Connect with us

Metro

kelompok Cipayung Plus Sampaikan Surat Terbuka Kepada TKN Dan BPN

Published

on

Jakarta – Kelompok Cipayung Plus menyampaikan sikap mereka terhadap hasil pemilu 2019 di Bakoel Koffie, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2019).

Pertama-tama kami mengajak segenap saudara/I sebangsa dan setanah air mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kita Bangsa Indonesia senantiasa diverikan kedamaian, sukacita dan persatuan yang kuat.

Sebagai bangsa yang ber-bhinneka, kita dianugerahi kekayaan suku, agama ras dan gojongan; yang kesemuanya itu menjadi fondasi kuat bangsa kita. Di atas semua kekayaan itu Indonesia sebagai sebuah bangsa besar berdiri dengan kokoh, gagah, dan tidak tergoyahkan.

Kebesaran bangsa Indonesia yang kita rasakan dan nikmati sampai saat ini merupakan hasil dari proses panjang yang dilalui bangsa kita. Lahir karena adanya persamaan nasib keterjajahan dan ingin merdeka atasnya, bangsa kita kemudian perlahan mencari bentuknya.

Ia lalu menjelma menjadi sebuah entitas yang kuat dan besar karena perjuangan dan benturan yang dilaluinya dari masa ke masa. Di masa-masa pergerakan nasional sampai peristiwa proklamasi, cita-cita kemerdekaan menjadi roh yang menghidupi peijuangan anak bangsa.

Cita-ata ini menjadi animo yang menggerakkan hati dan budi untuk memperjuangkan sesuatu yang luhur, melampaui kepentingan setiap golongan. Alhasil, bangsa kita menjadikan dirinya sebagai bangsa yang merdeka melalui peristiwa yang sangat momentual: Proklamasi Kemerdekaan.

Di masa-masa awal pasca kemerdekaan, konsistensi persatuan sebagai sebuah bangsa kembali diuji melalui agresi militer bangsa lain yang ingin kembali menguasai bangsa kita. Bahkan, gejolak internal yang ditunjukkan golongan-golongan tertentu turut mengamnlifikasi tantangan dan benturan yang dialami bangsa kita. Namun,

karena keteguhan yang kuat, bangsa ini mampu melaluinya dengan baik.

Ujian konsistensi ini terus berlanjut pada masa-masa seteiahnya. Kita mendengar dan menyaksikan perjuangan bangsa ini untuk keluar dari gejolak di tahun 1965, 1974, dan yang paling kuat dalam ingatan kita: ketika bangsa ini mampu keluar dari kubangan otoritarianisme, kemudian mewujudkan alam demokratisasi di tahun 1998 yang bertahan hingga hari ini.

Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dibesarkan oleh sejarah dan gejolak yang turut menyertainya. Sebuah warisan luhur yang patut untuk terus dijaga, dan atas nama sejarah ia mesti tetap hidup di masa depan.

Baru-baru ini, bangsa kita melaksanakan pemilihan umum serentak pertamanya. Sebuah perayaan paling akbar dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir. Pemilihan Umum ini bisa dimaknai sebagai perayaan atas kebebasan yang dimiliki bangsa kita sejak 20 tahun yang lalu. Sebuah warisan penting yang patut untuk dirayakan dengan gembira, rasa persaudaraan, dan persatuan.

Meski pemilu telah lewat tiga minggu, hingar bingar dan gaungnya masih terasa di masyarakat. Hingar bingar dan gaung ini diperkirakan terus berlanjut untuk beberapa waktu ke depan. Beragam reaksi ditunjukkan di ruang publik.

Ada yang mengekspresikan kegembiraan dan kepuasan karena pemilu berlangsung dengan aman, ada pula yang menunjukkan ekspresi sebaliknya. Semua ekspresi yang ditumpahkan di ruang publik menandakan partisipasi masyarakat yang besar dalam keseluruhan proses pemilu tahun ini.

