Connect with us

Metro

*Pendataan Bantuan PSBB Amburadul, FWJ Kritik Keras Pemprov DKI*

Published

on

Jakarta– Ratusan jurnalis yang mengatasnamakan dirinya Forum Wartawan Jakarta (FWJ) turun kejalan untuk suarakan aspirasinya. Kedatangan kelompok wartawan secara spontan menggelar aksinya dengan membentangkan spanduk dan tulisan-tulisan protes keras atas kinerja Pemprov DKI dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai progran pencegahan wabah covid-19 dinilai amburadul.

“Kami mendukung apa yang telah ditetapkan pemerintah, namun kami kecewa atas sistemnya yang tak jelas. “Ucap Penasehat Forum Wartawan Jakarta (FWJ), Lemens Kodongan, di depan Balaikota Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2020) siang.

Ia mengkritisi sistem pendataan penerima bantuan paket sembako yang dijanjikan Gubernur DKI Jakarta tidak sesuai dengan ucapan Anies Baswedan. Bahkan Lemens menilai ada kekeliruan dan bersumber pada sistem maupun SDM dari jajaran Pemprov DKI yang kurang mumpuni.

“Warga DKI yang terdampak semua menunggu realisasi yang dijanjikan Anies, tapi faktanya tidak sesuai. “Kritik Lemens.

Dalam penerapan PSBB guna mencegah penyebaran virus corona yang digaungkan pemerintah untuk tetap dirumah akan membuat rakyat kelaparan. Pasalnya, rakyat disuguhkan banyak aturan dan janji-janji pemerintah yang berbanding berbalik 180 derajat.

“Faktanya kan memang seperti itu. Kami sebagai pengawas kebijakan anggaran pemerintah, sekaligus kontrol sosial publik sangat kecewa dengan ketidakjelasan pembagian paket sembako ke warga DKI. Kita bisa hitung pakai logika saja bahwa 70% warga DKI sudah diambang kepanikan akibat tidak adanya sistem yang baik. “Ulasnya.

Permasalahan aturan PSBB berlaku untuk semuanya, termasuk profesi wartawan, namun sangat disayangkan Pemprov DKI terkesan tak peduli dan terlihat adanya indikasi pembiaran atas surat yang dikirim FWJ untuk bantuan kepada 120 media dan 300 wartawan yang ada di Forum Wartawan Jakarta (FWJ).

“Itu namanya diskriminasi, karena kami yakin adanya oknum dari pemprov DKI sendiri yang menjegal surat kami sehingga tak mendapatkan disposisi pak Gubernur. Jika itu terjadi, maka bisa kami katakan oknum itu telah melanggar HAM berat. “Tegas Lemens.

Pernyataan yang sama juga disampaikan Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Esa Tjatur Setiawan selepas orasi di depan balaikota Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2020). Ia menyayangkan Gubernur Anies Baswedan tidak mendengarkan jeritan warganya. “Anies terkesan tak melihat warganya secara langsung dilapangan, dia hanya menerima laporan-laporan dari para pembisiknya, padahal dilapangan terdengar dan terlihat warganya hampir terkapar. “Cecer Esa.

Dengan peristiwa itu, melalui Forum Wartawan Jakarta menawarkan solusi terbaik. FWJ menawarkan dibentuknya Hotline call centre diluar dari instansi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Karena ia menilai dengan sistem yang dibangun FWJ akan membantu Pemprov DKI Jakarta dalam hal pendataan penerima bantuan dan data berapa banyak warga yang tak menerima. Sistem itu bekerja update per 6 jam sekali dengan hasil input setiap RT, RW dan kelurahan. “Urainya.

Ia juga menambahkan, selain pendataan yang akan dilakukan FWJ dilapangan, pihaknya membuka pengaduan secara online dan langsung diterima serta direport, “selama ini kan hotline hanya ada di Dinsos, dan warga mengeluhkan karena pengaduan warga terkesan dibiarkan dan diabaikan. Bahkan untuk masuk ke sistemnya saja susah. “Sindir Esa.

Sementara Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Mustofa Hadi Karya yang biasa disapa Opan ini membenarkan adanya aksi serentak dan dadakan tanpa adanya komando khusus. “Ini aksi dadakan loh atas banyaknya laporan masyarakat ke kami. Selain dari temen-teman wartawan dilapangan, kami juga menerima banyak pengaduan warga soal tak meratanya subsidi pembagian paket sembako yang dijanjikan pak Anies. “Terang Opan.

Opan juga merinci adanya lima (5) tuntutan Forum Wartawan Jakarta atas aksi damainya di depan balaikota Jakarta Pusat. Menurutnya tuntutan itu juga mengarah pada sistem pendataan dan tidak adanya perhatian Pemprov DKI terhadap para wartawan diluar lingkup pokja balaikota.

