Connect with us

Metro

PB HMI Gelar Diskusi Publik Menyoal Politik Indonesia Pasca Pilpres

Published

on

Jakarta – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bidang Politik menyelenggarakan dialog publik bertema, “Politik Indonesia Pasca 22 Mei 2019″ di Sekretariat PB HMI, Jl. Sultan Agung, No. 25 A, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Acara dialog publik ini menghadirkan tiga narasumber yaitu Prof. DR R. Siti Zuhro Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Titi Anggraini Direktur Peludem, Ikramah Masloman Peneliti Lingkaran Survei Indonesia.

Acara tersebut membincangkan seputar perubahan dinamika politik yang akan terjadi pasca pemilu 2019. Perubahan ini berkaitan dengan dengan arah politik dan juga proses berdemokrasi pasca pemilihan presiden 2019.

Siti Zuhro, Peneliti Senior LIPI, yang menjadi narasumber pembuka mengemukakan bahwa perkembangan politik yang akan terjadi setelah pemilu 2019 adalah sesuatu yang mungkin akan sulit untuk diukur dan diramalkan. Hal ini menurutnya adalah dampak dari sistem politik kartel yang terjadi di Indonesia.

“ Kita mengalami semacam ketidakpastian atau uncertain di dalam melihat masa depan politik di Indonesia. Politik indonesia di masa yang akan datang setelah pilpres masih akan tetap terpolarisasi oleh sistem kartel yang ada di dalam model politik kita. Sistem yang seperti ini tentu ada hanya untuk sekedar mengejar kekuasaan, tanpa memikirkan bagaimana proses generasi kedepannya” Ujar Siti Zuhro

Selanjutnya menurutnya semestinya harus ada evaluasi yang mendalam dari sistem politik kita. Hal yang juga berkaitan dengan sistem kepemiluan kita yang saat ini menimbulkan berbagai macam persoalan.

“Pemilu serentak menimbulkan beberapa masalah yang cukup besar. Korban jiwa akibat kelelahan juga persoalan-persoalan teknis dengan beban kerja yang cukup besar. Tentu harus ada evaluasi yang perlu lebih jauh dan mendalam” Tambahnya

Sementara itu, Titi Anggarini, Direktur Perludem dalam pemaparannya mengatakan pemilihan umum serentak tahun 2019 yang diselenggrakan kemarin merupakan pemilihan umum yang tidak kompatibel dengan sumberdaya yang tersedia. Selain itu menurutnya, reformasi hukum dan reformasi internal partai politik juga adalah hal yang perlu dilaksanakan sehingga pemilu serentak dapat menjadi pemilu yang berkualitas.

“Pemilu serentak adalah pemilu yang tidak kompatibel untuk kita. Saya lebih prefer menyebutnya sebagai pemilu borongan. Bisa kita lihat, masih banyak TPS dengan beban kerja yang besar namun tidak selaras dengan sumber daya yang ada. Seharusnya jika beban kerja bertambah maka harus ada penambahan TPS, untuk meringankan kerja petugas di TPS” Ujarnya

Lebih lanjut ia menjelaskan terkait Presidential Threshold yang sesugguhnya adalah akar penyebab utama dari keterbelahan sosial di dalam masyarakat. PT telah membuat pilihan politik masyarakat menjadi sangat terbatas hanya pada dua pilihan.

“ Pemberlakuan PT adalah salah satu penyebab dari polarisasi politik dan keterbelahan sosial. Sebetulnya kita masih punya banyak pilihan tetapi kita dipaksakan untuk hanya memilih dua pilihan. Pada akhirnya masyarakat terpolarisasi dengan sendirinya dan ujungnya masyarakat terbelah, Tidak ada ruanh demokratis yang dibuka kepada figur yang lain” Katanya

Titi Anggraini selanjutnya mendorong agar PB HMI ikut berkontribusi didalam melakukan reformasi elektoral di Indonesia salah satunya adalah dengan mendorong agar negara meniadakan sistem PT didalam sistem elektoral di Indonesia.

