Connect with us

Metro

Presiden Joko Widodo Membagikan 5.430 Sertifikat Tanah Gratis Untuk Masyarakat Bogor

Published

on

Bogor – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan 5.430 sertifikat tanah gratis untuk masyarakat Bogor, kemarin. Sertifikat ini dibagikan melalui masing-masing kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sebanyak 5.430 sertifikat tanah gratis ini dibagikan kepada warga Kabupaten dan Kota Bogor. Dengan rincian 4.800 bagi warga Kabupaten Bogor dan 630 warga Kota Bogor. Penyerahan simbolis dilakukan dengan menghadirkan perwakilan penerima manfaat.

Untuk di Kabupaten Bogor, penyerahan berlangsung di Gedung Serbaguna 1, Setda Kabupaten Bogor. Di mana Bupati Bogor Ade Yasin membuka langsung acara video telekonferensi yang dilakukan bersama Jokowi.Senin.(9/11/2020)

Pada kesempatan itu, Ade Yasin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah membantu memberikan 4.800 sertifikat kepada masyarakat Kabupaten Bogor.

”Alhamdulillah kita dapat bantuan sertifikasi dari pemerintah pusat. Hari ini (kemarin, red) kita serahkan kepada 60 warga secara simbolis, sebelum nantinya diserahkan kepada pemiliknya masing-masing,” kata Ade Yasin kepada awak media.

Orang nomor satu di Kabupaten Bogor itu juga meminta masyarakat menjaga sertifikat tanah yang sudah diberikan pemerintah. Ia tak ingin sertifikat tersebut disalahgunakan, seperti dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumtif warga.

”Ingat! Jangan dijual ya ibu/ bapak tanahnya. Sayang itu pemberian dari pemerintah. Jangan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, seperti jual tanah untuk beli motor. Sayang, lebih baik ditabung atau diberikan untuk anak cucu sebagai investasi,” pesannya.

Ade juga mengingatkan kepada penerima sertifikat, dari pada sertifikat digunakan untuk hal konsumtif, lebih baik diwariskan untuk anak cucu.

”Anggap saja ini tabungan ibu dan bapak, untuk anak atau cucu. Ingat, harga tanah pasti selalu naik. Tapi kalau harga mobil, motor, pasti turun. Jadi lebih baik disimpan dengan baik,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Kabupaten Bogor Sepyo Achanto mengatakan, pada tahun ini pihaknya menargetkan melakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada 20 ribu bidang tanah di Kabupaten Bogor.

Dengan adanya bantuan 4.800 sertifikat tersebut, pihaknya tentu merasa terbantu. ”Target kita di tahun ini itu 20 ribu dan kondisinya sudah hampir terealisasi sekitar 80 persen dari target. Ditambah 4.800 ini, tentu kami merasa terbantu,” katanya.

Continue Reading

Metro

Pengurus DPN LPPKI Pusat Bersama Dirwaster Jawa Barat Gelar Acara Peresmian Dan Bimtek POSBAKUM LPPKI Jawa Barat

Published

on

By

Bekasi, 10 April 2021 – Pengurus DPN LPPKI Pusat bersama Dirwaster Jawa Barat mengadakan acara Peresmian Bimtek POSBAKUM LPPKI Jawa Barat di Yayasan Amanah Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi pada hari Sabtu, 10 April 2021 (pk.14.00 WIB).

Acara Peresmian Bimtek POSBAKUM LPPKI ini dihadiri oleh Perwakilan-perwakilan DPC Jawa Barat, tamu-tamu undangan, rekan-rekan media yang berjalan sesuai protokol kesehatan 3M yang dibuka dengan seminar Kinerja LPPKI dalam perlindungan konsumen juga dihadiri oleh :

1. Azwar Siri, SH. Med. Cpl. (Ketua Umum DPN LPPKI)
2. Rahmawati. SH
3. Meylina. SH (Bendahara LPPKI)
4. Pantas Yadiaman Siregar (Dirwaster LPPKI Jabar)
5. Andi Anggara (Ketua DPC Bekasi Raya)
6. Erwin Maulana (Ketua DPC Bogor Raya)
7. Zainal Abidin (Ketua DPC Subang)
8. Dedi Iskandar (Ketua DPC Kerawang)

DPN LPPKI yang berdiri tanggal 20 April 2020 yang didirikan di Kantor DPN LPPKI, Jl. Rimbo Data Bandar Buat RT 01/ RW 02 No. 20 Padang, memiliki DPC di 3 Provinsi di Indonesia.

