Connect with us

Metro

*Pendataan Bantuan PSBB Amburadul, FWJ Kritik Keras Pemprov DKI*

Published

on

Jakarta– Ratusan jurnalis yang mengatasnamakan dirinya Forum Wartawan Jakarta (FWJ) turun kejalan untuk suarakan aspirasinya. Kedatangan kelompok wartawan secara spontan menggelar aksinya dengan membentangkan spanduk dan tulisan-tulisan protes keras atas kinerja Pemprov DKI dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai progran pencegahan wabah covid-19 dinilai amburadul.

“Kami mendukung apa yang telah ditetapkan pemerintah, namun kami kecewa atas sistemnya yang tak jelas. “Ucap Penasehat Forum Wartawan Jakarta (FWJ), Lemens Kodongan, di depan Balaikota Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2020) siang.

Ia mengkritisi sistem pendataan penerima bantuan paket sembako yang dijanjikan Gubernur DKI Jakarta tidak sesuai dengan ucapan Anies Baswedan. Bahkan Lemens menilai ada kekeliruan dan bersumber pada sistem maupun SDM dari jajaran Pemprov DKI yang kurang mumpuni.

“Warga DKI yang terdampak semua menunggu realisasi yang dijanjikan Anies, tapi faktanya tidak sesuai. “Kritik Lemens.

Dalam penerapan PSBB guna mencegah penyebaran virus corona yang digaungkan pemerintah untuk tetap dirumah akan membuat rakyat kelaparan. Pasalnya, rakyat disuguhkan banyak aturan dan janji-janji pemerintah yang berbanding berbalik 180 derajat.

“Faktanya kan memang seperti itu. Kami sebagai pengawas kebijakan anggaran pemerintah, sekaligus kontrol sosial publik sangat kecewa dengan ketidakjelasan pembagian paket sembako ke warga DKI. Kita bisa hitung pakai logika saja bahwa 70% warga DKI sudah diambang kepanikan akibat tidak adanya sistem yang baik. “Ulasnya.

Permasalahan aturan PSBB berlaku untuk semuanya, termasuk profesi wartawan, namun sangat disayangkan Pemprov DKI terkesan tak peduli dan terlihat adanya indikasi pembiaran atas surat yang dikirim FWJ untuk bantuan kepada 120 media dan 300 wartawan yang ada di Forum Wartawan Jakarta (FWJ).

“Itu namanya diskriminasi, karena kami yakin adanya oknum dari pemprov DKI sendiri yang menjegal surat kami sehingga tak mendapatkan disposisi pak Gubernur. Jika itu terjadi, maka bisa kami katakan oknum itu telah melanggar HAM berat. “Tegas Lemens.

Pernyataan yang sama juga disampaikan Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Esa Tjatur Setiawan selepas orasi di depan balaikota Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2020). Ia menyayangkan Gubernur Anies Baswedan tidak mendengarkan jeritan warganya. “Anies terkesan tak melihat warganya secara langsung dilapangan, dia hanya menerima laporan-laporan dari para pembisiknya, padahal dilapangan terdengar dan terlihat warganya hampir terkapar. “Cecer Esa.

Dengan peristiwa itu, melalui Forum Wartawan Jakarta menawarkan solusi terbaik. FWJ menawarkan dibentuknya Hotline call centre diluar dari instansi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Karena ia menilai dengan sistem yang dibangun FWJ akan membantu Pemprov DKI Jakarta dalam hal pendataan penerima bantuan dan data berapa banyak warga yang tak menerima. Sistem itu bekerja update per 6 jam sekali dengan hasil input setiap RT, RW dan kelurahan. “Urainya.

Ia juga menambahkan, selain pendataan yang akan dilakukan FWJ dilapangan, pihaknya membuka pengaduan secara online dan langsung diterima serta direport, “selama ini kan hotline hanya ada di Dinsos, dan warga mengeluhkan karena pengaduan warga terkesan dibiarkan dan diabaikan. Bahkan untuk masuk ke sistemnya saja susah. “Sindir Esa.

Sementara Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Mustofa Hadi Karya yang biasa disapa Opan ini membenarkan adanya aksi serentak dan dadakan tanpa adanya komando khusus. “Ini aksi dadakan loh atas banyaknya laporan masyarakat ke kami. Selain dari temen-teman wartawan dilapangan, kami juga menerima banyak pengaduan warga soal tak meratanya subsidi pembagian paket sembako yang dijanjikan pak Anies. “Terang Opan.

