Connect with us

Metro

Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus PP.F.SPTI Masa Bakti Tahun 2025 – 2030

Published

4 months ago

on

Jakarta – Pengurus Pusat Federasi Setikat Pekerja Transportasi Indonesia (PP. F.SPTI) bersama Pengurus Serikat Pekerja Indonesia (SPSI) menggadakan pelantikan dan pengukuhan pengurus PP.F.SPTI masa bhakti tahun 2025-2030 dengan tema “Di Era Digitalisasi Mari Kita Tingkatkan Profesional Serikat Pekerja F.SPTI-KSPI Menuju Indonesia Emas” di Hotel The Tavia Jakarta pada hari Kamis, 30 Januari 2025.

Acara ini dihadiri oleh H. Mohammad Nasir, SE (Ketum F.SPTI), Arnod Sihite (Waketum DPP KSPS), Alenxander Zulkarnain (Ketua Harian PP. F.SPTI/ CEO PT. Benua Integrasi Global), Drs. HM. Jusuf Rizal, SE,M.Si. (Ketua Harian KSPSI), Brigjen. Pol. Nanang Rudi Supriatna, S.H., M.H. (Direktur Sosial Budaya Polri), Dr. Hartanto, MH.,M.Mar.E. (Direktur Lalu Lintas & Angkutan Laut Kementerian Perhubungan)

Mohammad Nasir, SE. sebagai Ketum F.SPTI menyampaikan dalam sambutannya ; “Kepercayaan saya sebagai Ketum F.SPTI merupakan tangung jawab sekaligus tantangan yang tidak mudah guna membawa F.SPTI lebih maju dan berkembang bagi para pengurus dan anggotanya.

Pelaksanaan Musnalub Rekonsiliasi F.SPTI merupakan upaya dari DPP KSPSI guna menyatukan perbedaan diantara kita secara demokratis dan kontitusional, maka mari kita bersama-sama membangun organisasi F.SPTI kedepan dengan bergandengan tangan untuk kemajuan organisasi ini.

Begitun juga Munaslub Rekonsiliasi merupakan munaslub perubahan menuju kemajuan dan kebesaran organisasi F.SPTI dan diharapkan dapat memperkuat posisi F.SPTI yang salah satunya terutama dibidang koperasi tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di pelabuhan.

Melalui Munaslub Rekonsiliasi kita akan melakukan regenering setidaknya ada 3 hal yang perlu di agendakan untuk kemajuan F.SPTI yaitu ;

1. Konsolidasi organisasi dengan melakukan penataan organisasi mulai dari tingkat pusat, provinsi, daerah, TUK, pimpinan kerja melakukan revitalisasi kepengurusan yang se-visi dengan demikian akan menjadi penguatan dan solidaritas dalam kepengurusan.

2. Konsolidasi program dengan membuat berbagai kepelatihan demi meningkatkan kompetensi advokasi serta sertifikasi bagi keahlian sumber daya manusia agar mampu mengikuti perubahaan dalam Revolusi Industri.

3. Konsolidasi menuju transparan dan akuntabel termasuk didalamnya sebagaimana memgelola organisasi dengan mengapdosi telnologi informasi mengunakan sistem database keanggotaan yang transparan, modern dan canggih.

Kami berharap Pelantikan & Pengukuhan F.SPTI menjadi momentum bagi kita untuk memperbaharui komitmen terhadap organisasi ini terlebih diera digitalisasi kita harus meningkatkan profesional guna menuju Indonesia Emas 2045.

Pelaksanaan Munaslub Rekonsiliasi F.SPTI kita laksanakan sesuai AD/ART akan menjadi pelajaran berharga buat kita semua untuk tidak mengulangin hal yang sama, perpecahan akan membuat anggota menjadi lemah dan akan menghambat bagi kemajuan organisasi.

Maka dari itu saya akan mengajak seluruh pengurus PP, PD, PC maupun kader F.SPTI di seluruh Indonesia agar bersama-sama untuk bahu membahu membangun organiasi F.SPTI yang kita cintai agar dapat mengikuti perubahan khususnya Revolusi Industri sesuai dengan tuntutan jaman dan kebutuhan industri sehingga F.SPTI dapat maju. Kita juga perlu membekali sdm anggota F.SPTI dengan advokasi sesuai kebutuhan masing-masing dilapangan.

