Connect with us

Metro

Laporan Hasil Rups (Rapat Usaha Pemegang Saham) Tahunan PT LIONMESH PRIMA Tbk

Published

on

Jakarta – PT LIONMESH PRIMA Tbk telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di Hotel JW Marriott Jakarta.Senin.(24/06/2019)

PT LIONMESH PRIMA Tbk adalah bidang usaha industri jaring kawat baja las, sejak 1982 hingga hari ini dan terus berkembang pada ekonomi global pada 2018 tumbuh cukup baik dan untuk 2019 pun terus terkoreksi ke bawah. Karena memburuknya hubungan dagang AS-Tiongkok di tahun 2018, maka dari itu secara makro, ekonomi Indonesia di tahun 2018 cukup stabil, dengan pertumbuhan ekonomi di 2016 sebesar 5,02%, 2017 sebesar 5,07%, di 2018 sebesar 5,17%.

Untuk inffasi, di 2016 sebesar 3,02%, di 2017 sebesar 3,61%, di 2018 sebesar 3,13%, Untuk nilai tukar Rp terhadap US$ di 2016 sebesar 13,436, 2017 sebesar 13,548 dan di tahun 2018 sebesar 14 481.

Laporan pada 2018, penjualan neto
Perseroan sebesar Rp240,03 miliar atau meningléat 6,98% dibanding tahun lalu, dan laba neto sebesar Rp2,89miliar.

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan menyetujui antara lain :
Menyetujui penetapan penggunaan keuntungan antara lain, Pembagian dividen tunai sebesar Rp5,-setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp480.000.000, sebelum dipotong pajak yang akan dibayarkan atas 96.000.000 saham. Sebesar Rp100.000.000, digunakan untuk pembentukan “Cadangan Wajib” untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang PT No. 40 tahun 2007, dan sisanya sebesar Rp: 2.306.727.390, dimasukkan sebagai laba yang ditahan.

Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan cara sebagai berikut : Pemegang saham yang berhak atas dividen tunai adalah para pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 4 Juli 2019 sampai dengan pukul 16.00 WlB. Pembayaran Dividen tunai pada 23 Juli 2019 Tata cara pembayaran dividen tunai akan diumumkan dalam surat kabar pada 26 Juni 2019.

Menyetujui menunjuk Bapak Drs Nunu Nurdiyaman, CPA dari Kantor Akuntan Publik “Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan” yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan memberi wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Yang ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019.

Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Perubahan pasal 3 untuk disesuaikan dengan KBLI 2017 dan tidak mengubah kegiatan usaha utama Perseroan dan menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian anggaran dasar tersebut.

Demikian ringkasan hasil-hasil yang disetujui oleh para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.(hrt)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Metro

Kepala Badan Pelayanan Transportasi Lanjutan Kemenhub Hadiri Hari Disabiltas Nasional

Published

on

By

Jakarta – Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kementerian Perhubungan Marwanto Heru Santoso menghadiri peringatan hari disabilitas nasional yang diadakan Kementerian Sosial Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu, 1/12/2021.

Marwanto Heru mengatakan kepada awak media sangat mengapresiasi kegiatan ini.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena sangat bagus dan sangat luar biasa. PPTB belum lama juga melakukan kegiatan di Puncak, Jawa Barat, yaitu pelatihan untuk disabilitas selama dua hari dengan pembawa materi/pengajar yang baik,” tuturnya dengan ramah.

Kemenhub adalah salah satu Kementrian yang sudah mempekerjakan disabilitas, sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah.

Continue Reading

Metro

Raden Andreas Nandiwardhana Dilantik Sebagai Ketua Umum KNPI

Published

on

By

Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan Fahd El Fouz A. Rafiq , melantik Raden Andreas Nandiwardhana sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) hasil Kongres XVI Mandalika Lombok NTB.

Ketua Umum KNPI Raden Andreas Nandiwardhana mengatakan komitmennya untuk menyatukan organisasi yang terbelah.

“KNPI terbuka untuk menerima pihak lain karena legalitasnya (SK) paling lengkap. Kini pemuda Indonesia kembali bergairah dalam eksistensi dan pergerakannya,” saat ditemui media di hotel Aston TB Simatupang.Rabu (1/12/2021)

Andreas menambahkan akan menyatukan pemuda Indonesia yang bernaung di bawah panji KNPI, DPP KNPI kembali menemukan jati dirinya sebagai organisasi besar dalam pemuda dalam mengawal NKRI.

Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh nasional, berbagai organisasi kepemudaan dan pengurus KNPI dari seluruh Indonesia. Acara ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Continue Reading

Metro

Jaringan Kawal Jawa Timur Lakukan Demo Menuntut PLH Sekda Jawa Timur untuk Mundur

Published

on

By

Jakarta – Jaringan Kawal Jawa Timur (JAKA JATIM) melakukan aksi demo di Kemenpan RB Jalan Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan, Rabu, (1/12/2021)

JAKA JATIM Melihat banyaknya persoalan yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur, mulai dari status Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim yang masih dijabat oleh Pelaksana Harian (PLH) yaitu Dr. Ir. Heru Tjahjono, M.M yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh Gubernur Jawa Timur, sedangkan dalam Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara nomor 2/SE/VII/2019 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian, PLH tidak bisa mengambil kebijakan strategis termasuk ikut mengesahkan APBD Jawa Timur T.A 2021 Perubahan dan APBD Jawa Timur T.A 2022 ini.

Hemat kami, reformasi birokrasi di Pemprov Jatim “GAGAL” total karena juga banyak OPD di Jawa Timur yang masih dijabat oleh PLT.

Selain persoalan diatas, tata kelola Dana Hibah di Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat amburadul dan tidak transparan. Terbukti pada tahun anggaran 2019 Dana Hibah yang dikelola oleh Provinsi Jawa Timur sebesar 2.9 Triliun tidak ter-SPJ-kan sebagaimana temuan BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

Persoalan Dana Hibah Jawa Timur ini kembali terjadi pada tahun anggaran 2020, dimana BPK RI Perwakilan Jawa Timur menemukan penggunaan Dana Hibah sebesar 1.6 Triliun yang tidak ter-SPJ-kan. Ini menjadi tren negatif terkait dengan tata kelola Dana Hibah Jawa Timur, Aparat Penegak Hukum (APH) harus ikut turun tangan menyelesaikan persoalan ini, karena menurut analisa kami, Jawa Timur sedang masuk Zona Hitam tata kelola keuangannya.

Tuntutan JAKA JATIM antara lain:
1. PLH Sekda Jawa Timur yang sudah ditunjuk kembali oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, tidak juga menunjuk Sekda difinitif sebagai gantinya.

2. Sebagai PLH Heru Tjahjono ternyata sudah memasuki masa pensiun, jangan-jangan ada motif lain yang sebenarnya disusun secara sistematis demi mencapai kepentingan “tertentu”.
3. Ternyata Heru Tjahjono sebagai PLH masih ikut serta dalam memutuskan dan menentukan hal-hal yang bersifat strategis, misalnya pengesahan APBD. Hal ini melanggar UU No 30 2014.

Saat dijumpai oleh awak media di kantor Kemenpan RB, Rabu, 1/12/2021. Koordinator aksi Ahmad S.Sos beraudiensi dengan Kepala Biro Humas Kemenpan RB; Elvan dan diterima dengan baik untuk menyampaikan aspirasinya.

Continue Reading

Trending