Seperti yang disampaikan Azwar Siri (Ketum DPN LPPKI) bahwa LPPKI berdiri karena keprihatinan terhadap konsumen yang dirugikan dalam perjanjian bisnis properti, pinjaman online, otomotif, dll karena kita semua adalah konsumen dan LPPKI ini berdiri berdasarkan UU YLKI no. 8 tahun 1999. Salah satu tugas LPPKI adalah melindungi konsumen, memberikan advokasi, dan memberikan nasehat kepada konsumen yang membutuhkan. Jadi, LPPKI ini berjuang untuk konsumen yang dasarnya itu UU YLKI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah sebenernya tugasnya pada pemerintah seperti lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat maka berdirilah untuk tujuan perlindungan konsumen diseluruh Indonesia.

LPPKI ini memiliki beberapa DPC di 3 provinsi yaitu Padang, Aceh, Jawa Barat dengan anggota berjumlah kurang lebih 300 orang yang rencananya menyusul lagi DPC baru yaitu Jambi, Palembang, Riau.

LPPKI lebih banyak menangani kasus untuk perlindungan konsumen diadvokasi bidang konsumennya untuk bidang perdatanya yaitu menyelesaikan berbagai persoalan konsumen dalam kasus makanan, obat-obatan, perumahan, dll.
Seperti konsumen yang terkena kasus perumahan contohnya konsumen ini ambil perumahan di Padang dengan dia beli perumahan dan dikasihkan DP ke pengembangnya tetapi rumah itu tidak ada, maka dari itu konsumen ini meminta kembali uang tersebut tapi tidak dikembalikan maka dari itu LPPKI sebagi lembaga konsumen berupaya membantu konsumen tersebuy supaya uang tersebut kembali. Contoh yang lainnya kasus Leasing yaitu 2-3 bulan ditarik karena permasalahan pelunasan dan kasus-kasus lain-lainnya, maka dari itu tugas LPPKI mengayomi, mengadvokasi dan memberikan perjanjian kepada konsumen tersebut agar mereka tidak meminjam. Jadi hal yang penting dari tugas LPPKI yaitu : 1. Memberikan perlindungan sebelum mengalami kerugian, 2. Setelah mengalami kerugian.

Harapan dari LPPKI terhadap perlindungan konsumen adalah agar semua konsumen bisa lebih tegas, mengerti dengan hak dan kewajibannya (kalau seandainya dia mengalami kerugian kemana dia harus mengadu, apa yang harus dia tuntut) maka LPPKI harus hadir diseluruh nusantara Indonesia dengan memberikan perlindungan konsumen dan mencerdaskan seluruh konsumen. Harapan lainnya supaya konsumen itu tidak mengalami kerugian terhadap para pelaku usaha agar para pelaku usaha tersebut menjalankan usahanya dengan jujur dan benar dan tidak merugikan masyarakat konsumen (carilah usaha, keuntungan sebanyak-banyaknya tetapi jangan merugikan orang lain, marilah sama-sama kita untung), dan saya berharap kepada semua jajaran lembaga perlindungan konsumen, mari kita sama-sama membantu konsumen, mencerdaskan konsumen dan kehidupan bangsa Indonesia.

Sumber dana LKPP didapat dari yaitu : 1. Kekayaan pribadi yang disisihkan oleh pengurus, 2. Iuran sosial daripada anggota pengurus, 3. Sumbangan/hibah yang tidak mengikat dari pihak lain.

Harapan LPPKI terhadap pemerintah yaitu untuk bisa bekerja sama, untuk diperhatikan lembaga LPPKI ini karena lembaga kami ini berswadaya antar pengurus anggota dengan pihak lain, karena kami bekerja juga membantu pemerintah dalam program pemerintah itu sendiri dalam perlindungan konsumen agar terciptanya konsumen yang cerdas, mengerti hak dan kewajibannya sehingga mengurangi kerugian dapat dibantu LPPKI dari kerugian konsumen tersebut.

