Connect with us

Metro

kelompok Cipayung Plus Sampaikan Surat Terbuka Kepada TKN Dan BPN

Published

on

Jakarta – Kelompok Cipayung Plus menyampaikan sikap mereka terhadap hasil pemilu 2019 di Bakoel Koffie, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2019).

Pertama-tama kami mengajak segenap saudara/I sebangsa dan setanah air mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kita Bangsa Indonesia senantiasa diverikan kedamaian, sukacita dan persatuan yang kuat.

Sebagai bangsa yang ber-bhinneka, kita dianugerahi kekayaan suku, agama ras dan gojongan; yang kesemuanya itu menjadi fondasi kuat bangsa kita. Di atas semua kekayaan itu Indonesia sebagai sebuah bangsa besar berdiri dengan kokoh, gagah, dan tidak tergoyahkan.

Kebesaran bangsa Indonesia yang kita rasakan dan nikmati sampai saat ini merupakan hasil dari proses panjang yang dilalui bangsa kita. Lahir karena adanya persamaan nasib keterjajahan dan ingin merdeka atasnya, bangsa kita kemudian perlahan mencari bentuknya.

Ia lalu menjelma menjadi sebuah entitas yang kuat dan besar karena perjuangan dan benturan yang dilaluinya dari masa ke masa. Di masa-masa pergerakan nasional sampai peristiwa proklamasi, cita-cita kemerdekaan menjadi roh yang menghidupi peijuangan anak bangsa.

Cita-ata ini menjadi animo yang menggerakkan hati dan budi untuk memperjuangkan sesuatu yang luhur, melampaui kepentingan setiap golongan. Alhasil, bangsa kita menjadikan dirinya sebagai bangsa yang merdeka melalui peristiwa yang sangat momentual: Proklamasi Kemerdekaan.

Di masa-masa awal pasca kemerdekaan, konsistensi persatuan sebagai sebuah bangsa kembali diuji melalui agresi militer bangsa lain yang ingin kembali menguasai bangsa kita. Bahkan, gejolak internal yang ditunjukkan golongan-golongan tertentu turut mengamnlifikasi tantangan dan benturan yang dialami bangsa kita. Namun,

karena keteguhan yang kuat, bangsa ini mampu melaluinya dengan baik.

Ujian konsistensi ini terus berlanjut pada masa-masa seteiahnya. Kita mendengar dan menyaksikan perjuangan bangsa ini untuk keluar dari gejolak di tahun 1965, 1974, dan yang paling kuat dalam ingatan kita: ketika bangsa ini mampu keluar dari kubangan otoritarianisme, kemudian mewujudkan alam demokratisasi di tahun 1998 yang bertahan hingga hari ini.

Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dibesarkan oleh sejarah dan gejolak yang turut menyertainya. Sebuah warisan luhur yang patut untuk terus dijaga, dan atas nama sejarah ia mesti tetap hidup di masa depan.

Baru-baru ini, bangsa kita melaksanakan pemilihan umum serentak pertamanya. Sebuah perayaan paling akbar dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir. Pemilihan Umum ini bisa dimaknai sebagai perayaan atas kebebasan yang dimiliki bangsa kita sejak 20 tahun yang lalu. Sebuah warisan penting yang patut untuk dirayakan dengan gembira, rasa persaudaraan, dan persatuan.

Meski pemilu telah lewat tiga minggu, hingar bingar dan gaungnya masih terasa di masyarakat. Hingar bingar dan gaung ini diperkirakan terus berlanjut untuk beberapa waktu ke depan. Beragam reaksi ditunjukkan di ruang publik.

Ada yang mengekspresikan kegembiraan dan kepuasan karena pemilu berlangsung dengan aman, ada pula yang menunjukkan ekspresi sebaliknya. Semua ekspresi yang ditumpahkan di ruang publik menandakan partisipasi masyarakat yang besar dalam keseluruhan proses pemilu tahun ini.

Sungguh, hal ini menandakan demokratisasi kita telah berada pada alur yang tepat. Hasil dari proses pemilu seyogyanya mendapatkan legitimasi yang besar karena partisipasi masyarakat ini.

