Connect with us

Metro

PB HMI Gelar Diskusi Publik Menyoal Politik Indonesia Pasca Pilpres

Published

on

Jakarta – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bidang Politik menyelenggarakan dialog publik bertema, “Politik Indonesia Pasca 22 Mei 2019″ di Sekretariat PB HMI, Jl. Sultan Agung, No. 25 A, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Acara dialog publik ini menghadirkan tiga narasumber yaitu Prof. DR R. Siti Zuhro Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Titi Anggraini Direktur Peludem, Ikramah Masloman Peneliti Lingkaran Survei Indonesia.

Acara tersebut membincangkan seputar perubahan dinamika politik yang akan terjadi pasca pemilu 2019. Perubahan ini berkaitan dengan dengan arah politik dan juga proses berdemokrasi pasca pemilihan presiden 2019.

Siti Zuhro, Peneliti Senior LIPI, yang menjadi narasumber pembuka mengemukakan bahwa perkembangan politik yang akan terjadi setelah pemilu 2019 adalah sesuatu yang mungkin akan sulit untuk diukur dan diramalkan. Hal ini menurutnya adalah dampak dari sistem politik kartel yang terjadi di Indonesia.

“ Kita mengalami semacam ketidakpastian atau uncertain di dalam melihat masa depan politik di Indonesia. Politik indonesia di masa yang akan datang setelah pilpres masih akan tetap terpolarisasi oleh sistem kartel yang ada di dalam model politik kita. Sistem yang seperti ini tentu ada hanya untuk sekedar mengejar kekuasaan, tanpa memikirkan bagaimana proses generasi kedepannya” Ujar Siti Zuhro

Selanjutnya menurutnya semestinya harus ada evaluasi yang mendalam dari sistem politik kita. Hal yang juga berkaitan dengan sistem kepemiluan kita yang saat ini menimbulkan berbagai macam persoalan.

“Pemilu serentak menimbulkan beberapa masalah yang cukup besar. Korban jiwa akibat kelelahan juga persoalan-persoalan teknis dengan beban kerja yang cukup besar. Tentu harus ada evaluasi yang perlu lebih jauh dan mendalam” Tambahnya

Sementara itu, Titi Anggarini, Direktur Perludem dalam pemaparannya mengatakan pemilihan umum serentak tahun 2019 yang diselenggrakan kemarin merupakan pemilihan umum yang tidak kompatibel dengan sumberdaya yang tersedia. Selain itu menurutnya, reformasi hukum dan reformasi internal partai politik juga adalah hal yang perlu dilaksanakan sehingga pemilu serentak dapat menjadi pemilu yang berkualitas.

“Pemilu serentak adalah pemilu yang tidak kompatibel untuk kita. Saya lebih prefer menyebutnya sebagai pemilu borongan. Bisa kita lihat, masih banyak TPS dengan beban kerja yang besar namun tidak selaras dengan sumber daya yang ada. Seharusnya jika beban kerja bertambah maka harus ada penambahan TPS, untuk meringankan kerja petugas di TPS” Ujarnya

Lebih lanjut ia menjelaskan terkait Presidential Threshold yang sesugguhnya adalah akar penyebab utama dari keterbelahan sosial di dalam masyarakat. PT telah membuat pilihan politik masyarakat menjadi sangat terbatas hanya pada dua pilihan.

“ Pemberlakuan PT adalah salah satu penyebab dari polarisasi politik dan keterbelahan sosial. Sebetulnya kita masih punya banyak pilihan tetapi kita dipaksakan untuk hanya memilih dua pilihan. Pada akhirnya masyarakat terpolarisasi dengan sendirinya dan ujungnya masyarakat terbelah, Tidak ada ruanh demokratis yang dibuka kepada figur yang lain” Katanya

Titi Anggraini selanjutnya mendorong agar PB HMI ikut berkontribusi didalam melakukan reformasi elektoral di Indonesia salah satunya adalah dengan mendorong agar negara meniadakan sistem PT didalam sistem elektoral di Indonesia.

