Connect with us

Metro

Drs. Johanes Gluba Gebze, Tokoh Masyarakat Papua Serukan Agar Calon Bupati Dan Calon Wakilnya OAP (Orang Asli Papua)

Published

on

PAPUA – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serempak, suhu politik Kabupaten Merauke, Provinsi Papua menimbulkan polemik. Sebelumnya sempat beredar rumor bahwa Bupati dan Wakil Bupati bukan asli Papua akan maju pada pilkada mendatang. Namun setelah pertemuan Para tokoh yang disebut Anak Bangsa yang dihadiri FPK, FKUB, Ormas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda menimbulkan tanda tanya Suasana Pertemuan Jelang Pilkada Des 2020 di Kabupaten Merauke, Papua dibuka oleh Drs. Johanes Gluba Gebze, Tokoh Masyarakat sekaligus Mantan Bupati Papua Selatan.” Suasana Pertemuan Jelang Pilkada Des 2020 di Kabupaten Merauke, Papua dibuka oleh Drs. Johanes Gluba Gebze, Tokoh Masyarakat sekaligus Mantan Bupati Papua Selatan.[/caption]

Pertemuan yang digelar di salah satu Ruang Rapat Kantor Badan Kesbangpol Kab. Merauke tepatnya di Jalan Ahmad Yani Merauke pada Selasa, 21/07/2020, turut dihadiri Drs. Johanes Gluba Gebze, Tokoh Masyarakat; Weren F. Kahol, Ketua FPK; Pastor Johanes Kandam, Pr., Ketua FKUB; Johanes Rumlus juga sebagai Tokoh Masyarakat. Selain itu, hadir pula Hendrikus Dinaulik, Tokoh Adat, serta Yohana Gebze, sebagai Tokoh Perempuan.

“Drs. Johanes Gluba Gebze, Tokoh Masyarakat sekaligus Mantan Bupati Papua Selatan Membuka Pertemuan Jelang Pilkada Des 2020 di Kabupaten Merauke, Papua.” Drs. Johanes Gluba Gebze, Tokoh Masyarakat sekaligus Mantan Bupati Papua Selatan Membuka Pertemuan Jelang Pilkada Des 2020 di Kabupaten Merauke, Papua.[/caption]

Pilkada serentak di Kab. Merauke, Provinsi Papua ini termasuk didalam 11 kabupaten yang akan menggelar pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang yaitu Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Merauke, Kabupaten Waropen, Kabupaten Keerom, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Nabire dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan sebelum memasuki ruangan bahkan Semua pihak yang datang termasuk wartawan hingga driver pun harus menjalani rapid test terlehih dahulu, serta peserta yang hadir pun dibatasi paling banyak 50 orang dengan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Dalam pertemuan tersebut membahas dukungan dan kesiapan pilkada dan berkomitmen tetap mengawal pemerintahan yang sedang berjalan hingga akhir masa jabatan serta membahas tentang arah politik menjelang pilkada mendatang.

Suasana Pertemuan Jelang Pilkada Des 2020 di Kabupaten Merauke, Papua.” Suasana Pertemuan Jelang Pilkada Des 2020 di Kabupaten Merauke, Papua.

Pertemuan selama 3 jam ini dibuka oleh Drs. Johanes Gluba Gebze dan dilanjutkan saran dan masukan dari para ketua ketua paguyuban yang menghasilkan beberapa kesepakatan yaitu Menolak pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Merauke periode 2021 – 2024 dari luar Putra Malind, sedangkan Calon Wakil Bupati bisa berasal dari etnis Nusantara lainnya serta meminta kepada Pemerintah dan DPRD Kab. Merauke untuk melanjutkan hasil kesepakatan kami kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri di Jakarta untuk dimasukan menjadi produk hukum/ Keputusan Pemerintah dalam pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakilnya periode 2024-2029 berasal dari Putra Malind/ Orang Asli Papua;

Hasil Kesepakatan Pertemuan Jelang Pilkada Serentak ” Hasil Kesepakatan Pertemuan Jelang Pilkada Serentak Desember 2020 Di Tanah Papua Kab. Merauke.

Serta agar ada Dapil Khusus untuk Mengakomodir Keterwakilan OAP/Putra Malind pada Anggota Legislatif di tingkat Kabupaten didasarkan pada UU No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua sebagai Implementasi bagi OAP menjadi Bupati dan Wakil Bupati sesuai Hak Sulungnya.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Merauke Drs. Rama Dayanto, M.Si. Saat Memimpin Rapat Pertemuan Jelang Pilkada Bupati dan Wakilnya di Kab.Merauke, Papua. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Merauke Drs. Rama Dayanto, M.Si. Saat Memimpin Rapat Pertemuan Jelang Pilkada Bupati dan Wakilnya di Kab.Merauke, Papua

Selanjutnya Rapat dipimpin oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Merauke Drs. Rama Dayanto, M.Si. Beliau sependapat dan meminta dukungan dari para ketua paguyuban serta tokoh agama dan adat yang hadir untuk bersama merumuskan dan menyampaikan ke DPRD Kab. Merauke.