Di tengah besarnya optimisme atas perjalanan demokrasi kita, beberapa ekspresi yang muncul di ruang publik malah mereduksi optimisme ini. Ada penolakan atas proses dan (nantinya) hasil pemilu oleh pihak merasa dirugikan. Narasi-narasi kecurangan dalam pemilu seolah memunculkan pesimisme atas demokrasi yang kita lalui.

Demokrasi, atau bahkan bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Begitulah kira-kira makna dibalik setiap ekspresi yang muncul di ruang publik kita hari ini.

Pemilu sebagai perayaan penuh kegembiraan, persaudaraan, dan persatuan menjadi tidak bermakna ketika ia malah menciptakan segregasi sosial yang besar.

Pemilu seolah menjadi mang terbelahnya bangsa yang telah diperjuangkan sekian puluh tahun lamanya. Pemilu seolah menciptakan preseden yang buruk bagi bangsa kita hari ini dan masa mendatang. Anggapan ini mulai muncul dalam benak kami generasi muda ketika menyaksikan apa yang terjadi hari-hari ini.

Kami sebagai pemilik sah bangsa Indonesia meminta kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pemilu serentak ini untuk kita sama-sama memikirkan dan memperjuangkan hal yang lebih besar, yaitu kemaslahatan dan persatuan bangsa.

Kepada Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’aruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, kami meminta atas nama pemilik sah bangsa ini untuk meneladani apa yang dilakukan para pendiri bangsa ini di masa lampau: bersedia menempatkan kepentingan yang lebih besar, yaitu persatuan dan kemaslahatan bangsa di atas kepentingan-kepentingan kelompok.

Pemilu hanya berlangsung saat ini, namun perjalanan bangsa kita adalah kekal. Kita sama-sama memiliki tanggung jawab untuk menjadikan pemilu saat ini sebagai perayaan penuh kegembiraan, persaudaraan, dan persatuan. Dengan didorong oleh tanggung jawab ini, kami turut mengkawal proses demokrasi

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Metro

Muhammad Tohar Ketua DPC Exco Partai Buruh Kabupaten Batanghari komitmen kuat kader daerah untuk mengawal keputusan Kongres Serta Perjuangkan Kepentingan Buruh dan Petani di Tingkat Lokal Maupun Nasional

Published

on

By

Jakarta — Ketua DPC Exco Partai Buruh Kabupaten Batanghari, Muhammad Tohar, menghadiri penutupan Kongres Partai Buruh V yang mengusung tema “We Are Working Class Welfare State (Kami Kelas Pekerja Wujudkan Negara Sejahtera)”, bertempat di Hotel Golden Boutique, Jakarta, Kamis (22/01/2026).

Kongres Partai Buruh V secara resmi kembali menetapkan Ir. H. Said Iqbal, M.E. sebagai Presiden Partai Buruh dan H. Ferri Nuzarli, S.E., S.H. sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh untuk masa jabatan periode 2026–2031. Penetapan tersebut berlangsung dalam sidang kongres di Ballroom Hotel Golden Boutique, Kemayoran, Jakarta Pusat, dan disambut antusias oleh peserta kongres dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam arahannya, Said Iqbal menegaskan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan militansi kader, serta menjadikan Partai Buruh sebagai kekuatan politik rakyat pekerja yang diperhitungkan di tingkat nasional.

Sementara itu, Ferri Nuzarli menekankan pentingnya penguatan administrasi partai, disiplin struktur, serta kerja kolektif seluruh jajaran dalam menghadapi agenda politik nasional, khususnya persiapan menuju Pemilu 2029.

Kongres ini menjadi momentum strategis bagi Partai Buruh untuk melakukan evaluasi perjalanan organisasi, menetapkan garis perjuangan politik, serta menyusun langkah-langkah pemenangan ke depan.

Usai penutupan kongres, Muhammad Tohar menyampaikan harapannya agar kepemimpinan Partai Buruh yang baru kembali terpilih dapat membawa semangat perjuangan yang semakin kuat, termasuk di daerah-daerah.

“Harapan kami, khususnya dari Provinsi Jambi, baik yang sudah terpilih maupun yang belum, semangat perjuangan Partai Buruh harus tetap sama dan semakin menguat,” ujar Tohar.

