Connect with us

Politik

Musda III Golkar Provinsi Papua Barat Penuh Dengan Kecurangan

Published

on

Jakarta – Musyawarah Daerah III (Musda)Golkar Papua Barat yang diadakan kemarin, 15/08/2020 di Aula DPP Golkar Slipi Jalan Anggrek Neli Murni XI A21 Kemanggisan Slipi Jakarta Barat dipenuhi dengan intrik dan kecurangan.

Ini disebabkan Kandidat Lembert Jitmau dengan dukungan lima belas suara diminta untuk mundur dengan alasan karena permintaan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto.

Salah satu team dari Lembert Jitmau , Selviana Wanam Ketua DPD Kabupaten Raja Ampat yang ditemui oleh awak media di luar gedung DPP Golkar karena tidak dapat mengikuti Musyawarah Daerah mengatakan bahwa Musyawarah Daerah Golkar ini penuh dengan kecurangan dan akan melaporkannya kepada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

“Kandidat Lembert Jitmau dengan dukungan lima belas suara diminta mundur dengan alasan permintaan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan kami akan mencek kebenaran ini,” jelas Selvie dengan semangat.

“Kami sudah di Jakarta sebelum tanggal 8 Agustus 2020 dan pelaksanaan seharusnya 8-10 Agustus 2020 dan ditunda 15-16 Agustus 2020. Sebelum pelaksanaan kandidat kami dipanggil, saya terbuka saja kepada media. Kami menunggu berjam-jam di luar pagar seolah-olah kami ini bukan kader Golkar, cukup alot kami dapat masuk ke kantor Golkar ini, ID tidak diberikan kepada kami, saya tidak tau alasannya,” urai Selvie dengan berapi—api.

“Kami minta dengan sangat agar Ketua Umum Airlangga Hartarto mengambil alih ini, demi nama baik Golkar di Papua Barat. Juga dapat Tegas kepada oknum-oknum DPP yang menelepon setiap ketua DPD II untuk memberi dukungan kepada salah satu kandidat itu harus dihentikan!. Karena saya juga salah satu orang yang ditelepon, di Whatss-APP untuk itu saya punya bukti di handphone saya dan itu tidak saya layani,” tutur Selvie dengan semangat.

Continue Reading

Politik

Relawan Republik Deklarasi Dukung Puan Maharani Jadi Capres

Published

on

By

Jakarta – Puluhan pemuda yang tergabung dalam Relawan Puan Bersama Wong Cilik (Republik) mendeklarasikan Ketua DPR RI, Puan Maharani sebagai Capres 2024. Deklarasi digelar di Jakarta Selatan, Rabu (17/8/2022).

Ketua Umum Republik, Harda Belly menyampaikan deklarasi yang digelar bersamaan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 ini karena Puan merupakan sosok nasionalis sejati yang dinanti rakyat.

“Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Ibu Puan memiliki semangat yang kuat untuk tetap menjamin tegaknya NKRI, UU dan Pancasila. Beliau nasionalis sejati, darah para pendiri bangsa tertanam dalam jiwa dan tindakannya. Ia sosok patriot dan nasionalis sejati,” ujar Harda saat memberikan sambutan pada deklarasi.

Menurut Harda, pihaknya akan keliling Indonesia untuk mensosialisasikan sosok dan perjuangan keberhasilan Puan dalam membela rakyat kecil. Hal itu dilakukan karena Puan ingin Indonesia menjadi Indonesia menjadi negara maju.

“Setelah deklarasi ini kita turun ke bawah. Kita temui rakyat kecil wong cilik. Ada nelayan, petani dan pedagang. Kita kabarkan kepada mereka bahwa ibu Puan siap memperjuangkan nasib rakyat kecil,” tuturnya.

Relawan Republik ini ditargetkan akan terbentuk di seluruh provinsi, kabupaten dan kota, mulai dari Aceh sampai Papua. Semua pengurus relawan adalah anak-anak muda yang memiliki semangat memenangkan Puan sebagai kelapa negara Indonesia.

“Kita sebagai pengurus pusat harus terus semangat jangan pernah lelah dan menyerah. Kita perjuangan ibu Puan sampai menjadi Presiden,” papar Harda.

