Connect with us

Metro

Kenduri Merah Putih Apresiasi Tindakan Tegas TNI Polri Melawan Radikalisme dan Teroris

Published

on

Jakarta, 6 Januari 2021 Awal tahun 2021, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia yang beralamat di TMII, Jl. Pintu Raya II – Jakarta Timur pada hari Rabu, 6 Januari 2021 mengadakan Refleksi dengan tema : “Kenduri Merah Putih : Apresiasi Tindakan Tegas TNI POLRI Melawan Radikalisme”.

Adapun Narasumber-Narasumber yang hadir dalam Refleksi 2021 tersebut yaitu :

1. H. Djoni Lubis (Ketum Lembaga Aliansi Indonesia)
2. Bustaman (Sekjend Lembaga Aliansi Indonesia)
3. Kanjeng Pangeran Norman (Pendiri Aliansi Indonesia)
4. Aldi Nababan (Sekjen DKI JagaIndonesia)
5. Budi Djarot (Sekjen Nasional
6. Carry (Laskar Nusantara)
7. Andreas (Indonesia Timur)
8. Dr. Nisel (Gugus Depan Covid-19
9. Silaban (GBHN)

Dewan DPP Aliansi melalui Rumah Rakyat Aliasi Indonesia juga memiliki Motto “Mengajak seluruh pejabat tinggi negara, TNI, Polri, pengusaha dan masyarakat Indonesia pada umumnya dengan bersama-sama Stop & Cegah Pungutan Liar, KKN, Terorisme Dan Narkoba”

Organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) resmi dibubarkan pemerintah. Berikut isi Surat Keputusan Bersama (SKB) soal pembubaran dan pelarangan kegiatannya.
Pemerintah secara resmi telah membubarkan organisasi massa Front Pembela Islam (FPI) dan melarang setiap kegiatan yang dilakukan atas nama FPI.

Pasca Keputusan pembubaran FPI tanggal 30 Desember 2020 yang disampaikan pemerintah setelah rapat bersama yang dilakukan di Kantor Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan.
Adapun, penghentian kegiatan dan pembubaran ormas FPI ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani enam menteri/kepala lembaga.

Pelanggaran kegiatan FPI ini dituangkan di dalam keputusan bersama enam pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Rabu (30/12/2020).

Mereka yang menandatangani SKB itu adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar.
Keenamnya menuangkan Surat Keputusan Bersama Nomor 220/4780 Tahun 2020, Nomor M.HH/14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII Tahun 2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Atas keterangan diatas maka Gerakan Jaga Indonesia sangat gembira mendengarnya atas pembubaran FPI yang menjadi kado Hadiah Kemenangan awal Tahun 2021 yang telah lama berjuang menjaga NKRI berdasarkan sesuai Cita-Cita Nilai Pancasila dan Gerakannya.

Seperti yang disampaikan oleh Aldi sebagai Sekjen DKI Jaga Indonesia di acara Seminar DPP Aliansi Indonesia : “Kita bisa berkumpul kembali walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini dan saya tetap juga kami mengingatkan untuk tetap protokoler kesehatannya dijaga tetap pakai masker dan atur jaga jarak bahwa kesempatan sore hari ini adalah hari yang berbahagia bukan hanya buat kami akan tetapi juga buat bangsa Indonesia seutuhnya bukan hanya karena satu orang atau 1 orang yang berpengaruh terhadap bangsa ini ditindak oleh karena kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa yang masih melindungi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia itu yang kita syukuri hari ini dan kita semua yang berada di sini adalah satu kesatuan akan menjaga mengawal bangsa Indonesia sesuai dengan Marwah sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa Indonesia Bapak Ibu yang saya hormati bahwa gerakan jaga Indonesia mengawali perlawanan dengan gerakan radikalisme dan terorisme ini bukan karena kekuatan kami Tetapi semua oleh karena dukungan teman-teman seperjuangan Merah Putih yang juga mendukung perjuangan kami, Oleh karena itu Kami persembahkan kemenangan rakyat Indonesia ini kembali kepada rakyat Indonesia Saya tidak berlama-lama Sekali lagi saya mengucapkan Mari kita jaga Indonesia pemerintahan yang sesuai dengan konstitusi dan undang-undang agar berjalan sesuai dengan amanah dan kehendak rakyat ,Terima kasih “.

Begitu juga sambutan yang disampaikan oleh Bustarman sebagai Sekjen Aliansi Indonesia : “Ini memang menarik kita sering lihat kalau dipemberitaan itu ada kelompok yang menentang FPI, tapi hari ini kita bertemu alhamdulillah dengan pimpinannya. Karena memang kalau perlu dibilang orasi kebangsaan aliansi Indonesia justru dari awal kelahirannya ingin mengembalikan hal-hal yang sudah dinilai menyimpang dari wawasan kebangsaan.

