Connect with us

Metro

Drs. Johanes Gluba Gebze, Tokoh Masyarakat Papua Serukan Agar Calon Bupati Dan Calon Wakilnya OAP (Orang Asli Papua)

Published

on

PAPUA – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serempak, suhu politik Kabupaten Merauke, Provinsi Papua menimbulkan polemik. Sebelumnya sempat beredar rumor bahwa Bupati dan Wakil Bupati bukan asli Papua akan maju pada pilkada mendatang. Namun setelah pertemuan Para tokoh yang disebut Anak Bangsa yang dihadiri FPK, FKUB, Ormas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda menimbulkan tanda tanya Suasana Pertemuan Jelang Pilkada Des 2020 di Kabupaten Merauke, Papua dibuka oleh Drs. Johanes Gluba Gebze, Tokoh Masyarakat sekaligus Mantan Bupati Papua Selatan.” Suasana Pertemuan Jelang Pilkada Des 2020 di Kabupaten Merauke, Papua dibuka oleh Drs. Johanes Gluba Gebze, Tokoh Masyarakat sekaligus Mantan Bupati Papua Selatan.[/caption]

Pertemuan yang digelar di salah satu Ruang Rapat Kantor Badan Kesbangpol Kab. Merauke tepatnya di Jalan Ahmad Yani Merauke pada Selasa, 21/07/2020, turut dihadiri Drs. Johanes Gluba Gebze, Tokoh Masyarakat; Weren F. Kahol, Ketua FPK; Pastor Johanes Kandam, Pr., Ketua FKUB; Johanes Rumlus juga sebagai Tokoh Masyarakat. Selain itu, hadir pula Hendrikus Dinaulik, Tokoh Adat, serta Yohana Gebze, sebagai Tokoh Perempuan.

“Drs. Johanes Gluba Gebze, Tokoh Masyarakat sekaligus Mantan Bupati Papua Selatan Membuka Pertemuan Jelang Pilkada Des 2020 di Kabupaten Merauke, Papua.” Drs. Johanes Gluba Gebze, Tokoh Masyarakat sekaligus Mantan Bupati Papua Selatan Membuka Pertemuan Jelang Pilkada Des 2020 di Kabupaten Merauke, Papua.[/caption]

Pilkada serentak di Kab. Merauke, Provinsi Papua ini termasuk didalam 11 kabupaten yang akan menggelar pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang yaitu Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Merauke, Kabupaten Waropen, Kabupaten Keerom, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Nabire dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan sebelum memasuki ruangan bahkan Semua pihak yang datang termasuk wartawan hingga driver pun harus menjalani rapid test terlehih dahulu, serta peserta yang hadir pun dibatasi paling banyak 50 orang dengan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Dalam pertemuan tersebut membahas dukungan dan kesiapan pilkada dan berkomitmen tetap mengawal pemerintahan yang sedang berjalan hingga akhir masa jabatan serta membahas tentang arah politik menjelang pilkada mendatang.

Suasana Pertemuan Jelang Pilkada Des 2020 di Kabupaten Merauke, Papua.” Suasana Pertemuan Jelang Pilkada Des 2020 di Kabupaten Merauke, Papua.

Pertemuan selama 3 jam ini dibuka oleh Drs. Johanes Gluba Gebze dan dilanjutkan saran dan masukan dari para ketua ketua paguyuban yang menghasilkan beberapa kesepakatan yaitu Menolak pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Merauke periode 2021 – 2024 dari luar Putra Malind, sedangkan Calon Wakil Bupati bisa berasal dari etnis Nusantara lainnya serta meminta kepada Pemerintah dan DPRD Kab. Merauke untuk melanjutkan hasil kesepakatan kami kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri di Jakarta untuk dimasukan menjadi produk hukum/ Keputusan Pemerintah dalam pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakilnya periode 2024-2029 berasal dari Putra Malind/ Orang Asli Papua;

Hasil Kesepakatan Pertemuan Jelang Pilkada Serentak ” Hasil Kesepakatan Pertemuan Jelang Pilkada Serentak Desember 2020 Di Tanah Papua Kab. Merauke.

Serta agar ada Dapil Khusus untuk Mengakomodir Keterwakilan OAP/Putra Malind pada Anggota Legislatif di tingkat Kabupaten didasarkan pada UU No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua sebagai Implementasi bagi OAP menjadi Bupati dan Wakil Bupati sesuai Hak Sulungnya.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Merauke Drs. Rama Dayanto, M.Si. Saat Memimpin Rapat Pertemuan Jelang Pilkada Bupati dan Wakilnya di Kab.Merauke, Papua. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Merauke Drs. Rama Dayanto, M.Si. Saat Memimpin Rapat Pertemuan Jelang Pilkada Bupati dan Wakilnya di Kab.Merauke, Papua

Selanjutnya Rapat dipimpin oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Merauke Drs. Rama Dayanto, M.Si. Beliau sependapat dan meminta dukungan dari para ketua paguyuban serta tokoh agama dan adat yang hadir untuk bersama merumuskan dan menyampaikan ke DPRD Kab. Merauke.

