Connect with us

Metro

Deklarasi Forum Kedaulatan Anggota, Pendiri dan Pengurus Penyelamat FORKABI

Published

on

Jakarta – Menyikapi kinerja DPP FORKABI dibawah kepemimpinan Bapak Mayjen TNI (PURN) H.Nacrowi Ramli, SE. Selaku ketua MPT (Majelis Pertimbangan Tinggi) dan Ketua Umum DPP FORKABI telah kehilangan Legeitimasi karena telah banyak melakukan pelanggaran AD/ART
Beberapa catatan penting dalam perjalan DPP FORKABI periode tahun 2015 -2020 dalam pengelolaan dan kebijakan yang kami anggap factor Kesengajaan dan kelalaian, diantaranya adalah :

1. Tidak melaksanakan Amanat MUBES 4 FORKABI yang memutuskan serta menetapkan untuk melakukan penyelarasan terhadap AD/ART terhadap pasal-pasal yang diamandemen, sehingga sampai saat ini banyak keputusan dan kebijakan Majelis
Pertimbangan Tinggi (MPT) yang bertentangan dan menimbulkan multi tafsir terhadap AD/ART, Keputusan MPT mengkat Ketua Umum DPP FORKABI tanpa landasan hukum yang jelas menimbulkan cacat hukum, sehingga seluruh kebijakan dan keputusan Ketua Umum menjadi Batal

2. Rangkap Jabatan sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Tinggi (MPT) dan Ketua Umum DPP FORKABI, sebagaimana diputuskan oleh ketua MPT dalam rapat tanggal 20 Desember 2015 saat MUBES IV yang diselenggarakan di Hotel Alfa Resort, hanya bersifat sementara, faktanya sampai habis masa periode kepengurusan jabatan tersebut tetap disandangnya.

3. Tidak Dibentuknya Koordinator Wilayah sebagai amanat MUBES 4, yang menyebabkan peran dan keterlibatan SEKJEN dalam melakukan konsolidasi organisasi tidak berjalan secara maksimal sehingga terhambatnya proses Permusyawaratan yang sampai hari ini pencapainnya dibawah 30 % (terbengkalainya MUSRAN, MUSCAB dan MUSADA) sementara SEKJEN konsentrasi pada konsolidasi pada satu DPD dimana domisili berada. (Pasal 18 tentang Koordinator Wilayah)

4. Tidak diterbitkannya Peraturan Organisasi/ Mekanisme dan Tata Kerja (Pasal 20 tentang Mekanisme dan Tata Kerja) yang menyebabkan System Informasi Manajemen dan Tata Administrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya yang menyebabkan kader/pengurus untuk mendapatkan hak-hak tidak dapat dipenuhi yang menyebabkan keputusan dengan mudahnya DIANULIR dan BATAL DEMI HUKUM karena lemahnya Fungsi dan Peran Sekretaris Jenderal sebagai
pengendali Organisasi dan yang saling benturan hal ini terjadi dihampir semua unsur tingkatan sehingga Istilah “SATU KOMANDO” tidak berjalan sesuai Keinginan Majelis Pertimbangan Tinggi (MPT)

5. Tidak melaksanakan Kewajiban atas Pelaksanaan Rapat Pengurus Harian (Pasal 39) dan Rapat Pleno (Pasal 40) sebagimana amanat AD/ART, hal ini menyebabkan terjadinya aktifitas organisasi yang tertumpu pada satu orang dan tidak terdistribusinya.

6. Mernolak adanya Surat Tugas pendampingan Musyawarh Daerah yang diterbitkan, karena tidak disertai PO dan SOP yang menyebabkan pelanggaran terhadap AD/ART serta menimbulkan kerancuan, kegaduhan serta multitafsir, serta menujukan kepentingan sesaat, apalagi bersamaan waktunya dengan Musyawarah Besar

7. Melakukan pengisian Jabatan Lowongan Antar waktu (PAW) tanpa proses adalah jelas-jelas PELANGGARAN BERAT yang dilakukan oleh DPP karena sekaligus melanggar 5 Pasal (pasal Pasal 7 tentang Anggota berhenti, Pasal 8 tetang Sanksi Organisasi, Pasal 9 tentang Penindakan Anggota, Pasal 10 tentang Penindakan Pengurus dan Pasal 11 tentang Hak Pembelaan Diri).

Pelanggaran DPP melalui mekanisme Rapat BPH tanpa melalui tahapan-tahan yang diamanatkan dalam AD/ART adalah
Pelanggaran Berat yang dilakukan oleh DPP.

Dalam rangka mengawal marwah dan cita-cita luhur Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) serta kembali ke khitoh, kami atas nama Pendiri, Pengurus, Kader dan Dewan Pimpinan Daerah bersepakat membentuk sebuah wadah FORUM KEDAULATAN
ANGGOTA, PENDIRI DAN PENGURUS PENYELAMAT FORKABI yang diketuai oleh Drs. H. MOH. IWAN, MM dan Drs. H. ABDUL GHONI Sebangai Sekertaris dengan tugas utamanya adalah Menyelenggarakan MUSYAWARAH BESAR V FORKABI dengan
PANITIA PENGARAH (SC) DRS. TAHYUDIN ADITYA. Dan MARJUKI ASMAWI, A.M.d sebagai PANITIA PELAKSANA.

