Connect with us

Metro

Kepedulian FWJ Salurkan Bantuan Sembako dari Perumda Pasar Jaya buat Anggotanya

Published

on

JAKARTA – Kepedulian Forum Wartawan Jakarta (FWJ) terhadap semua pengurus dan anggotanya dibuktikan dengan disalurkan nya bantuan sosial bantuan dari Pemda Pasar Jaya yang dibagikan kepada ratusan Wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Jakarta (FWJ) dilaksanakan di Gedung Juang Menteng Raya No. 31 Jakarta Pusat, Sabtu, (24/4/2020).

Usai menerima bantuan, Pengurus segera membagikannya langsung kepada para anggotanya yang sudah sejak siang hari menunggu di Gedung Juang, jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat.

Mengingat bingkisan yang diterima terbatas jumlahnya, maka pengurus WFJ nampaknya harus memilah dahulu siapa saja yang harus mendapatkan bantuan tahap pertama ini.

Bendahara FWJ Wulan Permata Hati mengatakan, Saya minta pengertianya kepada teman teman yang hadir pada hari ini. Berhubung jumlahnya terbatas kami minta maaf jika ada yang hadir hari ini namun belum terdaftar sebagai anggota FWJ belum bisa kami berikan, “katanya.

Bukannya kami tidak mau memberi, tapi kami dahulukan teman -teman kita yang sudah mendaftar sejak beberapa hari lalu,”jelas Wulan.

Ini merupakan tahap awal, jadi bagi rekan- rekan yang sudah datang dan mendaftar hari ini tetap akan kami usahakan dapat bagian juga,”paparnya.

Setidaknya ada sekitar 120 Wartawan yang hadir di Gedung Juang. Akhirnya semua kebagian juga bingkisan dan masing-masing pulang membawa bingkisan berupa sembako berisi beras, gula, terigu, teh, minyak goreng.

Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian PD Pasar Jaya, atas nasib wartawan yang sehari-hari bekerja di lapangan dalam mengejar berita.

Ketua FWJ Bang Opan berpesan bahwa Wartawan sebagai orang yang rentan terkena COVID 19, dikarenakan mereka bekerja mengejar berita dan nara sumber termasuk berhubungan dengan orang yang mungkin saja terinfeksi dengan virus covid 19.

Dalam bekerja, lanjutnya, wartawan sebaiknya harus bisa menjaga diri, terutama melengkapi dengan alat pelindung diri berupa masker,sarung tangan dan hand sanitizer saat melakukan kegiatan peliputan. Ini mencegah agar kita terhindar dari virus covid 19 dan virus lainnya,”Pungkas Ketua.

Continue Reading

Metro

Kepala Badan Pelayanan Transportasi Lanjutan Kemenhub Hadiri Hari Disabiltas Nasional

Published

on

By

Jakarta – Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kementerian Perhubungan Marwanto Heru Santoso menghadiri peringatan hari disabilitas nasional yang diadakan Kementerian Sosial Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu, 1/12/2021.

Marwanto Heru mengatakan kepada awak media sangat mengapresiasi kegiatan ini.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena sangat bagus dan sangat luar biasa. PPTB belum lama juga melakukan kegiatan di Puncak, Jawa Barat, yaitu pelatihan untuk disabilitas selama dua hari dengan pembawa materi/pengajar yang baik,” tuturnya dengan ramah.

Kemenhub adalah salah satu Kementrian yang sudah mempekerjakan disabilitas, sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah.

Continue Reading

Metro

Raden Andreas Nandiwardhana Dilantik Sebagai Ketua Umum KNPI

Published

on

By

Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan Fahd El Fouz A. Rafiq , melantik Raden Andreas Nandiwardhana sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) hasil Kongres XVI Mandalika Lombok NTB.

Ketua Umum KNPI Raden Andreas Nandiwardhana mengatakan komitmennya untuk menyatukan organisasi yang terbelah.

“KNPI terbuka untuk menerima pihak lain karena legalitasnya (SK) paling lengkap. Kini pemuda Indonesia kembali bergairah dalam eksistensi dan pergerakannya,” saat ditemui media di hotel Aston TB Simatupang.Rabu (1/12/2021)

Andreas menambahkan akan menyatukan pemuda Indonesia yang bernaung di bawah panji KNPI, DPP KNPI kembali menemukan jati dirinya sebagai organisasi besar dalam pemuda dalam mengawal NKRI.

Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh nasional, berbagai organisasi kepemudaan dan pengurus KNPI dari seluruh Indonesia. Acara ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Continue Reading

Metro

Jaringan Kawal Jawa Timur Lakukan Demo Menuntut PLH Sekda Jawa Timur untuk Mundur

Published

on

By

Jakarta – Jaringan Kawal Jawa Timur (JAKA JATIM) melakukan aksi demo di Kemenpan RB Jalan Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan, Rabu, (1/12/2021)

JAKA JATIM Melihat banyaknya persoalan yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur, mulai dari status Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim yang masih dijabat oleh Pelaksana Harian (PLH) yaitu Dr. Ir. Heru Tjahjono, M.M yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh Gubernur Jawa Timur, sedangkan dalam Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara nomor 2/SE/VII/2019 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian, PLH tidak bisa mengambil kebijakan strategis termasuk ikut mengesahkan APBD Jawa Timur T.A 2021 Perubahan dan APBD Jawa Timur T.A 2022 ini.

Hemat kami, reformasi birokrasi di Pemprov Jatim “GAGAL” total karena juga banyak OPD di Jawa Timur yang masih dijabat oleh PLT.

Selain persoalan diatas, tata kelola Dana Hibah di Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat amburadul dan tidak transparan. Terbukti pada tahun anggaran 2019 Dana Hibah yang dikelola oleh Provinsi Jawa Timur sebesar 2.9 Triliun tidak ter-SPJ-kan sebagaimana temuan BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

Persoalan Dana Hibah Jawa Timur ini kembali terjadi pada tahun anggaran 2020, dimana BPK RI Perwakilan Jawa Timur menemukan penggunaan Dana Hibah sebesar 1.6 Triliun yang tidak ter-SPJ-kan. Ini menjadi tren negatif terkait dengan tata kelola Dana Hibah Jawa Timur, Aparat Penegak Hukum (APH) harus ikut turun tangan menyelesaikan persoalan ini, karena menurut analisa kami, Jawa Timur sedang masuk Zona Hitam tata kelola keuangannya.

Tuntutan JAKA JATIM antara lain:
1. PLH Sekda Jawa Timur yang sudah ditunjuk kembali oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, tidak juga menunjuk Sekda difinitif sebagai gantinya.

2. Sebagai PLH Heru Tjahjono ternyata sudah memasuki masa pensiun, jangan-jangan ada motif lain yang sebenarnya disusun secara sistematis demi mencapai kepentingan “tertentu”.
3. Ternyata Heru Tjahjono sebagai PLH masih ikut serta dalam memutuskan dan menentukan hal-hal yang bersifat strategis, misalnya pengesahan APBD. Hal ini melanggar UU No 30 2014.

Saat dijumpai oleh awak media di kantor Kemenpan RB, Rabu, 1/12/2021. Koordinator aksi Ahmad S.Sos beraudiensi dengan Kepala Biro Humas Kemenpan RB; Elvan dan diterima dengan baik untuk menyampaikan aspirasinya.

Continue Reading

Trending