Dari awal Aliansi Indonesia menyuarakan bahwa wawasan kebangsaan Indonesia itu ditopang oleh 5 pilar yaitu :

1. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Itu pilar pertama, kalau kita tidak merdeka tidak ada proklamasi tidak tahu kita mau menaruh Pancasila dinegeri yang mana. Kita tidak tahu UUD 45 akan diterapkan dinegeri yang mana, maka harus ada wilayahnya dulu. Kita kembangkan itu proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
2. Ideologi Pancasila
3. UUD 1945
4. NKRI
5. Bhinneka Tunggal Ika
Itu selalu kita suarakan sejak awal Aliansi Indonesia. Negara telah memberikan ini untuk melindungi segenap warga negara dalam berkeyakinan dan beragama itu tidak perlu kita perdebatkan lagi setelah konsensus nasional ditandatangani 18 Agustus 1945 bicara ideologi, bicara konstitusi sudah selesai.

Jadi prinsip Lembaga Aliansi Indonesia mengembalikan lagi itu semua, mengingatkan kalau ada ideologi lain, kalau ada isu-isu lain ideologi lain lagi kita kasih pilihan angkat kaki dari Republik Indonesia atau masuk penjara sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi memang gerakan jaga Indonesia ini bisa menjadi warna tersendiri ketika nanti kita bersinergi. Nanti ada Pak Aidin kita bisa bangun suatu kerjasama untuk garuda merah putih untuk NKRI ini jadi kalau orasi kebangsaannya dari perspektif Aliansi Indonesia adalah itu tadi membangun 5 pilar wawasan kebangsaan itu tidak bisa ditawar-tawar sudah konsensus nasional.

Saya kira hanya itu karena nanti ada teman-teman lain yang akan menyampaikan juga orasinya. Atas kesempatan inj kami berterima kasih sebagai lembaga yang menyediakan fasilitas tempat apa adanya ini saya atas nama ketua umum dan DPP, pengurus DPP mohon maaf jika memang penyediaannya hanya sebatas ini karena kita sama-sama berjuang. Aliansi Indonesia juga dari anggota, untuk anggota, kembali ke anggota. Terima kasih”.

Continue Reading

Metro

BEM PTMA Seluruh Indonesia Menyuarakan Manifesto Komitmen Moral, Intelektual, dan Sosial Untuk Membangun Peradaban Bangsa Yang Berkeadilan

Published

on

By

Jakarta — Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (BEM PTMA) seluruh Indonesia secara tegas menyuarakan Manifesto Gerakan Mahasiswa Muhammadiyah Aisyiyah sebagai bentuk komitmen moral, intelektual, dan sosial untuk membangun peradaban bangsa yang berkeadilan, berkemajuan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Aksi ini pada hari Selasa (11/11/2025) yang bertempat di depan Kantor Kementerian Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta.

Seruan aksi ini disampaikan dalam momentum konsolidasi nasional BEM PTMA yang dihadiri perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah di seluruh Indonesia. Dalam manifesto tersebut, BEM PTMA menegaskan sikap kritis terhadap berbagai persoalan bangsa — mulai dari krisis moral kepemimpinan, ketimpangan sosial-ekonomi, hingga tantangan pendidikan nasional di era digital.

Ketua Koordinasi Nasional BEM PTMA Yogi, menyampaikan bahwa gerakan ini bukan sekadar seremonial, melainkan panggilan moral mahasiswa untuk menegakkan kebenaran dan menolak ketidakadilan.

“Kami, mahasiswa Muhammadiyah dan Aisyiyah, berdiri di garda terdepan sebagai pelanjut perjuangan. Manifesto ini adalah bentuk tanggung jawab kami untuk menjaga nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberpihakan terhadap rakyat,” tegasnya.

Dalam Manifesto Aksi BEM PTMA, terdapat beberapa poin utama:
1. Pemerataan   Kesejahteraan dan Lapangan Kerja
Tuntutan agar pemerintah memperkecil kesenjangan ekonomi antara kota dan desa, serta menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkeadilan bagi masyarakat kecil.

2. Pengendalian Harga dan Ketahanan Pangan
Mendesak pemerintah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok, mendukung petani dan nelayan lokal, serta memperkuat kemandirian pangan nasional.

3. Pemberantasan Korupsi Ekonomi dan Monopoli Usaha
Menuntut penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi, kolusi, dan monopoli ekonomi yang merugikan masyarakat serta menghambat pertumbuhan sektor riil.