Continue Reading

Metro

Korban Penipuan Proyek Fiktif Kemenkes Berharap Segera Dituntaskan

Published

on

By

Jakarta – Dalam suasana ekonomi lesu dampak dari pandemi Covid-19 masih ada saja oknum-oknum Kemenkes dan BUMN yang berbuat curang sehingga merugikan orang lain.

Doni Kasdiyanto,SH di restoran mie King Kong di kawasan Kebayoran Baru, Rabu, 16/06/2021. Banyak pihak korban yang tertipu agar pelaku segera di tangkap . Adapun pasal yang di kenakan adalah 372 ,378 dan 263 KUHP .

Beliau mengumpulkan semuanya yang jadi korban agar dapat menghubunginya atau langsung ke Bareskrim Mabes Polri

Sebab nilai kerugian yang mencapai Rp 20 M bahkan bisa lebih. Para korban banyak berdomisili di Jakarta Surabaya , Bogor dan lainnya serta tidak saling mengenal satu sama lain. Tetapi begitu kasus ini mencuat, mereka bertemu di Kemenkes para korban yang dirugikan membentuk tim dengan pengacara Doni Kasdiyanto, SH.

Doni menambahkan berharap pelaku segera di tahan untuk kasusnya .

Juga melaporkan pelaku dengan kroni-kroninya . kasihan para korban yang di tipu sebab mempengaruhi perekonomiannya juga menyangkut banyak masalah yang lain.

kasihan masyarakat yang dirugikan ini mereka punya keluaga . Mengharapkan para pejabat di kepolisian mungkin bisa sampai ke bawah Presiden Joko Widodo bisa membantu supaya kasus ini tuntas dan uangnya dikembalikan tandasnya.

kenapa para korban tergiur sebab kebanyakan mereka juga meminjam dana dan menjanjikan keuntungan yang menggiurkan dengan bermodalkan SPK (Surat Perintah Kerja) sama atau bodong dari Kementrian Kesehatan.

kasus ini sendiri mulai Januari 2020 dari sini ada pekerjaan-pekerjaan berjalannya waktu dia ( pelaku) juga mencari investor ya mereka bekerja di Kementerian / BUMN penunjukan langsung mereka datang ke kantor ke dpemerintah seperti itu makanya mereka tidak ada pikiran negatif

Pelaku membawa salah satu PT ternyata di dalamnya pengurusnya ada kawan keluargan . iPT solusi Persada Sentosa di berdomisili kantor di Jakarta

makanya mohon dibantu dengan para rekan-rekan media yang korban yang ada di luar kota atau di manapun kita datang untuk mengadukan permasalahan ini ke kita ataupun langsung ke 0838 6153 2914 atau langsung ke Bareskrim Mabes Polri

Continue Reading

Metro

Pendaftaraan Uji Materil Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 di Mahkamah Konstitus

Published

on

By

Jakarta – Pada hari Selasa tanggal 15 Juni PATRICE RIO CAPELLA UJI MATERIIL PASAL 11 UU TINDAK PIDANA KORUPSI, H. Patrice Rio Capella, S.H., M.Kn. Politisi dan Pengacara yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, Sekjen Partai Nasdem, Anggota Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu periode 2004-2009 dan mantan Anggota Komisi-III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2014-2019 telah mendaftarkan Permohonan Uji Materill terhadap Pasal 11 Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pasal 28d Ayat (1) UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Rio Capella merasa sudah jadi korban kriminalisasi pasal 11 undang-undang tipikor kerena di hukum menurut pikiran orang yang sifatnya sangat subyektif dan abstrak karena fakta dipersidangan tidak ditemukan fakta permintaan uang bahkan tidak pernah menerima uang yang dituduhkan.

Rio Capella sadar bahwa dikabulkan atau tidaknya permohonan judicial review tidak akan mempengaruhi putusan pengadilan yang sudah dijalnkan dikarenakan putusan MK tidak berlaku surut, namun Rio Capella tidak mau ada korban-korbn lain akibat pasal 11 yang multi tafsir.

Janses E. Sihaloho, S.H. dari Kantor Hukum Sihaloho & Co Law Firm selaku kuasa hukum Rio Capella menyampaikan bahwa adanya frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 Undang-Undang Tipikor telah merugikan Hak Konstitusional dari Patrice Rio Capella selaku Pemohon dalam mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Lebih lanjut Janses menjelaskan dalam hukum pidana dikenal asas cogitationis poenam nemo patitur yang artinya seseorang tidak dapat dipidana terhadap apa yang di dalam pikirannya saja, dengan demikian apabila seseorang memiliki niat jahat yang dilarang oleh Undang-Undang dia tidak bisa dipidana kecuali Niat tersebut telah diwujudkan dalam suatu tindakan konkrit.

