Connect with us

Metro

Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus PP.F.SPTI Masa Bakti Tahun 2025 – 2030

Published

on

Jakarta – Pengurus Pusat Federasi Setikat Pekerja Transportasi Indonesia (PP. F.SPTI) bersama Pengurus Serikat Pekerja Indonesia (SPSI) menggadakan pelantikan dan pengukuhan pengurus PP.F.SPTI masa bhakti tahun 2025-2030 dengan tema “Di Era Digitalisasi Mari Kita Tingkatkan Profesional Serikat Pekerja F.SPTI-KSPI Menuju Indonesia Emas” di Hotel The Tavia Jakarta pada hari Kamis, 30 Januari 2025.

Acara ini dihadiri oleh H. Mohammad Nasir, SE (Ketum F.SPTI), Arnod Sihite (Waketum DPP KSPS), Alenxander Zulkarnain (Ketua Harian PP. F.SPTI/ CEO PT. Benua Integrasi Global), Drs. HM. Jusuf Rizal, SE,M.Si. (Ketua Harian KSPSI), Brigjen. Pol. Nanang Rudi Supriatna, S.H., M.H. (Direktur Sosial Budaya Polri), Dr. Hartanto, MH.,M.Mar.E. (Direktur Lalu Lintas & Angkutan Laut Kementerian Perhubungan)

Mohammad Nasir, SE. sebagai Ketum F.SPTI menyampaikan dalam sambutannya ; “Kepercayaan saya sebagai Ketum F.SPTI merupakan tangung jawab sekaligus tantangan yang tidak mudah guna membawa F.SPTI lebih maju dan berkembang bagi para pengurus dan anggotanya.

Pelaksanaan Musnalub Rekonsiliasi F.SPTI merupakan upaya dari DPP KSPSI guna menyatukan perbedaan diantara kita secara demokratis dan kontitusional, maka mari kita bersama-sama membangun organisasi F.SPTI kedepan dengan bergandengan tangan untuk kemajuan organisasi ini.

Begitun juga Munaslub Rekonsiliasi merupakan munaslub perubahan menuju kemajuan dan kebesaran organisasi F.SPTI dan diharapkan dapat memperkuat posisi F.SPTI yang salah satunya terutama dibidang koperasi tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di pelabuhan.

Melalui Munaslub Rekonsiliasi kita akan melakukan regenering setidaknya ada 3 hal yang perlu di agendakan untuk kemajuan F.SPTI yaitu ;

1. Konsolidasi organisasi dengan melakukan penataan organisasi mulai dari tingkat pusat, provinsi, daerah, TUK, pimpinan kerja melakukan revitalisasi kepengurusan yang se-visi dengan demikian akan menjadi penguatan dan solidaritas dalam kepengurusan.

2. Konsolidasi program dengan membuat berbagai kepelatihan demi meningkatkan kompetensi advokasi serta sertifikasi bagi keahlian sumber daya manusia agar mampu mengikuti perubahaan dalam Revolusi Industri.

3. Konsolidasi menuju transparan dan akuntabel termasuk didalamnya sebagaimana memgelola organisasi dengan mengapdosi telnologi informasi mengunakan sistem database keanggotaan yang transparan, modern dan canggih.

Kami berharap Pelantikan & Pengukuhan F.SPTI menjadi momentum bagi kita untuk memperbaharui komitmen terhadap organisasi ini terlebih diera digitalisasi kita harus meningkatkan profesional guna menuju Indonesia Emas 2045.

Pelaksanaan Munaslub Rekonsiliasi F.SPTI kita laksanakan sesuai AD/ART akan menjadi pelajaran berharga buat kita semua untuk tidak mengulangin hal yang sama, perpecahan akan membuat anggota menjadi lemah dan akan menghambat bagi kemajuan organisasi.

Maka dari itu saya akan mengajak seluruh pengurus PP, PD, PC maupun kader F.SPTI di seluruh Indonesia agar bersama-sama untuk bahu membahu membangun organiasi F.SPTI yang kita cintai agar dapat mengikuti perubahan khususnya Revolusi Industri sesuai dengan tuntutan jaman dan kebutuhan industri sehingga F.SPTI dapat maju. Kita juga perlu membekali sdm anggota F.SPTI dengan advokasi sesuai kebutuhan masing-masing dilapangan.

