Metro

2700 Lulusan Fakultas Kedokteran Terhambat Untuk Memperoleh Ijazah

Published

4 years ago

April 11, 2019

admin

/home/karyapos/public_html/wp-content/plugins/mvp-social-buttons/mvp-social-buttons.php on line 27
https://karyapost.com/wp-content/uploads/2019/04/FB_IMG_15549687300773122.jpg&description=2700 Lulusan Fakultas Kedokteran Terhambat Untuk Memperoleh Ijazah', 'pinterestShare', 'width=750,height=350'); return false;" title="Pin This Post">

/home/karyapos/public_html/wp-content/plugins/mvp-social-buttons/mvp-social-buttons.php on line 69
https://karyapost.com/wp-content/uploads/2019/04/FB_IMG_15549687300773122.jpg&description=2700 Lulusan Fakultas Kedokteran Terhambat Untuk Memperoleh Ijazah', 'pinterestShare', 'width=750,height=350'); return false;" title="Pin This Post">

Jakarta – Saat ini ada 2700 lulusan fakultas kedokteran terhambat untuk memperoleh ijazah. Hal ini disebabkan oleh keluarnya surat edaran no. 598/E.E3/DT/2014 tanggal 8 juli 2014 yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kemenristekdikti.

Surat edaran tersebut berisi ketentuan bahwa semua lulusan fakultas kedokteran yang selesai menempuh pendidikan profesi dan diyudisium setelah tanggal 8 juli 2014 tidak diberikan ijazah sebelum lulus UKMPPD (Uji Kompetensi Mahasiswa
Program Profesi Dokter) bentukan Kemenristekdikti.

Surat Edaran ini menjadi pegangan seluruh FK se-Indonesia dalam menerbitkan ijazah. Keluarnya surat edaran ini berdampak pada banyaknya korban lulusan Fakultas Kedokteran yang akhirnya tidak diberikan ijazah. Padahal ijazah merupakan hak yang tidak bisa ditawar-tawar oleh siapapun yang menyelesaikan pendidikan di institusi pendidikan.

Langkah Kemenristekdikti dalam menahan ijazah para lulusan Fakultas Kedokteran tidak punya dasar yang kuat. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 10 Tahun 2017 telah memberikan penjelasan bahwa uji kompetensi bukan merupakan syarat untuk diterbitkannya ijazah.

Uji kompetensi hanya merupakan syarat untuk memperoleh sertifikat kompetensi yang dalam dunia kedokteran diampu oleh kolegium. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi pihak Kemenristekdikti untuk menahan ijazah lulusan Fakultas Kedokteran karena alasan uji kompetensi.

Tertahannya ijazah dokter ini menyebabkan banyak lulusan fakultas kedokteran yang inginmengabdi untuk bangsa di daerah terpencil tidak dapat mewujudkan cita-citanya.

Selain itu, para lulusan Fakultas Kedokteran ini mengalami kerugian ekonomi. Para lulusan ini menderita kerugian kurang lebih 54 milyar rupiah per semester dikarenakan keharusan membayar SPP terus menerus meskipun tidak lagi kuliah.

Jika dihitung masa 1 tahun menganggur, maka para lulusan ini telah menderita kerugian kurang lebih 320 miliar rupiah. Ini bukan hanya pemerasan tapi juga pencurian yang mengatasnamakan negara melalui panitia UKMPPD.

Para lulusan Fakultas Kedokteran yang ditawan ijazahnya menghimpun diri dalam wadah perjuangan Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI). Pada tanggal 28 Maret 2019 tercapai kesepakatan di atas materai antara PDMI dengan Kemenristekdikti lewat Dirjen Belmawa bahwa akan menyelesaikan masalah polemik Ijazah Dokter Pada tanggal 5 April 2019.

Hasilnya justru mengecewakan karena bukannya memutuskan pemberian ijazah yang lama tertawan, justru akan
digelar Focus Group Discussion (FGD) di Kemenristekdikti pada tanggal 11 April 2019 yang sebenarnya merupakan proses pengulangan atas tahapan sebelumnya.

Kekecewaan tersebut diekspresikan PDMI dalam bentuk unjuk rasa di Depan Istana Negara pada tanggal yang sama dengan agenda Menagih Janji Kemenristekdikti.

Salam
Pergerakan Dokter Muda Indonesia

Metro

Tirta sanjaya General Manager Onda Ikut Mempromosikan Produk di Pameran Indonesia Water dan Wastewater Expo dan Forum

Published

23 hours ago

June 8, 2023

admin

Jakarta – acara indonesia water di buka oleh Wapres -RI.KH Maa’ruf Amin ,Expo Forum ini membahas persoalan multilateral dalam menghadapin perubahan iklim dan pendanaan untuk meningkatkan ketahanan iklim dalam sektor air minum,

Tirta sanjaya general manager Onda ikut dalam pameran Indonesia Water dan Wastewater Expo dan Forum di hotel Bidakara jakarta 6-8 juni 2023.