Andre Parapaga-Laiyanan, Ketua Umum TIB turut mendukung agar pilkada serentak 2020 diwarnai Ketua Umum TIB turut mendukung agar pilkada serentak 2020 diwarnai banyak calon dan demokrasi yang baik

Andre Parapaga-Laiyanan juga mendukung agar pilkada serentak 2020 ditanah Papua diwarnai oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah OAP ( Orang Papua Asli ).

“Mari kita sama-sama untuk kita tunaikan dan yakinkan mereka (DPRD) agar segera didorong ke pusat,” pungkas Andre Parapaga-Laiyanan.(red)

Continue Reading

Metro

Rivan Purwantono : Jasa Raharja Santuni Korban Meninggal Dunia Karawang Kurang dari 18 Jam

Published

on

By

KARAWANG – Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa kembali terjadi di Jalan Tamelang Purwasari, Karawang, Jawa Barat, pada Minggu (15/05/2022)sore.

Kecelakaan tragis tersebut mengakibatkan tujuh orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Tujuh Korban meninggal dunia dievakuasi ke RS Karya Husada Karawang, sementara seorang korban meninggal dunia lainnya dibawa ke RS Fikri Husada. Delapan korban yang mengalami Luka Berat dan Luka Ringan dibawa ke RS Fikri Husada Karawang.

Dari informasi yang berhasil dihimpun kecelakaan bermula ketika mobil elf dengan No. Pol. T 7556 DB yang datang dari arah Cikampek ke arah Karawang sekitar pukul

15.30 WIB, melaju dalam keadaan oleng. Mobil tak terkendali sehingga keluar jalur berlawanan di Jalan Tamelang Purwasari dan menabrak sejumlah pengendara motor, gerobak serta pejalan kaki.

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (16/05/2022) menyampaikan turut berduka cita. “Segenap Jajaran Jasa Raharja turut berduka cita yang mendalam atas kejadian memilukan tersebut. Petugas Jasa Raharja bersama Unit Lakalantas Polres Karawang langsung turun ke TKP dan melakukan pendataan korban meninggal dunia di RS Karya Husada dan RS Fikri Husada Karawang.

Kesimpulan atas peristiwa yang terjadi, korban kecelakaan tersebut terjamin Program Perlindungan Jasa Raharja. Tujuh korban meninggal dunia terdiri dari 4 korban merupakan warga Karawang, 1 korban warga Purwakarta, 1 korban warga Magelang dan seorang korban lainnya adalah warga Yogyakarta, seluruh korban meninggal dunia telah mendapat santunan dari Jasa Raharja kurang dari 18 jam” ujar Rivan.

Rivan menegaskan “Sementara bagi korban luka-luka sesaat setelah terjadi kecelakaan telah diterbitkan surat jaminan dimana seluruh biaya korban luka-luka dijamin Jasa Raharja maksimal sebesar Rp 20 Juta. Langkah proaktif dilakukan petugas Jasa Raharja semata-mata untuk kecepatan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang tertimpa musibah”.

Korban meninggal dunia berhak atas santunan yang diserahkan kepada ahli waris yang sah sebesar Rp50 juta. Sementara untuk korban luka-luka dijamin biaya perawatan oleh Jasa Raharja, sampai dengan maksimal sebesar Rp20 juta. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 16 Tahun 2017.

Dengan sistem pelayanan yang terintegrasi secara digital, maka proses santunan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Sistem pelayanan telah terintegrasi dengan instansi terkait, yakni Polri, Rumah Sakit, Ditjen Dukcapil Kemendagri, dan Pamong Praja setempat hingga perbankan.

“Santunan ini diberikan mengingat para pemilik kendaraan sudah melunasi kewajiban membayar SWDKLLJ pada saat membayar pajak kendaraan bermotor. Sehingga apabila terjadi musibah kecelakaan dalam perjalanan dengan kendaraan bermotor tersebut akan mendapatkan jaminan perlindungan dari Jasa Raharja sesuai Program Perlindungan Dasar Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan” tutur Rivan.

“Belajar dari kasus yang sudah terjadi ini Jasa Raharja akan mendorong seluruh pemangku kepentingan di bidang transportasi untuk berinovasi dan menerapkan rambu peringatan yang lebih efisien sehingga benar-benar akan menjadi pengingat bagi para pengguna jalan bahwa mereka berada di daerah rawan kecelakaan” tutup Rivan.