Guna memajukan F.SPTI sebagai organisasi yang visioner bukanlah mudah, tidak mungkin berjalan sendiri tanpa dukungan seluruh pengurus mulai dari tingkat pusat sampai daerah dan karena itu setelah munaslub ini kita akan mengadakan rakernas untuk membahas berbagai program dalam memajukan F.SPTI sebagai organisasi yang modern, profesional dan mandiri juga memperkuat hubungan industrial dengan Pemerintah maupun pengusaha untuk menghindari pengelolaan organisasi yang menimbulkan konflik vertikal maupun horizontal,” tutupnya.

Arnod Sihite sebagai Waketum DPP KSPSI menyampaikan ; “Tentunya apresiasi yang luar biasa atas pelantikan dan pengukuhan kepengurusan F.SPTI yang baru, semoga F.SPTI dibawah kepemimpinan Mohammad Nasir bisa maju terus, berkembang dan solid kedepan yang tentu dengan visi misinya dan bisa mewujudkan kesejahteraan para anggota F.SPTI yang baru ini,” tutupnya.

Alenxander Zulkarnain sebagai Ketua Harian PP. F.SPTI/ CEO PT. Benua Integrasi Global mengatakan ; “Dengan adanya pembentukan pengurus F.SPTI yang baru kita yang pasti akan masuk ke rana perubahan yang baru juga salah satunya kita akan memasuki transformasi digital yaitu AI dan digitalisasi karena saat ini disegala bidang apapun sudah memasuki dunia digital dan kita harus maju mengikuti perkembangan teknologi saat ini maka saya yakin akan banyak ide-ide atau hal-hal baru yang akan kita beri masukan kepada Pemerintah untuk mengembangkan bagaimana transformasi digital di Indonesia jauh lebih berkembang lagi khususnya di dunia tenaga kerja.

Kebetulan saya sendiri di perusahaan PT. Benua Integrasi Global yang memang yang bergerak dibidang digitalisasi atau teknologi saat ini sedangkan mengembangkan blockchain dan AI, yang memang udah dibidang saya dalam dunia teknologi ini hingga saya tinggal membentuk atau mengimplementasikan sistemnya ke dalam ke pengurusan maupun anghota F.SPTI yang baru ini.

Adapun harapan untuk kepengurusan F. SPTI ini adalah akan kita buat peribahaan yang lebih bagus daripada yang lainnya artinya tidak mungkin kita membentuk satu hal sedemikian rapi saat ini kalo tidak ingin adanya perubahan-perubahan yang lebih besar untuk kepengurusan F.SPTI ini,” tutupnya.

Brigjen. Pol. Nanang Rudi Supriatna, S.H., M.H. (Direktur Sosial Budaya Polri) mewakili
Komjen. Pol. Drs. Syahar Diantono, M.Si (Kepala Badan Intelijen & Keamanan Polri) menyampaikan pesan ; “Sektor transportasi memiliki peran yang sangat vital dalam memperkokoh perekonomian bangsa Indonesia juga berkontribusi besar dalam memobilitas barang maupun orang yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun demikian tantangannya yang dihadapi didepan semakin besar mulai dari masalah keselematan, perlindungan, hak-hak pekerja hingga isu ketenagakerjaan yang semakin kompleks.

Kehadiran masyarakat pekerja yang kuat dan profesional sangat diperlukan untuk menaungi para pekerja di sektor transportasi dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi sesuai dengan amanat undang-undang sekaligus sebagai pencegah meluasnya permasalahaan yang berdampak terjadinya ngagguan kamtibmas.

Kegiatan transportasi yang tertib dan aman sangat bergantung kepada kolaborasi antara Polri, setikat pekerja dan stakeholder lainnya.

Dalam pidato perdananya pada saat pelantikan Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah perioritas utama yang tidak bisa ditawar-tawar.

