Connect with us

Metro

Dirjen Hubdat Budi Setiyadi Tinjau Terminal Bus Terpadu Pulogebang

Published

on

Jakarta – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi melakukan kunjungan ke Terminal Bus Terpadu Pulogebang sore ini. Kunjungan tersebut dalam rangka mengecek kepatuhan para operator bus terhadap pelaksanaan transportasi darat di masa ‘new normal’ saat pandemi virus Corona (COVID-19).

Budi tiba sekitar pukul 17.05 WIB. Dia kemudian disambut oleh Kepala Terminal Pulogebang Bernard Pasaribu di Terminal Pulogebang, Penggilingan, Jakarta Timur, Rabu (17/6/2020)

Keduanya kemudian mengecek keadaan salah satu bus yang akan berangkat menuju daerah Wonosobo, Jawa Tengah. Di dalam bus tersebut, hanya didapati lima penumpang.

“Ini syaratnya memang seperti ini ya jadi diikuti dulu aja sementara ini. Sampai pada nanti status tanggap darurat COVID-19 dicabut oleh pemerintah,” kata Budi seraya mengecek surat izin keluar masuk (SIKM) salah satu penumpang.

Budi mengatakan kondisi Terminal Pulogebang memang masih cenderung sepi dalam beberapa hari terakhir.

Dia menyebut syarat SIKM bagi tiap penumpang menjadi salah satu faktor masih minimnya jumlah warga yang berpergian ke luar kota dengan transportasi umum.

“Hari ini saya memang memulai melihat bagaimana tingkat kepatuhan dari para operator bus terhadap SE 11 tahun 2020. Ternyata saya dapat informasi dari Pak Bernard, Kepala Terminal Pulogebang, memang tidak begitu banyak masyarakat yang melakukan perjalanan,” ujar Budi.

“Kenapa demikian? Salah satunya adalah memang untuk masuk atau keluar DKI harus ada SIKM sebagaimana peraturan Gubernur Nomor 47,” sambungnya.

Dalam melakukan pengecekan kepada penumpang di Terminal Pulogebang, Budi memastikan tiap penumpang wajib memiliki SIKM.

Selain SIKM, sambung Budi, para penumpang wajib menyertai surat tanda bebas dari COVID-19 hingga surat keterangan lainnya sesuai keperluan calon penumpang tersebut.

“Calon penumpang kalau di sini wajib SIKM. Nah di dalam permohonan SIKM itu kan ada persyaratan rapid test, bebas Corona, lalu keterangan kerja, KTP, dan lain sebagainya. Artinya, dengan SIKM itu ada persyaratan yang lain sebelum dapat SIKM,” jelas Budi.

Budi juga menambahkan hingga kini tiap masyarakat yang hendak melakukan perjalanan antarkota tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang telah diterapkan pemerintah. Dia mengatakan protokol kesehatan tersebut tetap berlaku hingga status tanggap darurat terhadap Corona dicabut pemerintah.

“Yang saya sampaikan tadi kepada penumpangnya termasuk pengemudinya saat ini memang kita masih ketat sekali protokol kesehatan, sama seperti dengan moda transportasi yang lain. Kita harapkan kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan, tetap protokol kesehatan kita masih ketat.

Sepanjang memang surat edaran dari Gugus Tugas masih berlaku dan kemudian kita semuanya mengacu ke sana,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Habib Abdul Hakim Azmatkhan Donasikan Rp20 Juta dan Sebuah Rumah untuk Palestina

Published

on

By

Jakarra – Di tengah rangkaian Muktamar Persatuan Ummat Islam (PUI) ke-15 yang digelar di Convention Hall SMESCO Indonesia, Selasa (13/5), konser amal untuk Palestina menjadi momen haru yang menggugah solidaritas seluruh peserta. Dalam acara tersebut, Habib Abdul Hakim Azmatkhan hadir secara langsung dan menunjukkan keteladanan dengan memberikan donasi sebesar Rp20 juta untuk membantu perjuangan rakyat Palestina.

