Connect with us

nasional

BPN Bogor Raih Penghargaan MAPI

Published

on

Jakarta – BPN Bogor meraih penghargaan MAPI (Masyarakat Anti Pungli Indonesia) di Hotel Ibis Sunter Jakarta Utara. Senin.(11/1/2021)

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menegaskan pembagian PTSL yang sedang oleh pemerintah kepada masyarakat tidak dipungut biaya alias gratis. Maka itu, tidak ada pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh siapapun utamanya di Kementerian ATR/BPN.

Ada nada sumbang di balik gencarnya pemerintah bagi-bagi sertifikat hak atas tanah. Nada sumbang itu adalah keluhan masyarakat yang mengalami pungutan liar saat mengurus sertifikat tanah lewat program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), padahal dijanjikan gratis.

Apakah mengurus sertifikat sebaiknya di RT/RW atau sendiri agar menghindari pungli? Menurutnya, sendiri dan datang ke Kantor BPN sangat bagus sekali. Hanya saja, pengurusan tersebut kolektif, rawan pungli.ujar Ibu Ery Juliani Pasoreh

“Jadi seluruhnya individual itu diorganisir dan kalau di kota Bogor kita yang bikin pengawasan dan agar media dapat mengedukasi masyarakat tidak terbebani pungkasnya.

Apabila adanya pungutan terkait sertifikat tanah oleh pejabat di Kementerian ATR tidak diperbolehkan,” tuturnya.(11/1) di hotel Ibis Styles Sunter Jakarta

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) mencatat ada 3 nama kementerian yang paling banyak diadukan masyarakat. Ketiga instansi ini dilaporkan karena banyak pungli.

“Pemerintah-pemerintahan, jadi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sampai ke bawah. Iya Kemendagri, kedua, Kementerian Kemenhub (Kemenhub); ketiga, Kementerian ATR/BPN,”

Dalam keputusan tersebut diatur tentang biaya dalam rangka pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis, seperti kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan materai, lalu kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.

Continue Reading

nasional

Pengenaan Sanksi Administratif Pembongkaran Dan Pelebaran Alur Sungai Cakung Pada Kawasan GRAND KOTA BINTANG Di Kota Bekasi

Published

on

By

Bekasi, 27 Januari 2021 – Pelaksanaan pemanfaatan ruang, berupa pembangunan sektoral dan masyarakat harus mengacu pada peraturan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Banyaknya alih fungsi lahan, antara lain kawasan lindung menjadi kawasan budi daya, penerbitan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, serta banyaknya bencana yang timbul dalam beberapa tahun terakhir ini, membutuhkan suatu bentuk pengendalian pemanfaatan ruang dan penegakan hukum untuk menyelesaikan permasalahan di kawasan perkotaan yang salah satunya pada Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur.

Dengan semakin maraknya kasus pelanggaran pemanfaatan ruang, setiap orang wajib mematuhi rencana tata ruang yang berlaku di wilayahnya. UU 26/2007 mengatur mengenai mekanisme penegakan hukum bidang penataan ruang melalui adanya ketentuan sanksi bagi siapapun yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang, baik itu berupa sanksi administratif, sanksi perdata, maupun sanksi pidana.

Diharapkan dengan adanya pengaturan sanksi ini, penegakan hukum dalam bidang penataan ruang ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Serta diharapkan dapat mengurangi risiko bencana banjir yang terjadi.

Pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan perumahan Grand Kota Bintang Bekasi berupa:

perubahan alur sungai dan tidak memiliki izin (dari Kementerian PUPR) terkait perubahan alur sungai tersebut demi pemanfaatan ruang untuk komersil dan penambahan unit perumahan, perlu dikenakan sanksi administrasi bidang penataan ruang, yaitu pengembalian fungsi lingkungan dengan pembongkaran dan pelebaran alur Sungai Cakung yang semula 6 m menjadi kembali 12 m beserta sempadan sungai selebar 5 m yang diperuntukan sebagai RTH.

pada kawasan Grand Kota Bintang, Kota Bekasi yang merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur.
Sanksi pemulihan ruang merupakan salah satu sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggar, Pengenaan sanksi pemulihan ruang dilakukan karena sempadan sungai dalam Perda RTRW
Kota Bekasi Tahun 2011-2031 merupakan Kawasan Perlindungan Setempat dan Zona

Perlindungan Setempat dalam Perda RDTR Kota Bekasi Tahun 2015-2035. Saat ini kondisi sungai sudah tertutup menjadi lahan parkir dan sebagian kecil Ruko, dalam RDTR diperbolehkan peruntukan lahan parkir, namun dengan beberapa syarat Sekurang-kurangnya berorientasi pada fungsi jalan lokal primer, Berupa ruangan terbuka, dan Pengerasan Lahan diperbolehkan dengan syarat menggunakan materiall grassblock.

Pembongkaran dan pelebaran alur sungai serta penyediaan sempadan Sungai Cakung dilakukan secara mandiri oleh pengembang kawasan dengan berdasarkan atas Kajian Indikasi

Pelanggaran Pemanfaatan Ruang terhadap Perubahan Alur Sungai Cakung di Perumahan Grand Kota Bintang, Kota Bekasi yang dilakukan oleh Tim Direktorat Jenderal Pengendalian dan
Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Pemerintah Kota Bekasi, dan didukung pula Polres Metro Kota Bekasi.