Keuntungan konsumen terhadap LPPKI ini adalah : 1. Apa yang mereka tuntut dapat kembali, 2. Tidak dikenakan biaya apapun dalam membantu konsumen menangani kasus yang dirugikan oleh konsumen tersebut, 3. Berusaha menyelesaikan kerugian konsumen tersebut dengan bekerja, berusaha, berjuang dengan menyediakan advokat/pengacara yang sudah kita siapkan untuk konsumen yang dirugikan tersebut.

Continue Reading

Metro

FWJ Korwil Jaksel Resmi Dilantik, Kesbangpol DKI Sampaikan Ini

Published

on

By

JAKARTA – Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia Kordinator Wilayah (Korwil) Jakarta Selatan (Jaksel) resmi dilantik. Deklarasi pelantikan tersebut digelar dengan nuansa natural di Pendopo Bumi Perkemahan Ragunan Jakarta Selatan, Kamis (8/4/2021) sore.

Dalam sambutannya, Kordinator Wilayah FWJ Jaksel Andi Gumilar menyebut meski persiapan deklarasi tersebut hanya 6 hari, pihaknya yakin dan mampu menggelar proses mandat kepengurusan menjadi SK Penetapan untuk periode 2021 – 2024.

“Kalau dikatakan harus jujur, persiapan kami hanya 6 hari, tetapi kami yakin dan mampu karena pengurus dan anggota kami di Jakarta Selatan solid. Kami akan buktikan dengan program-program kejutan. “Kata Andi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan tidak hadirnya Plt Walikota Jakarta Selaran bukan menjadi satu halangan, namun pihaknya tidak kendor. Ia mengapresiasi Sudin Kominfo yang diwakili Ruki Munggaran, Camat Pasar Minggu, dan Tofan Bakri Kesbangpol DKI. “Kami mengapresiasi hadirnya bang Ruki, bang Dedi dan bang Tofan meski Plt Walikota Jaksel Isnawa Adji, Kapolres Jaksel, maupun Dandim Jaksel tidak hadir. “Ucap Andi.

Apresiasi dan ucapan yang tak terhingga juga dilontarkan Andi untuk Sekda DKI Jakarta Marullah Matali sebagai orang yang mendukung awal terbentuknya FWJ Korwil Jaksel. “Sebagai orang nomor 3 di DKI Jakarta, Sekda membuktikan peran dan humanisnya kepada FWJ, karena H. Marullah Matali orang yang sangat menghargai dan memberikan dukungannya dalam pembentukan FWJ Korwil Jaksel semasa ia menjabat sebagai Walikota Jakarta Selatan. “Jelas Andi.

Sementara Ruki yang mewakili Sudin Kominfo Jakarta Selatan juga menyambut baik atas di deklarasikannya FWJ Korwil Jaksel. “FWJ merupakan satu bagian dari keluarga kami, kedepannya kami meyakini FWJ mampu memberikan karya-karya terbaiknya demi kemajuan kota administrasi Jakarta Selatan. “Ujar Ruki.

Lebih rinci, ia mengatakan FWJ Korwil Jaksel dapat bersiniergi dengan Kominfo bukan hanya sebatas pencitraan informasi, justru yang harus dilakukan adanya kirikan membangun. “Kami yakin teman-teman FWJ Korwil Jaksel akan menjadi penyeimbang informasi, tentunya dengan komunikasi secara intens akan mampu memberikan solusi-solusi terbaik. “Ulas Ruki.

Disampaikan Ruki, bahwa dirinya juga menyinggung sering terjadi miss komunikasi antara pejabat pemkot dengan wartawan, meski ia kerap memberikan penjelasan bahwa wartawan adalah sahabat sekaligus mitra pemerintah sebagai pilar ke empat demokrasi, “tuturnya.

Sebagai fungsinya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Tofan Bakri mengapresiasi atas di deklarasikannya FWJ Korwil Jakarta Selatan. Kata Tofan, FWJ merupakan salah satu wadah forum yang berkiprah dalam kotnroling, edukasi, sosial dan budaya. Hal itu dikatakan Tofan karena FWJ telah membuktikan dirinya berkarya. “Forum Wartawan Jakarta (FWJ) telah begitu banyak berkiprah dan menjadi kontrol yang mengedepankan karya-karya nyata, itu sudah tidak dipungkiri lagi meski yang saya ketahui FWJ baru mau berumur 2 tahun. “Papar Tofan.