“Saya mengajak kepada teman-teman PB HMI agar ikut membantu melakukan evaluasi aturan kebijakan tentang kepemiliuan. Salah satunya adalah mendorong agar negara menghilangkan sistem PT di dalam aturan elektoral kita. Yang terpenting juga reformasi demokratisasi internal partai politik”. Ujarnya

Menyambung apa yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya, Ikramah Masloman dari Lingkaran Survei Indonesia mengatakan bahwa politik dimasa yang mendatang perlu senatiasa mengedepankan politik yang substantif. Menurutnya, ditengah menyeruaknya narasi politik identitas, politik sentimentil dan juga politik populisme, masyarakat harus bisa selalu untuk menjaga nilai utama dari demokrasi yakni keadilan dan keadaban.

“Hal yang penting juga bagi kita masyarakat, agar bisa senantiasa menjaga nilai-nilai utama dari demokrasi. Arus politik substantif harus menjadi pola dan arus politik kita kedepan. Pemilu hanya sesuatu yang prosedural di dalam demokrasi yang paling utama adalah menjaga demokrasi tetap berjalan sebagaimana mestinya” Ujarnya

Dalam penjelasannya juga sehubungan dengan hasil quick qount dari lembaga-lembaga survei yang menuai banyak kritik, menurutnya hasil quick qount dari lembaga-lembaga survei merupakan hasil yang diperoleh melalui riset dan tahapan-tahapan yang ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan.

“ Kritik mengenai hasil quick qount kemarin adalah sesuatu yang lumrah. Kami menganggap itu sebagai sesuatu yang wajar di dalam kontestasi politik. Tapi tentunya data tersebut adalah data yang ilmiah dengan metodologi yang tentunya juga berasal kaidah-kaidah ilmiah. Kami bisa mempertanggung jawabkan data tersebut kapanpun diminta.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Metro

Yanty Melianty Owner PT. Magfood Inovasi Pangan dan PT. Magfood Amazy Internasional Gelar Pelatihan UMKM Snack

Published

on

By

Jakarta, – PT. Magfood Inovasi Pangan dan PT. MafFood Amazy Internasional melalui brand Magfood Amazy menggelar kegiatan Pelatihan UMKM Snack di Amazy Family Resto, Jl. Duren Tiga Raya No. 46, Jakarta. Kamis (12/02/26)

Pelatihan ini juga menjadi rangkaian perayaan 25 tahun perjalanan usaha Magfood, yang jatuh pada 10 Februari dan sebelumnya dirayakan pada 6 Februari bertepatan dengan momentum organisasi Iwapi, di mana Yanty menjabat sebagai Wakil Ketua Umum UMKM.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat ekosistem UMKM serta mencetak generasi pengusaha yang tangguh, inovatif, dan berintegritas.

Yanty Melianty Owner PT. Magfood Inovasi Pangan dan PT. Magfood Amazy Internasional, menegaskan bahwa pelatihan ini tidak sekadar mengajarkan teknik produksi makanan ringan, tetapi juga membangun mentalitas kewirausahaan yang kuat.

Sebagai perusahaan dengan ruang lingkup bisnis meliputi Food Seasoning, Business Opportunity, F&B Business Workshop, Research & Development, dan Franchise, MafFood Amazy menghadirkan lebih dari 10 seri kelas pelatihan yang dirancang untuk berbagai level pelaku usaha  dari pemula hingga pengusaha yang ingin naik kelas.

“Banyak jalan untuk menjadi pengusaha hari ini. Bisa menjadi reseller, dropshipper, afiliator, hingga membuka franchise. Yang penting adalah kemauan belajar dan karakter yang benar,” ujar Yanty.

Yanty menyoroti pentingnya membangun generasi pekerja dan pengusaha yang tidak mudah menyerah. Ia menyebut fenomena “generasi sandwich” dan “generasi strawberry” sebagai tantangan sosial yang perlu dijawab dengan edukasi dan keteladanan.

Menurutnya, maraknya kasus penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi tidak boleh menjadi pembenaran bagi generasi muda untuk kehilangan integritas. Justru dunia usaha harus menjadi ruang pembelajaran karakter.

“Bahaya kalau dalam perusahaan ada mental mencuri waktu, pura-pura kerja, atau menjadi benalu. Kita ingin membangun budaya kerja yang sehat dan profesional,” tambahnya.

“Rakyat harus membela negaranya dengan cara yang benar. Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan memberi contoh yang baik. Kerja itu ibadah. Berkarya itu penting. Uang adalah bagian dari proses perjuangan,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Magfood Amazy menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis UMKM Indonesia dalam menciptakan produk berkualitas, sistem bisnis berkelanjutan, dan generasi pengusaha yang berdaya saing global.

