Connect with us

Metro

Koperasi Indosurya Gagal Bayar Uang Nasabah Tidak Kembali Utuh

Published

on

Jakarta 17/7/2020 Nasabah Koperasi Simpan Pinjam banyak yang gagal bayar, ini merupakan jumlah yang tidak sedikit dan termasuk dugaan pidana bank gelap dan kejahatan ‘kerah putih’ dimana uang nasabah dipakai untuk usaha bukan atas nama koperasi.

Sudah banyak nasabah yang menjadi korban koperasi dimana banyak kasus uang nasabah tidak kembali utuh seperti kasus koperasi Cipaganti.
Pengacara Agus Wijaya yang mewakili 1000 an orang nasabah debitur KSP Indosurya Cipta dengan tagihan sekitar 2.2 Triliun rupiah yang ditemui oleh awak media di Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat, mengatakan bahwa kasus PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) pada KSP Indosurya Cipta mengakui telah melakukan upaya yang maksimal.

“Klien kami meminta kami untuk melakukan upaya yang maksimal. Kami telah melakukannya kemarin melalui surat seperti yang kita ketahui pada tanggal 17/7/2020 majelis hakim memutus telah mensahkan homologasi atas voting rencana perdamaian yang telah ditawarkan,”Ujar Agus Wijaya S.H,M.H.M.Si.Cla.

“Walaupun dalam rencana penawarannya ada hal yang masih perlu diperdebatkan karena suka atau tidak suka ada hal-hal dalam proses dimana dalam hal ini yang harus kita perhatikan paling tidak pasal 234 ayat 5 dan Pasal 285 ayat 2 huruf a,b,c,d dimana a keadaan harta pailit harus bisa lebih besar dari kewajiban tidak boleh adanya kondisi tidak terjamin untuk pembayaran utang kepada kreditur untuk menjamin perdamaian c tidak boleh ada upaya upaya diluar yang dilarang oleh undang-undang dan fee pengurus PKPU harus dibayar, tetapi berhubung hakim pengawas telah membuat berita acara sesuai pasal 282 maka berdasar itulah majelis hakim pemutus telah mensahkan homologasi tanpa memperhatikan lagi surat-surat yang masuk seperti kami ketahui banyak juga kuasa-kuasa yang lain yang telah memasukkan surat juga kreditur-kreditur independen yang melakukan upaya atau menggugah majelis Hakim untuk menolak homologasi,” urainya lagi.

Untuk kedepannya yang akan kami lakukan atas nama 1000an klien dan sebagai pemohon PKPU,kami akan mengawal Pidana yang telah dilaporkan oleh klien kami,yang saat ini menjadi ujung tombak pada kasus koperasi Indosurya,dan pada laporan yang klien kami lakukanlah telah ditetapkan 4 tersangka, yaitu HS,SA,KSP dan ,JI dalam hal ini telah banyak media yang memberitakan dan kami akan terus memantau hingga segalanya terang benderang Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Agus Wijaya sebagai kuasa klien dari korban KSP Indosurya telah melakukan yang terbaik bagi 1000an kliennya korban KSP Indosurya.

“Sesuai dengan Undang-undang advokat dan juga kode etik advokat saya sudah melakukan yang terbaik bagi klien kami, Apapun hasilnya, suka atau tidak suka kami, ini adalah perintah undang-undang dan semua harus turut, baik apakah itu kreditur yang menolak ataupun yang menerima, baik yang mengajukan maupun yang tidak mengajukan di dalam proposalnya adalah mengikat semuanya sesuai undang-undang kepailitan no 37 tahun 2004 dengan demikian semuanya harus mengawal proses homologasi atau janji yang ada tertuang didalam homologasi,”Ujar Agus Wijaya.