Dalam sambutannya, Tofan juga menyebut dirinya mewakili Sekda DKI hadir dalam kegiatan deklarasi FWJ Korwil Jaksel untuk menyampaikan pesan penting bahwa FWJ merupakan aset DKI. “Forum Wartawan Jakarta ini adalah aset. Itu yang dikatakan pak Sekda tadi kepada saya untuk menghadiri Deklarasi ini. “Singkatnya.

Selain dihadiri para SKPD dan stakeholder, deklarasi FWJ Korwil Jaksel juga dihadiri oleh Dewan Penasehat Bambang Yudi Baskoro, Ketua Umum FWJ Indonesia Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan, Bendahara Umum FWJ Tri Wulansari, humas 2 Ferri Faisal Junivia, Wasekjen DPP FWJ Baso, perwakilan FWJ Korwil Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Tangerang Raya, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Rangkaian deklarasi diisi dengan penyerahan SK dan pataka kepada Ketua FWJ Korwil Jaksel beserta jajaran pengurusnya oleh Ketua Umum FWJ – Indonesia. Ia mengulas pesan mendalam melalui sambutannya untuk selalu menjalankan amanah yang telah diemban-nya hingga tiga tahun kedepan.

“Motto kita bersama membangun bangsa, artinya kita hadir bukan untuk menjadi pesaing, akan tetapi untuk memberikan informasi faktual sebagai cermin pilar ke 4 Demokrasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. “Bebernya.

Selain itu, Tri wulansari selaku bendahara umum yang juga salah satu dewan pendiri FWJ mengatakan meski forum ini baru seumur jagung, namun berkat kekompakan anggota wartawan yang tergabung di FWJ mampu memberikan karya dan bekerja sesuai fungsinya.

“Forum ini bisa melejit pesat dengan segudang prestasi, baik secara program maupun kontrol sosialnya, sehingga Forum yang didirikan pada 28 Juli 2019 ini banyak diminati jurnalis, bukan hanya di DKI Jakarta, akan tetapi dari berbagai wilayah diluar Jabodetabek pun sedang mempersiapkan dirinya mendeklarasikan forum ini. “Papar Wulan sapaannya bendum FWJ.

Atas semangat dan solidaritas jurnalis, ia bangga untuk korwil – korwil yang sudah mendeklarasikan FWJ di wilayahnya masing-masing. “Sukses untuk FWJ korwil Jaksel, semoga kedepannya bisa mengembangkan dan membawa FWJ kearah yang lebih baik lagi, “pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Ditipu Developer Nakal: Ketua KOAPGI Menuntut Keadilan dan Pengembalian Uang

Published

on

By

Jakarta – Dunia properti adalah dunia bisnis yang memiliki prospek menjanjikan dan keuntungan investasi. Di Jakarta dan kota penyangga di sekitarnya, saat ini banyak developer bermunculan membangun perumahan, ruko dan apartemen. Kebutuhan masyarakat urban untuk memiliki hunian yang layak dan nyaman merupakan potensi pasar yang menjadi target utama developer ketika membangun hunian dan memasarkan unitnya kepada calon konsumen.

Apartemen termasuk ke dalam kategori hunian yang layak dan nyaman dengan pangsa pasar mayoritas dari kalangan profesional. Potensi pasar yang menggiurkan ini, seringkali dimanfaatkan oleh developer nakal yang tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Developer sebelum memasarkan unit apartemen terlebih dahulu harus memiliki kepastian status kepemilikan hak atas tanah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), perizinan dari Bupati/Walikota terkait rencana fungsi dan pemanfaatan rencana pembangunan apartemen, jaminan pembiayaan dari lembaga perbankan dan ketersediaan konstruksi 20% dari pembangunan apartemen.

Dalam melancarkan aksi tipu daya muslihatnya, developer nakal membidik target korban demi mengeruk keuntungan semata walaupun dengan menghalalkan segala cara. Sudah banyak korban berjatuhan atas aksi liar developer yang tidak bertanggung-jawab, dan Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia (KOAPGI) yang memiliki ribuan anggota terdiri dari Awak Pesawat Garuda Indonesia merupakan salah satu korban dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan PT. Satiri Jaya Utama yang menjanjikan membangun Apartemen Sky High.

