Connect with us

Metro

Menggali Kejujuran Saksi Dalam Sidang Yang Tidak Fiktif

Published

on

Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang hari ini dan langsung dengan pokok perkaranya pada dakwaan yang soal permasalahan yang di ulang-ulang pasal 49 ayat 2 tidak ada kaitannya dan memang kita menggali untuk memastikannya.

“Karena ada sedikit kerancuan bahkan terakhir masih ditanya ini proyek fiktif atau apa, proyek ini ada tapi nilainya berbeda makanya saya tanyakan apa dalam laporan itu proyeknya tidak ada tetapi katanya dalam persidangan dalam keterangan saksi yg juga ex. VP pengadaan Pertamina yang sudah pensiun sejak juli 2018.

Tapi ditanya lagi proyek ini ada tapi harga nilai nya berbeda, ini kita mau pastikan karena dalam dakwaan ini dikatakan fiktif tapi kalau proyeknya ada tapi nilai nya berbeda ini bukan fiktif walaupun tidak terkait sama pokok perkaranya tadi,” Ujar Vidi Galenso Syarief selaku Kuasa Hukum Ardi Sedaka di Pengadilan Jakarta Selatan.

Pokok perkaranya tentang undang undang perbankan pasal 49 ayat 2 tidak ada hubungan nya dengan ini, mau fiktif atau tidak fiktif soal kenapa ini dibobol jadi menurut saya ini tidak terkait.

Kita hanya menggali kebenaran materiil pada beberapa saksi karena ada kerancuan tadi didalam dakwaan dikatakan fiktif tetapi ada tapi nilainya beda, ada yang lain proyek tapi bukan PT Megah Jaya Prima Lestari (MJPL).

Selanjutnya Menurut Didit Wijayanto dalam perkara ini ada 16 saksi dan ke 16 saksi ini pun seperti tadi tidak ada satu saksipun untuk perkara perbankan, yang dikatakannya ada pembobolan, ada pemalsuan, ada project yang ada dan adapun yang tidak ada,”Ujar Didit Wijayanto

“Faktanya bahwa perkara perbankan saya tanya dan tahu tidak perbuatan orang ini, nama nya saksi dia harus mengetahui apa yang di lakukan terdakwa kalau saksi ini tidak tau kenapa mereka di hadirkan. jadi kita mesti tahu esensi dari perkara disini adalah tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh para pejabat bank bukan pemalsuan surat, pemalsuan proyek ini kan ngaco,”tutur Didit Wijayanto Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Continue Reading

Metro

BPSKL Wilayah Kalimantan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Published

on

By

Jakarta – Meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah tugas negara karena sudah di atur oleh undang undang, maka Kementerian Lingkungan Hidup melalui tupoksinya dan Bahwa hutan sosial guna membantu kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

Agus Karyono (Staf BPSKL Kalimantan) yang mewakili Ir. Nurhasnih, MM mengatakan bahwa dalam event ini membawa kelompok masyarakat Wilayah Kalimantan.

“Acara ini membawa kelompok masyarakat Wilayah Kalimantan seperti Kalimantan Barat yang terkenal dengan Kopi Libericanya, demikian juga dengan Kalimantan tengah kopinya di mix dengan rempah-rempah atau pinang.

Variasi ini merupakan inisitiatif kelompok-kelompok dengan kearifan lokal masyarakat,” katanya dengan semangat.

“Sesuai dengan budaya masing-masing Kalimantan Selatan juga ada kopi di mix (campur) juga. Acara ini atau pertemuan sebagai ajang promosi dan pelatihan, nantinya di hari terakhir 27/01/2022 jumpa dengan pembeli (Harika Trip),” tuturnya.

“Pameran kopi ini skala nasional walaupun sudah di pameran secara lokal. KLH terus bersinergi dan mendukung usaha masing-masing kelompok, KLH sebagai akses pengelola kelompok pengusaha agar legal di hutan,” bebernya.

“Sebagai pintu awal bagi mereka yang berusaha kopi di lahan kehutanan. Selanjutnya untuk produk kopi perijinannya sesuai standar. Contoh : Kemenkes, Kemenperin, UI dan SNI.Sementara bibit pohon dari Kementan. Kementrian selalu mendukung sesuai tupoksi masing masing,” pungkas Agus Karyono.

Harapannya agar masyarakat makin sejahtera (ekonomi) dan turut menjaga kelestarian hutan .

Continue Reading

Metro

Mukerda Gapensi DKI Jakarta Resmi di Buka Kadis Perumahan dan Pemukiman Wilayah

Published

on

By

Continue Reading

Metro

H Dian Rahadian Terpilih Jadi Ketua Di Muswil XI Jabar Pemuda Pancasila

Published

on

By

Continue Reading

Trending