Connect with us

Metro

Petrus Loyani: Proses Kepailitan Banyak Ketidak benaran

Published

on

Jakarta – Sidang lanjutan nomer perkara 125/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst kembali dilaksanakan pada hari Rabu, 29 Juli 2020, dengan agenda voting untuk menentukan apakah pihak kreditur menerima, menolak ataupun abstain proposal perdamaian dari pihak debitur.
Adapun inti dari skema yang ditawarkan debitur yang disampaikan oleh kuasa hukum yaitu, utang kreditor akan diselesaikan melalui penyelesaian perkelompok pembayaran yang terdiri dari kelompok 1 hingga 7 dengan persentase yang berbeda perhitungan tergantung dari nilai jumlah pinjaman, dengan jangka waktu mulai dari tahun 2021 hingga 2025.

Menyikapi hal ini salah satu kuasa hukum kreditur Petrus Loyani, SH, MH, MBA in Finance & Banking, CTL mengatakan, proses pengambilan voting tersebut sangat fetakompli, karena proposal perdamaian baru saja diberikan hari Selasa malam, (28/07).

“Dan tidak ada kesempatan untuk dibahas terlebih dahulu (ke pihak nasabah) sehingga keputusan final (melakukan voting), dan tidak dicari jalan lain,” kata Petrus Loyani yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perjakin dengan tegas.

Selanjutnya ia mengatakan kenapa tidak dicari alternatif yang lebih maksimal seperti, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
restrukturisasi.

“Saya menggaris bawahi apapun dan bagaimanapun proses PKPU kepailitan ini sangat rentan dengan ketidak benaran (misrepresentation),” ujar Petrus Loyani.

“Artinya kreditur dihadapkan pada delima semua akan membenarkan kepada debitur. Pertama aset kita tidak tahu berapa banyak, yang namanya insolven yaitu perbandingan antara aset dan hutang jauh sekali artinya lebih besar hutang dari pada aset,” ujar Petrus Loyani.

Ia melanjutkan, dengan menerima atau mensetujui pilhan PKPU maka kreditur merasa aman hanya dengan membayar utang dengan jangka waktu yang telah disepakati, “Berarti disana tidak ada unsur pidana, padahal debitur sudah meraup uang begitu banyak dari masyarakat. Dan itu selesaikan karena sudah ada itikad membayar,” tegas Petrus Loyani.

”Jadi dimanapun diambilnya debitur tetap menang, kenapa inilah kelemahan pembuktian dalam PKPU kepailitan,” ungkap Petrus Loyani.

”Makanya dari awal saya sudah katakan, dibongkar dahulu laporan keuangannya, nanti di janjikan ya (membayar) tapi ujungnya malah tidak ada. Dan memang tidak pasalnya yang mengatakan harus membuka laporan keuangan,” jelasnya.
”Dan itu adalah proplem yang ada di PKPU kepailitan, dari sinilah pembuat undang – undang harus merevisi PKPU kepailitan ini, karena adanya kepentingan dari debitur sangatlah rawan. Apapun ini sangatlah merugikan kreditur,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Berimpitan Dengan MRT dan LRT, Sarana Jaya Bangun Hunian Vertikal di Tanah Abang dan Lebak Bulus

Published

on

By

JAKARTA – Perumda Pembangunan Sarana Jaya sedang mengembangkan dua proyek hunian strategis yang terintegrasi dengan pengembangan transportasi massal di Jakarta.

Manager Kawasan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Bramastra Saktyawan mengatakan, dua proyek strategis itu terletak di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
“Dua proyek hunian vertikal modern itu bakal mendukung pengembangan transportasi publik yang saat ini ada maupun yang akan datang,” kata Bramastra, Sabtu (14/5/2022).

Bramastra juga menjelaskan dua proyek strategis yang dikembangkan Perumda Pembangunan Sarana Jaya itu bersinggungan langsung dengan area pengembangan berorientasi transit di dua lokasi strategis di Jakarta.
“Pertama proyek Apartemen Azraya Lebak Bulus, yakni sebuah pengembangan proyek di kawasan Lebak Bulus. Kedua Sentra Proyek Tanah Abang. Kedudukan kedua proyek kami banyak bersinggungan dengan moda transportasi yang telah hadir maupun yang akan hadir di Jakarta,” urainya.

Bramastra menjelaskan, kedua proyek itu akan menopang pengembangan sistem moda transportasi massal yang saat ini sedang dan akan dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta.