Ketua KOAPGI, Rimond Barkah Sukandi mengatakan kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan Direktur Utama PT. Satiri Jaya Utama, Herman Sumiati. “Kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan Direktur Utama PT Satiri Jaya Utama Herman Sumiati menyebabkan kerugian meteriil (Rp17.735.890.134,- belum termasuk bunga bank) dan kerugian imateriil atas transaksi 82 unit proyek Apartemen Sky High berlokasi di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Petir, Cipondoh, Kota Tangerang. Sejak tahun 2017 hingga sekarang Apartemen Sky High tidak pernah dibangun oleh PT. Satiri Jaya Utama dan Herman Sumiati tidak menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan sejumlah uang tranksaksi yang sudah disetorkan KOAPGI dan Pemesan Unit lainnya secara tunai keras,” ungkap Rimond.

Rimond yang ditemui awak media di Kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis 01/04/2021 memberikan keterangan bahwa Herman Sumiati setelah didesak berulangkali oleh KOAPGI untuk segera merealisasikan membangun apartemen, namun hingga batas waktu yang dijanjikan tidak juga direalisasikan oleh PT. Satiri Jaya Utama, maka pada tanggal 20 Agustus 2019 Rimond melaporkan Direktur Utama PT. Satiri Jaya Utama ke Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor: LP/5141/VIII/2019/PMJ/Ditreskrimum atas dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan serta pemalsuan surat dan pihak turut serta.

Kemudian pada tanggal 06 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/2012/V/2020/Ditreskrimum penyidik menetapkan status Herman Sumiati sebagai Tersangka. Namun pada tanggal 20 Juli 2020 terbit Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/2028/VII/2020/Ditreskrimum yang menyatakan perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Rimond lebih lanjut menjelaskan bahwa terbitnya SP3 memunculkan kejanggalan. “Dengan terbitnya SP3 memunculkan kejanggalan karena berdasarkan fakta dan bukti Herman Sumiati sudah memenuhi unsur telah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan, oleh karena itu penyidik berdasarkan hasil penyidikan menetapkan Herman Sumiati dari Terlapor menjadi Tersangka,”urai Rimond tegas.

“Disamping itu, jika merujuk pada Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana seharusnya ketika gelar perkara, penyidik melibatkan Pelapor dan Tersangka, sebelum diterbitkannya SP3. Untuk itu dalam jangka waktu dekat saya didampingi Tim Advokasi KOAPGI akan membuat Laporan Pengaduan ke Divisi Propam Polri atas dihentikannya proses penyidikan,” tuturnya dengan penuh harap.

Dalam kasus yang dialami KOAPGI, Rimond berharap surat yang dikirimkan kepada Presiden RI Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo perihal permohonan tuntutan keadilan dan pengembalian uang transaksi 82 unit Apartemen Sky High mendapatkan perhatian, karena kasus ini menyangkut eksistensi koperasi yang merupakan soko guru ekonomi bangsa Indonesia yang dirancang Bung Hatta di atas konsep ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong dan semangat kekeluargaan.

Demi menjaga marwah koperasi, sekalipun langit runtuh keadilan harus ditegakkan, dan Ketua KOAPGI akan terus berjuang hingga tetes darah terakhir sekalipun harus menjadi “Ronin” yang berjuang sendirian untuk mendapatkan keadilan. Menurut Rimond, koperasi yang didirikan atas cita-cita besar proklamator tidak boleh dikalahkan oleh manuver liar pengembang nakal yang menjual proyek fiktif dengan bermodalkan Akta Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT. Satiri Jaya Utama tentang Pemberian Fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen yang bertujuan demi memperkaya diri sendiri dan bersekutu dengan oknum penegak hukum.

Tim Advokasi KOAPGI di ranah pidana, Gufroni dan Gan-Gan R.A pasca diterbitkannya SP3 sudah menemukan sejumlah bukti baru (novum) yang memperkuat dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan Direktur Utama PT. Satiri Jaya Utama, diantaranya dugaan Memberikan Keterangan Palsu dalam Akta Otentik (Pasal 266 ayat (1) KUHP), dan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU). Namun upaya mengajukan gugatan Pra-Peradilan masih dipertimbangkan dan sedang mengupayakan laporan polisi baru berdasarkan novum. Tim Advokasi KOAPGI diranah perdata, Oddie saat ini sedang berproses dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kota Tangerang dalam gugatan perkara perdata perihal permohonan sita aset yang dimiliki Herman Sumiati.

Continue Reading

Trending