Connect with us

Metro

Koperasi Indosurya Gagal Bayar Uang Nasabah Tidak Kembali Utuh

Published

on

Jakarta 17/7/2020 Nasabah Koperasi Simpan Pinjam banyak yang gagal bayar, ini merupakan jumlah yang tidak sedikit dan termasuk dugaan pidana bank gelap dan kejahatan ‘kerah putih’ dimana uang nasabah dipakai untuk usaha bukan atas nama koperasi.

Sudah banyak nasabah yang menjadi korban koperasi dimana banyak kasus uang nasabah tidak kembali utuh seperti kasus koperasi Cipaganti.
Pengacara Agus Wijaya yang mewakili 1000 an orang nasabah debitur KSP Indosurya Cipta dengan tagihan sekitar 2.2 Triliun rupiah yang ditemui oleh awak media di Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat, mengatakan bahwa kasus PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) pada KSP Indosurya Cipta mengakui telah melakukan upaya yang maksimal.

“Klien kami meminta kami untuk melakukan upaya yang maksimal. Kami telah melakukannya kemarin melalui surat seperti yang kita ketahui pada tanggal 17/7/2020 majelis hakim memutus telah mensahkan homologasi atas voting rencana perdamaian yang telah ditawarkan,”Ujar Agus Wijaya S.H,M.H.M.Si.Cla.

“Walaupun dalam rencana penawarannya ada hal yang masih perlu diperdebatkan karena suka atau tidak suka ada hal-hal dalam proses dimana dalam hal ini yang harus kita perhatikan paling tidak pasal 234 ayat 5 dan Pasal 285 ayat 2 huruf a,b,c,d dimana a keadaan harta pailit harus bisa lebih besar dari kewajiban tidak boleh adanya kondisi tidak terjamin untuk pembayaran utang kepada kreditur untuk menjamin perdamaian c tidak boleh ada upaya upaya diluar yang dilarang oleh undang-undang dan fee pengurus PKPU harus dibayar, tetapi berhubung hakim pengawas telah membuat berita acara sesuai pasal 282 maka berdasar itulah majelis hakim pemutus telah mensahkan homologasi tanpa memperhatikan lagi surat-surat yang masuk seperti kami ketahui banyak juga kuasa-kuasa yang lain yang telah memasukkan surat juga kreditur-kreditur independen yang melakukan upaya atau menggugah majelis Hakim untuk menolak homologasi,” urainya lagi.

Untuk kedepannya yang akan kami lakukan atas nama 1000an klien dan sebagai pemohon PKPU,kami akan mengawal Pidana yang telah dilaporkan oleh klien kami,yang saat ini menjadi ujung tombak pada kasus koperasi Indosurya,dan pada laporan yang klien kami lakukanlah telah ditetapkan 4 tersangka, yaitu HS,SA,KSP dan ,JI dalam hal ini telah banyak media yang memberitakan dan kami akan terus memantau hingga segalanya terang benderang Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Agus Wijaya sebagai kuasa klien dari korban KSP Indosurya telah melakukan yang terbaik bagi 1000an kliennya korban KSP Indosurya.

“Sesuai dengan Undang-undang advokat dan juga kode etik advokat saya sudah melakukan yang terbaik bagi klien kami, Apapun hasilnya, suka atau tidak suka kami, ini adalah perintah undang-undang dan semua harus turut, baik apakah itu kreditur yang menolak ataupun yang menerima, baik yang mengajukan maupun yang tidak mengajukan di dalam proposalnya adalah mengikat semuanya sesuai undang-undang kepailitan no 37 tahun 2004 dengan demikian semuanya harus mengawal proses homologasi atau janji yang ada tertuang didalam homologasi,”Ujar Agus Wijaya.