Dalam 5 tahun mendatang Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dimana target ini menjadi acuan utama dalam kebijakan ekonmi nasional yang membutuhkan strategi yang matang. Untuk meraih strategi tersebut Pemerintah telah membuat visi bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Adapun visi ini memiliki 3 pilar yaitu Asta Cita, 17 program prioritas dan 8 program terbaik.

Dalam mendukung Program Asta Cita khusunya Asta Cita yang ke 3 dan ke 5 yaitu untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif maupun menciptakan stabilitas ekonomi dimana Polri berkomitmen dan telah melakukan tindakan nyata melalui upaya-upaya sesuai tupoksi sebagai berikut ;

1. Mengoptimalkan penegakan hukum terhadap kejahatan yang merugikan masyarakat dan menggangu perekonomian negara seperti judi online, penyelundupan, narkoba maupun korupsi.

2. Peran Polri dalam membela hak tenaga kerja antara lain mengawal dan mengamankan giat penyampaian pendapat termasuk mendampingin penyelesaian sengketa, mengawasi pekerjaan imigran Indonesia, tenaga kerja asing serta penegakan hukum ketenagakerjaan dengan menjalin kerjasama dengan BP2MI dan Imigrasi.

3. Sinergitas dalam mengoptimalkan perlindungan ketanagakerjaan yang berisi antara lain nota kesepahaman dengan kemenaker dan perjanjian kerjasama dengan BPJS.

4. Sebagai wujud komitmen nyata Polri maka pada hari Senin, 22 Januari 2025 di Gedung Mabes Polri bahwa Kapolri telah melaunching Desk Ketenagakerjaan Polri tahun anggaran 2025 dimana kehadiran Desk Ketenagakerjaan Polri sebagai upaya untuk mewujudkan jalinan hubungan industrial yang lebih baik yang saling melengkapi serta menciptakan keseimbangan antara buruh dengan perusahaan sebagai modal menyambut bonus modal Demografi guna menyongsong Indonesia Emas 2045.

Satu tekad Polri dalam mendukung kesejahteraan buruh di Indonesia yaitu buruh sejahtera, perusahaan berkarya dan Indonesia berjaya,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

Ester Listyo Novanti sebagai Anggota Departemen Hukum IKPI Hadiri Acara Halal Bihalal Idul Fitri 1446 H Tema “Wujudkan Semangat Kebersamaan Dalam Keberagaman”

Published

on

By

Jakarta – Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengadakan Halal Bihalal Idul Fitri 1446 H dengan tema “Wujudkan Semangat Kebersamaan Dalam Keberagaman” di Hotel Aston Kartika Grogol Jakarta pada hari Senin, 14 April 2025.

Ester Listyo Novanti sebagai Anggota Departemen Hukum IKPI, saat ditemui awak Media Online mengatakan ; “Harapan dari acara Halal Bihalal IKPI supaya memperkuat silaturahmi dengan seluruh anggota IKPI dapat mengenal satu sama lainnya antara pengurus pusat dengan pengurus cabang dengan tetap semakin erat dalam menjalankan program-program IKPI itu sendiri dan membawa IKPI semakin maju dalam berkolaborasi dengan Pemerintah,” tutupnya.

Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld mengatakan acara halal bihalal IKPI rutin diadakan dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian tahun ini acara halal bihalal dibuat lebih khusus lagi oleh pengurus, anggota dan narasumber. Dari narasumber banyak kegiatan antara lain seminar, PPL, Brevet, Ahli kepabeanan dan para pengajarannya kita undang.

Acara halal bihalal dilaksanakan secara online dan offline. Halal bihalal untuk mempererat silaturahmi anggota IKPI yang sekarang sudah berjumlah 7.100 orang. IKPI adalah asosiasi konsultasi pajak yang paling tertua usianya. Kita juga mempererat dalam keberagaman saling melengkapi karena perbedaan latar belakang dan tentunya saling mendukung, kata Vaudy di Hotel Aston Kartika Jakarta, Senin (14/04/25).

Banyak kegiatan IKPI yang akan diperbuat, bulan Mei nanti ada beberapa kegiatan sudah menanti. FGD akan dibuat setiap bulannya. Litbang akan mengikuti dan juga edukasi kepada non anggota akan diadakan setiap bulan, sambung Vaudy.