4. Pendidikan Gratis dan Berkualitas untuk Semua
Mendesak pemerintah memastikan akses pendidikan gratis, merata, dan bermutu di semua jenjang, terutama di daerah tertinggal dan pelosok.

5. Memperhatikan Kesejahteraan Guru
Dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik
Menuntut peningkatan gaji, tunjangan, dan fasilitas guru serta dosen agar mereka dapat menjalankan tugas secara profesional dan bermartabat.

6. Penghentian Eksploitasi Alam yang Merusak
Mendesak pemerintah menghentikan praktik tambang, deforestasi, dan proyek besar yang merusak ekosistem, serta memperkuat penegakan hukum lingkungan.

7. Tolak Pembangunan Yang Merusak Pulau Komodo dan Pulau Padar
Menuntut pemerintah menghentikan proyek pembangunan eksklusif di Pulau Komodo dan Pulau Padar yang hanya menguntungkan investor besar dan merugikan masyarakat lokal.

8. Transisi Menuju Ekonomi Hijau dan Energi Terbarukan
Menuntut komitmen nyata negara dalam mengembangkan energi bersih, mengurangi emisi karbon, dan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Aksi ini juga menjadi simbol bahwa gerakan mahasiswa Muhammadiyah dan Aisyiyah tidak hanya menjadi watchdog terhadap kebijakan publik, tetapi juga agent of change yang membawa gagasan dan solusi nyata bagi bangsa.

Koordinator Wilayah BEM PTMA Yoga Dwi Yuwono Presma UMP Purwakarta menambahkan kami menyerukan agar seluruh mahasiswa Indonesia, tanpa sekat ideologi, bersatu memperjuangkan kepentingan rakyat. Manifesto ini adalah langkah konkret untuk mengembalikan idealisme mahasiswa di tengah pragmatisme politik yang menggerus semangat perjuangan.

Melalui Seruan Aksi Manifesto ini, BEM PTMA mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, dan pemerintah untuk bersinergi mewujudkan Indonesia yang lebih adil, beradab, dan sejahtera, sesuai dengan nilai-nilai luhur Muhammadiyah dan Aisyiyah.

Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (BEM PTMA) merupakan wadah koordinasi mahasiswa dari ratusan kampus Muhammadiyah dan Aisyiyah di seluruh Indonesia. Gerakan ini berkomitmen menjadi poros moral, intelektual, dan sosial yang berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui dakwah, pendidikan, dan advokasi kebijakan publik.

Continue Reading

Metro

Irjen Pol (Purn) dr. Budiyono, M.A.R.S Dewan Pakar Prokes Partai NasDem : Perubahan Paradigma Dalam Politik Kesehatan Indonesia Berorientasi Keselamatan Nyawa dan Kesejahteraan Rakyat

Published

on

By

Jakarta, 10 November 2025 — Dewan Pakar Prokes Partai NasDem, Irjen Pol (Purn) dr. Budiyono, M.A.R.S, menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam politik kesehatan Indonesia yang berorientasi pada keselamatan nyawa dan kesejahteraan rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Peluncuran Buku ke-3 Prokes NasDem berjudul “Selamatkan Nyawa, Hadirkan Tawa Jalan Perubahan Politik Kesehatan Indonesia” karya Dr. dr. Cashtry Meher, M.Kes., M.Ked (KK), DP.DVE., MH.Kes., FINSDV, yang digelar di Auditorium Perpustakaan Partai NasDem, Jakarta, Senin (10/11/25).

“Politik kesehatan tidak boleh hanya menjadi urusan teknis, tapi harus menjadi gerakan moral. Menyelamatkan nyawa bukan sekadar tugas tenaga medis, tapi tanggung jawab seluruh elemen bangsa, termasuk pembuat kebijakan,” ujar Budiyono.

Menurut dr Budiyono saat ini kenyataannya kan masih ada ketimpangan dengan alasan-alasan geografis, alasan anggaran dan lain-lain  Itu sebenarnya bukan masalah. Itu tantangan kita,  yang jelas kalau kita dalam hal ini pemerintah dan seluruh stakeholder itu mau  bisa, itu yang akan kita nanti perjuangkan  baik melalui secara formal, melalui anggota DPR dari Partai Nasdem  dan juga secara fungsional melalui komunitas kesehatan di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, mantan perwira tinggi Polri ini menekankan bahwa kesehatan adalah pilar utama pembangunan nasional. Tanpa sistem kesehatan yang tangguh dan berkeadilan, semua agenda pembangunan akan kehilangan arah. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.

“Kita butuh politik kesehatan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Buku ini menjadi pengingat bahwa perubahan itu dimulai dari kesadaran dan keberanian untuk berpihak pada nyawa manusia,” tambahnya.