Dalam waktu dekat, Magfood Amazy juga akan berpartisipasi dalam pameran franchise di IFBC, ICE BSD, yang dihadiri pengusaha dari berbagai daerah di Indonesia. Momentum tersebut diharapkan dapat memperluas jaringan bisnis dan membuka peluang kemitraan baru.

Continue Reading

Metro

Dr. Rahmat Dwi Putranto, SH, MH, Pemerhati Pengusaha : Bahwa Kunci Menuju Masyarakat Adil dan Makmur Pembangunan Sumber Daya Manusia Bukan Semata Eksploitasi Sumber Daya Alam

Published

on

By

Jakarta — Dr. Rahmat Dwi Putranto, SH, MH, Pemerhati Pengusaha, menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8 persen sebagaimana menjadi harapan besar pemerintahan Prabowo–Gibran hanya dapat tercapai apabila Indonesia berani melakukan pembenahan serius pada iklim usaha, sistem perpajakan, serta penguatan sumber daya manusia (SDM).

Hal tersebut disampaikannya dalam Dialog Nasional Komunitas Penggerak Potensi Indonesia (KOPSINDO) bertajuk “Mengawal Harapan Tahun 2026: Menakar Kepemimpinan Prabowo–Gibran Menuju Masyarakat Adil Makmur” yang digelar di Gedung Joeang 45, Jakarta, Rabu (11/02/26).

Dalam forum yang menghadirkan sejumlah tokoh nasional itu, Dr. Rahmat menyoroti keberhasilan Vietnam yang mampu mencatat pertumbuhan ekonomi 8 persen. Menurutnya, Indonesia perlu realistis dan bercermin pada negara lain yang berhasil karena konsistensi kebijakan dan keberpihakan nyata terhadap dunia usaha.

“Kita sering bermimpi besar, tetapi pijakan kita belum cukup kuat. Pertumbuhan 8 persen itu mungkin, tapi dengan kondisi hari ini, jujur saja, berat,” ujarnya.

Kekhawatiran Pengusaha: Pajak dan Permodalan

Dr. Rahmat mengungkapkan, dari perspektif pelaku usaha, beban pajak dinilai masih sangat tinggi dan belum sepenuhnya mencerminkan keberpihakan terhadap pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UMKM). Ia menilai struktur perpajakan yang eksesif dapat menghambat ekspansi bisnis dan melemahkan daya saing.

Selain itu, akses permodalan yang digembar-gemborkan melalui berbagai skema kredit dinilai belum sepenuhnya menyentuh pelaku usaha riil. Program kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga 6 persen, menurutnya, tetap memiliki tantangan administratif dan persyaratan jaminan yang tidak mudah dipenuhi UMKM pemula.

“Kalau inflasi riil dirasakan masyarakat di atas angka resmi, sementara bunga kredit 6 persen, margin usaha makin tergerus. Kapan UMKM bisa naik kelas?” tegasnya.

Ia juga menyoroti mahalnya biaya hidup dan disparitas daya beli dibanding negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, yang menurutnya menunjukkan adanya persoalan struktural dalam efisiensi ekonomi nasional.

Jangan Jadikan Program Rakyat Alat Politik

Dalam paparannya, Dr. Rahmat turut mengingatkan agar berbagai program strategis pemerintah, termasuk program berbasis desa dan koperasi, tidak menjadi alat sandera politik menjelang kontestasi 2029.

“Kita mendukung program-program Presiden yang banyak di antaranya sangat baik. Tapi jangan sampai pelaksana di lapangan atau pengusaha yang terlibat justru merasa tertekan atau khawatir dipolitisasi,” ujarnya.

Ia mengapresiasi pembaruan dalam KUHP dan KUHAP yang dinilai memberikan perlindungan hukum lebih baik, termasuk dalam aspek penyadapan dan upaya paksa, sehingga memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.

Reformasi Politik dan Mentalitas

Dr. Rahmat juga menyinggung pentingnya reformasi mentalitas politik sejak di bangku organisasi kepemudaan. Ia menilai praktik transaksional dan orientasi kekuasaan yang terbentuk sejak mahasiswa berkontribusi pada kultur politik nasional hari ini.

“Perubahan harus dimulai dari mentalitas. Kalau sejak mahasiswa sudah terbiasa dengan popularitas dan jejaring kekuasaan, pola itu terbawa sampai ke atas,” katanya.