Andre Parapaga-Laiyanan, Ketua Umum TIB turut mendukung agar pilkada serentak 2020 diwarnai Ketua Umum TIB turut mendukung agar pilkada serentak 2020 diwarnai banyak calon dan demokrasi yang baik

Andre Parapaga-Laiyanan juga mendukung agar pilkada serentak 2020 ditanah Papua diwarnai oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah OAP ( Orang Papua Asli ).

“Mari kita sama-sama untuk kita tunaikan dan yakinkan mereka (DPRD) agar segera didorong ke pusat,” pungkas Andre Parapaga-Laiyanan.(red)

Continue Reading

Metro

Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) Gelar Semarak Milad ke-28 Tema “Kedaulatan Energi Nasional”

Published

on

By

Jakarta – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menggelar Semarak Milad ke-28 dengan tema “Kedaulatan Energi Nasional”

PP KAMMI menjadi ruang dialog antara pemerintah dan mahasiswa dalam membahas arah kebijakan energi nasional.
KAMMI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif dalam mengawal agenda pembangunan Indonesia.

Kegiatan ini menjadi momentum refleksi sekaligus konsolidasi gerakan mahasiswa dalam mengawal agenda strategis bangsa
di Hotel Sofyan, Minggu (01/03/26)

Hadir dalam acara tersebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PP KAMMI Ahmad Jundi Khalifatullah, M.K.M., Sekretaris Jenderal PP KAMMI Nazmul Wathan, serta Ketua Pelaksana Milad ke-28 Arif Rahman, bersama sejumlah tokoh nasional dan kader KAMMI dari berbagai daerah.

Menteri ESDM RI, Bahlil Lahadalia, dalam pidato kebangsaannya menegaskan bahwa anak muda selalu menjadi lokomotif perubahan dalam sejarah Indonesia, mulai dari Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, hingga Reformasi 1998.

“Setiap perubahan besar bangsa ini selalu dimotori anak muda. Karena itu, saya percaya KAMMI dan seluruh mahasiswa Indonesia harus menjadi bagian dari solusi,” ujarnya.

Ia memaparkan bahwa dalam konteks geopolitik global yang dinamis, Indonesia harus memperkuat ketahanan energi sebagai fondasi stabilitas nasional. Pemerintah, kata dia, tengah mendorong peningkatan lifting minyak dan gas, pembangunan kilang, serta pembatasan impor untuk memperkuat kemandirian energi.

“Energi adalah soal kedaulatan. Kalau kita tidak mandiri energi, maka ketahanan ekonomi dan politik kita akan mudah terpengaruh,” tegasnya.

Bahlil juga mengajak kader KAMMI untuk tidak hanya kuat dalam idealisme, tetapi juga menguasai data, strategi, dan kemampuan lobi dalam memperjuangkan kepentingan bangsa

Ketua Pelaksana Milad ke-28, Arif Rahman, dalam sambutannya menegaskan bahwa tema kedaulatan energi dipilih sebagai bentuk konkret penerjemahan visi “Daulat Bangsa” yang menjadi ruh perjuangan KAMMI.

“Jika kita ingin bangsa ini benar-benar berdaulat, maka salah satu fondasinya adalah daulat energi. Indonesia harus mampu mengelola dan mengoptimalkan sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Rangkaian Milad ke-28 ini telah dimulai sejak 17 Februari 2026 dan akan mencapai puncaknya pada 5 April 2026, dengan berbagai agenda diskusi, simposium, dan konsolidasi kader di berbagai daerah.

Ahmad Jundi Khalifatullah, M.K.M. Ketua Umum PP KAMMI menekankan bahwa usia 28 tahun bukan sekadar pertambahan umur organisasi, tetapi momentum peningkatan kapasitas intelektual dan kontribusi nyata bagi bangsa.

“Kami ingin Milad ke-28 ini tidak hanya seremoni. Harus ada peningkatan kapasitas kader, penguatan narasi gagasan, dan keberanian mengawal agenda strategis bangsa seperti swasembada pangan dan kedaulatan energi,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam membatasi impor energi dan mendorong peningkatan lifting minyak serta optimalisasi sumber daya domestik.

Dalam kesempatan tersebut, PP KAMMI turut mendeklarasikan pembentukan Satgas Kedaulatan Energi sebagai wujud partisipasi aktif pemuda dalam mengawal kebijakan energi nasional.