Kami ingin membawa IKPI bukan hanya dikenal di pemerintahan namun IKPI juga lebih dikenal di kalangan wajib pajak. Bagaimanapun antara konsultan pajak dan wajib pajak mempunyai hubungan yang erat.
Saat ini pemilik NPWP sudah lebih dari 70 juta. Yang wajib lapor SPT hampir 20 juta.

Kami IKPI sangat mendukung kegiatan asosiasi usaha asosiasi profesi dan mendekatkan konsultan pajak dengan para asosiasi. Karena asosiasi ini mempunyai NPWP dan wajib lapor.

Selain halal bihalal kami juga memberikan edukasi kepada wajib pajak badan dan UMKM. Untuk benar benar merealisasikan komitmen IKPI bagaimana mendistribusikan pengetahuan profesional kita kepada masyarakat khususnya pengusaha dan UMKM. Dan membuat wajib pajak semakin peduli dan berkontribusi dalam kwajibannya membayar pajak.

Kami juga menyoroti kesiapan teman teman profesi IKPI siap menghadapi segala tantangan khususnya modernisasi, otomasi dan cepat update upgrade diri dari sisi profesional. Untuk wajib pajak kita harus komunikatif dan memberikan informasi yang tepat.

Continue Reading

Metro

Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Sebagai Wahana Kreativitas dan Martabat Bangsa

Published

on

By

Salemba, Jakarta—Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) E. Aminudin Aziz menegaskan komitmen Perpusnas dalam mendukung literasi, kreativitas, dan martabat bangsa melalui penguatan peran perpustakaan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), yang menjadi salah satu upaya Perpusnas dalam menjawab tuntutan zaman terhadap fungsi perpustakaan. Dia menyebutkan program ini tidak dirancang begitu saja, melainkan berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat yang terus berubah.

Sejak dimulai pada tahun 2018, program ini mencapai hasil yang menggembirakan. Memasuki tahun kedelapan, disebutkan bahwa program TPBIS telah menjangkau 38 provinsi, 296 kabupaten/kota, dan 2.396 desa/kelurahan.

“Selain itu, ada 3.237 replikasi mandiri yang melibatkan 8,2 juta anggota masyarakat. Ini adalah ikhtiar luar biasa dalam upaya kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ujarnya dalam Sosialisasi Program TPBIS yang digelar secara berani pada Senin (14/4/2025).

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa program TPBIS hadir sebagai respon terhadap dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Selain itu, program ini merupakan upaya mendorong perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat membaca atau menyimpan buku, melainkan menjadi wahana tumbuhnya kreativitas dan ilmu baru.

“Perpustakaan tidak boleh dibatasi hanya pada fungsi rekreatif atau keilmuan. Kreativitas itu tak boleh dibatasi. Perluasan fungsi inilah yang dijawab melalui program TPBIS,” jelasnya.

Dia menekankan layanan perpustakaan menuntut dilakukannya diferensiasi, mengingat kebutuhan masyarakat antara satu daerah dengan daerah lainnya, berbeda-beda.

“Tentu tidak mungkin kita memberikan perlakuan yang sama di tengah kebutuhan masyarakat yang sangat beragam. Hasil yang diperoleh pasti juga berbeda. Di Sumatera Barat misalnya, kerajinannya berbasis tekstil, sementara di NTB sangat berbeda. Justru perbedaan ini menjadi bukti bahwa TPBIS benar-benar dalam menanggapi keunikan potensi lokal,” urainya.

Tahun ini, program TPBIS bertransformasi lebih jauh melalui sinergi antarsektor. Salah satunya melalui kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam bentuk KKN Tematik Literasi, yang akan dilaksanakan di 1.000 lokus bersama mahasiswa di seluruh Indonesia. Ada pula program Relawan Literasi Masyarakat (Re Lima) sebagai bentuk partisipasi publik.

“Ini adalah cara kita memobilisasi masyarakat untuk bersama-sama memajukan literasi. Kami hadir dengan visi baru, perpustakaan hadir demi martabat bangsa. Semoga upaya kita bisa semakin melibatkan pihak-pihak untuk menyukseskan program TPBIS tahun 2025,” ungkapnya dengan optimisme.

