Jakarta – sejumlah ketua Serikat Buruh pekerja berkumpul di kantor KSPI Jakarta, membuat Pernyataan sikap Menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja
dan Pernyataan Sikap Stop PHK massal dampak Covid-19. Selain itu persiapan aksi ratusan ribu buruh di 20 provinsi, serentak pada awal Agustus 2020. Senin (20/7/20)
Indra Munajwar dari Federasi Serikat Pekerja Indonesia mengatakan Omni Buslaw sangat memberi harapan dan perlindungan kepada Pekerja. Tapi Pasal 59 tentang PKWT dihapus total. Artinya PKWT bebas kembali seperti zaman sebelumnya.
PKWT sekarang diganti menjadi perusahaan alih daya. Bisa diduga perbudakan modern bisa dipindah tangankan. Psl 65 dihapus total nantinya pekerjaan bisa diborongkan. Semua jenis pekerjaan bisa dipekerjakan oleh TKA. Angkatan kerja Indonesia akan hilang karena bisa dikerjakan oleh TKA.
Syaiful Anwar dari SPSI mengatakan
Naskah akademik cukup bagus akan tetapi masuk batang tubuh banyak norma yang bertentangan. Faktanya negara melepaskan tanggung jawabnya untuk melindungi pekerja Indonesia. Kekuasaan pengusaha lebih tinggi dari pekerja. Pasal inkonstitusionil dihidupkan lagi.
PHK sangat mudah dan tidak dibutuhkan serikat pekerja dan penetapan tidak ada lagi. Pasal pasal PHK juga dihapuskan. Peraturan pemerintah yang ditolak serikat buruh tetapi diadopsi dalam RUU.
Jaminan kehilangan pekerjaan hanya ilusi sebatas pelatihan pelatihan dan ada kewajiban iuran.
Asep Salip Hutami dari serikat buruh mengatakan Undang undang cipta kerja sangat berbahaya. Kita akan mengurah energi dan tidak selesai dalam 20 tahun menyelesaikan nya. Mafia mafia pengusaha menguasai tenaga kerja. Organisasi sudah tidak ada artinya. Melawan kezoliman . Perjuangan ini sangat berat karena melawan teman sendiri yang sudah menjadi bemper pemerintah. Semoga kekompakan ini tetap terjaga.
Kami punya kekuatan lebih besar lagi bersama ormas melawan rezim dan menegakkan kedaulatan rakyat. Besok kita akan Istana dilanjutkan ke DPR MPR RI.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan
Sikap serikat pekerja secara umum kita menolak omnibus law. Dampak Covid -19 jutaan buruh terkena PHK. Berimbas sektor industri. Persiapan aksi yang panjang dari serikat serikat pekerja. Yang hadir mayoritas serikat pekerja menolak omnibus Lawa termasuk SPSI Andi Gani dan sebagian SPSI Yoris juga menolak. SPSI Andi Gani full menolak RUU Cipta Kerja.
Mayoritas ( 3/4 ) serikat buruh menolak omnibus law cipta lapangan kerja. Kita tidak melarang yang klim menyetujui RUU Cipta kerja. Kita meragukan sebuah survei yang mengatakan serikat pekerja menyetujui RUU Omnibus law cipta kerja. Kami punya keyakinan Presiden Jokowi belum tentu sepakat dengan kalangan Menteri yang menyetujui omnibus law.
Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi ILO No.144. Konvensi ILO yang berhubungan dengan perburuhan harus melalui pembahasan perburuhan. Konvensi ILO nilai nya sejajar dengan Undang-undang. Kami sudah melaporkan omnibus law ke ILO. Indonesia nantinya akan dikucilkan oleh ILO
Meminta DPR MPR RI menghentikan pembahasan omnibus law. Kelihatan bangat serakahnya pengusah hitam sebut Iqbal mengutip pendapat serikat ICT Union. BPJS perjuangan bersama termasuk dari rekan rekan media. Kita mengharapkan kebijakan presiden.
Said Iqbal anggota Government Body ILO menambahkan Aksi dilakukan perkiraan awal Agustus dengan ratusan buruh masuk Jakarta.Masa depan anak anak kita supaya tidak suram.
Semua pekerjaan diborongkan kepada out sourching dikontak seumur hidup. Pengusaha bisa seenaknya. Pekerja pekerja teknologi digital juga terancam.
