Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun menerima audiensi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Jum’at (24/11/23).

Bertempat di Ruang Rapat Kakanwil, Audiensi dilaksanakan dalam rangka pemenuhan hak pilih Warga Binaan yang akan digunakannya pada saat Pemilihan Umum berlangsung.

Kakanwil, Ibnu Chuldun menyambut baik kunjungan dari KPU Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya dan menyampaikan bahwa sinergitas dan komunikasi menjadi sangat penting guna memastikan segala hal mengenai teknis pelaksanaan pemilu berjalan baik dan lancar.

“Menjadi pemilih dalam pemilu merupakan hak seluruh warga negara Indonesia termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas dan tahanan di Rutan,” ujar Ibnu Chuldun.

Kakanwil memastikan yakni pada pemilu 2024 nanti seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan dapat menyampaikan hak suaranya dalam pesta demokrasi sesuai dengan aturan serta ketentuan yang berlaku.

“Kami Kemenkumham berkomitmen siap berkolaborasi dengan KPU guna menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas,” tambah Kakanwil Kemenkumhamn DKI Jakarta.

Dalam kunjungannya tersebut, Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah menyampaikan maksud dan tujuannya selain dari sinergi dan silaturahmi dengan instansi vertical, ia mengatakan kunjungannya ini dilaksanakan dalam rangka berkoordinasi dan membuka komunikasi untuk persiapan pelaksanaan pemilu yang akan digelar di tahun 2024.

“Dukungan dari Kemenkumham sangat diperlukan karena WBP dan tahanan dapat berpindah-pindah tempat.

Untuk itu pemutakhiran data pemilih menjelang pemilu diharapkan dapat memberikan data terkini dan akurat”, tutup Fahmi.

Amsterdam – Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly temui eks Mahasiswa Ikatan Dinas (MAHID) di Belanda. Mereka berdialog terkait persoalan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu serta kebijakan keimigrasian, kewarganengaraan dan Repatriasi.

Dalam pertemuan tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa saat ini pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

“Berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2023, para korban yang telah diverifikasi dapat berkunjung ke Indonesia dengan lebih mudah. Para korban diberikan kemudahan dalam mendapatkan layanan keimigrasian untuk berkunjung ke Indonesia,” ujar Mahfud di Gedung Pertemuan De Schakel, Amsterdam, Belanda Minggu (27/08/2023) waktu setempat

Sejalan dengan Inpres tersebut, Yasonna Laoly menjelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) baru saja menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No M.HH-05.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Layanan Keimigrasian Bagi Korban Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat pada 11 Agustus 2023 lalu.

Menurut Yasonna, berdasarkan beleid yang ada, para korban yang telah diverifikasi dapat repatriasi atau berkunjung ke Indonesia dengan lebih mudah dalam mendapatkan layanan keimigrasian untuk berkunjung ke Indonesia. Artinya, dengan aturan yang sudah ada, eks MAHID dan para korban pelanggaran pelanggaran HAM berat di masa lalu yang berada di luar negeri bisa mendapatkan layanan pengurusan visa, izin tinggal, dan izin masuk kembali secara gratis.

“Bahwa berdasarkan aturan yang ada, para korban pelanggaran HAM berat yang berada di luar negeri bisa mendapatkan layanan gratis untuk mengurus visa, izin tinggal dan izin masuk kembali.”

“Dikenakan tarif 0 (nol) Rupiah,” tegas Yasonna yang juga didampingi Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto.

Untuk mendapatkannya, eks MAHID harus mengajukan permohonan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) ditempat eks MAHID menetap. Selanjutnya, KBRI akan memproses dengan meneruskan permohonan ke Pemerintah Pusat.

Permohonan visa bagi eks MAHID diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Sebagai wujud konkrit, Kemenkumham pada Minggu 27 Agustus 2023 telah mengeluarkan untuk pertama kalinya visa izin masuk kembali kepada Indonesia kepada salah seorang eks MAHID atas nama Sri Budiarti.

Mayoritas eks MAHID di Belanda saat ini sudah tidak berkewarganegaraan Indonesia. Dan sebagian besar dari mereka bukan merupakan mahasiswa Indonesia yang sejak awal belajar dan ditugaskan di Belanda, melainkan perantauan eks MAHID dari negara lain. Sekitar 50 orang eks MAHID hadir langsung dalam pertemuan tersebut. Selain eks MAHID Belanda, perwakilan eks MAHID/eksil dari Moskow, Beijing dan Bulgaria juga hadir secara langsung. Sementara puluhan lainnya mengikuti secara online.

Kepada mereka, Yasonna menjelaskan jika ingin kembali menjadi warga negara Indonesia, proses pengajuan pewarganegaraannya dapat dilakukan saat eks MAHID berada di Indonesia.

“Untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia kembali, saudara dapat memprosesnya saat berada di Indonesia,” ujar Yasonna.

Hadir juga dalam pertemuan tersebut adalah Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu (PPHAM), Stafsus Menkumham bidang Hubungan Luar Negeri, Direktur Izin Tinggal Imigrasi, Direktur Pelayanan Komunikasi HAM, yang didampingi oleh Duta Besar RI di Belanda.

Jakarta, 29 Juli 2023 – Peringatan Hari Anak Nasional yang ke-39 ini diselenggarakan oleh jejaring perlindungan anak yang terdiri dari ECPAT Indonesia, Siberkreasi, Yayasan Sejiwa, ICT Watch, Next Generation, Relawan TIK, Ayo Dongeng Indonesia, Kumpulan Emak Blogger, Portkesmas, Forum Taman Bacaan, Komunitas Historia Indonesia, Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) dan KOMPAK Jakarta Bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPARI), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo RI), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristi RI) pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, di Gedung Insan Berprestasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Tema peringatan Hari Anak nasional (HAN) tahun ini Festival Literasi Digital dengan tagar #AMANBERKREASI. Tema ini diangkat karena muncul permasalahan akibat kurangnya literasi digital pada generasi muda. Ditandai dengan berbagai persoalan yang muncul diantaranya minimnya literasi digital bagi anak, kecanduan gadget, cyberbully, hoaks, penyalahgunaan data pribadi anak, anak terpapar pornografi, eksploitasi seksual online seperti grooming online untuk tujuan seksual, sexting, sextortion dan live streaming pornografi anak di media sosial.

Hasil pemantauan media ECPAT Indonesia pada tahun 2021 terdapat sebanyak 848 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Rentang usia korban yang menjadi korban kejahatan seksual adalah 13-17 tahun.

Hal yang cukup memprihatinkan adalah ditemukannya kejadian kekerasan seksual melalui perantara internet yaitu sebesar 91 kasus. Dengan tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia dan mulai merambah melalui internet menjadi tantangan untuk pemerintah dan platform digital untuk meningkatkan keamanan dalam menggunakan internet, terkhususnya bagi anak.

Salah satu bentuk rangkaian kegiatan Festival Literasi Digital tahun 2023, adalah Lomba Fotografi dan Poster “Menjadi Warga Digital Cerdas” sebagai upaya untuk menggugah minat dan bakat kreativitas, mengedukasi masyarakat, dan menginspirasi perubahan positif melalui Literasi Digital dan Keselamatan Anak di Ranah Daring (Online).

Total peserta lomba berjumlah 342 peserta poster dan 51 peserta fotografi dari seluruh wilayah di Indonesia. Setelah melewati proses seleksi terpilih 48 poster dan 7 hasil fotografi, yang dilanjutkan dengan uji publik (voting) pada perayaan HAN di Semarang dan Festival Literasi Digital di Jakarta.

Peringatan HAN #AMANBERKREASI merupakan acara dari anak, oleh anak dan untuk anak. Sehingga, seluruh pengisi acara diisi oleh anak yang berasal dari seluruh wilayah di Indonesia. Kegiatan menarik lainnya yaitu adanya penyampaian Suara Anak kepada jurnalis tentang keresahan dan bahaya mengintai anak di dunia digital, yang diwakili oleh 8 anak dari berbagai provinsi, di antaranya Ambon, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

Mereka mengangkat keresahan tentang persoalan yang mengancam mereka saat berinternet dan menyerukan kepada pemerintah untuk memastikan perlindungan bagi mereka di ranah daring seperti memperkuat regulasi yang membatasi iklan-iklan yang bermuatan pornografi pada gawai dan memasukkan literasi digital, pendidikan seks dan kesehatan reproduksi dalam kurikulum sekolah; Media dan platform digital membuat kode etik untuk menghormati dan melindungi keamanan data pribadi anak dan orang tua diharapkan agar melek digital dan menerapkan Pola asuh yang benar dalam mencegah ESA online, adiksi gawai dan informasi hoax.

Melalui Festival Literasi Digital dalam Peringatan HAN #AMANBERKREASI dapat menyuarakan situasi nyata anak Indonesia yang terpapar penyalahgunaan ranah digital, memperkuat mekanisme perlindungan anak, mengoptimalkan hak partisipasi anak, dan memberi ruang untuk anak berbicara tentang keresahan yang terjadi pada dirinya dan lingkungan sekitarnya. Maka perlu kolaborasi multi pihak dan media untuk melindungi dan mendukung anak, serta perubahan ke arah yang lebih baik terkait literasi digital yang baik pada generasi muda Indonesia.