Connect with us

Metro

PB HMI Gelar Diskusi Publik Menyoal Politik Indonesia Pasca Pilpres

Published

on

Jakarta – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bidang Politik menyelenggarakan dialog publik bertema, “Politik Indonesia Pasca 22 Mei 2019″ di Sekretariat PB HMI, Jl. Sultan Agung, No. 25 A, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Acara dialog publik ini menghadirkan tiga narasumber yaitu Prof. DR R. Siti Zuhro Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Titi Anggraini Direktur Peludem, Ikramah Masloman Peneliti Lingkaran Survei Indonesia.

Acara tersebut membincangkan seputar perubahan dinamika politik yang akan terjadi pasca pemilu 2019. Perubahan ini berkaitan dengan dengan arah politik dan juga proses berdemokrasi pasca pemilihan presiden 2019.

Siti Zuhro, Peneliti Senior LIPI, yang menjadi narasumber pembuka mengemukakan bahwa perkembangan politik yang akan terjadi setelah pemilu 2019 adalah sesuatu yang mungkin akan sulit untuk diukur dan diramalkan. Hal ini menurutnya adalah dampak dari sistem politik kartel yang terjadi di Indonesia.

“ Kita mengalami semacam ketidakpastian atau uncertain di dalam melihat masa depan politik di Indonesia. Politik indonesia di masa yang akan datang setelah pilpres masih akan tetap terpolarisasi oleh sistem kartel yang ada di dalam model politik kita. Sistem yang seperti ini tentu ada hanya untuk sekedar mengejar kekuasaan, tanpa memikirkan bagaimana proses generasi kedepannya” Ujar Siti Zuhro

Selanjutnya menurutnya semestinya harus ada evaluasi yang mendalam dari sistem politik kita. Hal yang juga berkaitan dengan sistem kepemiluan kita yang saat ini menimbulkan berbagai macam persoalan.

“Pemilu serentak menimbulkan beberapa masalah yang cukup besar. Korban jiwa akibat kelelahan juga persoalan-persoalan teknis dengan beban kerja yang cukup besar. Tentu harus ada evaluasi yang perlu lebih jauh dan mendalam” Tambahnya

Sementara itu, Titi Anggarini, Direktur Perludem dalam pemaparannya mengatakan pemilihan umum serentak tahun 2019 yang diselenggrakan kemarin merupakan pemilihan umum yang tidak kompatibel dengan sumberdaya yang tersedia. Selain itu menurutnya, reformasi hukum dan reformasi internal partai politik juga adalah hal yang perlu dilaksanakan sehingga pemilu serentak dapat menjadi pemilu yang berkualitas.

“Pemilu serentak adalah pemilu yang tidak kompatibel untuk kita. Saya lebih prefer menyebutnya sebagai pemilu borongan. Bisa kita lihat, masih banyak TPS dengan beban kerja yang besar namun tidak selaras dengan sumber daya yang ada. Seharusnya jika beban kerja bertambah maka harus ada penambahan TPS, untuk meringankan kerja petugas di TPS” Ujarnya

Lebih lanjut ia menjelaskan terkait Presidential Threshold yang sesugguhnya adalah akar penyebab utama dari keterbelahan sosial di dalam masyarakat. PT telah membuat pilihan politik masyarakat menjadi sangat terbatas hanya pada dua pilihan.

“ Pemberlakuan PT adalah salah satu penyebab dari polarisasi politik dan keterbelahan sosial. Sebetulnya kita masih punya banyak pilihan tetapi kita dipaksakan untuk hanya memilih dua pilihan. Pada akhirnya masyarakat terpolarisasi dengan sendirinya dan ujungnya masyarakat terbelah, Tidak ada ruanh demokratis yang dibuka kepada figur yang lain” Katanya

Titi Anggraini selanjutnya mendorong agar PB HMI ikut berkontribusi didalam melakukan reformasi elektoral di Indonesia salah satunya adalah dengan mendorong agar negara meniadakan sistem PT didalam sistem elektoral di Indonesia.

