Connect with us

Bisnis

SENTRA TIMUR RESIDENCE SERAH TERIMAKAN 3000 UNIT APARTEMEN, KIOS DAN RUKO TEPAT WAKTU

Published

on

Jakarta – KSO Perum Perumnas bersama PT. Bakrie Pangripta Loka unit usaha PT. Bakrieland Development, Tbk (ELTY), pada hari Sabtu (2/3/2019) bertempat di Main Lobby Sapphire Tower Jalan Sentral Primer Timur Jakarta timur, melaksanakan seremoni handover atau serah terima unit apartemen Sapphire Tower kepada konsumen yang berhak, sebanyak 3000 unit apartemen, Kios dan Rukan.

Penyerahan kunci unit apartemen dilaksanakan secara simbolis kepada konsumen yang hadir. Pemilik unit apartemen melaksanakan prosedur ceklist unit sebelum menandatangani Bukti Acara Serah Terima (BAST).

Serah terima unit ini akan dilakukan secara bertahap mulai dari lantai terbawah hingga lantai teratas tergantung dari kesiapan unit dan pembayaran sipemilik unit.

Indra Gunawan selalu Direktur PT. Bakrie Pangripta Loka mengungkapkan keberpihakannya kepada konsumen bahwa serah terima unit Sapphire tower harus dilakukan secara tepat waktu guna membayar tanggung jawab pengembang terhadap konsumen loyal Sentra Timur Residence.

“Mayoritas 90% konsumen Sapphire Tower adalah end user, sisanya investor. Kebanyakan mereka berasal dari Jakarta Timur, Bekasi, dan Jakarta Selatan. Sebab itu antusiasme mereka sangat tinggi untuk segera ditinggali atau disewakan,” ungkap Indra.

Menurutnya bahwa unit Sapphire Tower dapat diterima dengan baik oleh pasar karena memiliki kualitas dari fasilitas yang sangat baik, dengan harga yang masih sangat terjangkau bagi masyarakat perkotaan seperti Jakarta dan sekitarnya.

Yang telah diluncurkan pada 2016 dengan harga 12 juta rupiah permeter, kini harganya telah mencapai 17 juta rupiah permeter dan habis terjual pada akhir 2018 lalu dengan revenue lebih dari 300 miliar rupiah.

Lanjutnya bahwa hingga saat ini, Sentra Timur Residence telah melakukan serah terima unit sebanyak 3.000 unit dari berbagai produknya dengan tepat waktu. Sapphire Tower merupakan bagian dari 5 Tower Tahap 2 yang terdiri dari 2.032 unit apartemen dan kios.

Sapphire Tower sendiri berjumlah 607 unit setinggi 28 lantai. Sebelumnya Sentra Timur Residence telah menserahterimakan 6 tower tahap pertama berjumlah 2.357 unit apartemen di lokasi yang sama ditambah rumah, ruko dan rukan Sentra Timur Commercial Park 1 dan 2.

“Handover Sapphire Tower bukti komitmen on target dan on-time delivery hunian vertikal Jakarta Timur,” ucapnya.

Sentra Timur Residence mempercepat perkembangan hunian yang berada di kawasan Sentra Timur Superblock untuk meningkatkan suplai hunian yang layak dengan harga terjangkau bagi masyarakat kota Jakarta.

Tumbuh dilahan 8 hektar terbukti mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan hunian vertikal kelas menengah yang didukung dengan fasilitas lengkap serta akses terintegerasi sebuah kawasan terpadu dan terbesar di Jakarta Timur.

Fasilitas eksternal seperti Terminal Terpadu Sentra Timur Pulogebang, kereta api commuterline, BRT, LRT, dan pintu tol langsung Sentra Timur Pulogebang membuat penghuni apartemen diuntungkan dengan konsep TOD yang tercipta oleh kawasan Sentra Timur Superblock ini.

Perlu diketahui bahwa kawasan ini juga berada tepat di pusat pemerintahan Jakarta Timur dan bersebelahan langsung dengan Kawasan Industri Pulogadung (KIP), Kawasan Berikat Nusantara (KBN) serta dekat dengan AEON Cakung yang tentunya dapat meningkatkan nilai investasi dan bisnis.(hrt)

Continue Reading
1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bisnis

Komisaris Independen LPN Perumahan Nasional H.M. Mujiono: “Kolaborasi dan Sinergi Untuk Mewujudkan Rumah Murah Bagi Masyarakat

Published

on

By

JAKARTA – HM Mujiono, S.IP, M.PD, yang baru saja dilantik sebagai Komisaris Independen LPN Perumahan Nasional, memulai peran barunya dengan penuh harapan dan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam wawancara dengan awak media pada Senin (27/12) di sebuah hotel di Jakarta, Mujiono didampingi oleh Dr. H. Tubagus Bahrudin, SE, MM, anggota Dewan Komisaris LPN Perumahan, berbicara tentang visi dan langkah-langkah yang akan diambil dalam mengemudi menyediakan rumah murah bagi masyarakat Indonesia.