Hal ini tentunya menjadi kontradiksi dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 UU Tipikor dimana Pegawai Negeri Sipil maupun Penyelenggaran Negara dapat dipidana melakukan tindak pidana korupsi karena pikiran yang berasal dari orang lain. Poin paling penting dengan adanya frasa tersebut adalah bagaimana cara mengetahui, menilai dan membuktikan pikiran seseorang dalam persidangan? Dengan demikian frasa ini tidak memiliki tolak ukur yang jelas sehingga sangat berpotensi menyebabkan penegak hukum seperti Penyidik Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Hakim menjadi bebas menafsirkan pikiran orang lain dan membuka celah penegak hukum yang bersangkutan untuk bersifat subjektif yang tentunya sifat subjektif tersebut berpotensi terjadi apabila didasarkan atas suka tidak sukanya penegak hukum tersebut kepada tersangka atau terdakwa, bahwa seharusnya hukum ditegakkan tidak didasarkan atas sifat subjektif aparatur yang menjalankan hukum tetapi haruslah didasari dari objektivitas hukum itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 11 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

sepanjang frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”

Untuk itu kami mengundang kawan-kawan wartawan untuk menghadiri dan meliput pendaftaran Permohonan Uji Materiil Pasal 11 UU Tipikor yang diajukan oleh Bapak Patrice Rio Capella ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 11.00 WIB.

Continue Reading

Metro

Pembukaan Restoran Yougwa Danau Sentani Di Senayan

Published

on

By

Jakarta – Di masa pandemi Covid-19 ini dimana perekonomian masih dalam keadaan yang sulit, namun ada seorang pengusaha atau investor yang berani dan optimis untuk membuka restoran baru yang tentu saja hal ini menandakan perekonomian sudah mulai bangkit dan membaik.

Ibu Miranda Korua dan ibu Engelin Kardinal adalah sosok intrepreneur sejati yang sanggup bertahan dan terus mengembangkan sayap usahanya di Jakarta dan rencananya akan membuka cobang baru antara lain di Surabaya dan Yogyakarta.

Saat ditemui oleh awak media di Restoran Yougwa Danau Sentani di Spark Mall Senayan di Kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Selasa, (15/06/2021)

Ibu Miranda yang didampingi oleh ibu Engelin Kardinal mengatakan bahwa restoran Yougwa Danau Sentani merupakan cabang ke-3 di Jakarta yang sebelumnya ada di Kelapa Gading Jakarta Utara dan Batu Ceper Jakarta Pusat.

Restoran ini menyerap tenaga kerja sebanyak 45 orang yang terdiri dari 5 koki, 20 orang lainnya sebagai asisten dapur antara lain waitres dan office boy, cleaning servise serta kasir dan bartender dengan kapasitas restoran sampai 100 lebih pengunjung setiap. Tersedia pula ruangan ber-AC serta VIP Room, tidak ber AC dengan pemandangan danau yang indah.

Salah satu kelebihan yang ada di restoran ini dibandingkan dengan tempat lain yaitu tersedianya ruang pamer produk UMKM (Usaha Kecil dan Menengah) buatan asli Papua dan ada juga ruang akuarium yang berisi lobster, gabus dan kepiting dari Papua.

Ibu Miranda menjelaskan bahwa makanan yang ada di restorannya tidak hanya makanan dari Papua saja. “Makanan yang ada di restoran ini tidak hanya dari Papua saja tetapi ada dari Manado, lengkap dengan makanan laut, masakan Cina seperti capcay, fuyunghai dan kwetiau,” urainya kepada awak media.

Ibu Miranda juga berharap masakan Papua dapat dikenal masyarakat luas. Seperti Papeda yang selama ini sering kita dengar tidak hanya ada di Papua tetapi ada juga di Maluku, NTT, Sulawesi.
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu makanan ciri khas Papua yaitu bakar batu yang diadakan setelah menang perang antar suku di Papua, tetapi di restoran ini disajikan secara modern.

Ibu Miranda juga berharap masyarakat Indonesia lebih mengenal masakan dari Indonesia Timur tidak hanya masakan dari Pulau Jawa, Padang dll.

Lebih lanjut, semua bahan-bahan masakan ini ada di Jakarta kecuali lobster,ikan gabus dan kepiting. Sementara itu, Ibu Engelin Kardinal menjelaskan banyak ornamen-ornamen di restoran Yougwa Danau Sentani buatan Mache (mama) yang dipromosikan dan dijual di Jakarta sebab mereka untuk membawa hasil buatannya membutuhkan biaya yang sangat besar dan mahal karena keberadaannya yang sangat jauh di pedalaman Papua (sulit dijangkau) , dibantu penjualanya .

Sementara itu, hasil dari penjualan karya pengrajin dari Papua akan dikembalikan dengan utuh kepada pengrajinnya. Serta jasa hasil dari pengirimannya diberikan PT Freeport secara gratis.

Tiap-tiap daerah mempunyai ciri khas untuk mempromosikan makanannya atau produk UKM-nya sehingga orang Papua yang berada di Jakarta bila kangen dengan makanan khas Papua maka inilah tempatnya.

kegiatan pembuakaan restora ini turut hadir antara lain:
Ibu ratih anggota dewan DPR.RI Faksi Nasdem, komisaris Bank Papua dan sejumlah anggota polri.

Continue Reading

Trending