Sungguh, hal ini menandakan demokratisasi kita telah berada pada alur yang tepat. Hasil dari proses pemilu seyogyanya mendapatkan legitimasi yang besar karena partisipasi masyarakat ini.

Di tengah besarnya optimisme atas perjalanan demokrasi kita, beberapa ekspresi yang muncul di ruang publik malah mereduksi optimisme ini. Ada penolakan atas proses dan (nantinya) hasil pemilu oleh pihak merasa dirugikan. Narasi-narasi kecurangan dalam pemilu seolah memunculkan pesimisme atas demokrasi yang kita lalui.

Demokrasi, atau bahkan bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Begitulah kira-kira makna dibalik setiap ekspresi yang muncul di ruang publik kita hari ini.

Pemilu sebagai perayaan penuh kegembiraan, persaudaraan, dan persatuan menjadi tidak bermakna ketika ia malah menciptakan segregasi sosial yang besar.

Pemilu seolah menjadi mang terbelahnya bangsa yang telah diperjuangkan sekian puluh tahun lamanya. Pemilu seolah menciptakan preseden yang buruk bagi bangsa kita hari ini dan masa mendatang. Anggapan ini mulai muncul dalam benak kami generasi muda ketika menyaksikan apa yang terjadi hari-hari ini.

Kami sebagai pemilik sah bangsa Indonesia meminta kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pemilu serentak ini untuk kita sama-sama memikirkan dan memperjuangkan hal yang lebih besar, yaitu kemaslahatan dan persatuan bangsa.

Kepada Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’aruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, kami meminta atas nama pemilik sah bangsa ini untuk meneladani apa yang dilakukan para pendiri bangsa ini di masa lampau: bersedia menempatkan kepentingan yang lebih besar, yaitu persatuan dan kemaslahatan bangsa di atas kepentingan-kepentingan kelompok.

Pemilu hanya berlangsung saat ini, namun perjalanan bangsa kita adalah kekal. Kita sama-sama memiliki tanggung jawab untuk menjadikan pemilu saat ini sebagai perayaan penuh kegembiraan, persaudaraan, dan persatuan. Dengan didorong oleh tanggung jawab ini, kami turut mengkawal proses demokrasi

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Metro

G. Borlak, S.Sos., M.M., Hadir Sebagai Narasumber Acara Seminar Nasional Refleksi Pemuda 2025 Tema “Rembuk Bersama Pemuda Hijau, Edukatif, Partisipatif, dan Berkelanjutan

Published

on

By

Jakarta, – Jaringan Nasional Pemuda Hijau berkolaborasi dengan Program Doktoral Kependudukan dan Lingkungan Hidup Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menggelar Seminar Nasional Refleksi Pemuda 2025 dengan tema “Rembuk Bersama Pemuda Hijau, Edukatif, Partisipatif, dan Berkelanjutan”.

Acara yang berlangsung di Auditorium UNJ ini menjadi momentum konsolidasi pemuda lintas sektor untuk memperkuat peran generasi muda dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.Sabtu (20/12/2025)

Narasumber utama, G. Borlak, S.Sos., M.M., mahasiswa doktoral Kependudukan dan Lingkungan Hidup UNJ, menjelaskan bahwa seminar ini bukan sekadar agenda akademik, melainkan gerakan sosial berkelanjutan.

“Ini adalah agenda akhir tahun di program doktoral saya. Namun lebih dari itu, ini adalah awal gerakan bersama. Sebelumnya kami telah melakukan penanaman di Cirebon dan Sukabumi. Hari ini kami mensosialisasikan pentingnya perawatan lingkungan, penanaman, serta edukasi merawat bumi secara kolektif,” ujarnya.

Seminar melibatkan berbagai elemen, mulai dari LSM, organisasi kepemudaan, hingga lembaga mitra yang peduli lingkungan. Borlak menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar gerakan tidak berhenti pada seremonial. “Tujuan kami jelas, ini harus berkelanjutan. Ke depan kami berharap gerakan ini turun sampai ke tingkat kecamatan, desa, bahkan RT dan RW melalui kegiatan penanaman dan perawatan lingkungan secara rutin,” tambahnya.