“Mengenai apakah akan dilaksanakan dengan baik karena kalau tidak, akan ada potensi kreditur yang lain akan mengajukan pembatalan sehingga akan terjadi pailit, karena kita melihat data dari daftar pemegang penagih hutang yang ada dari sekitar 6000an sekian kreditur dengan tagihan 13,8 triliun itu tercermin pada bulan September 2020 debitur harus menyediakan dana sekitar 6.5 Miliar rupiah setiap bulannya untuk mencicil sampai Desember 2020 dan Januari 2021 akan mulai mencicil sekitar 54 miliar setiap bulannya dan juga bulan Juni 2021 akan lebih berat lagi mencicil setiap bulannya sekitar 254 miliar itu perkiraan angka yang jelasnya dan debitur lebih tahu karena semua angka perlu dijabarkan juga termasuk orang-orang yang katakanlah nilai tagihannya 100 juta itu akan diberikan DP kalau tidak salah nilai sekitar 16 miliar rupiah lebih dimana kalau DPnya 10% maka sekitar 1,6 miliar rupiah, angka yang kami dapat dari daftar penagihan sementara yang kami dapatkan dari panitra pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Saya mewakili sekitar 890an klien kalau yang termasuk belum diakui atau yang terlambat menjadi sekitar 1000-an karena ada memang yang memberi kuasa belakangan tapi karena menurut ketentuan tetap akan mengikuti skema itu, akan ada banyak kreditur atau nasabah yang kurang mengerti sehingga terlambat menagihnya, hal hal itu yang kita akan tetap perjuangkan. Total tagihan yang dikuasakan kepada saya sekitar 2 2 triliun,” pungkasnya lagi.

“Ada beberapa hal kalau majelis hakim sudah memutuskan pasti dia akan bertanggung jawab karena majelis atas nama Tuhan, wakil Tuhan di dunia biarlah dia yang bertanggung jawab.
Sedangkan untuk pembuat undang-undang atau menteri koperasi tolong lah undang undang koperasi no 25 tahun 1992 ini dipertegas lagi mana yang menjadi aturan mana yang ada sanksi tegasnya sehingga tidak terjadi lagi kasus–kasus di masa depan sehingga semua terlindungi. Kemudian terhadap aparat bertindak dengan benar, tegas dan sesuai dengan ketentuan kalau salah katakan lah salah kalau benar sesuai ketentuan Undang-undang jangan dibelok-belok.

Pada Bapak Presiden dan para pemangku kepentingan untuk rakyat perlu memikirkan nasib nasabah sebagai rakyat yg dirugikan. Bayangkan kalau tagihan sekitar 13.8 triliun itu sangat besar sekali dan juga bisa menggangu perekonomian dan juga kepercayaan mengenai koperasi yang sangat diharapkan untuk mengambil sikap karena tren untuk melakukan PKPU bukan hanya ini saja, sudah banyak sekali karena PKPU memang tujuannya restrukturisasi tapi restrukturisasi yang bagaimana yang ada jaminan atau tidak ada jaminan. Jaminan sudah jelas sehingga semua kewajiban bisa dibayarkan dan hak-hak nasabah kreditur bisa diberikan dengan baik,”tutur Agus Wijaya dengan penuh harap.

Continue Reading

Metro

Berimpitan Dengan MRT dan LRT, Sarana Jaya Bangun Hunian Vertikal di Tanah Abang dan Lebak Bulus

Published

on

By

JAKARTA – Perumda Pembangunan Sarana Jaya sedang mengembangkan dua proyek hunian strategis yang terintegrasi dengan pengembangan transportasi massal di Jakarta.

Manager Kawasan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Bramastra Saktyawan mengatakan, dua proyek strategis itu terletak di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
“Dua proyek hunian vertikal modern itu bakal mendukung pengembangan transportasi publik yang saat ini ada maupun yang akan datang,” kata Bramastra, Sabtu (14/5/2022).

Bramastra juga menjelaskan dua proyek strategis yang dikembangkan Perumda Pembangunan Sarana Jaya itu bersinggungan langsung dengan area pengembangan berorientasi transit di dua lokasi strategis di Jakarta.
“Pertama proyek Apartemen Azraya Lebak Bulus, yakni sebuah pengembangan proyek di kawasan Lebak Bulus. Kedua Sentra Proyek Tanah Abang. Kedudukan kedua proyek kami banyak bersinggungan dengan moda transportasi yang telah hadir maupun yang akan hadir di Jakarta,” urainya.

Bramastra menjelaskan, kedua proyek itu akan menopang pengembangan sistem moda transportasi massal yang saat ini sedang dan akan dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta.

Bramastra juga menjelaskan keberadaan Sentra Proyek Tanah Abang yang berhimpitan dengan rencana pembangunan jalur MRT dan juga adanya rencana pembangunan jalur LRT.
“Jadi Proyek Sentra Tanah Abang berada di jantung Kota Jakarta yang mempunyai potensi besar, karena di masa depan menjadi pasti riderchip-nya akan sangat banyak, pasti juga akan mendorong sebuah kegiatan ekonomi baru,” kata Bramastra

Yang kedua, kata Bramastra, pihaknya juga sedang mengembangkan proyek Apartemen Azraya Lebak Bulus. Proyek hunian vertikal 31 lantai itu terintegrasi dengan proyek pengembangan kawasan berorientasi transit di Lebak Bulus yang dikerjakan PT MRT.