Guna memajukan F.SPTI sebagai organisasi yang visioner bukanlah mudah, tidak mungkin berjalan sendiri tanpa dukungan seluruh pengurus mulai dari tingkat pusat sampai daerah dan karena itu setelah munaslub ini kita akan mengadakan rakernas untuk membahas berbagai program dalam memajukan F.SPTI sebagai organisasi yang modern, profesional dan mandiri juga memperkuat hubungan industrial dengan Pemerintah maupun pengusaha untuk menghindari pengelolaan organisasi yang menimbulkan konflik vertikal maupun horizontal,” tutupnya.

Arnod Sihite sebagai Waketum DPP KSPSI menyampaikan ; “Tentunya apresiasi yang luar biasa atas pelantikan dan pengukuhan kepengurusan F.SPTI yang baru, semoga F.SPTI dibawah kepemimpinan Mohammad Nasir bisa maju terus, berkembang dan solid kedepan yang tentu dengan visi misinya dan bisa mewujudkan kesejahteraan para anggota F.SPTI yang baru ini,” tutupnya.

Alenxander Zulkarnain sebagai Ketua Harian PP. F.SPTI/ CEO PT. Benua Integrasi Global mengatakan ; “Dengan adanya pembentukan pengurus F.SPTI yang baru kita yang pasti akan masuk ke rana perubahan yang baru juga salah satunya kita akan memasuki transformasi digital yaitu AI dan digitalisasi karena saat ini disegala bidang apapun sudah memasuki dunia digital dan kita harus maju mengikuti perkembangan teknologi saat ini maka saya yakin akan banyak ide-ide atau hal-hal baru yang akan kita beri masukan kepada Pemerintah untuk mengembangkan bagaimana transformasi digital di Indonesia jauh lebih berkembang lagi khususnya di dunia tenaga kerja.

Kebetulan saya sendiri di perusahaan PT. Benua Integrasi Global yang memang yang bergerak dibidang digitalisasi atau teknologi saat ini sedangkan mengembangkan blockchain dan AI, yang memang udah dibidang saya dalam dunia teknologi ini hingga saya tinggal membentuk atau mengimplementasikan sistemnya ke dalam ke pengurusan maupun anghota F.SPTI yang baru ini.

Adapun harapan untuk kepengurusan F. SPTI ini adalah akan kita buat peribahaan yang lebih bagus daripada yang lainnya artinya tidak mungkin kita membentuk satu hal sedemikian rapi saat ini kalo tidak ingin adanya perubahan-perubahan yang lebih besar untuk kepengurusan F.SPTI ini,” tutupnya.

Brigjen. Pol. Nanang Rudi Supriatna, S.H., M.H. (Direktur Sosial Budaya Polri) mewakili
Komjen. Pol. Drs. Syahar Diantono, M.Si (Kepala Badan Intelijen & Keamanan Polri) menyampaikan pesan ; “Sektor transportasi memiliki peran yang sangat vital dalam memperkokoh perekonomian bangsa Indonesia juga berkontribusi besar dalam memobilitas barang maupun orang yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun demikian tantangannya yang dihadapi didepan semakin besar mulai dari masalah keselematan, perlindungan, hak-hak pekerja hingga isu ketenagakerjaan yang semakin kompleks.

Kehadiran masyarakat pekerja yang kuat dan profesional sangat diperlukan untuk menaungi para pekerja di sektor transportasi dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi sesuai dengan amanat undang-undang sekaligus sebagai pencegah meluasnya permasalahaan yang berdampak terjadinya ngagguan kamtibmas.

Kegiatan transportasi yang tertib dan aman sangat bergantung kepada kolaborasi antara Polri, setikat pekerja dan stakeholder lainnya.

Dalam pidato perdananya pada saat pelantikan Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah perioritas utama yang tidak bisa ditawar-tawar.

Dalam 5 tahun mendatang Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dimana target ini menjadi acuan utama dalam kebijakan ekonmi nasional yang membutuhkan strategi yang matang. Untuk meraih strategi tersebut Pemerintah telah membuat visi bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Adapun visi ini memiliki 3 pilar yaitu Asta Cita, 17 program prioritas dan 8 program terbaik.