Pengembang telah diberikan tenggat waktu selama 3 bulan untuk melakukan pembongkaran secara mandiri.

Diharapkan dengan adanya Penertiban berupa Pembongkaran dan pelebaran Sungai Cakung ini merupakan contoh tindakan bahwa pelanggaran penataan ruang tidak dapat di tolelir dan pengenaan sanksi bidang penataan ruang dapat dikenakan kepada seluruh pelanggar penataan ruang, baik pemerintah, swasta dan masyarakat yang melakukan pelanggaran penataan ruang.

Pengenaan sanksi diharapkan dapat meminimalisasi tingkat pelanggaran pemanfaatan ruang dan menimbulkan efek jera (detterent effect) bagi pelanggar rencana tata ruang serta dapat mengurangi risiko bencana banjir yang terjadi di Kawasan Grand Kota Bintang di Kota Bekasi

Continue Reading

nasional

Agustinus Nahak: Sidang Perdana Perkara Pilkada Kabupaten Malaka Berlangsung Lancar

Published

on

By

Jakarta – Sidang perdana sengketa pilkada kabupaten Malaka pada tanggal 26 Januari 2021 mulai jam 8 pagi berlangsung lancar.

“Kami bersyukur semua berjalan lancar,” ujar Agustinus Nahak tim hukum Simon Nahak-Louise Lucky Taolin Selasa (26/1), kepada awak media di depan kantor Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Agustinus Nahak menjelaskan bahwa sidang pada hari ini agendanya baru pemeriksaan pendahuluan untuk mengecek kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti. Pada sidang pendahuluan itu, pihak terkait pun akan ditetapkan oleh majelis hakim.

“Selanjutnya kita sangat yakin Para Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi pada sidang pemeriksaan dan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) akan memutuskan perkara dengan profesioanal.

Tentu kita sangat yakin SNKT akan dimenangkan karena tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh pihak SBSWT terindikasi tidak sesuai fakta.” Lanjut Agustinus Nahak.

Sebagai informasi dalam laman situs MK bahwa sidang pengucapan putusan akan dilakukan pada tanggal 15—16 Februari 2021 dan 19—24 Februari 2021 disertai penyerahan salinan putusan kepada pemohon, KPU, pihak terkait, dan Bawaslu.

Untuk memasuki Gedung Mahkamah Konstitusi, pengunjung harus menunjukkan hasil tes swab antigen dengan hasil negatif, memakai masker, bersuhu tubuh tidak lebih dari 37,3 derajat Celsius serta hanya memiliki waktu audiensi selama maksimal 30 menit.

Saat ini Mahkamah Konstitusi menerima sebanyak 135 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang terdiri atas tujuh sengketa hasil pemilihan gubernur, 114 hasil pemilihan bupati, dan 14 hasil pemilihan wali kota.

Sebagai pengingat kembali Keputusan KPU Nomor: 99/PL.02.3-PU/03/KPU-Kab/IX/2020,” kata Ketua KPU Malaka, Makarius Bere Nahak, Rabu (23/9).

Pasangan calon yang ditetapkan itu, terdiri dari dua pasangan calon. Keduanya adalah pasangan calon Stef Bria Seran-Wande Taolin yang dikenal dengan tagline SBS-WT dan Simon Nahak-Kim Taolin yang menggunakan sandi politik, SN-KT.

“Profesionalitas hakim – hakim mahkamah konstitusi sudah tidak diragukan, walau ada berkas berkontainer-kontainer yang diajukan sebagai bukti oleh pihak penggugat. Namun hal itu keputusan pada akhirnya tidak akan bisa ditekan oleh bentuk apapun.”Tutup Agustinus Nahak.

Continue Reading

nasional

Gesekan Antar Ormas di Tangsel, Ini Kata Ketua PAC Pamulang

Published

on

By

Jawa Barat – Di awal tahun 2021 ini tentu saja banyak harapan dan target yang mau dicapai sepanjang tahun. Begitu juga dengan Pemuda Pancasila Pimpinan Anak Cabang (PAC), Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel) yaitu Deddi Nico.

Deddi Nico yang ditemui oleh pewarta media ini pada acara Family Gathering Pemuda Pancasila beberapa waktu yang lalu di Vila Bukit Danau, Puncak, Cipanas, Jawa Barat, mengatakan harapannya yang terbaik bagi Pemuda Pancasila dan juga gesekan atau pertikaian antar Organisasi Masyarakat (Ormas) di Tangsel yang kerap kali kita dengar di Tangsel di bawah kepemimpinan Deddi di tahun 2021 ini.

“Pemuda di Pamulang agar lebih antusias untuk dapat komunikasi ke bawah karena saingan ke depannya akan banyak. Sementara itu, untuk Menanggulangi gesekan antar Ormas kita sudah melakukan pendekatan dengan Pimpinan masing-masing Ormas lain di Pamulang, juga sudah saling berkoordinasi,” ujarnya dengan ramah dan tegas.

Kita berharap di tahun 2021 ini akan lebih baik dari tahun 2020, serta Pemuda Pancasila PAC Pamulang akan lebih maju, berkembang, satu hati, solid serta akan bertambah besar dengan programnya di tahun 2021 ini.

Continue Reading

Trending