“Mengenai apakah akan dilaksanakan dengan baik karena kalau tidak, akan ada potensi kreditur yang lain akan mengajukan pembatalan sehingga akan terjadi pailit, karena kita melihat data dari daftar pemegang penagih hutang yang ada dari sekitar 6000an sekian kreditur dengan tagihan 13,8 triliun itu tercermin pada bulan September 2020 debitur harus menyediakan dana sekitar 6.5 Miliar rupiah setiap bulannya untuk mencicil sampai Desember 2020 dan Januari 2021 akan mulai mencicil sekitar 54 miliar setiap bulannya dan juga bulan Juni 2021 akan lebih berat lagi mencicil setiap bulannya sekitar 254 miliar itu perkiraan angka yang jelasnya dan debitur lebih tahu karena semua angka perlu dijabarkan juga termasuk orang-orang yang katakanlah nilai tagihannya 100 juta itu akan diberikan DP kalau tidak salah nilai sekitar 16 miliar rupiah lebih dimana kalau DPnya 10% maka sekitar 1,6 miliar rupiah, angka yang kami dapat dari daftar penagihan sementara yang kami dapatkan dari panitra pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Saya mewakili sekitar 890an klien kalau yang termasuk belum diakui atau yang terlambat menjadi sekitar 1000-an karena ada memang yang memberi kuasa belakangan tapi karena menurut ketentuan tetap akan mengikuti skema itu, akan ada banyak kreditur atau nasabah yang kurang mengerti sehingga terlambat menagihnya, hal hal itu yang kita akan tetap perjuangkan. Total tagihan yang dikuasakan kepada saya sekitar 2 2 triliun,” pungkasnya lagi.

“Ada beberapa hal kalau majelis hakim sudah memutuskan pasti dia akan bertanggung jawab karena majelis atas nama Tuhan, wakil Tuhan di dunia biarlah dia yang bertanggung jawab.
Sedangkan untuk pembuat undang-undang atau menteri koperasi tolong lah undang undang koperasi no 25 tahun 1992 ini dipertegas lagi mana yang menjadi aturan mana yang ada sanksi tegasnya sehingga tidak terjadi lagi kasus–kasus di masa depan sehingga semua terlindungi. Kemudian terhadap aparat bertindak dengan benar, tegas dan sesuai dengan ketentuan kalau salah katakan lah salah kalau benar sesuai ketentuan Undang-undang jangan dibelok-belok.

Pada Bapak Presiden dan para pemangku kepentingan untuk rakyat perlu memikirkan nasib nasabah sebagai rakyat yg dirugikan. Bayangkan kalau tagihan sekitar 13.8 triliun itu sangat besar sekali dan juga bisa menggangu perekonomian dan juga kepercayaan mengenai koperasi yang sangat diharapkan untuk mengambil sikap karena tren untuk melakukan PKPU bukan hanya ini saja, sudah banyak sekali karena PKPU memang tujuannya restrukturisasi tapi restrukturisasi yang bagaimana yang ada jaminan atau tidak ada jaminan. Jaminan sudah jelas sehingga semua kewajiban bisa dibayarkan dan hak-hak nasabah kreditur bisa diberikan dengan baik,”tutur Agus Wijaya dengan penuh harap.

Continue Reading

Metro

Olla Shopping Depok Gelar Vaksin Massal

Published

on

By

Depok – Pelaksanaan program Vaksinasi Covid-19 di Kota Depok hingga kini masih terus berlangsung. Berdasarkan realisasi program tersebut, di Kota Depok.

Ibu Olla selaku tuan rumah mengatakan bila belum di vaksin ribet mau kemana mama seperti mall, ke luar kota bahkan hingga berpergian ke luar negri ujarnya saat di temui media di Lokasi Grand Depok City Ruko De Valerian Blok.A 29.Kota Depok. kamis (23/9/2021)

Kegiatan ini berlangsung selama seminggu 23 – 30 September untuk dosis tahap I dan Ii dengan Vaksin Sinopach dan tenaga kesehatan dari Dokkes Polda Metro Jaya, taget 3000 orang ungkapnya,

Brharap, masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan vaksinasi dengan maksimal. Dengan begitu, target percepatan vaksinasi dapat segera tercapai di Kota Depok.