Ia menekankan hubungan fundamental antara penduduk dan lingkungan: “Jika lingkungan dirawat dengan baik dan berkelanjutan, dampaknya akan langsung terasa pada kualitas kehidupan sosial, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan ini hanya ada dua hal utama: penduduk dan lingkungan. Jika lingkungannya rusak, maka semua sektor kehidupan akan bermasalah.”

Sebagai Ketua Pelaksana, Borlak menyampaikan amanat resmi dari Rektor UNJ untuk memastikan gerakan ini terus berlanjut hingga ke akar rumput. “Saat ini banyak orang berlomba‑lomba mengambil hasil dari lingkungan. Mari kita berlomba‑lomba merawat dan menanam. Ini adalah ikhtiar baik untuk menyelamatkan bangsa dan negara,” serunya.

Seminar nasional ini diikuti oleh sekitar 500–600 peserta dari berbagai daerah dan latar belakang, mencerminkan tingginya kesadaran pemuda terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan. “Saya bangga diberi amanah untuk berkarya dan melayani. Melalui media dan pemberitaan ini, saya berharap pesan kepedulian lingkungan dapat sampai ke seluruh pelosok tanah air,” tutup Borlak.

Continue Reading

Metro

DPP IP-KI Tandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Bersama PMI Kota Jakarta Utara dan UNITI

Published

on

By

Jakarta, – Bencana alam yang melanda Pulau Sumatra sekitar tiga pekan lalu meninggalkan duka mendalam. Banjir besar disertai arus deras dan hantaman kayu gelondongan berdiameter besar menghanyutkan permukiman warga, memaksa ribuan masyarakat kehilangan tempat tinggal serta sumber penghidupan.

Tragedi kemanusiaan tersebut menggugah empati berbagai elemen bangsa. Gerakan solidaritas pun mengalir deras dari masyarakat, lembaga sosial, hingga organisasi kemasyarakatan yang berlomba menggalang bantuan bagi para korban bencana di Sumatra.
Sebagai bentuk nyata kepedulian, Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (DPP IP-KI) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama PMI Kota Jakarta Utara dan UNITI (Uniti for Sustainable). Penandatanganan berlangsung di Markas PMI Jakarta Utara. Rabu (10/12/2025)

Ketua Umum DPP IP-KI, Baskara H. Sukarya, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar aksi sosial, melainkan implementasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan nyata.

“DPP IP-KI senantiasa menjaga agar nilai-nilai Pancasila tetap hidup di tengah gempuran berbagai nilai luar. Kepedulian terhadap sesama adalah wujud nyata pengamalan kemanusiaan yang adil dan beradab,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris PMI Jakarta Utara, Ramdansyah Bakir, yang mewakili PMI, menjelaskan bahwa kerja sama ini difokuskan pada penggalangan dan penyaluran bantuan bagi korban bencana di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

“Kami optimistis, dengan bergandengan tangan bersama DPP IP-KI dan UNITI, distribusi logistik dapat dipercepat sehingga bantuan benar-benar tepat sasaran,” tegas Ramdan.

Ketua Umum IP-KI, Baskara Harimukti Sukarya, kembali menekankan bahwa perjanjian bersama ini merupakan simbol kuat solidaritas kemanusiaan lintas sektor.

“Kolaborasi ini bertujuan menghimpun dana sekaligus menyalurkan bantuan langsung kepada saudara-saudara kita yang terdampak. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban para penyintas,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Managing Director Uniti for Sustainable, Ditya Afsari Ningrum Purba, menjelaskan peran UNITI sebagai pihak ketiga yang dipercaya untuk mengelola penggalangan dana.

“Kami bertugas menghimpun donasi dari masyarakat guna mendukung penanganan bencana banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut,” jelas Ditya.

Ia menambahkan, periode penggalangan dana akan berlangsung selama tiga bulan, mulai November 2025 hingga Januari 2026.