“Saya mengajak kepada teman-teman PB HMI agar ikut membantu melakukan evaluasi aturan kebijakan tentang kepemiliuan. Salah satunya adalah mendorong agar negara menghilangkan sistem PT di dalam aturan elektoral kita. Yang terpenting juga reformasi demokratisasi internal partai politik”. Ujarnya

Menyambung apa yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya, Ikramah Masloman dari Lingkaran Survei Indonesia mengatakan bahwa politik dimasa yang mendatang perlu senatiasa mengedepankan politik yang substantif. Menurutnya, ditengah menyeruaknya narasi politik identitas, politik sentimentil dan juga politik populisme, masyarakat harus bisa selalu untuk menjaga nilai utama dari demokrasi yakni keadilan dan keadaban.

“Hal yang penting juga bagi kita masyarakat, agar bisa senantiasa menjaga nilai-nilai utama dari demokrasi. Arus politik substantif harus menjadi pola dan arus politik kita kedepan. Pemilu hanya sesuatu yang prosedural di dalam demokrasi yang paling utama adalah menjaga demokrasi tetap berjalan sebagaimana mestinya” Ujarnya

Dalam penjelasannya juga sehubungan dengan hasil quick qount dari lembaga-lembaga survei yang menuai banyak kritik, menurutnya hasil quick qount dari lembaga-lembaga survei merupakan hasil yang diperoleh melalui riset dan tahapan-tahapan yang ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan.

“ Kritik mengenai hasil quick qount kemarin adalah sesuatu yang lumrah. Kami menganggap itu sebagai sesuatu yang wajar di dalam kontestasi politik. Tapi tentunya data tersebut adalah data yang ilmiah dengan metodologi yang tentunya juga berasal kaidah-kaidah ilmiah. Kami bisa mempertanggung jawabkan data tersebut kapanpun diminta.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Metro

LDII Gelar Vaksin Massal Bekerja Sama Dengan Pemkot Kota Bekasi dan Yayasan Baitul Mukmin

Published

on

By

Kota Bekasi – Lembaga Dakwah Islam Indonesia bekerja-sama dengan Pemkot Kota Bekasi, Polres Kota Bekasi, Polsek Bekasi Timur, Yayasan Baitul Mukmin dan Senkom Kota Bekasi mengadakan vaksinasi di halaman mesjid Baitul Mukmin, Pondok Aren, Kota Bekasi, Sabtu, (11/09/2021)

Ketua PC LDII Bekasi Timur H.Oji Fahruji mengatakan kepada awak media bahwa vaksinasi yang diberikan adalah vaksinasi ke-2.

“Vaksinasi ini adalah vaksinasi yang kedua dengan vaksin Sinovach dan Phizer dosis pertama. Sinovach dosis pertama sudah diberikan pada 18 Agustus yang lalu,”urainya dengan ramah.

Vaksinasi ini, sambungnya bekerja-sama dengan Polres Kota Bekasi dan Polsek Bekasi Timur, Puskesmas Aren Jaya, dan Yayasan Bani Baitul Mukmin.
“Vaksinasi ini diadakan bekerja-sama dengan Polres Kota Bekasi, Polsek Bekasi Timur, Puskesmas Aren Jaya dan yayasan Bani Baitul Mukmin,”tuturnya.

Terlihat warga yang sangat antusias mengikuti vaksinasi tahap kedua, terbukti dengan target vaksinasi yang tercapai. Para peserta vaksin juga dapat menikmati bakso gratis yang disediakan panitia.

Turut hadir dalam kegiatan ini untuk melakukan pengamanan kegiatan vaksinasi Ketua Senkom Kota Bekasi H. Suyono.

Continue Reading

Metro

Polda Metro Jaya Meminta Percepatan Stok Vaksin

Published

on

By

Jakarta – Dampak dari program vaksinasi yang gencar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia, sementara ketersediaan vaksin kurang, maka berpengaruh pada program Presisi Polri.