Dengan pengalaman sebagai Ketua dan Anggota DPRD 2 Periode Di Kalimantan Timur, Dan Ketua Asosiasi DPRD Se Indonesia di Jakarta, serta berpengalaman di bidang bisnis properti di Jawa dan Kalimantan, Mujiono menegaskan bahwa dirinya sangat berkomitmen untuk menjalankan tugas ini dengan baik, terutama untuk memastikan bahwa program rumah murah untuk masyarakat dapat terlaksana dengan optimal. “Saya berharap dengan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mengangkat sebagai komisaris independen ini, kita dapat berkolaborasi dan bekerja sama untuk menuntaskan masalah perumahan yang dihadapi oleh masyarakat,” ujar Mujiono.

Mendorong Program 3 Juta Rumah untuk Masyarakat

Salah satu fokus utama yang diusung oleh Mujiono adalah mendukung program pemerintah dalam menyediakan 3 juta unit rumah untuk masyarakat. “Saya pernah menjabat sebagai Ketua DPRD dan Ketua Asosiasi DPR di Jawa dan Kalimantan, pengalaman tersebut memberi saya pemahaman yang baik tentang bagaimana mengelola proyek perumahan,” ungkapnya.

Mujiono percaya bahwa kolaborasi antara jajaran direksi LPN Perumahan dan komisaris adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Menurutnya, dengan sinergi yang kuat, banyak hal yang bisa dicapai. Sebagai contoh, ia menyarankan untuk memberikan lahan secara gratis di daerah Tangerang, yang dapat digunakan untuk membangun rumah dengan harga terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah.

Program Jangka Pendek dan Menengah untuk Kolaborasi

Mujiono juga menyampaikan bahwa LPN Perumahan Nasional akan segera merancang program jangka pendek dan menengah. “Pada tahap awal, kami akan bekerja sama dengan jajaran arah untuk memetakan langkah-langkah konkret yang dapat diambil, seperti pendataan lokasi dan identifikasi lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan perumahan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Mujiono menambahkan bahwa pemilihan wilayah-wilayah seperti Tangerang, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur akan menjadi fokus utama untuk program rumah murah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan perumahan di daerah-daerah tersebut dapat teratasi dengan baik.

Prioritas kepada Masyarakat Menengah ke Bawah

Salah satu prioritas utama LPN Perumahan di bawah kepemimpinan Mujiono adalah memastikan bahwa rumah yang dibangun dapat dijangkau oleh masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Ia menekankan bahwa, sebagai bagian dari program pemerintah, perumahan yang dibangun harus memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal yang layak dengan harga yang terjangkau.

“Tujuan utama kami memastikan tidak ada lagi masyarakat yang tidak memiliki rumah. Kami ingin agar setiap keluarga di Indonesia dapat memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau,” ujar Mujiono dengan penuh keyakinan.

Kolaborasi Internal dan Eksternal

Mujiono juga menegaskan bahwa kolaborasi internal antara arah dan komisaris sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, LPN Perumahan juga akan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak eksternal, termasuk kontraktor dan organisasi lainnya, untuk mendukung program rumah murah.

Ia juga mengakui bahwa dalam perjalanan mencapai tujuan ini pasti akan ada tantangan dan kendala. Namun, dengan semangat kerja keras, ikhlas, dan komitmen untuk kepentingan masyarakat, Mujiono yakin semua masalah bisa teratasi. “Kami akan bekerja dengan hati yang ikhlas, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan untuk membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan rumah layak huni,” kata Mujiono.

Pesan untuk Pemerintah dan Masyarakat

Di akhir wawancara, Mujiono menyampaikan pesan kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia. “Doakan kami, semoga program ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Kami ingin membantu pemerintah untuk mewujudkan impian rakyat Indonesia, terutama dalam hal perumahan,” ujarnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan jajaran direksi LPN Perumahan yang telah mempercayakan dirinya untuk mengemban tugas sebagai Komisaris Independen. “Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan dengan semangat untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia,” tutupnya.

Dengan komitmen yang kuat, pengalaman yang luas, dan visi yang jelas, HM Mujiono siap menghadapi tantangan dan berkontribusi dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat Indonesia, demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi setiap keluarga.

Continue Reading

Bisnis

Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Terima Audiensi KPU Provinsi DKI Jakarta

Published

on

By

Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun menerima audiensi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Jum’at (24/11/23).

Bertempat di Ruang Rapat Kakanwil, Audiensi dilaksanakan dalam rangka pemenuhan hak pilih Warga Binaan yang akan digunakannya pada saat Pemilihan Umum berlangsung.

Kakanwil, Ibnu Chuldun menyambut baik kunjungan dari KPU Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya dan menyampaikan bahwa sinergitas dan komunikasi menjadi sangat penting guna memastikan segala hal mengenai teknis pelaksanaan pemilu berjalan baik dan lancar.

