Connect with us

Metro

FKDB Gelar Doa Bersama Lintas Agama dan Budaya Dalam Rangka HUT Ke-75 Kemerdekaan RI

Published

on

Jakarta – FKDB (Forum Komunikasi Doa Bangsa) menggelar syukuran, Lintas Agama & Budaya bersama di Gedung Juang 45 dalam rangka peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia, Rabu (19/8/2020). Dalam kegiatan tersebut diikuti para tokoh lintas agama dan budaya.

“Karena persatuan jadi senjata. Indonesia ada karena kebersamaan terus terjaga,” ungkap H. Ayep Zaki, SE sebagai Ketua Umum FKDB di sela kegiatan tersebut.

Di momen hari kemerdekaan tahun ini, Ayep Zaki, merah putih memanggil seluruh elemen bangsa Indonesia untuk memenangkan peperangan yang paling berat yang pernah ada sejak kemerdekaan itu ada, perang terhadap musuh yang tidak terlihat, yaitu pandemi Covid-19.

“Kepada semua elemen bangsa Indonesia pada umumnya, kami mengajak untuk merapatkan barisan dan menjadikan perang yang saat ini dihadapi sebagai ujian, tidak hanya sebagai ujian kesehatan tapi juga ujian bagi keimanan dan kebersamaan,” ujar Ayep Zaki.

“Dengan keimanan dan kebersamaan, perang ini Insya Allah akan kita menangkan. Semoga Allah SWT menjaga niat baik kita, menjaga kebersamaan kita serta terus menjaga keberlangsungan merah putih dan NKRI, Indonesia raya yang kita cintai,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Pak De (Purn) TNI yang di dampingi Agus dan Husni juga mengajak semua yang hadir untuk mensyukuri berkah, anugerah dan rahmat yang telah Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa berikan bagi rakyat dan bangsa Indonesia.

Kita syukur bahwa Indonesia disamping alam yang indah juga dianugerahi para tokoh pemimpin guyub, rukun, adem ayem dan tentram tanpa melihat latar belakang yang berbeda-beda. Para pendiri bangsa, adalah orang-orang bijak yang mengamalkan sendi-sendi agama yang telah diturunkan para nabi secara benar-benar, sejak Nabi Adam AS hingga Nabi Muhammad SAW. Termasuk soal cinta tanah air dan bangsa.

“Di Indonesia telah menjadi kesepakatan agung bahwa diawali ruh Bhineka Tunggal Ika, didasari ideologi Pancasila, di perangkat UUD 1945, semua elemen bangsa Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, sepakat bahwa yang ada adalah NKRI,” tandasnya.

Siap pertaruhkan jiwa raga untuk melindungi semua elemen bangsa. Semoga Indonesia tetap Jaya,

Continue Reading

Metro

Kepala Badan Pelayanan Transportasi Lanjutan Kemenhub Hadiri Hari Disabiltas Nasional

Published

on

By

Jakarta – Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kementerian Perhubungan Marwanto Heru Santoso menghadiri peringatan hari disabilitas nasional yang diadakan Kementerian Sosial Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu, 1/12/2021.

Marwanto Heru mengatakan kepada awak media sangat mengapresiasi kegiatan ini.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena sangat bagus dan sangat luar biasa. PPTB belum lama juga melakukan kegiatan di Puncak, Jawa Barat, yaitu pelatihan untuk disabilitas selama dua hari dengan pembawa materi/pengajar yang baik,” tuturnya dengan ramah.

Kemenhub adalah salah satu Kementrian yang sudah mempekerjakan disabilitas, sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah.

Continue Reading

Metro

Raden Andreas Nandiwardhana Dilantik Sebagai Ketua Umum KNPI

Published

on

By

Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan Fahd El Fouz A. Rafiq , melantik Raden Andreas Nandiwardhana sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) hasil Kongres XVI Mandalika Lombok NTB.

Ketua Umum KNPI Raden Andreas Nandiwardhana mengatakan komitmennya untuk menyatukan organisasi yang terbelah.

“KNPI terbuka untuk menerima pihak lain karena legalitasnya (SK) paling lengkap. Kini pemuda Indonesia kembali bergairah dalam eksistensi dan pergerakannya,” saat ditemui media di hotel Aston TB Simatupang.Rabu (1/12/2021)

Andreas menambahkan akan menyatukan pemuda Indonesia yang bernaung di bawah panji KNPI, DPP KNPI kembali menemukan jati dirinya sebagai organisasi besar dalam pemuda dalam mengawal NKRI.

Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh nasional, berbagai organisasi kepemudaan dan pengurus KNPI dari seluruh Indonesia. Acara ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Continue Reading

Metro

Jaringan Kawal Jawa Timur Lakukan Demo Menuntut PLH Sekda Jawa Timur untuk Mundur

Published

on

By

Jakarta – Jaringan Kawal Jawa Timur (JAKA JATIM) melakukan aksi demo di Kemenpan RB Jalan Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan, Rabu, (1/12/2021)

JAKA JATIM Melihat banyaknya persoalan yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur, mulai dari status Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim yang masih dijabat oleh Pelaksana Harian (PLH) yaitu Dr. Ir. Heru Tjahjono, M.M yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh Gubernur Jawa Timur, sedangkan dalam Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara nomor 2/SE/VII/2019 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian, PLH tidak bisa mengambil kebijakan strategis termasuk ikut mengesahkan APBD Jawa Timur T.A 2021 Perubahan dan APBD Jawa Timur T.A 2022 ini.

Hemat kami, reformasi birokrasi di Pemprov Jatim “GAGAL” total karena juga banyak OPD di Jawa Timur yang masih dijabat oleh PLT.

Selain persoalan diatas, tata kelola Dana Hibah di Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat amburadul dan tidak transparan. Terbukti pada tahun anggaran 2019 Dana Hibah yang dikelola oleh Provinsi Jawa Timur sebesar 2.9 Triliun tidak ter-SPJ-kan sebagaimana temuan BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

Persoalan Dana Hibah Jawa Timur ini kembali terjadi pada tahun anggaran 2020, dimana BPK RI Perwakilan Jawa Timur menemukan penggunaan Dana Hibah sebesar 1.6 Triliun yang tidak ter-SPJ-kan. Ini menjadi tren negatif terkait dengan tata kelola Dana Hibah Jawa Timur, Aparat Penegak Hukum (APH) harus ikut turun tangan menyelesaikan persoalan ini, karena menurut analisa kami, Jawa Timur sedang masuk Zona Hitam tata kelola keuangannya.

Tuntutan JAKA JATIM antara lain:
1. PLH Sekda Jawa Timur yang sudah ditunjuk kembali oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, tidak juga menunjuk Sekda difinitif sebagai gantinya.

2. Sebagai PLH Heru Tjahjono ternyata sudah memasuki masa pensiun, jangan-jangan ada motif lain yang sebenarnya disusun secara sistematis demi mencapai kepentingan “tertentu”.
3. Ternyata Heru Tjahjono sebagai PLH masih ikut serta dalam memutuskan dan menentukan hal-hal yang bersifat strategis, misalnya pengesahan APBD. Hal ini melanggar UU No 30 2014.

Saat dijumpai oleh awak media di kantor Kemenpan RB, Rabu, 1/12/2021. Koordinator aksi Ahmad S.Sos beraudiensi dengan Kepala Biro Humas Kemenpan RB; Elvan dan diterima dengan baik untuk menyampaikan aspirasinya.

Continue Reading

Trending