Bramastra menambahkan, proyek hunian yang terletak dan dikembangkan di Lebak Bulis itu berdiri di atas lahan seluas 1,9 hektare yang terkoneksi langsung dengan MRT Lebak Bulus.

Untuk status lahan saat ini milik Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan saat ini status kami sedang mencari partner investor pembangunan dan pengoperasian di masa depan,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Dharma Wanita Rutan Cipinang Kanwil Kumham DKI Jakarta Lakukan Pertemuan Rutin dan Halal Bihalal

Published

on

By

Jakarta – Dharma Wanita Pengayoman Rutan Kelas I Cipinang melaksanakan Halal Bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1443 H, turut hadir ketua Dharma Wanita Rutan Kelas I Cipinang, Ibu Vivie Amelia Jaya Saragih beserta Para Ibu-Ibu Anggota Dharma Wanita Rutan Kelas I Cipinang di Aula Gedung satu Lantai tiga, Kamis (12/05/2022).

Acara dibuka dengan sambutan oleh Ibu Vivie Amelia Jaya Saragih selaku Ketua Dharma Wanita Rutan Kelas I Cipinang. Pada sambutannya, Ketua Dharma Wanita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin dan berpesan kepada ibu Dharma Wanita untuk tetap menjaga kekompakan, silaturahim dan saling mendukung disetiap kegiatan didalam organisasi ini.

Kegiatan Halal Bihalal ini sekaligus dilanjutkan dengan Pertemuan Rutin Dharma Wanita untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota. Ketua Dharma Wanita juga menyampaikan agar setiap anggota dapat ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan Dharma Wanita.

Terima kasih atas kehadiran para Ibu Dharma Wanita dalam kegiatan halal bihalal ini, saya berpesan Dharma Wanita Rutan Kelas I Cipinang tetap menjaga kekompakan, silaturahmi, dan saling mendukung serta berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan Dharma Wanita”, Tutup Vivie Amelia Jaya Saragih.

Continue Reading

Metro

Musyawarah Nasional HIPTASi Sebentar Lagi di Gelar

Published

on

By

Jakarta – Di tengah masifnya pembangunan proyek infrastruktur, kebutuhan tenaga kerja konstruksi bersertifikat sangat mendesak.

Namun yang jadi persoalan, jumlah tenaga kerja bersertifikat masih minim. Itu pun, belum tentu seluruh sertifikat yang dimiliki, dikeluarkan lembaga sertifikat yang sah.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), jumlah tenaga kerja konstruksi di Indonesia mencapai 8,1 juta orang. Sementara, yang bersertifikat hanya sekitar 700.000 orang.

Panpel munas HIPTASI (Himpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia) Hengki Hamino mengatakan turut berkontribusi dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas produk konstruksi. Salah satunya dengan mengakselerasi peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksinya.

“Hasil dari Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional ) antara lain agar munas berjalan baik, LPSP , pemilik suara pendiri, pengurus dan DPD (Pengurus Pimpinan Daerah) Rabu (11/5) di Rumah Makan Handayani Matraman Jakarta Timur.Rabu (11/5/2022)

HIPTASI merupakan asosiasi profesi yang menghimpun tenaga kerja, baik tenaga kerja terampil maupun tenaga kerja ahli pada bidang jasa konstruksi.

HIPTASI juga banyak memberikan kotribusi dalam pengembangan jasa konstruksi nasional khususnya di Jakarta dan umumnya Indonesia bahkan Internasional.

Bahkan, lanjut Hengki berperan dalam berbagai kegiatan, terutama dalam menyukseskan program-program pemerintah yang terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Harapannya ” Hasil Rampinas dapat terlaksana baik, menghasilkan rekomodasi baru, bisa mengatisipasi tantangan ”

Pembinaan serta pelatihan-pelatihan di bidang tehnik sipil juga diselenggarakan oleh HIPTASI

Masa berlaku surat keterangan tenaga ahli (SKA) maupun surat keterangan tenaga terampil (SKT) yang dimiliki pekerja konstruksi dapat diperpanjang.

Continue Reading

Trending