“Saya mengajak kepada teman-teman PB HMI agar ikut membantu melakukan evaluasi aturan kebijakan tentang kepemiliuan. Salah satunya adalah mendorong agar negara menghilangkan sistem PT di dalam aturan elektoral kita. Yang terpenting juga reformasi demokratisasi internal partai politik”. Ujarnya

Menyambung apa yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya, Ikramah Masloman dari Lingkaran Survei Indonesia mengatakan bahwa politik dimasa yang mendatang perlu senatiasa mengedepankan politik yang substantif. Menurutnya, ditengah menyeruaknya narasi politik identitas, politik sentimentil dan juga politik populisme, masyarakat harus bisa selalu untuk menjaga nilai utama dari demokrasi yakni keadilan dan keadaban.

“Hal yang penting juga bagi kita masyarakat, agar bisa senantiasa menjaga nilai-nilai utama dari demokrasi. Arus politik substantif harus menjadi pola dan arus politik kita kedepan. Pemilu hanya sesuatu yang prosedural di dalam demokrasi yang paling utama adalah menjaga demokrasi tetap berjalan sebagaimana mestinya” Ujarnya

Dalam penjelasannya juga sehubungan dengan hasil quick qount dari lembaga-lembaga survei yang menuai banyak kritik, menurutnya hasil quick qount dari lembaga-lembaga survei merupakan hasil yang diperoleh melalui riset dan tahapan-tahapan yang ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan.

“ Kritik mengenai hasil quick qount kemarin adalah sesuatu yang lumrah. Kami menganggap itu sebagai sesuatu yang wajar di dalam kontestasi politik. Tapi tentunya data tersebut adalah data yang ilmiah dengan metodologi yang tentunya juga berasal kaidah-kaidah ilmiah. Kami bisa mempertanggung jawabkan data tersebut kapanpun diminta.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Metro

Kongres XX IPNU dan XIX IPPNU

Published

on

By

Jakarta – Gelaran Kongres XX IPNU dan XIX IPPNU tengah berlangsung sejak Jumat (12/8/2022) hingga Senin (15/8/2022) mendatang. Ratusan peserta dari berbagai wilayah pun mulai berdatangan ke lokasi hingga pagi tadi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.

PP IPNU memiliki pancakhidmat, yaitu (1) penguatan dan konsolidasi organisasi, (2) penguatan kaderisasi, (3) pengembangan inovasi, (4) pemantapan ideologi, dan (5) ketahanan informasi.

Kongres XX Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Kongres XIX Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) pada Jumat (12/8/2022).

Saya berharap Ketua Umum yang baru supaya lebih agresif dalam memperluas jangkauan aktivisme IPNU PBNU ke sekolah-sekolah,” ujar

IPNU memberikan ruang pada ormas pelajar untuk masuk ke sekolah-sekolah agar dapat membina secara langsung anak-anak sekolah, mulai dari tingkatan SMP -SMA sederajat. Sehingga kita bisa mengarahkan kepada konsep baik Islam yang Rahmat, Pancasila, moderasi beragama,” kata Aswandi, Sabtu (13/8) di Asrama Haji Pondok Gede

Forum tertinggi pelajar NU ini digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, selama empat hari, Jumat-Senin, 12-15 Agustus 2022.

Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan bazar dari perwakilan IPNU seluruh Indonesia dan tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat

Continue Reading

Metro

Olahraga Bela Diri Sambo Diperkenalkan ke Masyarakat

Published

on

By

Tangerang Selatan, – Satu lagi olahraga bela diri yang berasal dari Rusia di perkenalkan kepada masyrakat luas khususnya di wilayah Tangerang Selatan.

Heris Wijaya Kusuma selaku ketua Sambo Tangsel, mengatakan kejuaraan daerah Banten yang di ikuti atlet dari Tangerang Kota, Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan.

“Jumlah atlet mencapai 50 orang putra dan putri, kelas yang di pertandingkan dari 53Kg sampai 98 Kg, ‘ ujarnya di sekolah Global Islamic Serpong.Sabtu (13/8/2022)

Kegiatan selama dua hari ini nantinya juga ada talk show dengan nara sumber antara lain Ibu Airin dan Wakil walikota Tangsel Pilar Saga Ichsan, dan lain lain serta hiburan musik.

” Olahraga ini sudah di akui oleh Koni, semoga dengan kegiatan Kejurda ini dapat lebih dikenal masyarakat luas, khususnya para remaja/ pemuda agar tidak tawuran atau narkoba, lebih baik ikut Sambo, “tambahnya.

