JAKARTA – HM Mujiono, S.IP, M.PD, yang baru saja dilantik sebagai Komisaris Independen LPN Perumahan Nasional, memulai peran barunya dengan penuh harapan dan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam wawancara dengan awak media pada Senin (27/12) di sebuah hotel di Jakarta, Mujiono didampingi oleh Dr. H. Tubagus Bahrudin, SE, MM, anggota Dewan Komisaris LPN Perumahan, berbicara tentang visi dan langkah-langkah yang akan diambil dalam mengemudi menyediakan rumah murah bagi masyarakat Indonesia.

Dengan pengalaman sebagai Ketua dan Anggota DPRD 2 Periode Di Kalimantan Timur, Dan Ketua Asosiasi DPRD Se Indonesia di Jakarta, serta berpengalaman di bidang bisnis properti di Jawa dan Kalimantan, Mujiono menegaskan bahwa dirinya sangat berkomitmen untuk menjalankan tugas ini dengan baik, terutama untuk memastikan bahwa program rumah murah untuk masyarakat dapat terlaksana dengan optimal. “Saya berharap dengan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mengangkat sebagai komisaris independen ini, kita dapat berkolaborasi dan bekerja sama untuk menuntaskan masalah perumahan yang dihadapi oleh masyarakat,” ujar Mujiono.

Mendorong Program 3 Juta Rumah untuk Masyarakat

Salah satu fokus utama yang diusung oleh Mujiono adalah mendukung program pemerintah dalam menyediakan 3 juta unit rumah untuk masyarakat. “Saya pernah menjabat sebagai Ketua DPRD dan Ketua Asosiasi DPR di Jawa dan Kalimantan, pengalaman tersebut memberi saya pemahaman yang baik tentang bagaimana mengelola proyek perumahan,” ungkapnya.

Mujiono percaya bahwa kolaborasi antara jajaran direksi LPN Perumahan dan komisaris adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Menurutnya, dengan sinergi yang kuat, banyak hal yang bisa dicapai. Sebagai contoh, ia menyarankan untuk memberikan lahan secara gratis di daerah Tangerang, yang dapat digunakan untuk membangun rumah dengan harga terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah.

Program Jangka Pendek dan Menengah untuk Kolaborasi

Mujiono juga menyampaikan bahwa LPN Perumahan Nasional akan segera merancang program jangka pendek dan menengah. “Pada tahap awal, kami akan bekerja sama dengan jajaran arah untuk memetakan langkah-langkah konkret yang dapat diambil, seperti pendataan lokasi dan identifikasi lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan perumahan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Mujiono menambahkan bahwa pemilihan wilayah-wilayah seperti Tangerang, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur akan menjadi fokus utama untuk program rumah murah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan perumahan di daerah-daerah tersebut dapat teratasi dengan baik.

Prioritas kepada Masyarakat Menengah ke Bawah

Salah satu prioritas utama LPN Perumahan di bawah kepemimpinan Mujiono adalah memastikan bahwa rumah yang dibangun dapat dijangkau oleh masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Ia menekankan bahwa, sebagai bagian dari program pemerintah, perumahan yang dibangun harus memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal yang layak dengan harga yang terjangkau.

“Tujuan utama kami memastikan tidak ada lagi masyarakat yang tidak memiliki rumah. Kami ingin agar setiap keluarga di Indonesia dapat memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau,” ujar Mujiono dengan penuh keyakinan.

Kolaborasi Internal dan Eksternal

Mujiono juga menegaskan bahwa kolaborasi internal antara arah dan komisaris sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, LPN Perumahan juga akan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak eksternal, termasuk kontraktor dan organisasi lainnya, untuk mendukung program rumah murah.

Ia juga mengakui bahwa dalam perjalanan mencapai tujuan ini pasti akan ada tantangan dan kendala. Namun, dengan semangat kerja keras, ikhlas, dan komitmen untuk kepentingan masyarakat, Mujiono yakin semua masalah bisa teratasi. “Kami akan bekerja dengan hati yang ikhlas, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan untuk membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan rumah layak huni,” kata Mujiono.

Pesan untuk Pemerintah dan Masyarakat

Di akhir wawancara, Mujiono menyampaikan pesan kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia. “Doakan kami, semoga program ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Kami ingin membantu pemerintah untuk mewujudkan impian rakyat Indonesia, terutama dalam hal perumahan,” ujarnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan jajaran direksi LPN Perumahan yang telah mempercayakan dirinya untuk mengemban tugas sebagai Komisaris Independen. “Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan dengan semangat untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia,” tutupnya.

Dengan komitmen yang kuat, pengalaman yang luas, dan visi yang jelas, HM Mujiono siap menghadapi tantangan dan berkontribusi dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat Indonesia, demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi setiap keluarga.

Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun menerima audiensi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Jum’at (24/11/23).

Bertempat di Ruang Rapat Kakanwil, Audiensi dilaksanakan dalam rangka pemenuhan hak pilih Warga Binaan yang akan digunakannya pada saat Pemilihan Umum berlangsung.