Alasan Harda membentuk Republik karena dia melihat Puan selama ini memperjuangkan dan membela nasib rakyat kecil atau wong cilik.

Itu dilakukan agar rakyat kecil sejahtera dan Indonesia semakin makmur. Apalagi, lanjutnya, Puan menjadi representasi perempuan Indonesia.

Harda menyebut Puan role model bagi perempuan dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam kancah politik. Karena itu, wajar jika cucu proklamator Bung Karno ini menginspirasi perempuan Indonesia.

Continue Reading

Politik

Sosialisasi Peraturan Daerah / Dalam Rangka Penyeberaluasan Peraturan Daerah Periode Tahun 2022

Published

on

By

Jakarta – Rapat koordinasi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD memutuskan, sosialisasi perda akan digelar sebanyak dua kali yaitu Agustus 2022

Hj Yuke Yurike , ST, MM, menjelaskan, dalam kegiatan tersebut tidak ada ketetapan perda tertentu untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Selama perda tersebut berlaku maka setiap pimpinan dan anggota DPRD punya hak untuk menyebarluaskannya.

Pihaknya, DPRD Fraksi PDI P, juga berharap agar pelaksanaan kegiatan sosialisasi perda dapat tepat sasaran dalam pelakasanaannya dan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami ingin masyarakat tahu dan mematuhi serta tepat sasaran soal penyebarluasan perda ini, karena itu haknya anggota Dewan untuk menyampaikan dan dukungan administrasi yang baik, akuntabel dan tepat waktu,” tandasnya. Minggu (14/8/2022)

Ia juga berharap melalui kegiatan Sosperda warga Ibukota bisa lebih memahami peraturan-peraturan yang ada dan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

“Saya harap dengan sosialisasi perda masyarakat tidak buta terhadap produk hukum yang dikeluarkan, juga agar masyarakat tahu Perda apa saja yang sudah ada dan bisa digunakan dalam keseharian,” ujarnya.

Acara ini di hadiri oleh warga dari RT01-07 / RW08, Lurah manggarai Arafat, Sekcam Tebet Rudi Cahyadii, PKK, FKDM, Jumantik, Jaya dasa wisma dan lain lain

Continue Reading

Politik

Plt Wali Kota Menghadiri Pelantikan PAW Anggota DPRD Kota Bekasi

Published

on

By

Kota Bekasi – Eni Widiastuti diambil sumpah jabatan oleh Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah dalam agama Katolik. Paripurna PAW anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut hanya terlihat dihadiri oleh 9 anggota dewan.

Eni Widiastuti, mengaku sebagai kader PDI Perjuangan siap menjalankan amanah partai di DPRD Kota Bekasi. Soal penempatan Eni mengakui mengikuti perintah Fraksi baik di tingkat AKD maupun di komisi.Senin (4/7/2022)

Ketua DPRD Kota Bekasi HM. Saifudaulah mengatakan bahwa proses PAW Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Wasimin yang diganti oleh Ibu Enie Widiastuti sudah sesuai tata tertib yang berlaku

“Perlu saya jelaskan secara garis besar, bahwa pergantian antar waktu (PAW) sudah sesuai tata tertib yang berlaku, karena kami sebagai DPRD hanya ikut instruksi SK Gubernur yang sudah ditandatangani per tanggal 6 Juni 2022,” ucap HM. Saifudaulah diruang kerjanya.

Kita sudah laksanakan amanah yang sudah ditetapkan SK Gubernur Jawa Barat dengan mekanisme melakukan Rapat pimpinan terus berlanjut ke Bamus dan langsung mengadakan rapat paripurna PAW, karena prosedur sudah sesuai,” Ucapnya

Dirinya juga mengucapkan selamat kepada Enie Widiastuti yang sudah menjadi anggota DPRD Kota Bekasi sisa masa periode 2019-2024.

“Selamat bergabung dan menjalankan tugas sebagai Anggota DPRD Kota Bekasi masa jabatan 2019-2024. Saya berharap agar secepatnya dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri pada lingkungan kerja yang baru,” Harap Saifudaulah.

Eni Widiastuti kader PDI Perjuangan dilantik sebagai anggota DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat menggantikan posisi Warsimin dari daerah pemilihan Bekasi Utara.

Continue Reading

Trending