Opan juga merinci adanya lima (5) tuntutan Forum Wartawan Jakarta atas aksi damainya di depan balaikota Jakarta Pusat. Menurutnya tuntutan itu juga mengarah pada sistem pendataan dan tidak adanya perhatian Pemprov DKI terhadap para wartawan diluar lingkup pokja balaikota.

“Tuntutan kami itu simple ajah, yakni:

1). Kami Wartawan Bukan Musuh Pemprov DKI, Jangan Pentingkan Diri Sendri, Ingat Kita Senasib;

2). Singkirkan Naufal dan para Pembisik Busuk Gubernur DKI Jakarta;

3). Wartawan Juga Manusia, dan Layak Diperhatikan;

4). Diskriminasi terhadap Para Wartawan adalah pelanggaran HAM berat;

5). FWJ Tawarkan Hotline Call Centre sebagai Solusi penerapan PSBB cegah Covid-19 untuk warga DKI Jakarta.

Sebelumnya dikabarkan aksi damai tersebut dihadiri kurang lebih 100 lebih wartawan dari perwakilan 160 media yang tergabung dalam FWJ,

Dalam orasinya Opan mempertegas bahwa seluruh rakyat Indonesia sedang menangis menghadapi wabah Covid-19 yang sangat mematikan, selaku garda terdepan, para jurnalis juga manusia, karena ini adalah bencana nasional, janganlah dipandang sebelah mata. “Pungkas Opan.

Continue Reading

Metro

Kulon Progo Raih Penghargaan Penurunan Tingkat Pengangguran Terbaik I di DIY sekaligus Se-Jawa Bali, Terima Insentif Rp3 Miliar dari Kemendagri

Published

on

By

Kulon Progo – karyapost.com, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan sebagai Daerah dengan Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran Terbaik I Tingkat Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekaligus Se-Jawa Bali. Penghargaan ini menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Kulon Progo, Dr. R. Agung Setyawan, S.T., M.Sc., M.M., yang mewakili Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam ajang apresiasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Atas capaian tersebut, Kabupaten Kulon Progo juga menerima insentif penghargaan sebesar Rp3 miliar dari Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan pemerintah daerah dalam bidang ketenagakerjaan.

Prestasi ini menunjukkan efektivitas berbagai program yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, khususnya dalam upaya perluasan lapangan kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta optimalisasi penempatan tenaga kerja di berbagai sektor. Berbagai kebijakan yang berpihak pada penciptaan peluang kerja baru dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap kondisi ketenagakerjaan di daerah.

Keberhasilan tersebut tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kulon Progo yang secara konsisten berada pada angka rendah dibandingkan daerah lainnya. Kondisi ini menunjukkan semakin banyak masyarakat yang terserap ke dalam dunia kerja, baik melalui sektor formal maupun informal.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus memperkuat sinergi dengan dunia usaha, pelaku industri, lembaga pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya guna menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang produktif dan berkelanjutan. Program penguatan antar sektor seperti pariwisata, koperasi, UMKM,Dunia usia ( Kadin ) kemudian pabrik massal masive di kulon Progo termasuk program pelatihan kerja, bursa kerja, pemberdayaan UMKM, hingga pengembangan sektor ekonomi kreatif menjadi bagian dari strategi yang dijalankan untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Bupati Kulon Progo menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintah daerah. Penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menghadirkan program-program inovatif yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan capaian ini, Kabupaten Kulon Progo semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu daerah yang berhasil mengelola pembangunan ketenagakerjaan secara efektif. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

Continue Reading

Metro

Peduli Fasilitas Ibadah, Injourney Airport YIA Berikan Bantuan Dana ke Masjid Al-Ihsan Banaran

Published

on

By

KULON PROGO – Komitmen nyata ditunjukkan oleh manajemen Injourney Airport (PT Angkasa Pura Indonesia) selaku pengelola Bandara Internasional Yogyakarta (YIA).

Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), tim pengelola bandara menyambangi Masjid Al-Ihsan yang terletak di Dusun Sidakan, Kalurahan Banaran, Kapanewon Galur, Kulon Progo, pada Kamis (4/6/2026).

Kedatangan ini bertujuan untuk menyerahkan bantuan dana kepedulian sebesar Rp10 juta demi mendukung kenyamanan fasilitas ibadah masyarakat.