“Tuntutan kami itu simple ajah, yakni:

1). Kami Wartawan Bukan Musuh Pemprov DKI, Jangan Pentingkan Diri Sendri, Ingat Kita Senasib;

2). Singkirkan Naufal dan para Pembisik Busuk Gubernur DKI Jakarta;

3). Wartawan Juga Manusia, dan Layak Diperhatikan;

4). Diskriminasi terhadap Para Wartawan adalah pelanggaran HAM berat;

5). FWJ Tawarkan Hotline Call Centre sebagai Solusi penerapan PSBB cegah Covid-19 untuk warga DKI Jakarta.

Sebelumnya dikabarkan aksi damai tersebut dihadiri kurang lebih 100 lebih wartawan dari perwakilan 160 media yang tergabung dalam FWJ,

Dalam orasinya Opan mempertegas bahwa seluruh rakyat Indonesia sedang menangis menghadapi wabah Covid-19 yang sangat mematikan, selaku garda terdepan, para jurnalis juga manusia, karena ini adalah bencana nasional, janganlah dipandang sebelah mata. “Pungkas Opan.

Continue Reading

Metro

Muhammad Maulidi Ketua DPC PBB Lombok Tengah Targetkan Empat Kursi DPRD, Bimtek Nasional Jadi Ajang Penguatan Kader

Published

on

By

Jakarta – Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional yang diselenggarakan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) pada 27–29 April 2026 di Swiss-Belinn Cawang, Jakarta, menjadi momentum strategis dalam memperkuat kapasitas dan peran kader legislatif di seluruh Indonesia, Selasa (28/4/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh anggota legislatif dari berbagai daerah, dengan fokus utama pada peningkatan pemahaman terhadap fungsi dan tanggung jawab legislatif, sekaligus memperkuat konsolidasi partai menjelang agenda politik ke depan.

Ketua DPC PBB Kabupaten Lombok Tengah, Muhammad Maulidi, menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam Bimtek ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapan struktur partai di daerah. Ia mengungkapkan bahwa dirinya pertama kali maju sebagai calon legislatif pada Pemilu 2024 melalui PBB dari daerah pemilihan (dapil) 3.

“Alhamdulillah, setelah satu tahun dilantik, saya diberikan amanah oleh TPP untuk menjadi Ketua DPC PBB Lombok Tengah melalui proses pemilihan yang demokratis,” ujarnya.

Maulidi menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah fokus menyusun struktur partai guna menghadapi verifikasi faktual yang akan datang. Selain itu, PBB Lombok Tengah juga telah menetapkan target politik yang realistis untuk Pemilu mendatang.

“Di Lombok Tengah terdapat enam dapil. Kami menargetkan minimal empat kursi DPRD agar dapat membentuk satu fraksi utuh,” jelasnya.

Menurutnya, target tersebut disusun berdasarkan komposisi DPRD Lombok Tengah yang berjumlah 50 anggota, dengan kebutuhan minimal empat kursi untuk membentuk fraksi di parlemen daerah.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya konsolidasi menyeluruh antara tingkat pusat hingga daerah, mulai dari TPP, DPW, hingga DPC, guna menyatukan persepsi dan semangat dalam mencapai target partai.

“DPP tentu menargetkan agar PBB bisa kembali lolos ke Senayan. Sementara di daerah, kami fokus pada penambahan kursi, bahkan jika memungkinkan menargetkan posisi pimpinan DPRD,” tambahnya.

Bimtek Nasional ini diharapkan mampu menjadi wadah strategis dalam meningkatkan kapasitas kader serta memperkuat soliditas partai dalam menghadapi dinamika politik ke depan.

Continue Reading

Metro

Bimtek Nasional PBB Jadi Momentum Penguatan Kader, Fraksi PBB Konawe Targetkan Kursi DPRD Naik 100 Persen

Published

on

By

Jakarta – Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional yang diselenggarakan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) pada 27–29 April 2026 di Swiss-Belinn Cawang, Jakarta, menjadi momentum strategis bagi penguatan kapasitas kader legislatif di seluruh Indonesia, Selasa (28/4/2026).

Kegiatan yang diikuti kader Partai Bulan Bintang (PBB) dari berbagai daerah ini menjadi ajang penting untuk memperkuat konsolidasi internal sekaligus meningkatkan kapasitas anggota legislatif, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Fraksi PBB Kabupaten Konawe, H. Bajenuddin, menyampaikan bahwa capaian politik PBB di Sulawesi Tenggara menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran strategis Sekretaris Jenderal partai yang dinilai mampu menggerakkan kekuatan organisasi hingga melahirkan kepemimpinan di tingkat daerah, termasuk posisi kepala daerah.

“Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif yang luar biasa. PBB di Sulawesi Tenggara telah menunjukkan kontribusi nyata, baik di legislatif maupun eksekutif, sehingga menjadi parameter penting bagi daerah lain,” ujarnya saat ditemui di Hotel Swiss-Belinn Cawang, Selasa (28/4/2026).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pelaksanaan Bimtek bukan sekadar kegiatan formal, tetapi menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan pemahaman terhadap tugas utama anggota legislatif.

