Connect with us

Metro

PB HMI Gelar Diskusi Publik Menyoal Politik Indonesia Pasca Pilpres

Published

on

Jakarta – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bidang Politik menyelenggarakan dialog publik bertema, “Politik Indonesia Pasca 22 Mei 2019″ di Sekretariat PB HMI, Jl. Sultan Agung, No. 25 A, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Acara dialog publik ini menghadirkan tiga narasumber yaitu Prof. DR R. Siti Zuhro Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Titi Anggraini Direktur Peludem, Ikramah Masloman Peneliti Lingkaran Survei Indonesia.

Acara tersebut membincangkan seputar perubahan dinamika politik yang akan terjadi pasca pemilu 2019. Perubahan ini berkaitan dengan dengan arah politik dan juga proses berdemokrasi pasca pemilihan presiden 2019.

Siti Zuhro, Peneliti Senior LIPI, yang menjadi narasumber pembuka mengemukakan bahwa perkembangan politik yang akan terjadi setelah pemilu 2019 adalah sesuatu yang mungkin akan sulit untuk diukur dan diramalkan. Hal ini menurutnya adalah dampak dari sistem politik kartel yang terjadi di Indonesia.

“ Kita mengalami semacam ketidakpastian atau uncertain di dalam melihat masa depan politik di Indonesia. Politik indonesia di masa yang akan datang setelah pilpres masih akan tetap terpolarisasi oleh sistem kartel yang ada di dalam model politik kita. Sistem yang seperti ini tentu ada hanya untuk sekedar mengejar kekuasaan, tanpa memikirkan bagaimana proses generasi kedepannya” Ujar Siti Zuhro

Selanjutnya menurutnya semestinya harus ada evaluasi yang mendalam dari sistem politik kita. Hal yang juga berkaitan dengan sistem kepemiluan kita yang saat ini menimbulkan berbagai macam persoalan.

“Pemilu serentak menimbulkan beberapa masalah yang cukup besar. Korban jiwa akibat kelelahan juga persoalan-persoalan teknis dengan beban kerja yang cukup besar. Tentu harus ada evaluasi yang perlu lebih jauh dan mendalam” Tambahnya

Sementara itu, Titi Anggarini, Direktur Perludem dalam pemaparannya mengatakan pemilihan umum serentak tahun 2019 yang diselenggrakan kemarin merupakan pemilihan umum yang tidak kompatibel dengan sumberdaya yang tersedia. Selain itu menurutnya, reformasi hukum dan reformasi internal partai politik juga adalah hal yang perlu dilaksanakan sehingga pemilu serentak dapat menjadi pemilu yang berkualitas.

“Pemilu serentak adalah pemilu yang tidak kompatibel untuk kita. Saya lebih prefer menyebutnya sebagai pemilu borongan. Bisa kita lihat, masih banyak TPS dengan beban kerja yang besar namun tidak selaras dengan sumber daya yang ada. Seharusnya jika beban kerja bertambah maka harus ada penambahan TPS, untuk meringankan kerja petugas di TPS” Ujarnya

Lebih lanjut ia menjelaskan terkait Presidential Threshold yang sesugguhnya adalah akar penyebab utama dari keterbelahan sosial di dalam masyarakat. PT telah membuat pilihan politik masyarakat menjadi sangat terbatas hanya pada dua pilihan.

“ Pemberlakuan PT adalah salah satu penyebab dari polarisasi politik dan keterbelahan sosial. Sebetulnya kita masih punya banyak pilihan tetapi kita dipaksakan untuk hanya memilih dua pilihan. Pada akhirnya masyarakat terpolarisasi dengan sendirinya dan ujungnya masyarakat terbelah, Tidak ada ruanh demokratis yang dibuka kepada figur yang lain” Katanya

Titi Anggraini selanjutnya mendorong agar PB HMI ikut berkontribusi didalam melakukan reformasi elektoral di Indonesia salah satunya adalah dengan mendorong agar negara meniadakan sistem PT didalam sistem elektoral di Indonesia.