“Menjadi pemilih dalam pemilu merupakan hak seluruh warga negara Indonesia termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas dan tahanan di Rutan,” ujar Ibnu Chuldun.

Kakanwil memastikan yakni pada pemilu 2024 nanti seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan dapat menyampaikan hak suaranya dalam pesta demokrasi sesuai dengan aturan serta ketentuan yang berlaku.

“Kami Kemenkumham berkomitmen siap berkolaborasi dengan KPU guna menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas,” tambah Kakanwil Kemenkumhamn DKI Jakarta.

Dalam kunjungannya tersebut, Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah menyampaikan maksud dan tujuannya selain dari sinergi dan silaturahmi dengan instansi vertical, ia mengatakan kunjungannya ini dilaksanakan dalam rangka berkoordinasi dan membuka komunikasi untuk persiapan pelaksanaan pemilu yang akan digelar di tahun 2024.

“Dukungan dari Kemenkumham sangat diperlukan karena WBP dan tahanan dapat berpindah-pindah tempat.

Untuk itu pemutakhiran data pemilih menjelang pemilu diharapkan dapat memberikan data terkini dan akurat”, tutup Fahmi.

Continue Reading

Bisnis

Menkopolhukam dan Menkumham Temui Eks MAHID di Belanda Bahas Kewarganegaraan dan Repatriasi

Published

on

By

Amsterdam – Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly temui eks Mahasiswa Ikatan Dinas (MAHID) di Belanda. Mereka berdialog terkait persoalan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu serta kebijakan keimigrasian, kewarganengaraan dan Repatriasi.

Dalam pertemuan tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa saat ini pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

“Berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2023, para korban yang telah diverifikasi dapat berkunjung ke Indonesia dengan lebih mudah. Para korban diberikan kemudahan dalam mendapatkan layanan keimigrasian untuk berkunjung ke Indonesia,” ujar Mahfud di Gedung Pertemuan De Schakel, Amsterdam, Belanda Minggu (27/08/2023) waktu setempat

Sejalan dengan Inpres tersebut, Yasonna Laoly menjelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) baru saja menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No M.HH-05.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Layanan Keimigrasian Bagi Korban Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat pada 11 Agustus 2023 lalu.

Menurut Yasonna, berdasarkan beleid yang ada, para korban yang telah diverifikasi dapat repatriasi atau berkunjung ke Indonesia dengan lebih mudah dalam mendapatkan layanan keimigrasian untuk berkunjung ke Indonesia. Artinya, dengan aturan yang sudah ada, eks MAHID dan para korban pelanggaran pelanggaran HAM berat di masa lalu yang berada di luar negeri bisa mendapatkan layanan pengurusan visa, izin tinggal, dan izin masuk kembali secara gratis.

“Bahwa berdasarkan aturan yang ada, para korban pelanggaran HAM berat yang berada di luar negeri bisa mendapatkan layanan gratis untuk mengurus visa, izin tinggal dan izin masuk kembali.”

“Dikenakan tarif 0 (nol) Rupiah,” tegas Yasonna yang juga didampingi Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto.

Untuk mendapatkannya, eks MAHID harus mengajukan permohonan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) ditempat eks MAHID menetap. Selanjutnya, KBRI akan memproses dengan meneruskan permohonan ke Pemerintah Pusat.

Permohonan visa bagi eks MAHID diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Sebagai wujud konkrit, Kemenkumham pada Minggu 27 Agustus 2023 telah mengeluarkan untuk pertama kalinya visa izin masuk kembali kepada Indonesia kepada salah seorang eks MAHID atas nama Sri Budiarti.

Mayoritas eks MAHID di Belanda saat ini sudah tidak berkewarganegaraan Indonesia. Dan sebagian besar dari mereka bukan merupakan mahasiswa Indonesia yang sejak awal belajar dan ditugaskan di Belanda, melainkan perantauan eks MAHID dari negara lain. Sekitar 50 orang eks MAHID hadir langsung dalam pertemuan tersebut. Selain eks MAHID Belanda, perwakilan eks MAHID/eksil dari Moskow, Beijing dan Bulgaria juga hadir secara langsung. Sementara puluhan lainnya mengikuti secara online.

Kepada mereka, Yasonna menjelaskan jika ingin kembali menjadi warga negara Indonesia, proses pengajuan pewarganegaraannya dapat dilakukan saat eks MAHID berada di Indonesia.

“Untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia kembali, saudara dapat memprosesnya saat berada di Indonesia,” ujar Yasonna.

Hadir juga dalam pertemuan tersebut adalah Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu (PPHAM), Stafsus Menkumham bidang Hubungan Luar Negeri, Direktur Izin Tinggal Imigrasi, Direktur Pelayanan Komunikasi HAM, yang didampingi oleh Duta Besar RI di Belanda.

Continue Reading

Trending