Menurutnya, batas antara aktivis dan pengusaha kini semakin kabur, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan profesionalisme di kedua bidang.

Kunci Utama: Investasi Besar pada SDM

Menutup paparannya, Dr. Rahmat menekankan bahwa kunci menuju masyarakat adil dan makmur terletak pada pembangunan sumber daya manusia, bukan semata eksploitasi sumber daya alam.

Ia mencontohkan sistem pendidikan Malaysia dan Singapura yang agresif mendorong kualitas kampus hingga masuk 100 besar dunia, dengan dukungan pembiayaan dan standar akademik yang ketat.

“Suplai harta terbesar bangsa ini adalah manusia. Kalau SDM kita unggul, UMKM naik kelas, pengusaha baru lahir, maka pertumbuhan 8 persen bukan mimpi,” ungkapnya.

Ia berharap melalui KOPSINDO, lahir gagasan dan gerakan konkret untuk mengawal potensi bangsa secara kolaboratif dan konstruktif.

Continue Reading

Metro

Komunitas Penggerak Potensi Indonesia (KOPSINDO) menggelar Dialog Nasional sehari bertajuk “Mengawal Harapan Tahun 2026: Menakar Kepemimpinan Prabowo–Gibran Menuju Masyarakat Adil Makmur”

Published

on

By

Jakarta, 11 Februari 2026 – Komunitas Penggerak Potensi Indonesia (KOPSINDO) menggelar Dialog Nasional sehari bertajuk “Mengawal Harapan Tahun 2026: Menakar Kepemimpinan Prabowo–Gibran Menuju Masyarakat Adil Makmur” di Gedung Joeang 45, Jakarta, Rabu (11/02/26).

Acara ini menjadi momentum penting bagi KOPSINDO sebagai organisasi nasional yang baru berdiri dan siap menghimpun serta mengoptimalkan potensi bangsa lintas sektor. Dialog menghadirkan para narasumber kompeten dari berbagai bidang, yakni:

Dr. Andrinof Chaniago, M.Si – Pemerhati Ekonomi

Assoc. Prof. Dr. Ahmad Yani, SH, MH – Pemerhati Politik

Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH – Pemerhati Hukum

Dr. Rahmat Dwi Putranto, SH, MH – Pemerhati Pengusaha

🎤 Moderator: H. Dudung Badrun, SH, MH

Ketua Umum Pimpinan Nasional KOPSINDO, Drs. Rambun Sumardi, AK, M.Si, dalam sambutannya menegaskan bahwa berdirinya KOPSINDO merupakan langkah konkret untuk menyatukan energi dan potensi masyarakat demi kemajuan bangsa.

“Berdirinya KOPSINDO adalah langkah awal untuk menyatukan potensi masyarakat. Kami ingin KOPSINDO menjadi rumah besar yang benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat,” ujar Rambun Sumardi.

Lebih lanjut, Rambun menekankan bahwa dialog ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi bagian dari komitmen moral dan kebangsaan dalam mengawal arah pembangunan nasional menuju 2026. Ia mengangkat filosofi “harapan” sebagai simbol kehidupan, optimisme, dan perbaikan berbangsa dan bernegara.

“Kekuatan harapan kita tertuju pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. KOPSINDO siap mendukung penuh misi dan program pemerintah sepanjang berpihak pada kepentingan rakyat serta terwujudnya masyarakat adil dan makmur,” tegasnya.

Sebagai organisasi yang lahir dari semangat kolaborasi lintas sektor, KOPSINDO menargetkan perluasan jaringan hingga ke daerah dengan melibatkan akademisi, praktisi, pelaku usaha, serta komunitas masyarakat. Melalui langkah ini, KOPSINDO berharap program-program yang dilahirkan dapat menyentuh langsung kebutuhan rakyat dan membawa dampak nyata bagi kesejahteraan bangsa.

Dialog nasional ini menghasilkan berbagai pandangan strategis dari perspektif ekonomi, politik, hukum, dan kewirausahaan, yang diharapkan menjadi rekomendasi konstruktif bagi arah kebijakan nasional ke depan.

Menutup sambutannya, Rambun Sumardi mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan memperkuat kolaborasi.
“Semoga ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi nyata kita untuk bangsa dan negara. Mari kita kawal harapan dengan kerja nyata,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending