Connect with us

Metro

Deklarasi Forum Kedaulatan Anggota, Pendiri dan Pengurus Penyelamat FORKABI

Published

on

Jakarta – Menyikapi kinerja DPP FORKABI dibawah kepemimpinan Bapak Mayjen TNI (PURN) H.Nacrowi Ramli, SE. Selaku ketua MPT (Majelis Pertimbangan Tinggi) dan Ketua Umum DPP FORKABI telah kehilangan Legeitimasi karena telah banyak melakukan pelanggaran AD/ART
Beberapa catatan penting dalam perjalan DPP FORKABI periode tahun 2015 -2020 dalam pengelolaan dan kebijakan yang kami anggap factor Kesengajaan dan kelalaian, diantaranya adalah :

1. Tidak melaksanakan Amanat MUBES 4 FORKABI yang memutuskan serta menetapkan untuk melakukan penyelarasan terhadap AD/ART terhadap pasal-pasal yang diamandemen, sehingga sampai saat ini banyak keputusan dan kebijakan Majelis
Pertimbangan Tinggi (MPT) yang bertentangan dan menimbulkan multi tafsir terhadap AD/ART, Keputusan MPT mengkat Ketua Umum DPP FORKABI tanpa landasan hukum yang jelas menimbulkan cacat hukum, sehingga seluruh kebijakan dan keputusan Ketua Umum menjadi Batal

2. Rangkap Jabatan sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Tinggi (MPT) dan Ketua Umum DPP FORKABI, sebagaimana diputuskan oleh ketua MPT dalam rapat tanggal 20 Desember 2015 saat MUBES IV yang diselenggarakan di Hotel Alfa Resort, hanya bersifat sementara, faktanya sampai habis masa periode kepengurusan jabatan tersebut tetap disandangnya.

3. Tidak Dibentuknya Koordinator Wilayah sebagai amanat MUBES 4, yang menyebabkan peran dan keterlibatan SEKJEN dalam melakukan konsolidasi organisasi tidak berjalan secara maksimal sehingga terhambatnya proses Permusyawaratan yang sampai hari ini pencapainnya dibawah 30 % (terbengkalainya MUSRAN, MUSCAB dan MUSADA) sementara SEKJEN konsentrasi pada konsolidasi pada satu DPD dimana domisili berada. (Pasal 18 tentang Koordinator Wilayah)

4. Tidak diterbitkannya Peraturan Organisasi/ Mekanisme dan Tata Kerja (Pasal 20 tentang Mekanisme dan Tata Kerja) yang menyebabkan System Informasi Manajemen dan Tata Administrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya yang menyebabkan kader/pengurus untuk mendapatkan hak-hak tidak dapat dipenuhi yang menyebabkan keputusan dengan mudahnya DIANULIR dan BATAL DEMI HUKUM karena lemahnya Fungsi dan Peran Sekretaris Jenderal sebagai
pengendali Organisasi dan yang saling benturan hal ini terjadi dihampir semua unsur tingkatan sehingga Istilah “SATU KOMANDO” tidak berjalan sesuai Keinginan Majelis Pertimbangan Tinggi (MPT)

5. Tidak melaksanakan Kewajiban atas Pelaksanaan Rapat Pengurus Harian (Pasal 39) dan Rapat Pleno (Pasal 40) sebagimana amanat AD/ART, hal ini menyebabkan terjadinya aktifitas organisasi yang tertumpu pada satu orang dan tidak terdistribusinya.

6. Mernolak adanya Surat Tugas pendampingan Musyawarh Daerah yang diterbitkan, karena tidak disertai PO dan SOP yang menyebabkan pelanggaran terhadap AD/ART serta menimbulkan kerancuan, kegaduhan serta multitafsir, serta menujukan kepentingan sesaat, apalagi bersamaan waktunya dengan Musyawarah Besar

7. Melakukan pengisian Jabatan Lowongan Antar waktu (PAW) tanpa proses adalah jelas-jelas PELANGGARAN BERAT yang dilakukan oleh DPP karena sekaligus melanggar 5 Pasal (pasal Pasal 7 tentang Anggota berhenti, Pasal 8 tetang Sanksi Organisasi, Pasal 9 tentang Penindakan Anggota, Pasal 10 tentang Penindakan Pengurus dan Pasal 11 tentang Hak Pembelaan Diri).

Pelanggaran DPP melalui mekanisme Rapat BPH tanpa melalui tahapan-tahan yang diamanatkan dalam AD/ART adalah
Pelanggaran Berat yang dilakukan oleh DPP.

Dalam rangka mengawal marwah dan cita-cita luhur Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) serta kembali ke khitoh, kami atas nama Pendiri, Pengurus, Kader dan Dewan Pimpinan Daerah bersepakat membentuk sebuah wadah FORUM KEDAULATAN
ANGGOTA, PENDIRI DAN PENGURUS PENYELAMAT FORKABI yang diketuai oleh Drs. H. MOH. IWAN, MM dan Drs. H. ABDUL GHONI Sebangai Sekertaris dengan tugas utamanya adalah Menyelenggarakan MUSYAWARAH BESAR V FORKABI dengan
PANITIA PENGARAH (SC) DRS. TAHYUDIN ADITYA. Dan MARJUKI ASMAWI, A.M.d sebagai PANITIA PELAKSANA.

Continue Reading

Metro

Pelantikan Ketua Dan Pengurus IKTASS Jabodetabekban

Published

on

By

Continue Reading

Metro

Maesa Soccer School Gelar Turnamen Piala Wali Kota Jakarta Pusat

Published

on

By

Jakarta – Selama vakum 2 tahun lebih akibat pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Sekolah Sepak Bola (SBB) Maesa Soccer School mengadakan turnamen dengan memperebutkan piala Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Budi susastro ketua Pelaksana Turnamen Sepak Bola mengatakan, pagelaran turnamen sepak bola anak dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Tahun 2022.

“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan olahraga melalui turnamen sepak bola yang pesertanya dari usia dini,” kata Budi Susastro

“Pelaksanaan turnamen digelar 30 Oktober 2022 di lapangan utama Bumi Perkemahan Cibubur.

Budi susastro menjelaskan, turnamen ini digelar guna mencari bibit-bibit unggul pesepakbola usia dini dalam rangka prestasi untuk sekolah di DKI Jakarta.

“Turnamen ini ada empat katagori, mulai usia 9 sampai dengan 12 tahun. Setiap kategori ada 16 tim, sehingga total peserta ada 64 tim,” ungkap Budi Susastro

Budi Susastro berharap, kegiatan turnamen ini bisa menjadi agenda tahunan dalam membangun anak-anak agar lebih berprestasi.

Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Dhany Sukma mengapreasi dan merespon positif serta mendukung aktivitas kegiatan turnamen sepak bola yang bertujuan untuk melakukan pembinaan olahraga sepak bola. Serta memberikan ruang kepada para peserta untuk bisa masuk jalur prestasi.

“Kenapa mengajak wali kota untuk ikut mengambil bagian, tujuannya minimal memberikan lisensi bahwa ini layak untuk dijadikan sebagai jalur prestasi, meskipun ada jalur zonasi, ada jalur prestasi. Tapi ini menjadi daya dukung bagi siswa-siswi yang memang memiliki bakat olahraga sepak bola,” ungkapnya

Continue Reading

Metro

M.Mariadi Anwar Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Menyerap Aspirasi Masyarakat Reses ke 3 Tahun 2022

Published

on

By

Continue Reading

Trending