Connect with us

nasional

Praktisi Hukum : Serikat Pekerja Maupun Pekerja Bisa Memahami Pengesahan UU Cipta Kerja

Published

on

JAKARTA, – Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law disahkan Pemerintah penolakan dari buruh hingga mahasiswa.

Praktisi hukum Frans Andrianus Polnaya SH, MH dengan disahkannya UU Omnibus Law atau UU Cipta Kerja ini adalah satu pengesahan yang dilakukan oleh DPR RI atas usulan pemerintah dan ini adalah keputusan tepat dan benar.

“Kenapa saya katakan itu menjadi keputusan tepat dan benar dan menguntungkan para pihak, karena sudah melalui sebanyak 64 kali paripurna,” ujar Wakil Sekjen KAI (Kongres Advokat Indonesia), saat ditemui wartawan dibilangan Dago, Bandung Jawa Barat.Kamis.(8/10/2020)

Dalam proses Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law semua para pihak dihadirkan dan dilibatkan, baik dari unsur akademisi, para pakar, pemerintah, pengusaha maupun para pekerja dan telah melalui rumusan-rumusan sistematik dan melalui pertimbangan-pertimbangan yang dalam.

“Karena tidak mungkin, DPR RI itu mengesahkan Undang-undang atas usulan pemerintah yang merugikan pengusaha maupun pekerja ataupun masyarakat. Karena DPR RI itukan adalah suara rakyat. Dengan demikian, segala legitimasi tidak perlu diragukan lagi dengan pengesahan DPR RI itu,” tandas Dewan Pembina Projo.

Mengapa para pekerja atau serikat pekerja menolak undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu? Kalau yang namanya penolakan itu adalah sesuatu yang wajar, karena ini sistem demokrasi dan mereka juga mempunyai regulasi yang mengatur itu tentang kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat di muka umum.

“Jadi demonstrasi itu boleh, tetapi jangan sampai demokrasi itu diduga ‘diboncengi’ oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang membuat kondisi negara ini tidak baik. Kalau mau demonstrasi, pekerja juga harus berpikir, dia meninggalkan pekerjaan itu yang berdampak berapa kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan.

Apalagi mereka demontrasi dengan kumpul-kumpul massa yang begitu banyak dimasa pandemi Covid-19. Inikan bisa mengancam nyawa karena akan menimbulkan klaster-klaster baru,” ujarnya kepada wartawan.

Frans menambahkan, mungkin dalam demonstrasi itu tidak semua para pekerja maupun serikat pekerja yang ikut demonstrasi. Karena secara fakta, di perusahaan-perusahaan tidak semua ada serikat pekerja, dan walaupun ada serikat pekerja, mereka tidak mau ikut-ikutan mogok kerja (demontrasi).

“Sebenarnya sederhana, apakah ikut demo itu mereka sudah tahu isi daripada keputusan undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja, mungkin mereka belum membaca atau mungkin mereka belum memahami isi daripada keputusan UU tersebut.

Atau mungkin ada diduga penyebaran beberapa statement hoaks yang seolah-olah bahwa dikeluarkan UU Omnibus Law atau Cipta Kerja ini menghilangkan hak-hak pekerja seperti yang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 03 Tahun 2003, padahal tidak seperti itu. Karena didalam UU Omnibus Law ini masih dalam Lex Specialis tetap ada dan KepMen 101, 102. Pekerja boleh demo, apabila hak-hak yang diatur dalam UU itu dihapus,” imbuhnya

Mengenai status kerja atau hubungan kerja yang diatur penerapannya adalah, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan sudah diatur sebaik mungkin dan itu tidak ada pembatasan. Artinya tidak pengkebirian UU tersebut.

“Terkait ada kabar yang menyebut semua cuti, cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti babtis, cuti kematian, cuti melahirkan dihapuskan dan tidak ada kompensasinya, adalah tidak benar,” ujarnya.

Frans Andrianus Polnaya SH, MH berharap, agar serikat pekerja maupun pekerja bisa memahami, namun jika pengesahan UU Cipta Kerja belum bisa diterima oleh pihak serikat pekerja maupun pekerja atau pihak lain yang tidak puas, dapat mengajukan judisial review (uji materi) UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mengutip dari pernyataan Presiden Joko Widodo terkait UU Cipta Kerja yang disahkan oleh 9 fraksi DPR menjadi Undang-undang Cipta Karya, terjadi disinformasi.

“Saya melihat unjuk rasa penolakan Undang-undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatarbelakangi disinformasi mengenai substansi undang-undang ini dan hoaks di media sosial,” ujarnya

Continue Reading

nasional

Ormas DKI Jakarta Deklarasi Tolak Demo Anarkis

Published

on

By

Jakarta – Menanggapi maraknya demo penolakan UU Cipta Kerja yang berujung ricuh hingga merusak berbagai fasilitas daerah, 10 lebih perwakilan organisasi kemasyarakatan DKI Jakarta menggelar Deklarasi tolak anarkisme.dan penandatanganan mendukung

Forum Lintas Ormas ,melalui ketuanya Ahmad Zaini mengatakan antara lain Laskar Merah Putih (LMP), Senkom Mitra Polri, Pemuda Pancasila, Forum Betawi Rempug (FBR), Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), Kembang Latar, Siliwangi 1912, KBPPP, Pemuda Panca Marga (PPM) , Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bamus BKPB (Banten) Bang Jafar , dan lainya

Deklarasi ormas tersebut turut diapresiasi oleh Dir Binmas Polda Metro Jaya Kombes Pol Badya yang di dampingi Kasat Binmas Poltes Jakarta Pusat AKBP Pol Asep kepada ormas yang sudah hadir dan berharap agar Deklarasi digelorakan dan mendukung dalam menjaga kamtibmas tetap kondusif tuturnya di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat.Senin (19/10/2020)

Deklarasi ini dalam rangka menolak aksi anarkisme sekaligus bentuk dukungan terhadap Kepolisian untuk mengamankan Ibu Kota dari ulah oknum tidak bertanggung jawab,” tutur salah peserta Anwar Ketua Laskar Siliiwangi 1912

Sementara Ketua Laskar Merah Putih Agus Salim berharap agar semua masalah di musyawarahkan untuk mencari solusi yang baik tegasnya.

Continue Reading

nasional

Presiden Jokowi Terima Kasih Pada PT PP Mengerjakan Bandara Internasional Yogyakarta Dengan Cepat

Published

on

By

Kulonprogo – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), meresmikan Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA) yang berada di Kabupaten Kulonprogo, pada Jumat (28/8/2020).

Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Tohir dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Rombongan Presiden Jokowi juga disambut oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Kulonprogo Sutedjo dan Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Faik Fahmi.

Presiden Jokowi mengatakan Bandara YIA dibangun lebih besar jika dibandingkan dengan Bandara Adisutjipto dan dibangun hanya membutuhkan waktu 20 bulan.

“Bandara Adisutjipto memiliki runwaysepanjang 2.200 meter, sementara Bandara YIA sepanjang 3.300 meter lebih panjang,” terangnya saat acara peresmian Bandara YIA, Jumat (28/8/2020)

Sehingga, Bandara YIA mampu digunakan untuk mendarat pesawat jenis Airbus A380 dan Boeing 777 seperti pesawat dari Eropa, Amerika, Arab Saudi dan negara Asia yang lain.

Terlebih ia menyampaikan, biaya yang digunakan untuk pembebasan lahan sebesar Rp4,2 triliun dan pembangunan fisik sebesar Rp7,1 triliun.

Sehingga total biaya pembangunan Bandara YIA di Kulonporog ini sebesar Rp11,3 triliun.

Jokowi menceritakan rencana awal pembangunan Bandara YIA ada sinergitas antata pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) DIY.

Jokowi juga memuji Gubernur DIY atas keahliannya dalam pemilihan arsitektur mulai dari pemilihan desain eksterior maupun interiornya.

Lebih lanjut ia juga mengucapkan terimakasih kepada PT PP dan AP 1 dalam mengerjakan pembangunan bandara YIA.

Jokowi optimis Bandara YIA akan ramai digunakan bagi masyarakat yang menggunakan jasa penerbangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Continue Reading

nasional

Presiden Jokowi Tinjau Renovasi Masjid Istiqlal

Published

on

By

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Masjid Istiqlal untuk meninjau langsung perkembangan pekerjaan renovasi Masjid yang terletak di jantung Ibukota Jakarta Menurut jadwal, renovasi akan selesai pada awal Juli nanti. Selasa.(2/6/2020)

Dalam kunjungannya, Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Imam Besar Masjid Istiqlal KH Nasaruddin Umar.

Kepala proyek PT. Waskita, M. Isa, menjelaskan kepada Presiden Jokowi bahwa renovasi besar Masjid Istiqlal telah selesai 90 persen. Diperkirakan, seluruh pengerjaan renovasi akan rampung pada awal Juli nanti.

“Progress renovasi Masjid Istiqlal telah selesai 90 persen dan renovasi besar akan selesai awal Juli. Memang agak mundur karena adanya pandemi Covid-19,” kata Presiden kepada media ini di sela-sela kunjungannya.

Terkait dengan rencana pembukaan kembali Masjid Istiqlal seusai renovasi, Jokowi menyatakan belum diputuskan. “Setelah selesai (renovasi – red), apakah akan dilakukan pembukaan secara resmi oleh Presiden, belum diputuskan. Tapi tadi saya mendapat informasi dari KH Nasarudin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal bahwa direncanakan Masjid Istiqlal akan dibuka pada bulan Juli,” jelas Jokowi.

Pada saat dibuka nanti, tambah Presiden, tentu akan diterapkan protokol-protokol kesehatan yang ketat di masjid agar semua jamaah aman dari Covid-19.

Continue Reading

Trending