Sebagai Ketua DPC Exco Partai Buruh Kabupaten Batanghari sekaligus Ketua Serikat Pertanian Indonesia (SPI) setempat, Tohar menegaskan bahwa isu utama yang akan terus diperjuangkan di daerah adalah reforma agraria, kesejahteraan petani, dan penyelesaian konflik tanah.

“Di Jambi, khususnya Batanghari, masih banyak konflik agraria. Ada ribuan hektare lahan yang menjadi persoalan. Perjuangan kami jelas, bagaimana petani bisa menguasai lahan, mengolahnya, dan memperoleh kesejahteraan,” tegasnya.

Selain isu agraria, Tohar juga menyoroti kondisi ketenagakerjaan di daerahnya. Ia menyebutkan bahwa kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kabupaten Batanghari relatif minim, namun Partai Buruh tetap konsisten memperjuangkan kenaikan upah minimum sesuai tuntutan nasional, yakni sebesar 7,5 persen.

Kehadiran Muhammad Tohar dalam Kongres Partai Buruh V menegaskan komitmen kuat kader daerah untuk mengawal keputusan kongres serta memperjuangkan kepentingan buruh dan petani di tingkat lokal maupun nasional.

Continue Reading

Metro

M. Arman Alwi Wakil Direktur Badan Saksi Nasional Partai Golkar + Sekretaris Direktur Eksekutif DPP Partai Golkar : Menilai Pilkada Tidak Langsung Potensi Minimalisasi Praktik Klientelisme Politik

Published

on

By

Jakarta — Wakil Direktur Badan Saksi Nasional Partai Golkar sekaligus Sekretaris Direktur Eksekutif DPP Partai Golkar, M. Arman Alwi, menjadi narasumber dalam Diskusi Publik bertajuk “Untung Rugi Pilkada Tidak Langsung” yang diselenggarakan oleh PerspektivX bersama Retorika Show, bertempat di Waroeng Sadjo, Jakarta, Kamis (22/01/26).

Dalam diskusi tersebut, Arman Alwi menekankan bahwa pilkada baik langsung maupun tidak langsung pada hakikatnya adalah mekanisme sosial dan konstitusional untuk mencari pemimpin daerah yang berkualitas, yang mampu menjalankan kedaulatan rakyat serta menghadirkan keadilan dan kesejahteraan.

“Pemilihan kepala daerah, baik sebelum maupun sesudahnya, adalah mekanisme sosial untuk mencari pemimpin yang lebih berkualitas dan langsung berfungsi ketika dia menjabat, menjalankan kedaulatan dan keutamaan rakyat,” ujar Arman.

Ia menyoroti semakin terkikisnya nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan kerja sama, yang seharusnya menjadi fondasi dalam kehidupan demokrasi dan pemerintahan daerah. Menurutnya, kepala daerah memiliki mandat utama untuk berlaku adil terhadap institusi pemerintahan dan memastikan kesejahteraan seluruh warga di daerah yang dipimpinnya.

“Keadilan itu berarti semua rakyat diperlakukan secara adil oleh institusi pemerintahan daerah, dan kesejahteraan artinya seluruh warga di daerah harus sejahtera. Itulah tugas utama kepala daerah sesuai undang-undang,” jelasnya.

Arman juga mengakui adanya keluhan terkait tingginya biaya politik dalam pilkada langsung, yang disampaikan oleh sejumlah kepala daerah terpilih. Hal inilah yang mendorong perlunya kajian lebih mendalam terhadap opsi pilkada tidak langsung.

“Kita kaji lebih dalam, melibatkan peneliti, praktisi, dan akademisi untuk mendiskusikan apakah mekanisme ini bisa lebih efektif dalam menjaga stabilitas dan akuntabilitas,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menilai pilkada tidak langsung berpotensi meminimalisasi praktik klientelisme politik, seperti keberadaan broker kampanye dan jaringan informal yang tidak sah secara kelembagaan.

“Selama pilkada langsung ada klientelisme yang bergerak menjadi semacam institusi tidak legal. Kita coba memindahkan proses itu ke institusi yang sah, yang diakui secara konstitusional,” tegas Arman.

