Banda Aceh – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerap berbagai aspirasi dari kepala daerah se-Provinsi Aceh terkait dengan penanganan pascabencana di wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana di Aceh.

Dalam arahannya, Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) melalui Keputusan Presiden (Keppres). Ia ditunjuk sebagai Ketua Satgas dan langsung melakukan langkah-langkah konsolidasi, termasuk pemetaan tingkat kenormalan daerah terdampak.

“Saya membuat checklist tentang normalisasi. Karena kita ingin pemulihan, pemulihan itu artinya menuju normal, target kita,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026). Kegiatan tersebut dihadiri oleh kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Aceh.

Lebih lanjut, Mendagri memaparkan, indikator normalisasi yang digunakan meliputi aktivasi fungsi pemerintahan, pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, infrastruktur, aktivitas ekonomi, kondisi sosial, hingga ketersediaan layanan pendukung seperti listrik, air bersih, dan internet. Dari hasil pemetaan tersebut, Aceh menjadi wilayah dengan tingkat terdampak yang relatif lebih tinggi dibanding provinsi lain, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan yang lebih serius.

Karena itu, Mendagri memutuskan menjadikan Aceh sebagai pusat posko nasional untuk Sumatra bagian utara. Langkah ini diambil agar koordinasi lintas kementerian/lembaga dan percepatan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih efektif. “Ini harus diseriusin betul, agak beda dengan daerah lain. Tanpa mengecilkan [daerah lain yang terdampak], kita prihatin dengan daerah lain juga,” ujarnya

Ia juga menekankan bahwa kepemimpinan daerah menjadi kunci dalam menghadapi situasi krisis. Menurutnya, krisis merupakan ujian nyata bagi kepala daerah untuk menunjukkan ketegasan, keberanian, dan kemampuan mengelola sumber daya yang ada. “Jadi pemimpin yang kuat itu lahir ketika di masa krisis,” tegas Mendagri.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri meminta seluruh kepala daerah di Aceh menyampaikan data kerusakan secara rinci dan spesifik, baik terkait fasilitas kesehatan, pendidikan, jalan, jembatan, pasar, rumah ibadah, hingga infrastruktur dasar lainnya. Data tersebut diminta segera diserahkan secara tertulis agar dapat dibahas dan ditindaklanjuti dalam rapat besar lintas kementerian. “Makin detail [datanya] makin bagus,” ujarnya.

Terkait dukungan anggaran, Mendagri menyampaikan bahwa pemerintah pusat berkomitmen mempercepat penyaluran dana ke daerah terdampak agar memiliki modal awal untuk bergerak cepat. Ia juga memastikan bahwa kebijakan pengembalian dana transfer ke daerah bagi wilayah terdampak bencana telah diputuskan di tingkat pusat.

Selain pemulihan fisik, Mendagri menekankan pentingnya pelindungan sosial bagi masyarakat terdampak, termasuk percepatan pendataan untuk bantuan langsung tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, hingga program Kartu Prakerja. Ia meminta kepala daerah memanfaatkan jaringan hingga tingkat desa agar pendataan benar-benar akurat dan tepat sasaran.

Puspen Kemendagri

Jakarta – Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta , Sukarno Ali menghadiri Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Kantor Wilayah Kemenkumham (Kanwil) DKI Jakarta dengan PT. Nestle Indonesia, di Aula Lantai 4 Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Jum’at (24/02).

Turut hadir dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Plh. Kepala Kantor Wilayah, Mutia Farida, Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta serta Coorporate Affair Director PT. Nestle Indonesia, Sufintri Rahayu dan jajarannya.

Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari Sufintri Rahayu selaku Coorporate Affair Director PT. Nestle Indonesia. Dalam sambutannya, ia menyampaikan Penandatanganan Nota Kesepahaman bukan sebuah akhir dari kegiatan tetapi merupakan sebuah kesepakatan yang harus direalisasikan dan dikembangkan.

Dilanjutkan dengan sambutan dari Plh. Kepala Kantor Wilayah, Mutia Farida. Dalam sambutannya, ia mengungkapkan bahwa Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan PT. Nestle Indonesia merupakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas hidup yang sehat serta menumbuh kembangkan peningkatan kualitas gizi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lingungan DKI Jakarta.

“Diharapkan dengan adanya MOU ini pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam hal peningkatan kualitas hidup yang sehat serta kualitas gizi bagi warga binaan perempuan dan anak sebagaimana yang menjadi prioritas dalam rencana aksi HAM Nasional Tahun 2022-2025 adalah perempuan dan anak bisa terlaksana dengan baik.” Tutup Plh. Kepala Kantor Wilayah.

Bogor, – Menjadi profesi jurnalis dan menjalankan tupoksinya demi mengedepankan independensi bukanlah hal mudah. Faktanya, di era digital saat ini profesi jurnalis terkadang sering kebablasan dalam menyikapi fungsi sosial kontrolnya. Jurnalis kerap dijadikan alat kekuasaan yang berpotensi pengalihan fungsi dan tidak lagi mengedepankan independensinya serta keprofesionalannya sebagai jurnalis.