Tirta sanjaya general manager Onda menjelaskan IWWEF EXPO Forum Untuk mempromosikan produk produk ONDA ,Water Meter Brass 1/2,ada juga water meter brass3/4&1,Gate Valve,dan Check valve.plug kran std.

Tirta sanjaya ajang expo forum ini menjadi muara bertemunya tiga komponen penentu pengembangan air minum ,BUMD ,dunia usaha dan pemerintah.

IWWEF yang di selenggarakan perpamsi dan didukung oleh kementerian dan lembaga bertujuan mendorong pembangunan sistem penyediaan air minum.

Metro

On The Soft Opening New Tempo Doeloe Kelapa Gading

Published

2 days ago

June 7, 2023

admin

Metro

KESEDIHAN DI PUSAT IBUKOTA MENGETUK NURANI BANGSA

Published

2 days ago

June 7, 2023

admin

Tim Advokasi Pembela Warga Kampung Tanah Merah, Pelumpang, Jakarta Utara telah menerima hampir 100 surat kuasa untuk memperjuangkan hak – hak dari warga korban kebakaran dan meledaknya Depo PT. Pertamina Patra Niaga Plumpang

Tim Advokasi Pembela Warga Kampung Tanah Merah, menagih keadilan dan kemanusiaan untuk warga tanah merah yang nyaris terabaikan, atas terjadinya kebakaran dan ledakan Depo PT. Pertamina Patra Niaga Plumpang Jakarta Utara, Jumat, 03 Maret 2023.

Persitiwa kebakaran dan ledakan yang berasal dari Depo PT. Pertamina Patra Niaga Plumpang merembet ke permukiman warga yang mengakibatkan banyak rumah dan bangunan terbakar, hingga memakan korban meninggal lebih dari 35 orang, yang terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa, bahkan ada korban meninggal ibu dan anak yang ditemukan sedang saling berpelukan.

Selain korban meninggal, peristiwa kebakaran dan ledakan yang berasal dari Depo PT. Pertamina Patra Niaga Plumpang juga menyebabkan banyaknya korban luka dan cacat tetap, serta korban yang mengalami kerugian harta benda, kejadian ini mengakibatkan kerugian secara materiil maupun immateriil yang diderita oleh warga masyarakat tanah merah dan sekitarnya.

Sebagai sesama penegak hukum (sesuai UU Advokat no 18 tahun 2003), dengan hormat Kami meminta kepada Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Bapak Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, untuk segera mengusut tuntas dan transparan peristiwa kebakaran dan meledaknya Depo PT. Pertamina Patra Niaga Plumpang, yang diduga telah terjadi kelalaian sebagaimana yang disebutkan pada pasal 188, 359, dan 360 KUHP, mengingat sampai hari ini telah berjalan 3 bulan 4 hari sejak peristiwa tersebut terjadi.

Tim Advokasi Pembela Warga Kampung Tanah Merah, dengan hormat, memohon perhatian khusus dari Bapak Presiden Joko Widodo berkaitan dengan tanggung jawab dari PT. Pertamina Patra Niaga Plumpang dan PT. Pertamina (Persero), atas penyelesaian permasalahan korban meninggal dunia, luka-luka, cacat tetap, dan kehilangan harta benda, serta kerugian materiil dan imateriil yang belum tuntas terselesaikan sampai hari ini, sesuai harapan warga korban peristiwa kebakaran dan meledaknya Depo PT. Pertamina Patra Niaga Plumpang.

Tim Advokasi Pembela Warga Kampung Tanah Merah, dengan hormat, memohon perhatian khusus dari Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, atas penyelesaian permasalahan korban meninggal dunia, luka-luka, cacat tetap, dan kehilangan harta benda, serta kerugian materiil dan imateriil yang belum tuntas terselesaikan sampai hari ini, sesuai harapan warga korban peristiwa kebakaran dan meledaknya Depo PT. Pertamina Patra Niaga Plumpang.

Tim Advokasi Pembela Warga Kampung Tanah Merah, dengan hormat, memohon perhatian khusus dari Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Ibu Nicke Widyawati, atas penyelesaian permasalahan korban meninggal dunia, luka-luka, cacat tetap, dan kehilangan harta benda, serta kerugian materiil dan imateriil yang belum tuntas terselesaikan sampai hari ini, sesuai harapan warga korban peristiwa kebakaran dan meledaknya Depo PT. Pertamina Patra Niaga Plumpang.

Kami meminta Pertanggungjawaban dari PT. Pertamina Patra Niaga, dan PT Pertamina (Persero) untuk dapat memulihkan seluruh kerugian korban peristiwa kebakaran dan meledaknya Depo PT. Pertamina Patra Niaga Plumpang, dengan sesegera mungkin, dalam waktu 30 hari kalender, sampai dengan tanggal 7 Juli 2023.

Apabila dalam kurun waktu tersebut Pertanggungjawaban dari PT. Pertamina Patra Niaga, dan PT Pertamina (Persero) tidak direalisasikan, maka kami akan melakukan langkah hukum, baik litigasi maupun non litigasi.