Dalam mendukung Program Asta Cita khusunya Asta Cita yang ke 3 dan ke 5 yaitu untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif maupun menciptakan stabilitas ekonomi dimana Polri berkomitmen dan telah melakukan tindakan nyata melalui upaya-upaya sesuai tupoksi sebagai berikut ;

1. Mengoptimalkan penegakan hukum terhadap kejahatan yang merugikan masyarakat dan menggangu perekonomian negara seperti judi online, penyelundupan, narkoba maupun korupsi.

2. Peran Polri dalam membela hak tenaga kerja antara lain mengawal dan mengamankan giat penyampaian pendapat termasuk mendampingin penyelesaian sengketa, mengawasi pekerjaan imigran Indonesia, tenaga kerja asing serta penegakan hukum ketenagakerjaan dengan menjalin kerjasama dengan BP2MI dan Imigrasi.

3. Sinergitas dalam mengoptimalkan perlindungan ketanagakerjaan yang berisi antara lain nota kesepahaman dengan kemenaker dan perjanjian kerjasama dengan BPJS.

4. Sebagai wujud komitmen nyata Polri maka pada hari Senin, 22 Januari 2025 di Gedung Mabes Polri bahwa Kapolri telah melaunching Desk Ketenagakerjaan Polri tahun anggaran 2025 dimana kehadiran Desk Ketenagakerjaan Polri sebagai upaya untuk mewujudkan jalinan hubungan industrial yang lebih baik yang saling melengkapi serta menciptakan keseimbangan antara buruh dengan perusahaan sebagai modal menyambut bonus modal Demografi guna menyongsong Indonesia Emas 2045.

Satu tekad Polri dalam mendukung kesejahteraan buruh di Indonesia yaitu buruh sejahtera, perusahaan berkarya dan Indonesia berjaya,” tutupnya.

Related Topics:
Continue Reading

Metro

Drs. H.Agusman Adam Sekjen Komunitas Saluang Rindu Hadiri Acara Halalbihalal “Dunsanak Saluang Rindu Minang Perantauan Ci’ Inan Bana Malapeh Taragak”

Published

5 hours ago

on

May 31, 2025

By

Bekasi – Komunitas Saluang Rindu menggelar Halalbihalal “Dunsanak Saluang Rindu Minang Perantauan Ci’ Inan Bana Malapeh Taragak” di Hotel Horisson (Kralatau Hall) Bekasi. Dalam Halalbihalal Saluang Rindu Minang Perantau dihadiri oleh Yudhi Firmansyah (Ketua Komunitas), Agusman Adam (Sekjen Komunitas), Tokoh-Tokoh Minang Perantauan lainnya.Sabtu (31/5/2025)

Halalbihalal Saluang Rindu Minang Perantauan awalnya kami ingin mengadakan silaturahmi dengan sanak saudara yang ada di perantauan. Karena jarangnya kita bersua atau bertemu dan acara ini sebagai wadah kita bersilaturahmi kata Sekjen Komunitas Saluang Rindu Drs. H. Agusman Adam di Hotel Horison Bekasi, Sabtu (31/05/25).

Lanjutn Drs. H.Agusman Adam dengan silaturahmi bisa ketemu saudara dari kampung atau rekan rekan dari kampung. Tujuan bisa mendekatkan tali silaturrahmi. Yang nantinya bisa mendekatkan untuk mengadakan pembicaraan pembicaraan misalnya bisnis, pekerjaan atau hal halnya. Sehingga nantinya bisa berkolaborasi.

Kita ini sudah lama merantau jauh di negeri orang tentu tidak setiap hari kita mengetahui perkembangan budaya minang. Dengan adanya silaturahmi sekarang dengan hadirnya keluarga, teman teman dan sanak saudara kita bisa mengetahui dan mengenalkan budaya minang lebih lanjutnya.

Sehingga generasi setelah kami atau generasi Z tidak akan lupa dengan budaya leluhurnya, imbuhnya.