Semoga tujuan membentuk herd immunity dapat segera terwujud,”tandasnya

Continue Reading

Metro

LDII Gelar Vaksin Massal Bekerja Sama Dengan Pemkot Kota Bekasi dan Yayasan Baitul Mukmin

Published

on

By

Kota Bekasi – Lembaga Dakwah Islam Indonesia bekerja-sama dengan Pemkot Kota Bekasi, Polres Kota Bekasi, Polsek Bekasi Timur, Yayasan Baitul Mukmin dan Senkom Kota Bekasi mengadakan vaksinasi di halaman mesjid Baitul Mukmin, Pondok Aren, Kota Bekasi, Sabtu, (11/09/2021)

Ketua PC LDII Bekasi Timur H.Oji Fahruji mengatakan kepada awak media bahwa vaksinasi yang diberikan adalah vaksinasi ke-2.

“Vaksinasi ini adalah vaksinasi yang kedua dengan vaksin Sinovach dan Phizer dosis pertama. Sinovach dosis pertama sudah diberikan pada 18 Agustus yang lalu,”urainya dengan ramah.

Vaksinasi ini, sambungnya bekerja-sama dengan Polres Kota Bekasi dan Polsek Bekasi Timur, Puskesmas Aren Jaya, dan Yayasan Bani Baitul Mukmin.
“Vaksinasi ini diadakan bekerja-sama dengan Polres Kota Bekasi, Polsek Bekasi Timur, Puskesmas Aren Jaya dan yayasan Bani Baitul Mukmin,”tuturnya.

Terlihat warga yang sangat antusias mengikuti vaksinasi tahap kedua, terbukti dengan target vaksinasi yang tercapai. Para peserta vaksin juga dapat menikmati bakso gratis yang disediakan panitia.

Turut hadir dalam kegiatan ini untuk melakukan pengamanan kegiatan vaksinasi Ketua Senkom Kota Bekasi H. Suyono.

Continue Reading

Metro

Polda Metro Jaya Meminta Percepatan Stok Vaksin

Published

on

By

Jakarta – Dampak dari program vaksinasi yang gencar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia, sementara ketersediaan vaksin kurang, maka berpengaruh pada program Presisi Polri.

Awak media yang menemui Kepala Bidang Dokter dan Kesehatan Polda Metro Jaya Kombes Didiet Setioboedi mengutarakan bahwa stok vaksin Covid-19 di Jakarta semakin menipis.Hal itu diungkapkan saat hadir meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di SMKN 29 Jakarta Selatan bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya turut membantu penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 di Jakarta dan sekitarnya. Dalam melakukan vaksinasi tersebut, Didiet menerangkan belakangan ini stok vaksin berkejaran dengan jumlah masyarakat yang mengikuti program vaksin.

“Jadi ada satu hal yang saya ingin sampaikan kepada Pak Wagub. Bahwa jumlah vaksin kita sekarang ini sering datangnya terlambat Pak. Jadi kecepatan dari bekerjanya teman-teman di lapangan itu jauh lebih cepat daripada kedatangan vaksinnya,” urai Didiet, Sabtu (11/9/2021).

Ia pun berharap Wagub DKI dapat berkomunikasi dengan pemerintah pusat maupun BUMN Bio Farma sebagai BUMN yang melakukan distribusi vaksin Covid-19.”Mungkin itu yang kami minta kepada Pak Wagub mungkin bisa meminta kepada Bio Farma supaya mempercepat,” tuturnya lagi.

sisi lain, kolaborasi antara Polda Metro Jaya dengan Pemprov DKI dalam melaksanakan vaksinasi covid-19 di Ibukota sudah terjalin dengan sangat baik. Kolaborasi penyelenggaraan vaksin ini ditujukan agar Jakarta cepat mencapai target vaksinasi dan mencapai kekebalan imunitas atau ‘Herd Imunity’.

Vaksin merdeka menargetkan 70 persen/100 juta penduduk Indonesia sudah divaksin dosis tahap kesatu dan kedua. Jenis vaksin Sinovac, AstraZeneka, Moderna, Phizer, dan akan segera datang Johnson dan Casino dari Belanda.

Continue Reading

Trending