Jakarta, – Tokoh Perjuangan Palestina dan juga Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina (PNI)  DR. Mustafa Al-Bargouti mengatakan dalam peperangan eksistensial di Gaza belakangan ini adalah mengancam bangsa dan rakyat Palestina.  Terutama terus berlangsungnya kampanye pendudukan dan pengusiran paksa bangsa Palestina sejak 1948 sampai sekarang.

Dan 70% warga Palestina terusir keluar dari negerinya.  Dan sekarang ada  7,5 juta warga Palestina ada di luar Palestina. Yang terancam bangsa Palestina baik yang ada di Gaza, tepi barat dan seluruh rakyat Palestina yang wilayahnya diduduki Israel kata Dr. Mustafa Al- Bargouti dalam konferensi pers Situasi Terkini Palestina – Genosida dan Siasat Migrasi Paksa di Hotel Sofyan Menteng Jakarta, Selasa (02/09/25).

Israel sekarang bekerja keras mewujudkan peristiwa nakbah yang kedua setelah kejadian nakbah pertama tahun 1948. Nakbah adalah peristiwa pengusiran bangsa Palestina dari Bumi Palestina. Israel telah menghancurkan lebih dari 83.000 desa  atau distrik di seluruh wilayah Palestina. Gaza sebagaimana diketahui tempat lahirnya imam Syafei yang menjadi mazhab mayoritas rakyat Indonesia. Dan sampai hari ini sudah 700 hari rakyat kami di Gaza Palestina menghadapi perang yang terus menghancurkan kehidupan mereka, sambungnya.

Rakyat Palestina tidak hanya menghadapi serangan brutal israel tetapi menghadapi 3 jenis kejahatan perang yang telah diratifikasi oleh dunia internasional. Yang pertama kejahatan Genosida kepada warga gaza, kedua kejahatan hukuman kolektif kepada rakyat yang tidak bersalah terutama dalam hal pelaparan rakyat Gaza dan ketiga adalah pembersihan etnis. Sampai kini sudah 140.000 ton bom dan sejenisnya yang ditumpahkan oleh Israel ke wilayah kecil seperti Gaza.

Data statistik menyatakan lebih dari 300.000 rakyat Palestina yang terluka dan 61.000 mati syahid serta 20.000 anak anak yang dibantai dan menjadi korban  kekejian Israel. Bayangkan hal ini jika terjadi di Indonesia.

Kami ulangi ada 160.000 rakyat Gaza yang mengalami luka luka berat dan setiap 12 detik banyak sekali anak anak Palestina yang menjadi korban keganasan Zionis Israel. Dan sisanya rakyat Palestina yang mengungsi sangat potensial menghadapi kematian. Karena yang terluka ini juga tidak ada pengobatan yang memadai. Karena 24% dari seluruh total pelayanan rumah sakit di Gaza sudah dilumpuhkan, ungkap dokter lulusan dari Moskow dan Stanford University ini.

Perang yang sudah berlangsung 2 tahun ini  sudah ada lebih dari 450 bayi yang baru lahir tapi kemudian wafat yang menjadi korban keganasan zionis Israel. Belum lagi angka angka yang lain menyatakan banyak bayi yang terkenal mal nutrisi dan tidak mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai.

Semua anak anak kecil apalagi bayi adalah sebuah kehidupan yang sangat sakral dan disucikan tanpa membedakan  suku, ras serta agama.

Hal yang ingin disampaikan, Profesi wartawan yang harus dilindungi dalam meliput konflik atau perang. Tapi ini justru yang menjaga target besar dari Israel. Sebelum target dibunuh para wartawan ini dilarang mendekat area peperangan antara tentara zionis  dengan pasukan perlawanan Palestina. Yang mana mereka (wartawan ) yang meliput dijamin oleh hukum  internasional keselamatannya.

Dan sudah ada 248 wartawan media Arab dan juga internasional yang bekerja di Gaza terbunuh yang menjadi korban. Dan kami belum pernah  mendapati jumlah korban dari pihak wartawan yang meliput sebanyak perang di Gaza dalam dua tahun belakangan ini.

Kami menyatakan bahwa tujuan Israel dalam tindakan ini adalah untuk menghalangi masyarakat internasional mengetahui realitas yang sebenarnya di lapangan, tegasnya.