Kegiatan ini tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti menjaga jarak, cuci tangan, memakai masker, cek suhu tubuh dan selalu membawa handisanitizer

Continue Reading

Metro

Ketua MPR RI Bamsoet Luncurkan Buku “Indonesia Era Disrupsi” dan Buku “Melawan Radikatisme dan Demoralisasi Bangsa” pada 10 Agustus Mendatang

Published

on

By

Jakarta, 10 Agustus 2022 – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partat Golkar Bambang Soesatyo akan meluncurkan dua buku terbaru, yakni “Indonesia Era Disrupsi’ sebagai buku ke-23, serta “Melawan Radikalisme dan Demoralisasi Bangsa’ sebagai buku ke 24 yang ditulisnya. Peluncuran dilakukan pada Rabu, 10 Agustus 2022 di The Kuningan Suites Habitat, Jakarta. Selain peluncuran, akan ada bedah buku menghadirkan berbagai narasumber ternama.

Narasumber bedah buku ‘Indonesia Era Disrupsi’ antara lain, Ketua Umum Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) Sunarso, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Otoritas jasa Keuangan Mahendra Siregar serta Pengamat Marketing Digital Edo Lavika. Sementara narasumber bedah buku “Melawan Radikalisme dan Demoralisasi Bangsa’ antara lain, Anggota DPD RI sekaligus pakar Hukum Tata Negara Prof. Jimly Asshiddigie, Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto serta Rektor IPB University Prof. Arif Satria.

“Kedua buku tersebut berisi kontemplasi analisis dan buah pikiran saya atas berbagai perkembangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Menjadi persembahan untuk menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-77, sekaligus sebagai warisan pemikiran dari saya untuk generasi muda bangsa. Sehingga bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan serta menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa pada saat ini maupun nanti,” ujar Bamsoet di jakarta, Minggu (7/8/22).

Ketua DPR RI ke-20 sekaligus mantan Ketua Komisi IN DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, buku “Indonesia Era Disrupsi’ lebih banyak mengupas seputar proses perubahan yang cepat pada sistem dan tatanan di berbagai aspek kehidupan manusia yang didorang oleh inovasi teknologi dan tuntutan revotusi Industri 4.0. Perubahan tersebut tidak dapat dihindari oteh siapapun, baik masyarakat perkotaan maupun di pelosok desa.

“Didalam buku ini juga menyoroti bahwa tantangan yang dihadapi umat manusia dalam era disrupsi tidak hanya pada kebutuhan talenta digitat saja. Melainkan juga seberapa jauh kesiapan dan kemauan dunia pendidikan dalam beradaptasi dengan perubahan. Kemauan beradaptasi setidaknya harus tercermin pada perubahan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, sementara dalam buku ‘Melawan Radikalisme dan Demoralisasi Bangsa’, didalamnya menegaskan bahwa dalam melawan radikalisme, terorisme, hingga demoralisasi hangsa dengan berbagai bentuk lainnya, tidak cukup melalui penegakan hukum.

Dibutuhkan upaya lain berupa strategi cegah dan tangkai melalui vaksinasi ideologi. Satah satunya menggunakan vaksinasi Empat Pilar MPR RI yang pada hakikatnya adalah mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila, menjadikan UUD NKRI 1945 sebagai pedoman, mempertahankan eksistensi NKRI serta menjaga kesatuan serta persatuan dengan menerima dan merawat kebhinekaan.

“Tekanan dan beban kehidupan yang semakin sulit juga berpotensi mendorong tumbuh suburnya radikalisme sebagai sotusi instan dan pelarian dari berbagai himpitan persoalan. Di samping itu, fakta sosiologis bahwa kita ditakdirkan menjadi sebuah bangsa dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, menjadikan kita berada dalam posisi rentan dari ancaman potensi konflik.

Karenanya, MPR RI gencar melaksanakan vaksinasi ideologi berupa Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ke berbagai kalangan masyarakat guna memperkuat imun ideologi setiap anak bangsa dalam menghadapi berbagai gempuran ideologi yang tak sejalan dengan jati diri bangsa Indonesia,” pungkas Bamsoet.

Continue Reading

Trending