“Ini bukan hanya soal uang, ini soal kepedulian kita sebagai sesama Muslim. Palestina bukan hanya tanah yang dijajah, tapi di sana ada Masjid Al-Aqsa, simbol akidah dan kemuliaan umat Islam. Kita wajib membela mereka, wajib berkorban untuk saudara kita,” ujar
Habib Abdul Hakim Azmatkhan saat diwawancarai usai menyerahkan donasi.

Habib Abdul Hakim Azmatkhan
menegaskan bahwa penderitaan di Palestina adalah tragedi kemanusiaan yang tak boleh diabaikan. Ia juga menyerukan agar pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersikap lebih tegas secara diplomatik. “Indonesia harus tunjukkan sikap nyata. Jangan hanya mengutuk, tapi tunjukkan keberpihakan dengan tindakan, bahkan bila perlu memutus hubungan dengan negara-negara yang mendukung penjajahan,” tegasnya.

Tak hanya di Jakarta, di hari sebelumnya Habib Abdul Hakim Azmatkhan juga menjadi salah satu donatur utama dalam konser amal di Masjid Al-Madinah TBC, Ciledug. Dalam acara tersebut, ia menyumbangkan satu unit rumah untuk Palestina sebagai wujud nyata pengorbanan.

“Saya punya hajat besar, dan saya yakin infak terbaik adalah jalan membuka langit. Maka saya serahkan satu rumah di Ciledug untuk perjuangan Palestina. Semoga Allah kabulkan,” ucap Habib Abdul Hakim Azmatkhan penuh haru.

Konser amal untuk Palestina yang diselenggarakan oleh PUI menjadi penutup penuh makna dari muktamar. Solidaritas dan aksi nyata dari para tokoh seperti Habib Abdul Hakim Azmatkhan menjadi inspirasi bagi seluruh umat untuk terus bergerak dalam membantu sesama, terutama mereka yang tengah memperjuangkan tanah suci dan martabat Islam.

Continue Reading

Metro

PUI Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Pangan Dalam Pembukaan Muktamar ke-15

Published

on

By

Jakarta, 13 Mei 2025 — Persatuan Ummat Islam (PUI) secara resmi meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Pangan (GNWP) dalam pembukaan Muktamar PUI ke-15 yang digelar di Convention Hall Smesco Jakarta, Selasa (13/5).

Kegiatan ini menjadi muktamar terbesar sepanjang sejarah PUI, dihadiri lebih dari 4.000 peserta dari seluruh Indonesia.

Muktamar secara resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan, Zulkifli Hasan, yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif PUI dalam menggerakkan potensi wakaf sebagai solusi ketahanan pangan. Ia menyebut GNWP sebagai bentuk partisipasi nyata ormas Islam dalam mendukung agenda-agenda strategis nasional.

Peluncuran GNWP menjadi tonggak penting bagi PUI dalam menjawab tantangan krisis pangan, penyusutan lahan pertanian, dan kesenjangan akses masyarakat terhadap bahan pangan pokok. Ketua Umum DPP PUI, Raizal Arifin, menyampaikan bahwa GNWP akan menjadi gerakan nasional berbasis umat, dengan menempatkan wakaf sebagai kekuatan produktif untuk pengadaan sawah, pengolahan hasil panen, dan distribusi pangan yang berkeadilan.

“Melalui GNWP, kami ingin membuktikan bahwa wakaf bukan hanya instrumen ibadah sosial, tetapi juga solusi struktural atas problem pangan nasional. Kami siap bersinergi dengan pemerintah untuk memperluas lahan pertanian, memperkuat produksi, dan menata sistem distribusi pangan berbasis umat,” ujarnya.