“Jenis dan skema bantuan akan disesuaikan dengan jumlah dana yang terkumpul serta kebutuhan di lapangan,” tegasnya.

Kolaborasi antara DPP IP-KI, PMI Jakarta Utara, dan UNITI diharapkan menjadi model kemitraan lintas sektor menghubungkan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemanusiaan, dan komunitas sosial yang efektif dalam merespons bencana di wilayah rawan seperti Pulau Sumatra.

PMI Jakarta Utara juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat, lembaga, maupun perusahaan untuk berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan ini. Donasi dapat disalurkan melalui Pusdatin PMI Jakarta Utara di Markas PMI Jalan Semper, Koja, Jakarta Utara, atau melalui Posko Donasi di nomor 089 8866 9000.

Continue Reading

Metro

SARBUMUSI Gelar Rapat Kerja Nasional

Published

on

By

Jakarta,  — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) resmi menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pertama, yang dirangkaikan dengan Pelantikan LBH DPW Konfederasi SARBUMUSI Jakarta. bertempat di Hotel Horison Ultima Menteng, Jakarta, Jumat (19/12/2025)

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh H. Lukman Sugiharto Wijaya, Wakil Direktur DPP LBH Federasi SARBUMUSI (K-SARBUMUSI), yang juga bertindak sebagai Ketua Panitia Pelaksana. Rakernas menjadi momentum penting untuk merumuskan program kerja nyata dalam memperkuat advokasi dan pembelaan hukum bagi buruh di lingkungan besar SARBUMUSI.

“Rakernas pertama ini menjadi fondasi awal bagi LBH SARBUMUSI untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam melakukan advokasi pembelaan terhadap buruh. Kami ingin memastikan kerja-kerja LBH benar-benar menyentuh kebutuhan riil para buruh pencari keadilan,” ujar H. Lukman Sugiharto Wijaya.

Dalam Rakernas tersebut, LBH DPP SARBUMUSI menekankan empat bidang program prioritas, dengan fokus utama pada peningkatan kapasitas pengurus. Salah satu poin krusial adalah penguatan pemahaman pengurus LBH, DPP, DPW, hingga DPC terhadap ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang terus mengalami perubahan, termasuk dampak dan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja beserta regulasi turunannya.

“Regulasi ketenagakerjaan terus berkembang. Karena itu, para pengurus harus selalu meng-update pengetahuan hukumnya agar advokasi yang dilakukan tepat, kuat, dan berpihak pada keadilan,” tegasnya.

Rakernas juga menyoroti isu strategis yang disampaikan oleh Presiden SARBUMUSI, Gus Irham Ali Saifuddin, khususnya terkait penentuan upah buruh. Menurut LBH SARBUMUSI, sistem penetapan upah sudah saatnya dikaji ulang agar tidak lagi berbasis kabupaten, kota, atau provinsi semata, melainkan berbasis sektoral.

“Upah sektoral lebih mencerminkan keadilan karena mempertimbangkan karakteristik industri, kemampuan pemberi kerja, serta kebutuhan riil pekerja. Ini penting agar upah yang ditetapkan benar-benar adil bagi kedua belah pihak,” jelas Lukman.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa hasil Rakernas diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi buruh, khususnya mereka yang tengah mencari keadilan. LBH SARBUMUSI berkomitmen mengedepankan penyelesaian sengketa melalui pendampingan dan advokasi non-litigasi sebagai langkah utama, sebelum menempuh jalur hukum formal sebagai ultimum remedium.

“Jalur pengadilan adalah pilihan terakhir. Namun jika itu harus ditempuh, LBH SARBUMUSI siap berdiri di garda depan mendampingi buruh sampai mendapatkan keadilan,” pungkasnya.

Rakernas dan pelantikan ini menegaskan komitmen Konfederasi SARBUMUSI untuk memperkuat peran LBH sebagai instrumen perjuangan hukum buruh yang profesional, progresif, dan berkeadilan sosial.

Continue Reading

Trending