Bramastra juga menjelaskan keberadaan Sentra Proyek Tanah Abang yang berhimpitan dengan rencana pembangunan jalur MRT dan juga adanya rencana pembangunan jalur LRT.
“Jadi Proyek Sentra Tanah Abang berada di jantung Kota Jakarta yang mempunyai potensi besar, karena di masa depan menjadi pasti riderchip-nya akan sangat banyak, pasti juga akan mendorong sebuah kegiatan ekonomi baru,” kata Bramastra

Yang kedua, kata Bramastra, pihaknya juga sedang mengembangkan proyek Apartemen Azraya Lebak Bulus. Proyek hunian vertikal 31 lantai itu terintegrasi dengan proyek pengembangan kawasan berorientasi transit di Lebak Bulus yang dikerjakan PT MRT.

Bramastra menambahkan, proyek hunian yang terletak dan dikembangkan di Lebak Bulis itu berdiri di atas lahan seluas 1,9 hektare yang terkoneksi langsung dengan MRT Lebak Bulus.

Untuk status lahan saat ini milik Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan saat ini status kami sedang mencari partner investor pembangunan dan pengoperasian di masa depan,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Dharma Wanita Rutan Cipinang Kanwil Kumham DKI Jakarta Lakukan Pertemuan Rutin dan Halal Bihalal

Published

on

By

Jakarta – Dharma Wanita Pengayoman Rutan Kelas I Cipinang melaksanakan Halal Bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1443 H, turut hadir ketua Dharma Wanita Rutan Kelas I Cipinang, Ibu Vivie Amelia Jaya Saragih beserta Para Ibu-Ibu Anggota Dharma Wanita Rutan Kelas I Cipinang di Aula Gedung satu Lantai tiga, Kamis (12/05/2022).

Acara dibuka dengan sambutan oleh Ibu Vivie Amelia Jaya Saragih selaku Ketua Dharma Wanita Rutan Kelas I Cipinang. Pada sambutannya, Ketua Dharma Wanita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin dan berpesan kepada ibu Dharma Wanita untuk tetap menjaga kekompakan, silaturahim dan saling mendukung disetiap kegiatan didalam organisasi ini.

Kegiatan Halal Bihalal ini sekaligus dilanjutkan dengan Pertemuan Rutin Dharma Wanita untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota. Ketua Dharma Wanita juga menyampaikan agar setiap anggota dapat ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan Dharma Wanita.

Terima kasih atas kehadiran para Ibu Dharma Wanita dalam kegiatan halal bihalal ini, saya berpesan Dharma Wanita Rutan Kelas I Cipinang tetap menjaga kekompakan, silaturahmi, dan saling mendukung serta berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan Dharma Wanita”, Tutup Vivie Amelia Jaya Saragih.

Continue Reading

Metro

Musyawarah Nasional HIPTASi Sebentar Lagi di Gelar

Published

on

By

Jakarta – Di tengah masifnya pembangunan proyek infrastruktur, kebutuhan tenaga kerja konstruksi bersertifikat sangat mendesak.

Namun yang jadi persoalan, jumlah tenaga kerja bersertifikat masih minim. Itu pun, belum tentu seluruh sertifikat yang dimiliki, dikeluarkan lembaga sertifikat yang sah.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), jumlah tenaga kerja konstruksi di Indonesia mencapai 8,1 juta orang. Sementara, yang bersertifikat hanya sekitar 700.000 orang.

Panpel munas HIPTASI (Himpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia) Hengki Hamino mengatakan turut berkontribusi dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas produk konstruksi. Salah satunya dengan mengakselerasi peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksinya.

“Hasil dari Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional ) antara lain agar munas berjalan baik, LPSP , pemilik suara pendiri, pengurus dan DPD (Pengurus Pimpinan Daerah) Rabu (11/5) di Rumah Makan Handayani Matraman Jakarta Timur.Rabu (11/5/2022)

HIPTASI merupakan asosiasi profesi yang menghimpun tenaga kerja, baik tenaga kerja terampil maupun tenaga kerja ahli pada bidang jasa konstruksi.

HIPTASI juga banyak memberikan kotribusi dalam pengembangan jasa konstruksi nasional khususnya di Jakarta dan umumnya Indonesia bahkan Internasional.

Bahkan, lanjut Hengki berperan dalam berbagai kegiatan, terutama dalam menyukseskan program-program pemerintah yang terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Harapannya ” Hasil Rampinas dapat terlaksana baik, menghasilkan rekomodasi baru, bisa mengatisipasi tantangan ”

Pembinaan serta pelatihan-pelatihan di bidang tehnik sipil juga diselenggarakan oleh HIPTASI

Masa berlaku surat keterangan tenaga ahli (SKA) maupun surat keterangan tenaga terampil (SKT) yang dimiliki pekerja konstruksi dapat diperpanjang.

Continue Reading

Trending