Rombongan perwakilan dari Injourney Airport YIA hadir dalam formasi lengkap yang dipimpin langsung oleh bagian pengelola CSR.

Kehadiran mereka disambut hangat oleh Ketua Takmir Masjid Al-Ihsan, Bapak Jumardi, S.Pd., Dukuh Sidakan Wardani, serta jajaran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan jamaah setempat.

Perwakilan manajemen Injourney Airport YIA menyampaikan bahwa penyerahan bantuan ini merupakan tindak lanjut cepat atas usulan permohonan bantuan fasilitas yang diajukan oleh pengurus masjid.

Pihak bandara berharap bantuan dana ini dapat mempercepat dan menyempurnakan proses pemasangan paving di halaman Masjid Al-Ihsan, sehingga estetika dan kenyamanan area luar masjid semakin meningkat.

Merespons kepedulian tersebut, Ketua Takmir Masjid Al-Ihsan, Jumardi, S.Pd., yang didampingi oleh Dukuh Wardani, mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak Injourney Airport YIA
“Kami sangat bersyukur atas dikabulkannya usulan ini dan bantuan dana ini akan langsung dialokasikan untuk penyelesaian pembangunan fisik, khususnya fasilitas halaman, sehingga dapat mendukung kekhusyukan dan kenyamanan jamaah dalam menjalankan ibadah sehari-hari,” ujar Jumardi.

Masjid Al-Ihsan Sidakan Banaran selama ini memang dikenal luas sebagai salah satu pusat syiar Islam yang sangat hidup di tengah-tengah Kalurahan Banaran yang berada di lokasi yang sangat strategis dengan dukungan area parkir halaman yang luas, masjid ini tidak pernah sepi dari berbagai kegiatan keagamaan dan kemakmuran umat.

Menariknya, bantuan sarana dari YIA ini juga menjadi momentum krusial bagi pengembangan visi jangka panjang masjid dengan halaman yang rapi dan nyaman nantinya akan mendukung penuh program inovatif yang siap diluncurkan dalam waktu dekat.

Masjid Al-Ihsan saat ini tengah bersiap untuk melangkah lebih maju dan Insya Allah pada bulan Juli 2026 mendatang, kami akan resmi meluncurkan gerakan Masjid Ramah Anak dan Musafir tambah Jumardi disampaikan kepada awak media.

Melalui program ini, Masjid Al-Ihsan tidak hanya berkomitmen menjadi tempat ibadah yang inklusif dan menyenangkan bagi anak-anak agar mencintai masjid sejak dini, tetapi juga menjadi tempat persinggahan yang aman, nyaman, dan penuh berkah bagi para musafir yang melintas di kawasan wilayah kecamatan Galur, Kulon Progo Yogyakarta.

Sinergi antara dunia korporasi melalui Injourney Airport YIA dan pengelola rumah ibadah ini diharapkan dapat menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi bersama mampu membangun peradaban masyarakat yang lebih religius, guyub, dan sejahtera.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

Continue Reading

Metro

Agus Harta Desak Kejagung : Periksa Semua Yayasan SPPG dan Seluruh Pejabat BGN

Published

on

By

Jakarta — Presidium Gerakan Aktivis Jakarta, Agus Harta, mendesak Kejagung untuk segera memeriksa seluruh Yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan seluruh pejabat Badan Gizi Nasional (BGN).

“Program pemenuhan gizi ini menyangkut hajat hidup rakyat dan anggaran negara triliunan rupiah. Tidak boleh ada celah penyimpangan. KPK harus masuk, audit semua Yayasan SPPG dari pusat sampai daerah. Periksa juga seluruh pejabat BGN yang terkait,” tegas Agus Harta,

Menurut Agus, transparansi anggaran dan tata kelola SPPG wajib dibuka ke publik. Gerakan Aktivis Jakarta menilai, pengawasan melekat dari Kejagung penting untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

“Kami mendukung penuh program gizi untuk rakyat. Tapi dukungan itu harus dibarengi pengawasan ketat. Jangan sampai niat baik negara dikorupsi oknum. Semua Yayasan SPPG wajib diaudit. Semua pejabat BGN yang terlibat penentuan kebijakan dan anggaran harus diperiksa,” lanjutnya.

Gerakan Aktivis Jakarta menyatakan akan mengawal isu ini dan membuka posko pengaduan publik terkait dugaan penyimpangan program SPPG di lapangan. Tutup Agus.

Continue Reading

Trending