Komunitas Saluang Minang adalah komunitas orang Minang yang ada di perantauan dan tidak batas. Tadinya awalnya acara ini kecil kecilan dan kami tidak menyangka acara halalbihalal ini bisa digelar di Hotel. Dan banyak yang tertarik dan antusias untuk mengikuti acara halalbihalal Saluang Minang ini.

Acara halalbihalal ini diadakan mendesak dan dipersiapkan dalam waktu dua minggu dan bisa terlaksana, terang Agusman.

Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini ada kekurangan dan mungkin juga ada yang kurang berkenan karena waktu terburu buru. Diperkirakan 300 an undangan ada yang hadir .

Acara halalbihalal ini adalah acara perdana dalam rangkaian setelah idul fitri. Bekerja sosial dan kebersamaan masyarakat minang perantauan.

Mudah mudahan acara halalbihalal ini bisa didukung masyarakat banyak untuk hal hal yang positif sehingga bisa berkembang dan bermanfaat untuk masyarakat banyak , pungkas Agusman.

Continue Reading

Metro

PT Pradiksi Gunatama Gelar Public Expose Tahunan

Published

5 hours ago

on

May 31, 2025

By

Jakarta – Sebagai bagian dari keterbukaan informasi kepada publik dan pemegang saham, PT Pradiksi Gunatama menggelar Public Expose Tahunan acara tersebut di gelar pada (28/5/2025) di Jakarta.

Dalam pemaparan Kinerja Perseroan PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang sangat positif pada kuartal I 2025. Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp45,45 miliar, melonjak tajam sebesar 883% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat Rp4,62 miliar (unaudited).

Pertumbuhan laba bersih ini didorong oleh peningkatan penjualan serta efisiensi dalam beban pokok penjualan. Penjualan bersih perusahaan mencapai Rp175,69 miliar atau tumbuh 26,23% secara tahunan (YoY) dari sebelumnya Rp139,18 miliar. Sementara itu, beban pokok penjualan menurun 5,93% menjadi Rp108,63 miliar dari sebelumnya Rp115,47 miliar.

Laba bruto pun tercatat naik signifikan menjadi Rp67,06 miliar, tumbuh 182,89% YoY dari Rp23,71 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Beban umum dan administrasi juga berhasil ditekan menjadi Rp9,24 miliar dari Rp13,86 miliar. Selain itu, perusahaan juga memperoleh keuntungan dari perubahan nilai aset sebesar Rp6,09 miliar.

Sebagai hasilnya, laba usaha PGUN tercatat sebesar Rp63,91 miliar, meningkat 276,79% dibandingkan dengan Rp16,95 miliar pada kuartal I 2024. Beban pajak tanggungan dan aktual tercatat sebesar Rp12,76 miliar, serta beban keuangan lainnya sebesar Rp8,39 miliar.

  • Dari sisi neraca, total aset perseroan tetap stabil di angka Rp2,63 triliun, dengan liabilitas sebesar Rp794,75 miliar dan ekuitas mencapai Rp1,83 triliun.

Continue Reading

Metro

Aktivis 98 Gelar Refeleksi 27 Tahun Reformasi Tema Pemerintah Yang Bebas & Bersih KKN, Mimpi Atau Kenyataan

Published

1 day ago

on

May 30, 2025

By

Jakarta, 30 Mei 2025 – Dalam rangka memperingati 27 tahun perjalanan Reformasi 1998, sekelompok aktivis 98 menggelar diskusi publik bertajuk “Refleksi 27 Tahun Reformasi: Pemerintahan yang Bebas dan Bersih KKN, Mimpi atau Kenyataan?”. Acara berlangsung pada Jumat siang di Rumah Makan Handayani, Matraman, Jakarta Timur.

Kegiatan ini menghadirkan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer—yang akrab disapa Noel sebagai keynote speaker. Dalam pemaparannya, Noel menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas korupsi secara nyata, bukan sekadar retorika.

“Banyak pihak yang selama ini tidak tersentuh hukum, kini mulai diproses. Ini adalah bukti bahwa pemerintahan Prabowo serius dalam perang terhadap korupsi,” tegas Noel.

Namun, ia juga mengakui bahwa tantangan besar masih menghadang, termasuk masalah pengangguran yang mencapai 7,2 juta jiwa. “Ini angka yang harus menjadi perhatian serius. Pemerintah tidak boleh diam atau hanya sibuk dengan isu-isu yang tidak substansial,” tambahnya.