Kakanwil, Ibnu Chuldun menyambut baik kunjungan dari KPU Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya dan menyampaikan bahwa sinergitas dan komunikasi menjadi sangat penting guna memastikan segala hal mengenai teknis pelaksanaan pemilu berjalan baik dan lancar.

“Menjadi pemilih dalam pemilu merupakan hak seluruh warga negara Indonesia termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas dan tahanan di Rutan,” ujar Ibnu Chuldun.

Kakanwil memastikan yakni pada pemilu 2024 nanti seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan dapat menyampaikan hak suaranya dalam pesta demokrasi sesuai dengan aturan serta ketentuan yang berlaku.

“Kami Kemenkumham berkomitmen siap berkolaborasi dengan KPU guna menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas,” tambah Kakanwil Kemenkumhamn DKI Jakarta.

Dalam kunjungannya tersebut, Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah menyampaikan maksud dan tujuannya selain dari sinergi dan silaturahmi dengan instansi vertical, ia mengatakan kunjungannya ini dilaksanakan dalam rangka berkoordinasi dan membuka komunikasi untuk persiapan pelaksanaan pemilu yang akan digelar di tahun 2024.

“Dukungan dari Kemenkumham sangat diperlukan karena WBP dan tahanan dapat berpindah-pindah tempat.

Untuk itu pemutakhiran data pemilih menjelang pemilu diharapkan dapat memberikan data terkini dan akurat”, tutup Fahmi.

Amsterdam – Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly temui eks Mahasiswa Ikatan Dinas (MAHID) di Belanda. Mereka berdialog terkait persoalan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu serta kebijakan keimigrasian, kewarganengaraan dan Repatriasi.

Dalam pertemuan tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa saat ini pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

“Berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2023, para korban yang telah diverifikasi dapat berkunjung ke Indonesia dengan lebih mudah. Para korban diberikan kemudahan dalam mendapatkan layanan keimigrasian untuk berkunjung ke Indonesia,” ujar Mahfud di Gedung Pertemuan De Schakel, Amsterdam, Belanda Minggu (27/08/2023) waktu setempat

Sejalan dengan Inpres tersebut, Yasonna Laoly menjelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) baru saja menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No M.HH-05.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Layanan Keimigrasian Bagi Korban Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat pada 11 Agustus 2023 lalu.

Menurut Yasonna, berdasarkan beleid yang ada, para korban yang telah diverifikasi dapat repatriasi atau berkunjung ke Indonesia dengan lebih mudah dalam mendapatkan layanan keimigrasian untuk berkunjung ke Indonesia. Artinya, dengan aturan yang sudah ada, eks MAHID dan para korban pelanggaran pelanggaran HAM berat di masa lalu yang berada di luar negeri bisa mendapatkan layanan pengurusan visa, izin tinggal, dan izin masuk kembali secara gratis.

“Bahwa berdasarkan aturan yang ada, para korban pelanggaran HAM berat yang berada di luar negeri bisa mendapatkan layanan gratis untuk mengurus visa, izin tinggal dan izin masuk kembali.”

“Dikenakan tarif 0 (nol) Rupiah,” tegas Yasonna yang juga didampingi Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto.

Untuk mendapatkannya, eks MAHID harus mengajukan permohonan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) ditempat eks MAHID menetap. Selanjutnya, KBRI akan memproses dengan meneruskan permohonan ke Pemerintah Pusat.

Permohonan visa bagi eks MAHID diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Sebagai wujud konkrit, Kemenkumham pada Minggu 27 Agustus 2023 telah mengeluarkan untuk pertama kalinya visa izin masuk kembali kepada Indonesia kepada salah seorang eks MAHID atas nama Sri Budiarti.

Mayoritas eks MAHID di Belanda saat ini sudah tidak berkewarganegaraan Indonesia. Dan sebagian besar dari mereka bukan merupakan mahasiswa Indonesia yang sejak awal belajar dan ditugaskan di Belanda, melainkan perantauan eks MAHID dari negara lain. Sekitar 50 orang eks MAHID hadir langsung dalam pertemuan tersebut. Selain eks MAHID Belanda, perwakilan eks MAHID/eksil dari Moskow, Beijing dan Bulgaria juga hadir secara langsung. Sementara puluhan lainnya mengikuti secara online.

Kepada mereka, Yasonna menjelaskan jika ingin kembali menjadi warga negara Indonesia, proses pengajuan pewarganegaraannya dapat dilakukan saat eks MAHID berada di Indonesia.

“Untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia kembali, saudara dapat memprosesnya saat berada di Indonesia,” ujar Yasonna.

Hadir juga dalam pertemuan tersebut adalah Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu (PPHAM), Stafsus Menkumham bidang Hubungan Luar Negeri, Direktur Izin Tinggal Imigrasi, Direktur Pelayanan Komunikasi HAM, yang didampingi oleh Duta Besar RI di Belanda.