Bahkan di Indonesia, kini jurnalis condong menjadi bagian dari kehumasan insantasi, institusi dan lembaga-lembaga plat merah. Hal itu dikatakan Ketua Dewan Penasehat Forum Wartawan Jakarta (FWJ), Drs. Joko Irianto Hamid saat memberikan sambutannya di acara Rapat Kerja (Raker) Pertama yang digelar di Sitamiang Hotel & Resort, Jl. Raya Puncak Km. 82, Cibeureum, Cisarua Bogor Jawa Barat, Minggu (6/12/2020) sore.

Raker FWJ yang digelar 2 hari di Sitamiang Hotel & Resort Bogor, tanggal 5 – 6 Desember 2020 dihadiri juga oleh Abdul Qoadir Ketua Dewan Pembina FWJ, Tonin Tachta Singarimbun, SH., Ketua Advokat FWJ, Mustofa Hadi Karya Ketua Umum FWJ, Wahyono yang mewakili Badan Koordinasi Penamanan Modal (BKPM), para pengurus FWJ pusat, dan tujuh (7) Kordinator wilayah FWJ dari Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Tangerang Raya.

Lanjut Joko, ia menilai pendewasaan intelektual jurnalis dituntut memiliki kekuatan ganda dalam dirinya. “Jurnalis profesi yang tak bisa disamakan dengan profesi lainnya, komponen yang melekat dalam diri seorang wartawan bisa kita sebut sebagai ^penyampai’ oleh karenanya disini perlu adanya komposisi seimbang yang mumpuni. “Ucap Joko.

Ditempat yang sama, Ketua Advokat Forum Wartawan Jakarta, Ir. Tonin Tachta Singarimbun, SH., mengibaratkan keberadaan advokat dan jurnalis satu komponen yang tak terpisahkan, ibarat sayur asam dengan garam.

“Dua profesi ini memang memiliki peran penting guna mengedukasi masyarakat dalam penyampaian informasi yang sejalan dengan fungsi kontrol sosial, serta adanya pendampingan hukum yang bersinergi. “Jelas Tonin.

Tonin juga mengatakan pentingnya refleksi hukum yang sejalan dengan fungsi jurnalis akan mampu mencerdaskan rakyat Indonesia. Selain itu, Tonin meyakini sinergi antara advokat dengan FWJ akan mampu membunuh framing-framing kekuasaan yang selama ini hanya berpijakan dan menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Meski Forum Wartawan Jakarta baru berdiri di bulan Juli 2019, tetapi forum ini telah menunjukan jati dirinya sebagai forum wartawan yang memiliki tujuan mulia. Konotasi mulia juga dijabarkan Abdul Qodir selaku Ketua Dewan Pembina FWJ sebagai bentuk kepedulian sesama profesi jurnalis yang mengedepankan kesetaraan untuk meraih kesejahteraan anggota.

“Proyeksi kedepan dari anak-anak kami di FWJ terlihat jelas. Mereka ini memiliki potensi yang luar biasa, bahkan diusianya yang belum ada 2 tahun FWJ telah memiliki anggota lebih dari 450 jurnalis dari berbagai media di Indonesia, hal itu menandakan FWJ mampu memberikan warna dan corak lain dalam perkembangan informasi maupun pensinergian humanis yang telah menghipnotis para stakeholder. “Papar Abdul Qodir.

Kedepannya, Abdul Qodir berharap dengan adanya pemikiran yang kuat guna memberikan harapan membangun Indonesia untuk mensejahterakan para anggota-anggotanya, FWJ telah menggandeng Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai wujud kepedulian membangun usaha yang berbasis kemandirian.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang diwakili Wahyono mengapresiasi Forum Wartawan Jakakrta yang akan menjadi satu bagian sinergitas dan mitra bisnis BKPM untuk mengembangkan potensi usaha-usaha yang akan dibangun demi mensejahterakan para anggotanya.

Ia menyebut potensi Forum Wartawan Jakarta sangat berpeluang besar dalam menjalankan profesinya yang ditopang dengan program-program kerja pengembangan usaha kemandirian. “Baru pertama kalinya organisasi kewartawanan akan bersinergi dengan BKPM, artinya intelektual pengurus FWJ ini patut diacungkan jempol, bahwa selain profesi jurnalis, wartawan juga harus ditopang dengan bentuk usaha-usaha yang mampu memberikan kelayakan dan kesejahteraan kepada anggota-anggotanya. Kami dari BKPM siap membantu dan memberikan dukungan kepada FWJ. “Ungkap Wahyono diacara Raker FWJ.

Terpisah, Ketua Panitia Raker FWJ, Ferry Faisal mengucapkan terimakasih atas dukungan dan sinergitas kawan-kawan dari Pendam Jaya, Komandan Batalyon 33 Grup 3 Kopassus, Komandan Lanmar Jakarta, Satpol PP Kabupaten Bogor, dan Mcdonald Indonesia sehingga terlaksana dengan lancar dan tanpa kendala Raker FWJ di Sitamiang Hotel & Resort Bogor Puncak.