Penguatan peran strategi program TPBIS dalam mendukung pembangunan manusia ditegaskan oleh Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami. Dia menilai program TPBIS selaras dengan arah RPJMN 2025—2029 yang menekankan pentingnya literasi untuk mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat.

“Penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi ini dilakukan melalui dua aspek, yaitu peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan peningkatan budaya kegemaran membaca,” ucapnya.

Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Mulyadin Malik, mendukung upaya kolaborasi lintas sektor program TPBIS. Disebutkan bahwa pemecahan dan Perpusnas telah mewujudkan kesepahaman bersama dalam peningkatan budaya literasi masyarakat desa.

“Operasional Taman Bacaan Masyarakat (TBM) atau perpustakaan desa kini menjadi bagian dari penilaian Indeks Desa Membangun (IDM), khususnya pada dimensi sosial sub-dimensi fasilitas masyarakat. Ini menunjukkan bahwa literasi adalah fondasi pembangunan desa yang berkelanjutan,” sebutnya.

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpusnas, Adin Bondar, menyampaikan dampak program TPBIS tahun 2024. “Dampak program TPBIS efektif dengan skor 3,33 dari 4. Hal ini mencerminkan pencapaian target, meliputi, dan pemetaan yang sangat baik,” tuturnya.

Disebutkan bahwa komponen utama program TPBIS tahun 2025, meliputi penguatan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan, pelatihan dan pendampingan, pemanfaatan perpustakaan untuk budaya baca dan literasi, pemberdayaan Relawan Literasi Masyarakat, serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan.

Sosialisasi mengusung tema Penguatan Budaya Baca dan Peningkatan Kecakapan Literasi untuk Martabat Bangsa. Kegiatan ini melibatkan peserta dari dinas perpustakaan provinsi, kabupaten/kota, perpustakaan desa, hingga kepala desa dan pemangku kebijakan daerah.

Dalam rangkaian kegiatan, terdapat juga pemaparan Skema Program TPBIS 2025 oleh Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Nani Suryani, Urgensi Kolaborasi dan Sinergi program TPBIS yang Berkelanjutan dari Pustakawan Ahli Utama Woro Titi Haryanti, serta praktik baik implementasi program dari Kepala Desa Komea, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara Efendi.

Continue Reading

Metro

Milko Hutabarat Pengurus Departemen Sistem Pendukung Pengembangan Bisnis IKPI Hadiri Halal Bihalal Idul Fitri 1446 H

Published

on

By

Jakarta – Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengadakan Halal Bihalal Idul Fitri 1446 H dengan tema “Wujudkan Semangat Kebersamaan Dalam Keberagaman” di Hotel Aston Kartika Grogol Jakarta pada hari Senin, 14 April 2025.

Pengurus Departemen Sistem Pendukung Pengembangan Bisnis IKPI Milko Hutabarat mengatakan acara halal bihalal dilaksanakan secara online dan offline. Halal bihalal untuk mempererat silaturahmi anggota IKPI yang sekarang sudah berjumlah 7.100 orang. IKPI adalah asosiasi konsultasi pajak yang paling tertua usianya, imbuhnya.

Dengan halal bihalal kita tingkatkan silaturahmi dari anggota IKPI yang penuh keberagaman dan tentunya saling mendukung, beber Milko.

Selain halal bihalal kami juga memberikan edukasi kepada wajib pajak badan dan UMKM. Untuk benar benar merealisasikan komitmen IKPI mendistribusikan pengetahuan profesional kita kepada masyarakat. Dan membuat wajib pajak semakin peduli dan berkontribusi dalam kwajibannya membayar pajak, cetusnya.

Kami juga menyoroti kesiapan teman teman profesi IKPI dalam menghadapi segala tantangan khususnya modernisasi, otomasi dan cepat update upgrade diri dari sisi profesional. Untuk wajib pajak kita harus komunikatif dan memberikan informasi yang tepat, pungkasnya

Continue Reading

Trending