Permintaan atau pesan kepada pemimpin rakyat Indonesia:

1. jangan sampai Indonesia menyetujui upaya pengusiran paksa rakyat gaza dari Palestina dengan dalih apapun termasuk alasan medis, kemanusiaan untuk ditempatkan di Indonesia

2. Jangan sampai Indonesia dibodoh bodohi untuk menerima dan menampung rakyat Palestina dengan alasan kemanusiaan, medis karena Indonesia sudah membangun 2 rumah sakit di Gaza dan bisa membangun lagi rumah sakit Gaza. Jadi kami tidak perlu mengirim warga kami keluar dari Gaza sampai ke Indonesia karena ini adalah salah satu taktik rencana busuk dan jahat dari pemerintahan Israel

3. Rakyat Indonesia dan pemimpin Indonesia sudah sewajibnya untuk menolak normalisasi politik dengan Israel dengan alasan apapun tidak bisa diterima karena negara Israel jelas jelas melanggar hak azasi manusia melakukan banyak kejahatan dan kami tidak membenarkan dialog dialog antara rakyat Indonesia dengan rakyat Israel. Juga kunjungan kunjungan ke Israel  tidak bisa diterima akal sehat karena tidak bisa diharapkan  dan kita dilarang untuk berdialog dengan setan

4. Kami meminta pemerintah Indonesia tidak melakukan hubungan apapun dengan Israel termasuk hubungan dagang dan kerjasama militer justru kami mendorong pemerintah Indonesia bersama negara lain seperti Belgia untuk memberikan sanksi terhadap Israel di dunia Internasional

5. Bantulah kami rakyat Palestina untuk tetap tinggal di negara kami dan kami tidak ingin diusir dari negara kami dengan alasan apapun.

Kami menyambut upaya dunia internasional untuk memberikan pengakuan negara Palestina merdeka. Sudah banyak negara negara secara defakto mengakui kemerdekaan Palestina dan paling penting sekarang ini kita memberikan sanksi terhadap Israel atas kejahatan kejahatan yang dilakukannya terhadap bangsa Palestina, pungkasnya.

Depok,  – Pramudya A. Oktavinanda (41), alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2001, resmi terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) periode 2025–2028 menggantikan Didit Ratam. Penetapan dilakukan dalam Musyawarah Nasional ILUNI UI yang digelar di Balai Sidang BNI, Depok, Minggu (31/08).

Pramudya terpilih melalui mekanisme e-vote pada 23-24 Agustus 2025 dengan 6.529 suara dari total 24.288 alumni yang berpartisipasi, mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan langsung dengan partisipasi alumni terbesar sepanjang sejarah. Ia didampingi oleh Masyita Crystallin, alumni FEB UI 2001, yang dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal.

Dalam pidato perdananya, Pramudya menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, peserta, serta calon ketua umum yang berkompetisi. Ia menekankan bahwa pemilihan kali ini mencatatkan partisipasi terbesar dalam sejarah ILUNI UI.  Walaupun waktu terbatas dan ada kendala teknis, berhasil melibatkan begitu banyak alumni. Pram berharap ke depan partisipasi ini semakin meningkat agar lebih banyak alumni dapat menyuarakan aspirasinya.

Prioritas: Database Alumni dan Tata Kelola Organisasi

Pramudya menegaskan dua agenda utama yang akan menjadi fokus kepengurusannya. Pertama, penataan dan penguatan database alumni. Ia menekankan pentingnya basis data yang akurat dan aman dengan tetap mengacu pada prinsip yang dimuat dalam UU perlindungan data pribadi serta consent alumni.

“Kalau ILUNI ingin sukses, databasenya harus kuat. Tanpa database yang baik, kita tidak tahu siapa yang bisa kita hubungi untuk meminta bantuan, dan siapa yang bisa kita bantu,” tegasnya.

Fokus kedua adalah perbaikan tata kelola organisasi. Menurutnya, ILUNI UI bersama ILUNI Fakultas, Jurusan, dan Wilayah harus menjadi satu kesatuan yang solid.

“Tidak boleh ada yang merasa tertinggal. Koordinasi akan diperkuat agar semua program bisa dijalankan bersama,” tambahnya.

Merespons dinamika sosial terkini, Pramudya menekankan institusi seperti ILUNI UI memang didesain berdasarkan AD/ART-nya untuk bersikap netral, berbicara dengan data dan fakta, tidak sembarangan. Setiap pernyataan atas nama alumni pun harus disusun hati-hati agar tidak disalahgunakan dan juga harus dibuat dengan persetujuan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak berdasarkan suatu forum yang dihadiri setidaknya ⅔ ILUNI Fakultas.

Namun demikian, bukan berarti ILUNI UI menjadi tidak peduli dengan situasi kebangsaan. Ia menegaskan ILUNI UI akan selalu mendukung kebebasan berekspresi mahasiswa UI maupun alumni UI. Fungsi ILUNI UI adalah untuk menjaga mahasiswa dan alumni, mendukung hak demokrasi mereka tanpa membatasi kebebasan berpendapat, serta hadir untuk memfasilitasi dan koordinasi antar ILUNI Fakultas.