Menurutnya, baik pilkada langsung maupun tidak langsung tetap demokratis dan konstitusional, karena keduanya diatur dalam kerangka Undang-Undang Dasar dan nilai-nilai Pancasila. Yang terpenting adalah bagaimana partai politik menjaga marwah suara rakyat dalam setiap sistem yang digunakan.

Diskusi publik ini diharapkan dapat memperkaya perspektif masyarakat sekaligus menjadi bahan refleksi bersama dalam merumuskan sistem demokrasi lokal yang lebih efektif, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Continue Reading

Metro

Ketua Exco Partai Buruh Nusa Tenggara Timur : Perlindungan Masyarakat dari Praktik Tambang Ilegal dan Eksploitasi Oleh Investor Yang Merugikan Rakyat

Published

on

By

Jakarta — Ketua Exco Partai Buruh Nusa Tenggara Timur (NTT), Sarlina M. Asbanu, menghadiri penutupan Kongres Partai Buruh V yang digelar di Ballroom Hotel Golden Boutique, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/01/2026).

Kongres Partai Buruh V mengusung tema “We Are Working Class Welfare State (Kami Klas Pekerja Wujudkan Negara Sejahtera)”, yang menegaskan komitmen Partai Buruh sebagai kekuatan politik kaum pekerja dan rakyat kecil di Indonesia.

Dalam kongres tersebut, secara resmi kembali ditetapkan Ir. H. Said Iqbal, M.E. sebagai Presiden Partai Buruh dan H. Ferri Nuzarli, S.E., S.H. sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh untuk masa jabatan 2026–2031. Penetapan ini berlangsung dalam sidang kongres dan disambut antusias oleh seluruh peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Presiden Partai Buruh terpilih, Said Iqbal, menegaskan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan militansi kader, serta menjadikan Partai Buruh sebagai kekuatan politik rakyat pekerja yang diperhitungkan di tingkat nasional.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Buruh Ferri Nuzarli menekankan pentingnya penguatan administrasi partai, disiplin struktur, serta kerja kolektif seluruh jajaran dalam menghadapi agenda politik nasional, khususnya menuju Pemilu 2029.

Kongres Partai Buruh V menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi perjalanan organisasi, menetapkan garis perjuangan, serta menyusun langkah-langkah pemenangan politik ke depan. Terpilihnya kembali Said Iqbal dan Ferri Nuzarli diharapkan mampu menjaga soliditas partai dan memperkuat peran Partai Buruh sebagai wadah perjuangan kaum buruh dan rakyat kecil.

Dalam sesi wawancara usai penutupan kongres, Ketua Exco Partai Buruh NTT Sarlina M. Asbanu menyampaikan harapannya kepada Presiden Partai Buruh terpilih, khususnya terkait penguatan Partai Buruh di wilayah NTT.

Ia berharap Presiden Partai Buruh dapat membantu mensosialisasikan Partai Buruh di NTT melalui 11 inisiator yang telah ada, serta mendorong seluruh elemen tersebut untuk bergabung dan memperkuat kerja organisasi di daerah.

Selain itu, Sarlina juga menyampaikan sejumlah program prioritas yang ingin diperjuangkan Partai Buruh di NTT, antara lain pembangunan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan olahraga, serta penguatan ekonomi kerakyatan.

Sarlina menyoroti tingginya angka stunting dan kekurangan gizi di NTT sebagai persoalan serius yang harus menjadi perhatian nasional. Ia juga menekankan pentingnya peran negara dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat kecil, khususnya di wilayah pesisir dan daerah tertinggal.

Lebih lanjut, ia mengangkat persoalan pengelolaan sumber daya alam di NTT, mulai dari garam di Rote Ndao dan Kupang, rumput laut, pariwisata di Alor dan wilayah lainnya, hingga persoalan tambang mangan. Sarlina menegaskan perlunya perlindungan terhadap masyarakat dari praktik tambang ilegal dan eksploitasi oleh investor yang merugikan rakyat.

Ia berharap melalui kepemimpinan Partai Buruh di tingkat nasional, dapat dibangun komunikasi yang lebih kuat dengan kementerian terkait agar kekayaan alam NTT benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat setempat.

Continue Reading

Trending