Buku karya Dr. Cashtry Meher ini merupakan bagian dari trilogi pemikiran Prokes NasDem yang sebelumnya telah meluncurkan dua karya penting tentang strategi transformasi kesehatan nasional. Melalui buku ketiganya ini, Dr. Cashtry menawarkan peta jalan perubahan politik kesehatan Indonesia — menegaskan pentingnya keseimbangan antara sains, kebijakan publik, dan nilai kemanusiaan.

Pemerintah tentunya memfasilitasi  dan mendukung sesuai dengan tugas pokok pemerintah. Baik politik anggaranya ataupun juga bagaimana mendistribusikan tenaga medis, alat-alat medis dan sebagainya. Kalau kita di bawah itu relawan-relawan itu sebenarnya sudah banyak siap  mau kemana aja, pungkasnya

Continue Reading

Metro

Nafa Urbach DPR RI Fraksi Partai NasDem Hadiri Peluncuran Buku Ke-3 PROKES Partai NasDem “Selamatkan Nyawa, Hadirkan Tawa: Jalan Perubahan Politik Kesehatan Indonesia

Published

on

By

Jakarta,  —  Program Kesehatan (PROKES) Partai NasDem kembali menorehkan langkah nyata dalam perjalanan politik berbasis gagasan dan solusi. Melalui peluncuran buku ketiganya yang berjudul “Selamatkan Nyawa, Hadirkan Tawa: Jalan Perubahan Politik Kesehatan Indonesia”, PROKES NasDem menegaskan komitmen partai untuk terus mendorong perubahan kebijakan kesehatan yang berpihak pada rakyat. Acara ini diselenggarakan bertempat di Kantor Sekretariat DPP Partai Nasdem. Senin (10/11/2025),

Buku ini disusun di bawah arahan Dr. dr. Cashtry Meher, M.Kes., M.Ked(KK), Sp.DVE, MH.Kes., FINSDV, yang juga merupakan Ketua PROKES Partai NasDem. Melalui tulisan dan refleksi mendalam, buku ini menghadirkan pandangan segar tentang bagaimana politik dapat menjadi alat efektif untuk menyehatkan bangsa, sekaligus memanusiakan kebijakan publik.

Program Kesehatan (PROKES) Partai NasDem kembali menorehkan langkah nyata dalam perjalanan politik berbasis gagasan dan solusi. Melalui peluncuran buku ketiganya yang berjudul “Selamatkan Nyawa, Hadirkan Tawa: Jalan Perubahan Politik Kesehatan Indonesia”, PROKES NasDem menegaskan komitmen partai untuk terus mendorong perubahan kebijakan kesehatan yang berpihak pada rakyat.

Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Nafa Urbach, turut menghadiri peluncuran buku ke-3 Program Kesehatan (PROKES) Partai NasDem bertajuk “Selamatkan Nyawa, Hadirkan Tawa: Jalan Perubahan Politik Kesehatan Indonesia”.

Acara ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen Partai NasDem terhadap agenda reformasi dan transformasi sektor kesehatan nasional.

Dalam kegiatan yang berlangsung hangat dan inspiratif tersebut, Nafa Urbach menyampaikan apresiasinya terhadap konsistensi PROKES Partai NasDem dalam memperjuangkan kebijakan kesehatan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Buku ini bukan sekadar kumpulan gagasan, tetapi cermin nyata dari kerja politik yang berpihak pada rakyat. Kesehatan adalah hak dasar yang harus dijamin negara, dan NasDem melalui PROKES telah menunjukkan langkah konkret menuju perubahan yang lebih baik,” ujar Nafa Urbach.

Peluncuran buku ke-3 PROKES ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh kesehatan, akademisi, serta pengurus DPP Partai NasDem. Buku tersebut memuat refleksi perjalanan panjang perjuangan politik kesehatan Indonesia, serta menawarkan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan sistem kesehatan nasional, mulai dari pemerataan akses hingga peningkatan kualitas tenaga medis.

Melalui karya ini, PROKES Partai NasDem ingin menegaskan peran politik sebagai alat perubahan yang humanis menghadirkan tawa di tengah perjuangan menyelamatkan nyawa.

Kesehatan bukan hanya tentang obat dan rumah sakit, tetapi juga tentang kebahagiaan, kesejahteraan, dan martabat manusia,” tambah Nafa.

Dengan kehadiran para legislator muda seperti Nafa Urbach, Partai NasDem menunjukkan semangat baru dalam mengintegrasikan politik, humanisme, dan kepedulian sosial ke dalam kebijakan publik. Buku ini menjadi simbol keberlanjutan gerakan “Politik Sehat untuk Indonesia Sejahtera” yang diusung NasDem melalui PROKES.

Continue Reading

Trending