Continue Reading

Metro

Pengurus Pusat Wanita Buddhis Indonesia (WBI) Gelar Open House Imlek 2026

Published

on

By

Jakarta, 1 Maret 2026 — Dalam rangka merayakan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili/2026, Pengurus Pusat Wanita Buddhis Indonesia (WBI) menggelar acara Open House Imlek sebagai wujud rasa syukur sekaligus mempererat tali silaturahmi antaranggota dan masyarakat lintas agama.

Kegiatan yang berlangsung dengan penuh kehangatan dan nuansa kebersamaan ini dihadiri oleh jajaran pengurus, anggota WBI dari berbagai daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para undangan. Suasana perayaan tampak semarak dengan dekorasi khas Imlek bernuansa merah dan emas yang melambangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan harapan baru di tahun yang akan datang.

U.P. Maitridevi Lucy Salim Ketua Umum Pengurus Pusat WBI dalam sambutannya menyampaikan bahwa perayaan Imlek bukan hanya momentum budaya, tetapi juga menjadi saat yang tepat untuk memperkuat nilai-nilai kebajikan, welas asih, dan persaudaraan.

“Melalui Open House ini, kami ingin menghadirkan ruang kebersamaan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan semangat berbagi kepada sesama,” ujarnya.

Acara diisi dengan doa bersama, pertunjukan seni budaya, ramah tamah, serta pembagian angpao dan bingkisan kepada anak-anak dan lansia sebagai bentuk kepedulian sosial.

Hidangan khas Imlek turut disajikan, menambah semarak dan keakraban suasana.
WBI berharap melalui perayaan ini, semangat kebersamaan dan toleransi antarumat beragama semakin kokoh, serta menjadi inspirasi bagi perempuan Buddhis untuk terus berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan.

Perayaan Open House Imlek 2026 ini ditutup dengan doa penutup dan sesi foto bersama sebagai simbol persatuan dan harapan akan tahun yang lebih baik, penuh keberkahan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Continue Reading

Metro

Ditreskrimsus PMJ Koordinasikan Pengendalian Harga Bapokting dan Legalitas Pedagang

Published

on

By

Dalam rangka menjaga stabilitas harga, keamanan, serta mutu pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melalui Subdit I Indag menggelar Rapat Koordinasi Daerah Satgas Saber Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan, Kamis (26/2/2026) di Rupatama Lt.2 Gedung Promoter Polda Metro Jaya.

Rapat dipimpin langsung oleh AKBP Dr. Muh. Ardila Amry, S.H., S.I.K., M.Si., selaku Kasubdit I Indag Polda Metro Jaya, dan dihadiri oleh berbagai unsur strategis mulai dari Bapanas RI, Bulog, Perumda Pasar Jaya, dinas terkait dari DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat, hingga para Kasat Reskrim jajaran wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Dalam paparannya, AKBP Ardila menyampaikan bahwa hingga saat ini Satgasda telah melakukan pengecekan di 46 titik dan berjalan lancar.

Namun, masih ditemukan kendala di lapangan, salah satunya banyak pedagang yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam menertibkan pedagang yang belum memiliki legalitas usaha, termasuk kemungkinan pemberian sanksi administratif hingga pencabutan kontrak kios apabila tetap melanggar ketentuan, terutama jika menjual bahan pokok di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pengawasan komoditas strategis juga menjadi perhatian serius. Untuk jagung pipilan kering misalnya, petugas diminta memastikan pengecekan dilakukan pada komoditas yang tepat, yakni jagung untuk pakan ternak, bukan jagung konsumsi.

Begitu pula dengan kedelai, pengecekan difokuskan pada pengrajin tahu dan tempe, bukan hanya di pasar.

Dari data Bapanas, harga cabai rawit merah tercatat mengalami kenaikan hingga 45,45 persen.

Titik kritis pengawasan harga disebut berada dalam dua minggu menjelang Hari Raya.

Oleh karena itu, tindakan tegas terhadap pelanggaran HET diharapkan segera dioptimalkan.

Sementara itu, Bulog memastikan bahwa stok beras dan minyak goreng dalam kondisi mencukupi untuk intervensi pasar di wilayah DKI Jakarta.

Bulog juga membuka peluang bagi pedagang untuk menjadi penyalur Minyakita, dengan syarat telah memiliki NIB dan akun Simira.

Dinas PMPTSP pun menyatakan kesiapan untuk melakukan pembinaan dan percepatan penerbitan NIB bagi pedagang yang belum memiliki legalitas usaha. Penutupan usaha dapat dilakukan apabila pelaku usaha tidak memiliki NIB sama sekali.

Rakor ini menjadi wujud nyata komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas pangan, melindungi masyarakat dari lonjakan harga yang tidak wajar, serta memastikan distribusi bahan pokok tetap aman dan terkendali.

Dengan sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, diharapkan masyarakat dapat menjalani bulan suci Ramadhan hingga Idul Fitri dengan tenang, tanpa dibayangi keresahan akibat gejolak harga dan distribusi pangan.

Continue Reading

Trending