“Dalam beberapa hari ini kami mengapresiasi koordinasi yang baik dengan ILUNI FKUI untuk pendampingan medis, ILUNI FHUI untuk pendampingan logistik dan advokasi hukum bagi adik-adik mahasiswa UI yang ikut turun berdemonstrasi, serta ILUNI FTUI yang berkenan menjadikan sekretariatnya sebagai titik koordinasi bagi para alumni. Kami sangat memahami bahwa bangsa ini sedang berduka. Dalam suasana ini, kita membutuhkan energi positif. ILUNI UI akan tetap menjadi ruang yang kondusif bagi alumni untuk berkontribusi sembari terus menghimbau alumni untuk berperan secara aktif dalam menjaga semangat berbangsa dan menjadi moral support dalam suasana kekeluargaan dan persaudaraan supaya kedukaan dan kemarahan yang ada sekarang disalurkan dalam bentuk yang positif,” ungkapnya.

Tentang Pram dan Syita

Pramudya merupakan Mahasiswa Berprestasi Utama FHUI 2004 dan lulus cum laude pada 2005. Saat ini ia aktif sebagai Dewan Pengawas Asosiasi Ahli Emisi Karbon Indonesia (ACEXI), wakil sekretaris bidang pengembangan talenta ILUNI FHUI 2024–2027, serta anggota Board of Experts di Prasasti Center for Policy Studies.

Sementara itu, Syita dikenal sebagai ekonom makro-finansial dengan rekam jejak internasional, pernah berkarir di IMF, Bank Dunia, dan DBS Bank serta menjadi salah satu Board Member dari World Resources Institute Indonesia.

Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (DPP IP-KI) menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada generasi muda serta elemen masyarakat yang berani bersuara, mulai dari kasus PATI hingga ke gerbang Gedung DPR/MPR RI. Mereka hadir bukan untuk menciptakan kekacauan, melainkan untuk menegaskan kembali: wakil rakyat harus benar-benar menjadi perwakilan, bukan sekadar pengisi kursi kekuasaan.
Dukungan untuk Generasi Muda dan Masyarakat Sipil

Keberanian para mahasiswa, pemuda, dan elemen masyarakat dalam menyuarakan kritik adalahbukti bahwa demokrasi masih hidup. Suara mereka adalah wujud partisipasi konstitusional yangsah, yang seharusnya diterima dengan dialog, bukan dengan represi. DPP IP-KI berdiri bersamamereka, menegaskan bahwa perjuangan ini bukan soal kelompok, melainkan masa depan bangsa.

Kritik Keras kepada Pejabat Publik
Sebaliknya, DPP IP-KI mengecam keras sikap sebagian pejabat publik — baik di parlemen,lingkaran kementerian, maupun aparatur negara — yang justru melontarkan pernyataan tidakberempati, melahirkan kebijakan kontroversial, atau bahkan menindas rakyat dengan kekuatanyang seharusnya melindungi. Kami tegaskan, sumpah jabatan, sapta marga, dan janji konstitusibukanlah seremonial, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh integritas.

Pancasila sebagai Ruang Dialog
DPP IP-KI mengingatkan kembali bahwa Pancasila adalah pedoman dasar kehidupan berbangsadan bernegara. Sila-sila Pancasila menuntun kita untuk menempatkan kemanusiaan, persatuan,musyawarah, dan keadilan sosial sebagai fondasi. Ruang dialog kebangsaan yang kami serukanbukanlah basa-basi politik, melainkan kebutuhan mendesak agar konflik dan perbedaan tidak lagiditangani dengan kekerasan, tetapi dengan musyawarah yang berakar pada nilai luhur bangsa.

Seruan Konkret IP-KI
Lindungi hak rakyat untuk menyuarakan pendapat, tanpa intimidasi maupunkriminalisasi.
Segera evaluasi pejabat publik yang gagal menunjukkan empati dan justru memperkeruhsituasi dengan ucapan maupun tindakannya.
Buka ruang dialog kebangsaan lintas elemen, dengan menjadikan Pancasila sebagaipedoman utama.

Foto: Rapat Pengurus DPP IP-KI, membahas sikap dan tanggapan IP-KI terkait kondisi Republik saat ini
Indonesia memasuki usia 80 tahun kemerdekaan. Tidak ada alasan lagi bagi pejabat publik untukmenutup telinga terhadap suara rakyat. Generasi muda sudah membuktikan keberaniannya, kinigiliran negara untuk menunjukkan kebijaksanaannya.
DPP IP-KI menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menahan diri dan tidakmelakukan tindakan anarkis yang berpotensi menodai nilai-nilai kebangsaan, serta mengganggupersatuan dan kesatuan bangsa.

DPP IP-KI juga menyerukan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda agarmengambil peran penting dalam menyejukkan suasana kebangsaan, serta memberikan dukunganpenuh terhadap langkah-langkah yang tengah dilakukan Presiden Prabowo Subianto untukmengembalikan dan menjaga stabilitas keamanan di seluruh wilayah Republik Indonesia.