Continue Reading

Metro

5 Napi di Lapas Kelas II A Bekasi Dapat Remisi Pada Hari Raya Waisak

Published

on

By

KOTA BEKASI – Sebanyak 5 warga binaan atau narapidana (napi) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bekasi, yang beragama Budha mendapatkan remisi khusus pada momentum hari raya Waisak yang jatuh pada tanggal 16 Mei 2022.

Hal ini diutarakan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Maulidi Hilal.

Jadi untuk Lapas Kelas II A Bekasi yang mendapat kan remisi hanya 5 orang. Dari 8 warga binaan yang beragama Budha dan semua sudah kita berikan,” ujar Maulidi Hilal dalam keterangannya, kemarin.

Adapun remisi itu diberikan kepada 5 warga binaan di Lapas Kelas IIA Bekasi dari satu bulan hingga satu setengah bulan.

Kalau perilaku nya baik negara akan memberikan reward, remisi itu kan reward dari negara karena berperilakuan baik. Sehingga warga binaan bangkit untuk merubah perilaku untuk kembali berbuat baik,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, bukan hanya di Bekasi saja, namun sebanyak 62 warga binaan di seluruh Jawa Barat mendapatkan Remisi di hari raya Waisak dalam kategori Remisi Khusus 1 (RK 1).

“Untuk di Jawa Barat sendiri remisi waisak 2022 adalah berjumlah 62 orang dan semua mendapatkan se-Jawa Barat ya, masih kategori Remisi Khusus 1 ( RK1) itu adalah kategori satu hanya pemotongan masa tahanan saja,” ungkapnya.

Kemudian ia menyebutkan bahwa kategori RK II di Jawa Barat belum ada yang mendapatkan hal tersebut.

“RK lI artinya ketika dipotong masa pidana mendapatkan remisi jatuh pada tanggal itu bebas. Jadi langsung pulang. Tapi untuk Jawa barat belum ada yang mendapatkan RK II tersebut,” tutur Maulidi Hilal.

Terhadap 5 orang warga binaan tersebut, ia berharap agar mereka dapat kembali menjadi pribadi yang baik dan menjaga keutuhan bangsa.

Agar mereka bisa kembali ke masyarakat, menjadi warga dan negara yang baik, dan kembali ke keluarga dengan kondisi sehat, bahagia dan bisa membangunkan bangsa,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Berimpitan Dengan MRT dan LRT, Sarana Jaya Bangun Hunian Vertikal di Tanah Abang dan Lebak Bulus

Published

on

By

JAKARTA – Perumda Pembangunan Sarana Jaya sedang mengembangkan dua proyek hunian strategis yang terintegrasi dengan pengembangan transportasi massal di Jakarta.

Manager Kawasan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Bramastra Saktyawan mengatakan, dua proyek strategis itu terletak di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
“Dua proyek hunian vertikal modern itu bakal mendukung pengembangan transportasi publik yang saat ini ada maupun yang akan datang,” kata Bramastra, Sabtu (14/5/2022).

Bramastra juga menjelaskan dua proyek strategis yang dikembangkan Perumda Pembangunan Sarana Jaya itu bersinggungan langsung dengan area pengembangan berorientasi transit di dua lokasi strategis di Jakarta.
“Pertama proyek Apartemen Azraya Lebak Bulus, yakni sebuah pengembangan proyek di kawasan Lebak Bulus. Kedua Sentra Proyek Tanah Abang. Kedudukan kedua proyek kami banyak bersinggungan dengan moda transportasi yang telah hadir maupun yang akan hadir di Jakarta,” urainya.

Bramastra menjelaskan, kedua proyek itu akan menopang pengembangan sistem moda transportasi massal yang saat ini sedang dan akan dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta.

Bramastra juga menjelaskan keberadaan Sentra Proyek Tanah Abang yang berhimpitan dengan rencana pembangunan jalur MRT dan juga adanya rencana pembangunan jalur LRT.
“Jadi Proyek Sentra Tanah Abang berada di jantung Kota Jakarta yang mempunyai potensi besar, karena di masa depan menjadi pasti riderchip-nya akan sangat banyak, pasti juga akan mendorong sebuah kegiatan ekonomi baru,” kata Bramastra

Yang kedua, kata Bramastra, pihaknya juga sedang mengembangkan proyek Apartemen Azraya Lebak Bulus. Proyek hunian vertikal 31 lantai itu terintegrasi dengan proyek pengembangan kawasan berorientasi transit di Lebak Bulus yang dikerjakan PT MRT.

Bramastra menambahkan, proyek hunian yang terletak dan dikembangkan di Lebak Bulis itu berdiri di atas lahan seluas 1,9 hektare yang terkoneksi langsung dengan MRT Lebak Bulus.

Untuk status lahan saat ini milik Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan saat ini status kami sedang mencari partner investor pembangunan dan pengoperasian di masa depan,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending