Connect with us

Metro

KONFERENSI PERS KETUA UMUM DPN GEPENTA DR. DRS. PARASIAN SIMANUNGKALIT

Published

on

Jakarta – Gepenta adalah Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis, yang dibentuk 10 November 2000, mempunyai visi “Menciptakan Indonesia negeri aman, damai, makmur dan sejahtera tanpa narkoba, tawuran dan anarkis, demi tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.
Dengan visi tersebut agar tercapai maksud dan tujuan visi tersebut maka disusunlah misi Gepenta yaitu “Menggérakkan rakyat setempat diseluruh Indonesia untuk sadar dan bangkit bersama pemerintah berperan serta menanggulangi bahaya narkoba, perbuatan tawuran dan anarkis untuk
tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia masyarakat adil dan makmur”.
Setelah mengamati kondisi masyarakat, bangsa dan negara sejak era reformasi dari tahun 1998 sampai dengan sekarang, masalah narkoba tidak pemah surut bahkan anak negeri ini semakin banyak korban pengguna narkoba. Kepedulian Gepenta untuk membebaskan atau menurunkan penyalahgunaan narkoba, Gepenta telah mengusulkan kepada Presiden RI Joko Widodo, Kepala BNN dan Kapolri, agar meningkatkan strategi penanggulangan narkoba di Indonesia. Supaya di BNN dibentuk Pasukan Khusus Anti Narkoba (PASKAN) yang setara dengan DEA di Amerika Serikat.
Dengan pelaksanaan terpusat di BNN dan tidak membentuk BNNP dan BNNK didaerah. Demikian di Bareskrim POLRI dibentuk Densus 99 Anti Narkoba sebagaimana sepeni BNPT mempunyai pasukan Densus 88 Anti Terorisme Penanggulangan narkoba tidak seperti sekarang dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Narkoba tidak berbentuk pasukan dari berbagai unsur, agar
semua bandar, pengedar, pembuat dan penyelundup narkoba dapat diberantas dan ditangkap sena diajukan ke pengadilan untuk dihukum mati.
Bagaimana dengan keamanan dalam negeri, gangguan kamtibnas. Setelah kita memasuki era reformasi dimana UUD 1945 telah diamandemen empat kali, tahun 1999,2000,2001 dan 2002.
Dengan diamandemennya UUD 1945 yang asli, maka hal ini telah membuat Indonesia semakin jauh dari tujuan nasional masyarakat adil dan makmur.
Saya mengutip pidato Bung Karno pada waktu menetapkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945 mengatakan “UUD 1945 adalah jiwa daripada revolusi 1945 dan UUD 1945. UUD 1945 adalah anak kandung atau saudara kembar dari Proklamasi 17 Agustus 1945”. Kalau kita rasakan, renungkan dan analisa serta evaluasi bahwa amandemen UUD 1945 merupakan “Sumber dari pada korupsi, meningkatnya perbuatan tawuran dan anarkis”. Yang diwarnai adanya pilpres dan pilkada secara langsung yang dianut oleh demokrasi liberal meninggalkan bahkan mengkhianati demokrasi Pancasila yaitu yang terdapat pada alinea ke empat dari Pancasila: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratakan dan perwakilan”.
Bahwa demokrasi Pancasila adalah permusyawarakatan dan perwakilan ini artinya telah ada wadah Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara untuk memilih dan mengangkat presiden. Tetapi setelah diamandemen UUD 1945 MPR R1 di degradasi dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara, yang sejatinya tidak mempunyai kewenangan memutuskan dan menetapkan serta pengangkatan presiden.
Kembali ke amandemen UUD 1945 merupakan pelanggaran teori hukum konstitusi bahwa MPR RI periode 1997-1999 diketuai Harmoko menerbitkan ketetapan MPR Nomor V111 Tahun 1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor IV Tahun 1983 tentang Referendum. Pencabutan referendum ini sejatinya tidak boleh dan tidak dapat ditetapkan sebelum dilaksanakan. Setelah dilaksanakan barulah diadakan analisa dan era reformasi.
Bilamana tidak bermanfaat maka dapat dicabut. Setelah kita telah mengalami perubahan UUD 1945 asli menjadi UUD 1999, 2000, 2001 dan 2002 dimana telah 20 tahun meninggalkan demokrasi Pancasila dan UUD 1945 hasil amandemen pasal-pasalnya banyak bértcntangan dengan Pancasila. Maka Gepenta yang berpedoman kepada visi dan misi mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (asli) maka mengambil pepatah nasehat orang tua leluhur Indonesia, “ibarat orang yang kesasar ditengah hutan belantara dengan bahaya yang mengancam dihadapannya, maka tidak ada pilihan
lain selain bergegas mencari jalan pulang. Setelah itu barulah berjalan kembali dengan penuh kehati-hatian . Maka kita usulkan “Kembali ke UUD 1945 (ASLI) dan demokrasi Pancasila dengan dua pilihan: 1. Dekrit presiden 2. Sidang MPR RI.
Untuk itulah Maka Gepenta di seluruh Indonesia akan mengadakan seminar dan diskusi publik menghimpun rakyat berikrar ” Kembali ke UUD 1945 dan Demokrasi Pancasila”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Metro

Olla Shopping Depok Gelar Vaksin Massal

Published

on

By

Depok – Pelaksanaan program Vaksinasi Covid-19 di Kota Depok hingga kini masih terus berlangsung. Berdasarkan realisasi program tersebut, di Kota Depok.

Ibu Olla selaku tuan rumah mengatakan bila belum di vaksin ribet mau kemana mama seperti mall, ke luar kota bahkan hingga berpergian ke luar negri ujarnya saat di temui media di Lokasi Grand Depok City Ruko De Valerian Blok.A 29.Kota Depok. kamis (23/9/2021)

Kegiatan ini berlangsung selama seminggu 23 – 30 September untuk dosis tahap I dan Ii dengan Vaksin Sinopach dan tenaga kesehatan dari Dokkes Polda Metro Jaya, taget 3000 orang ungkapnya,

Brharap, masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan vaksinasi dengan maksimal. Dengan begitu, target percepatan vaksinasi dapat segera tercapai di Kota Depok.

Semoga tujuan membentuk herd immunity dapat segera terwujud,”tandasnya

Continue Reading

Metro

LDII Gelar Vaksin Massal Bekerja Sama Dengan Pemkot Kota Bekasi dan Yayasan Baitul Mukmin

Published

on

By

Kota Bekasi – Lembaga Dakwah Islam Indonesia bekerja-sama dengan Pemkot Kota Bekasi, Polres Kota Bekasi, Polsek Bekasi Timur, Yayasan Baitul Mukmin dan Senkom Kota Bekasi mengadakan vaksinasi di halaman mesjid Baitul Mukmin, Pondok Aren, Kota Bekasi, Sabtu, (11/09/2021)

Ketua PC LDII Bekasi Timur H.Oji Fahruji mengatakan kepada awak media bahwa vaksinasi yang diberikan adalah vaksinasi ke-2.

“Vaksinasi ini adalah vaksinasi yang kedua dengan vaksin Sinovach dan Phizer dosis pertama. Sinovach dosis pertama sudah diberikan pada 18 Agustus yang lalu,”urainya dengan ramah.

Vaksinasi ini, sambungnya bekerja-sama dengan Polres Kota Bekasi dan Polsek Bekasi Timur, Puskesmas Aren Jaya, dan Yayasan Bani Baitul Mukmin.
“Vaksinasi ini diadakan bekerja-sama dengan Polres Kota Bekasi, Polsek Bekasi Timur, Puskesmas Aren Jaya dan yayasan Bani Baitul Mukmin,”tuturnya.

Terlihat warga yang sangat antusias mengikuti vaksinasi tahap kedua, terbukti dengan target vaksinasi yang tercapai. Para peserta vaksin juga dapat menikmati bakso gratis yang disediakan panitia.

Turut hadir dalam kegiatan ini untuk melakukan pengamanan kegiatan vaksinasi Ketua Senkom Kota Bekasi H. Suyono.

Continue Reading

Metro

Polda Metro Jaya Meminta Percepatan Stok Vaksin

Published

on

By

Jakarta – Dampak dari program vaksinasi yang gencar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia, sementara ketersediaan vaksin kurang, maka berpengaruh pada program Presisi Polri.

Awak media yang menemui Kepala Bidang Dokter dan Kesehatan Polda Metro Jaya Kombes Didiet Setioboedi mengutarakan bahwa stok vaksin Covid-19 di Jakarta semakin menipis.Hal itu diungkapkan saat hadir meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di SMKN 29 Jakarta Selatan bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya turut membantu penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 di Jakarta dan sekitarnya. Dalam melakukan vaksinasi tersebut, Didiet menerangkan belakangan ini stok vaksin berkejaran dengan jumlah masyarakat yang mengikuti program vaksin.

“Jadi ada satu hal yang saya ingin sampaikan kepada Pak Wagub. Bahwa jumlah vaksin kita sekarang ini sering datangnya terlambat Pak. Jadi kecepatan dari bekerjanya teman-teman di lapangan itu jauh lebih cepat daripada kedatangan vaksinnya,” urai Didiet, Sabtu (11/9/2021).

Ia pun berharap Wagub DKI dapat berkomunikasi dengan pemerintah pusat maupun BUMN Bio Farma sebagai BUMN yang melakukan distribusi vaksin Covid-19.”Mungkin itu yang kami minta kepada Pak Wagub mungkin bisa meminta kepada Bio Farma supaya mempercepat,” tuturnya lagi.

sisi lain, kolaborasi antara Polda Metro Jaya dengan Pemprov DKI dalam melaksanakan vaksinasi covid-19 di Ibukota sudah terjalin dengan sangat baik. Kolaborasi penyelenggaraan vaksin ini ditujukan agar Jakarta cepat mencapai target vaksinasi dan mencapai kekebalan imunitas atau ‘Herd Imunity’.

Vaksin merdeka menargetkan 70 persen/100 juta penduduk Indonesia sudah divaksin dosis tahap kesatu dan kedua. Jenis vaksin Sinovac, AstraZeneka, Moderna, Phizer, dan akan segera datang Johnson dan Casino dari Belanda.

Continue Reading

Trending