Awak media yang menemui Kepala Bidang Dokter dan Kesehatan Polda Metro Jaya Kombes Didiet Setioboedi mengutarakan bahwa stok vaksin Covid-19 di Jakarta semakin menipis.Hal itu diungkapkan saat hadir meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di SMKN 29 Jakarta Selatan bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya turut membantu penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 di Jakarta dan sekitarnya. Dalam melakukan vaksinasi tersebut, Didiet menerangkan belakangan ini stok vaksin berkejaran dengan jumlah masyarakat yang mengikuti program vaksin.

“Jadi ada satu hal yang saya ingin sampaikan kepada Pak Wagub. Bahwa jumlah vaksin kita sekarang ini sering datangnya terlambat Pak. Jadi kecepatan dari bekerjanya teman-teman di lapangan itu jauh lebih cepat daripada kedatangan vaksinnya,” urai Didiet, Sabtu (11/9/2021).

Ia pun berharap Wagub DKI dapat berkomunikasi dengan pemerintah pusat maupun BUMN Bio Farma sebagai BUMN yang melakukan distribusi vaksin Covid-19.”Mungkin itu yang kami minta kepada Pak Wagub mungkin bisa meminta kepada Bio Farma supaya mempercepat,” tuturnya lagi.

sisi lain, kolaborasi antara Polda Metro Jaya dengan Pemprov DKI dalam melaksanakan vaksinasi covid-19 di Ibukota sudah terjalin dengan sangat baik. Kolaborasi penyelenggaraan vaksin ini ditujukan agar Jakarta cepat mencapai target vaksinasi dan mencapai kekebalan imunitas atau ‘Herd Imunity’.

Vaksin merdeka menargetkan 70 persen/100 juta penduduk Indonesia sudah divaksin dosis tahap kesatu dan kedua. Jenis vaksin Sinovac, AstraZeneka, Moderna, Phizer, dan akan segera datang Johnson dan Casino dari Belanda.

Continue Reading

Metro

GPMI Mendukung Vaksinasi Massal

Published

on

By

JAKARTA – Dalam rangka percepatan vaksinasi nasional, Majelis Ulama Indonesua (MUI) Kecamatan Jagakarsa Jakarta-Selatan , bersama Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) Jakarta berkolaborasi dengan Pemerintah Jakarta menggelar Vaksinasi Dosis ke – 1 dan ke-2 di Mesjid AL Wiqqoyah, Jagakarsa, Jakarta-Selatan, Minggu, (12/09/2021)

Dalam kegiatan vaksinasi ini penyelenggara menyiapkan sebanyak 1000 Vaksin dosis ke-1 Astra Zeneca dan 200 Vaksin Dosis ke-2 Sinovac untuk masyarakat.

Turut hadir pada kegiatan hari ini, Gubernur DKI Jakarta H.M Anies Rasyid Bawesdan, Ph.D, Tokoh masyarakat Sutrisno, DPRD Jakarta dari Partai Gerinda Purwanto, Ketua Umum Bang Jafar H.Eka, H Ahmadi (tuan rumah) dan Ketua MUI Kec Jagakarsa KH. Drs Sulaiman Rohimin.

Dalam keterangannya Ketua GPMI DKI Jakarta, Syarif Hidayatullah mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk aksi nyata pihaknya bersama Pemerintah Jakarta dan GPMI dalam mendukung program percepatan vaksinasi .

“Kegiatan ini sebagai langkah kami, MUI Kecamatan Jagakarsa bersama GPMI dalam mendukung program pemerintah terkait Percepatan vaksinasi, dalam hal ini kami juga mengajak masyarakat untuk ikut serta melawan pandemi covid-19 dengan cara melakukan vaksinasi dan selalu menerapkan protokol kesehatan,” ungkapnya.

Sebagai daya tarik masyarakat, penyelenggara juga menyiapkan paket sambako yang disiapkan Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia ( GPMI) Jakarta bagi masyarakat yang baru mengikuti vaksinasi dosis pertama dan kedua.

Di tempat yang sama, Ketua MUI Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan KH Drs Sulaiman Rohimin menghimbau masyarakat yang sudah di vaksin untuk terus disiplin protokol kesehatan karena setelah di vaksinasi bukan bearti masyarakat kebal terhadap covid-19 namun mengurangi dampak buruk dan resiko yang ditimbulkan.

Continue Reading

Trending