Ketua Majelis Syuro PUI, KH Nurhasan Zaidi, menegaskan bahwa GNWP merupakan manifestasi dari semangat a/-i/shlah yang telah lama menjadi ruh perjuangan PUI. “Islah berarti perbaikan. Dan GNWP adalah jalan perbaikan sosial-ekonomi yang konkret, dengan menjadikan wakaf sebagai instrumen pembebasan rakyat dari ketergantungan dan krisis pangan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar, Irfan Ahmad Fauzi, menyampaikan bahwa Muktamar kali ini bukan sekadar forum internal, tapi panggung kontribusi PUI untuk bangsa. “Dengan peluncuran GNWP, kami tidak
hanya mengonsolidasikan kekuatan internal PUI, tetapi juga menawarkan solusi kepada bangsa. Untuk itu, kami mengajak pemerintah, khususnya Kementerian dan lembaga terkait pangan dan pertanian, untuk
bermitra aktif dalam gerakan ini.” ujar Irfan.

Ketua GNWP, Nazar Haris, menjelaskan bahwa langkah awal gerakan ini akan difokuskan pada Wakaf Sawah dan Kebun Nusantara, yaitu penggalangan wakaf tanah dan wakaf uang untuk pengadaan serta pengelolaan lahan produktif yang akan diolah bersama petani melalui sistem bagi hasil. Keuntungan dari hasil panen tidak diambil untuk kepentingan pribadi, melainkan diputar untuk perluasan lahan, pengadaan bibit, pembangunan irigasi, fasilitas pascapanen, dan distribusi hasil panen ke masyarakat.

Dengan kehadiran Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam pembukaan Muktamar ini, PUI menaruh harapan besar agar GNWP dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun sistem ketahanan pangan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis gotong royong umat. PUI juga siap memperluas jaringan kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Sebagai organisasi Islam yang telah berdiri sejak 1917 dan turut memiliki saham dalam pendirian Republik Indonesia, PUI menegaskan komitmennya untuk terus hadir di garda depan dalam menghadirkan solusi dan keberpihakan terhadap rakyat. “In uridu illal ishlaha mastatha’tu. Fa idzd azamta fatawakkal @alallah. – Kami hanya ingin melakukan perbaikan semampu kami. Maka jika engkau telah bertekad, bertawakallah kepada Allah,” pungkas Raizal Arifin.

Continue Reading

Metro

Ikatan Keluarga Sumbawa Jakarta Raya Gelar Halal Bi Halal 1446H Tema “Sasopo Ate Sasopo Karante untuk Sumbawa Maju”

Published

on

By

JAKARTA – Ikatan Keluarga Sumbawa Jakarta Raya (Ikasum Jaya) menggelar Halal Bi Halal 1446H bertema “Sasopo Ate Sasopo Karante untuk Sumbawa Maju” (Satukan hati dan ucapan untuk Sumbawa Maju) tersebut meliputi oleh Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot, Wakil Bupati Mohamad Ansori, Sultan Sumbawa Yang Mulia DMA Kaharuddin IV, Wamen Perumahan Rakyat Fahri Hamzah, Plt Ikasum Jaya Lukman Manaluang, tokoh, dan sesepuh Sumbawa. di auditorium Kemenpora, Senin (12/5/2025).

Selain itu hadir paguyuban masyarakat Sumbawa di Jakarta, yakni HWSB (Himpunan Warga Sumbawa Barat), KODESA (keluarga ode saling asih), MARAS (Masyarakat Perantau Sumbawa), FPAS (Forum Pengusaha Asal Sumbawa), Kerukunan Keluarga Samawa, TTS (Tompok Tau Samawa), Fokmas Baru (Empang), Kaukus Diaspora, Sepat Nyingang, Intan Bulaeng dan Tokal Berape serta ratusan diaspora Tau Samawa (orang Sumbawa). Panitia juga mengundang Ikatan Keluarga Sumbawa Bandung, DIY, Jateng, Jatim, Mataram dan Makassar.

Syarafuddin Bupati Sumbawa dalam Beriya mengungkapkan tekad dan komitmennya untuk membawa Sumbawa lebih maju, sejahtera dan berkelanjutan. “Kami berkomitmen membawa Sumbawa dengan semangat berlari,” tegasnya.

Syarafuddin Bupati Sumbawa mengajak warga Sumbawa yang ada di Jakarta dan sekitarnya untuk bersama-sama memberikan sumbangsih dan pemikiran guna membangun Sumbawa. Salah satunya adalah bagaimana agar Sumbawa bisa menarik investor sebanyak mungkin.

“Kami akan memperbaiki sistemnya, menyiapkan perangkat yang dibutuhkan. Silakan yang memang ada potensi bisa mendatangkan investor, saya akan datang ke Jakarta,” tegasnya.

Syarafuddin yang baru menjabat sebagai bupati Sumbawa pada Februari 2025 mengaku sampai saat ini, sudah ada beberapa investor yang berkomitmen membangun Sumbawa. Investor pertama datang dari Presiden Prabowo, melalui kebijakan menyetop impor garam.

“Selama ini kebutuhan garam dalam negeri 70 persen berasal dari impor. Dengan kebijakan Presiden menyetop impor garam, maka selain Madura, Kabupaten Sumbawa siap menjadi pemasok garam nasional. Kami menyiapkan lahannya,” kata Bupati.

Selain itu, di Sumbawa akan dibangun Batalyon Teritorial Pembangunan (Yonif TP) dengan 9 kompi yang menampung 1000 orang tentara. Untuk kebutuhan tersebut, Bupati Sumbawa sudah menyediakan lahan di Dusun Selang, Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwes. “Juni ini mereka akan segera datang ke Sumbawa. Dan ini adalah sumbangan tenaga dan pemikiran yang luar biasa untuk membangun Sumbawa,” jelas Bupati.

Tidak hanya itu, TNI Angkatan Laut juga berencana membangun kantor perwakilan di Sumbawa, termasuk TNI Angkatan Darat dan Angkatan Udara. “Jadi nanti semuanya akan ada kantor perwakilan di Sumbawa,” katanya.

Bupati juga memastikan bahwa investor asing segera masuk ke Sumbawa untuk menggarap potensi tambak udang dan jagung.

H. Syarafuddin Jarot, MP (Bupati Sumbawa), saat ditemui awak Media mengatakan ; Saya bisa hadir di acara Halal Bihalal Keluarga Besar Sumbawa bersama tokoh-tokoh besar dan sesepuh seperti Sultan Sumbawa yang untuk pertama kali dan alhamdulilah dengan silaturahim yang diwujudkan juga oleh Wamen Fahri Hamzah dimana kami membangun bagaimana visi misi yang akan kami jalankan di Sumbawa dengan menggalakan bantuan dari pusat maupun investor-investor swasta untuk pembangunan di Sumbawa yang tentunya peran, komunikasi, sinergi antara pemerintah Sumbawa dengan tokoh-tokoh nasional Sumbawa yang ada di Jakarta melalui jaringan dan jaringan mereka juga bisa bersinergi dengan program-program kami sehingga juga bisa mendatangkan investor-investor dari luar negeri.

Rencana Pemerintah pusat dari APBD yang sehat itu adalah 30% sedangkan Sumbawa masih membutuhkan APBD 55% yang masih cukup jauh sekali sehingga target kami di tahun 2027 yaitu bagaimana bisa menaikkan APBD supaya porsinya yang 30% dari Pemerintah Pusat termasuk target APBD 55% bisa tercapai yang tentunya sangat sulit untuk ditekan karena itu biaya untuk kepegawaian, operasional OPD lainnya dengan kami berusaha tetap menaikkan APBD untuk Sumbawa.

Halal bihalal ini merupakan bagian dari komunikasi silaturahmi antara tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Sumbawa Barat dengan Pemerintah dengan hubungan yang baik dan erat tentunya potensi-potensi yang ada di Sumbawa termasuk jaringan yang ada di Pemerintah Pusat, kami tetap bersinergi dalam memajukan dan membagun Provinsi Sumbawa,” ujarnya.

Wakil Menteri Perumahan Rakyat Fahri Hamzah meminta agar pemerintah daerah segera menyusun perencanaan yang matang terkait pembangunan Sumbawa. Sebab pembangunan tanpa perencanaan yang baik tentu tidak akan berhasil secara optimal. “Saya sedang mencoba mendekati beberapa kementerian untuk ikut membangun Sumbawa,” ungkapnya

 

Continue Reading

Trending