“Saya mengajak kepada teman-teman PB HMI agar ikut membantu melakukan evaluasi aturan kebijakan tentang kepemiliuan. Salah satunya adalah mendorong agar negara menghilangkan sistem PT di dalam aturan elektoral kita. Yang terpenting juga reformasi demokratisasi internal partai politik”. Ujarnya

Menyambung apa yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya, Ikramah Masloman dari Lingkaran Survei Indonesia mengatakan bahwa politik dimasa yang mendatang perlu senatiasa mengedepankan politik yang substantif. Menurutnya, ditengah menyeruaknya narasi politik identitas, politik sentimentil dan juga politik populisme, masyarakat harus bisa selalu untuk menjaga nilai utama dari demokrasi yakni keadilan dan keadaban.

“Hal yang penting juga bagi kita masyarakat, agar bisa senantiasa menjaga nilai-nilai utama dari demokrasi. Arus politik substantif harus menjadi pola dan arus politik kita kedepan. Pemilu hanya sesuatu yang prosedural di dalam demokrasi yang paling utama adalah menjaga demokrasi tetap berjalan sebagaimana mestinya” Ujarnya

Dalam penjelasannya juga sehubungan dengan hasil quick qount dari lembaga-lembaga survei yang menuai banyak kritik, menurutnya hasil quick qount dari lembaga-lembaga survei merupakan hasil yang diperoleh melalui riset dan tahapan-tahapan yang ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan.

“ Kritik mengenai hasil quick qount kemarin adalah sesuatu yang lumrah. Kami menganggap itu sebagai sesuatu yang wajar di dalam kontestasi politik. Tapi tentunya data tersebut adalah data yang ilmiah dengan metodologi yang tentunya juga berasal kaidah-kaidah ilmiah. Kami bisa mempertanggung jawabkan data tersebut kapanpun diminta.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Metro

Pelantikan Ketua Dan Pengurus IKTASS Jabodetabekban

Published

on

By

Continue Reading

Metro

Maesa Soccer School Gelar Turnamen Piala Wali Kota Jakarta Pusat

Published

on

By

Jakarta – Selama vakum 2 tahun lebih akibat pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Sekolah Sepak Bola (SBB) Maesa Soccer School mengadakan turnamen dengan memperebutkan piala Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Budi susastro ketua Pelaksana Turnamen Sepak Bola mengatakan, pagelaran turnamen sepak bola anak dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Tahun 2022.

“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan olahraga melalui turnamen sepak bola yang pesertanya dari usia dini,” kata Budi Susastro

“Pelaksanaan turnamen digelar 30 Oktober 2022 di lapangan utama Bumi Perkemahan Cibubur.

Budi susastro menjelaskan, turnamen ini digelar guna mencari bibit-bibit unggul pesepakbola usia dini dalam rangka prestasi untuk sekolah di DKI Jakarta.

“Turnamen ini ada empat katagori, mulai usia 9 sampai dengan 12 tahun. Setiap kategori ada 16 tim, sehingga total peserta ada 64 tim,” ungkap Budi Susastro

Budi Susastro berharap, kegiatan turnamen ini bisa menjadi agenda tahunan dalam membangun anak-anak agar lebih berprestasi.

Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Dhany Sukma mengapreasi dan merespon positif serta mendukung aktivitas kegiatan turnamen sepak bola yang bertujuan untuk melakukan pembinaan olahraga sepak bola. Serta memberikan ruang kepada para peserta untuk bisa masuk jalur prestasi.

“Kenapa mengajak wali kota untuk ikut mengambil bagian, tujuannya minimal memberikan lisensi bahwa ini layak untuk dijadikan sebagai jalur prestasi, meskipun ada jalur zonasi, ada jalur prestasi. Tapi ini menjadi daya dukung bagi siswa-siswi yang memang memiliki bakat olahraga sepak bola,” ungkapnya

Continue Reading

Metro

M.Mariadi Anwar Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Menyerap Aspirasi Masyarakat Reses ke 3 Tahun 2022

Published

on

By

Continue Reading

Trending