Tiga fungsi utama yang harus dijalankan secara seimbang, yakni fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan regulasi, menjadi fokus utama dalam kegiatan tersebut.

“Ketiga fungsi ini harus berjalan selaras. Tidak boleh hanya fokus pada anggaran tanpa memperkuat regulasi dan pengawasan. Di sinilah identitas dan kualitas seorang legislator diuji,” tambahnya.

Bimtek ini juga diharapkan mampu mendorong para kader untuk lebih optimal dalam menjalankan tugas serta berkontribusi dalam membesarkan partai. Salah satu target ke depan adalah meningkatkan keterwakilan PBB di berbagai tingkatan, termasuk di tingkat nasional.

Saat ini, PBB di Kabupaten Konawe memiliki tiga kursi di DPRD. Namun, ke depan diharapkan terjadi peningkatan signifikan hingga mencapai dua kali lipat.

“Kami optimistis, dengan kerja keras dan konsolidasi yang kuat, jumlah kursi dapat meningkat hingga 100 persen menjadi enam kursi,” tegasnya.

Selain itu, harapan besar juga disampaikan agar PBB dapat kembali memiliki keterwakilan di tingkat pusat (Senayan) pada periode mendatang.

Melalui Bimtek ini, seluruh kader diharapkan tidak hanya memahami peran dan tanggung jawabnya, tetapi juga mampu menindaklanjuti hasil kegiatan secara konkret dalam kerja-kerja politik di daerah, sehingga memperkuat posisi Partai Bulan Bintang sebagai kekuatan politik yang konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Continue Reading

Metro

Perkuat Potensi Lokal Pirukunan Tuwanggana Galur Gelar Sarasehan Optimalisasi Dana Keistimewaan DIY

Published

on

By

Kulon progo,28/4/2026 – Karyapost.com, Pirukunan Tuwanggana Kapanewon Galur menggelar sarasehan strategis bertajuk “Optimalisasi Tuwanggana dan LKK dalam Rangka Penguatan Potensi Lokal Bersumber pada DAIS” di Aula Kapanewon Galur, Selasa (28/4/2026). Forum ini menjadi ruang sinergi untuk mempercepat pembangunan wilayah melalui pendayagunaan Dana Keistimewaan (DAIS).

Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci di antaranya Kabid Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni Paniradya Kaistimewaan DIY, Bapak Nugroho; Ketua Pirukunan Tuwanggana Kulon Progo, Bapak Djoto S.; Panewu Galur; serta jajaran pengurus Tuwanggana se-Kapanewon Galur, tokoh masyarakat, dan pemerhati pembangunan.

Ketua Panitia, Drs. H. Sardal dalam sambutannya menekankan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi dari arahan Ngarsa Dalem Gubernur DIY bahwa Tuwanggana berkomitmen untuk selalu hadir sebagai media penghubung komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat yaitu
“Kami fokus pada kegiatan sarasehan yang menjawab langsung isu dan kebutuhan lokal.

Sesuai arahan Ngarsa Dalem kami ingin memastikan aspirasi masyarakat bawah sampai ke pengambil kebijakan,” ujar Drs. H. Sardal disampaikan kepada awak media.

Apresiasi tinggi datang dari narasumber perwakilan Paniradya Kaistimewaan DIY, Bapak Nugroho. Beliau menyatakan bahwa inisiatif yang dilakukan Pirukunan Tuwanggana Galur patut menjadi percontohan bagi kapanewon lain di DIY karena mampu menyelaraskan program kerja dengan visi pemerintah ,

“Kami sangat mengapresiasi sinergi ini semoga Ke depan kami akan lebih memperhatikan gagasan dan ide kreatif yang lahir langsung dari rahim masyarakat dan kami mempersilakan kelompok masyarakat untuk mengajukan usulan melalui proposal terkait pengembangan potensi lokal, dan pasti akan kami tindak lanjuti,” tegas Bapak Nugroho dalam pemaparannya.

Di sisi lain, forum menghangat saat perwakilan masyarakat yang juga Ketua Tuwanggana Banaran Priyo santoso yang juga sekaligus aktivis sosial menyampaikan usulan inovatif terkait model program DAIS ke depan dan  mendorong agar Dana Keistimewaan tidak hanya menyasar pembangunan fisik, tetapi juga menjadi pemantik budaya non-fisik
“Kami meminta adanya model program baru yang menjadikan gotong royong sebagai ikon Yogyakarta sebagai inti kegiatan.

DAIS sebaiknya masuk melalui stimulan kegiatan di tengah masyarakat dengan stimulan tersebut maka swadaya warga akan terpancing sehingga budaya gotong royong yang merupakan warisan nenek moyang kita kembali tumbuh subur dan kuat,” ungkapnya.

Sarasehan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk mengawal usulan-usulan lokal agar dapat terakomodasi dalam penganggaran Dana Keistimewaan, demi kesejahteraan masyarakat Galur yang lebih merata.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

Continue Reading

Trending