Diskusi ini juga menyoroti persoalan ketenagakerjaan, termasuk insiden membludaknya peserta job fair di Kota Bekasi yang tidak sebanding dengan kapasitas tempat, hingga menimbulkan kekecewaan publik. Noel menyayangkan kurangnya kesiapan panitia dan meminta evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kita tidak bisa saling menyalahkan, tapi ini menjadi koreksi penting bagi semua pihak, terutama pemerintah daerah dan perusahaan yang terlibat,” ujar Noel.

Terkait isu diskriminasi dalam perekrutan tenaga kerja, seperti syarat usia, status pernikahan, dan penampilan fisik (good looking), Noel menegaskan bahwa Kementerian Tenaga Kerja tengah melakukan evaluasi. Ia menyatakan bahwa kecuali di sektor-sektor khusus seperti penerbangan atau industri kecantikan, syarat-syarat tersebut tidak relevan dan berpotensi melanggar hak calon pekerja. “Industri bukan tempat mendiskriminasi. Ini bukan industri pelacuran yang butuh ‘good looking’,” tegasnya.

Diskusi dipandu oleh Bandot Malera (Aktivis 98 – Perbanas), dan turut menghadirkan pemantik diskusi Aznil Tan (Aktivis 98 – UMB), serta para narasumber dari berbagai universitas dan organisasi: Antonius Danar (Perbanas), M. Ridwan (UPN Veteran), Ahmad Nasir (Universitas Assafi’iyah), Joko Priyoski (UNAS), Ucok Sky Khadafi (UNIJA), dan Hasanuddin (Pijar Indonesia).

Para aktivis yang hadir sepakat bahwa cita-cita reformasi belum sepenuhnya tercapai.

Namun, mereka tetap menjaga optimisme dan komitmen untuk terus mengawal demokrasi serta memperjuangkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

PERNYATAAN SIKAP AKTIVIS 98

Reformasi 1998 adalah tonggak sejarah perjuangan rakyat untuk menegakkan demokrasi, keadilan, dan pemerintahan yang bersih. Namun, setelah lebih dari dua dekade, cita-cita itu makin jauh dari kenyataan.

Korupsi justru makin merajalela dan mengakar secara sistemik. Laporan PPATK 2024-2025 mengungkap aliran dana mencurigakan senilai Rp1.459 triliun, di mana sekitar Rp984 triliun diduga kuat terkait korupsi. Skandal di BUMN, sektor pertambangan, keuangan negara, dan judi online menegaskan lemahnya sistem pengawasan dan kuatnya cengkeraman oligarki.

Negara tak lagi berpihak pada rakyat. Kekayaan alam dan akses ekonomi dikuasai segelintir elite. UU dan regulasi disusun bukan untuk melindungi hak-hak rakyat, melainkan untuk melayani kepentingan pemilik modal.

Demokrasi pun makin mundur. Indonesia dikategorikan sebagai “Flawed Democracy” oleh EIU 2023. Ruang partisipasi publik dibatasi, lembaga pengawasan dilemahkan, dan kekuasaan dijadikan alat untuk mempertahankan status guo.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini para Aktivis 98, Tokoh Pergerakan Anti Korupsi serta Elemen Eksponen Lintas Generasi dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menolak sistem politik yang koruptif dan oligarkis. Korupsi dan dominasi elite telah merusak demokrasi serta mengkhianati semangat reformasi.
2. Mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Pemerintahan yang bersih adalah fondasi keadilan sosial dan kemajuan bangsa.
3. Menegakkan prinsip-prinsip clean government dan good government. Pemerintahan harus dijalankan secara transparan, akuntabel, efisien, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
4. Menolak normalisasi kejahatan kekuasaan dan budaya impunitas. Hukum harus ditegakkan secara adil, tanpa pandang bulu, dan tidak tunduk pada kekuasaan.
5. Mengajakseluruh elemen bangsa bersatu melawan korupsi dan oligarki. Peejuangan menuntaskan reformasi adalah kewajiban sebagai tugas bersama demi masa depan Indonesia yang adil, bersih, dan bermartabat.

Continue Reading

Trending