai dari pelatihan literasi keuangan, akses permodalan bagi UMKM perempuan, hingga pendampingan usaha. Kami ingin kader PUAN dikenal karena kompetensinya dan dihormati karena kemandiriannya,” tegasnya.

Eka juga memberikan apresiasi terhadap visi kepemimpinan Ketua Umum PUAN, Farah Puteri Nabila, yang menekankan pentingnya membuka peluang bagi perempuan untuk berkembang dan berkontribusi.
“Perempuan tidak membutuhkan belas kasihan, tetapi membutuhkan kesempatan.

Tugas kami adalah memastikan setiap rupiah yang dikelola organisasi dapat menjadi peluang nyata bagi kader di daerah, mulai dari ibu rumah tangga yang menjadi ‘menteri keuangan’ keluarga hingga pengusaha perempuan yang mampu membuka lapangan pekerjaan,” tambahnya.

Pelantikan pengurus DPP PUAN periode 2025–2030 turut dihadiri Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Sekretaris Jenderal PAN Eko Hendro Purnomo, Ketua DPP PAN Yandri Susanto, serta perwakilan berbagai organisasi perempuan dari Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKS, Fatayat NU, dan Muslimat NU.

Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menegaskan komitmen PAN untuk memberikan ruang dan kesempatan yang luas bagi perempuan dalam berbagai lini kepemimpinan partai.

“Di PAN, yang mendominasi harus perempuan. Mulai dari tim sukses hingga pengambil kebijakan, perempuan harus berada di garda terdepan,” ujarnya.

Pelantikan ini diharapkan menjadi awal penguatan peran PUAN sebagai wadah perempuan PAN yang tidak hanya aktif dalam kegiatan politik, tetapi juga mampu melahirkan perempuan-perempuan tangguh, mandiri, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

Continue Reading

Metro

Sari W Pramono Resmi Dilantik Menjadi Pengurus DPP PUAN Periode 2026–2031, Siap Perkuat Peran Perempuan dalam Pembangunan Bangsa

Published

on

By

Jakarta – Sari W Pramono resmi dilantik sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perempuan Amanat Rakyat (PUAN) periode 2026–2031 dalam acara pelantikan pengurus yang digelar di Balai Sarbini, Jakarta, Jumat (19/6/2026). Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, serta dihadiri jajaran pengurus PAN, tokoh perempuan, kader PUAN dari berbagai daerah, dan sejumlah undangan.

Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi PUAN dalam memperkuat konsolidasi organisasi perempuan di seluruh Indonesia. Sebagai salah satu organisasi perempuan yang berafiliasi dengan PAN, PUAN terus berkomitmen mendorong peningkatan kualitas sumber daya perempuan, memperluas partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan politik, serta memperkuat peran perempuan dalam pembangunan nasional.

Sari W Pramono yang selama ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan organisasi perempuan, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk bergabung dalam kepengurusan DPP PUAN.

“Ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Saya siap bekerja bersama seluruh pengurus untuk membesarkan PUAN serta menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi perempuan Indonesia,” ujarnya usai pelantikan.

Menurut Sari, perempuan memiliki peran strategis dalam membangun keluarga, masyarakat, hingga bangsa. Karena itu, keberadaan PUAN diharapkan dapat menjadi wadah yang mampu meningkatkan kapasitas perempuan melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, penguatan kepemimpinan, serta berbagai program sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa perempuan memiliki kontribusi besar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, PAN melalui PUAN akan terus memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk berkembang, berkiprah, dan mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan di berbagai sektor.

“Perempuan Indonesia harus menjadi kekuatan utama dalam membangun bangsa. Saya berharap PUAN dapat menjadi organisasi yang aktif, progresif, dan mampu melahirkan perempuan-perempuan pemimpin yang berintegritas serta memiliki kepedulian terhadap masyarakat,” katanya.

Pelantikan pengurus DPP PUAN periode 2026–2031 berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan dan optimisme. Para pengurus yang dilantik berkomitmen untuk memperkuat jaringan organisasi hingga ke daerah serta menjalankan berbagai program yang fokus pada pemberdayaan perempuan, penguatan ekonomi keluarga, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan bergabungnya Sari W Pramono dalam jajaran pengurus DPP PUAN, diharapkan organisasi tersebut semakin solid dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperjuangkan kepentingan perempuan Indonesia sekaligus mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.
“PUAN Maju, Perempuan Berdaya, Indonesia Sejahtera.”

Continue Reading

Metro

Zulkifli Hasan Lantik Pengurus PUAN Periode 2026–2031, Perkuat Peran Perempuan dalam Pembangunan Bangsa

Published

on

By

Jakarta, 19 Juni 2026 – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, secara resmi melantik jajaran Pengurus Pusat Perempuan Amanat Rakyat (PUAN) periode 2026–2031 dalam sebuah acara yang berlangsung khidmat di Balai Sarbini, Jumat (19/6/2026).

Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi organisasi sayap perempuan PAN dalam memperkuat konsolidasi dan memperluas peran perempuan di berbagai sektor pembangunan nasional. Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus PAN, tokoh perempuan, anggota legislatif, serta kader PUAN dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam politik, ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial harus terus diperkuat agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia.

“Perempuan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak perubahan. Karena itu, PUAN harus hadir sebagai organisasi yang mampu melahirkan perempuan-perempuan tangguh, berintegritas, dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat,” ujar Zulkifli Hasan.

Ia juga berharap kepengurusan PUAN periode 2026–2031 dapat menjadi wadah pemberdayaan perempuan yang mampu menjawab berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ekonomi keluarga.

Pelantikan pengurus baru ditandai dengan pembacaan surat keputusan dan pengucapan ikrar pengurus yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PAN. Para pengurus yang dilantik berkomitmen untuk menjalankan
program-program organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan perempuan, penguatan keluarga, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua Umum PUAN Farah Puteri Nahlia, B. A., M. Sc. yang baru dilantik menyampaikan bahwa organisasi akan fokus pada pengembangan kapasitas perempuan, pendampingan UMKM, pendidikan politik, serta berbagai kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Dengan pelantikan ini, PUAN diharapkan semakin solid dan mampu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi perempuan Indonesia, sekaligus mendukung visi PAN dalam mewujudkan masyarakat yang adil, maju, dan sejahtera.

Acara pelantikan ditutup dengan doa bersama, ramah tamah, dan sesi foto bersama seluruh pengurus serta tamu undangan yang hadir sebagai simbol dimulainya masa bakti PUAN periode 2026–2031.

Continue Reading

Trending